situs tergacor di dunia

Rel Bisnis

Penumpang KRL Melonjak 3 Ribu Saat Kampanye Akbar AMIN******

KAI Commuter mencatat sebanyak 3.170 penumpang menggunakan layanan KRL di Stasiun Ancol pada hari ini Sabtu (10/2), atau terjadi lonjakan penumpang yang rata-rata hanya sebanyak 350 orang saat pagi hari. KAI Commuter pun menerapkan sistem buka tutup antrean guna mengantisipasi kepadatan penumpang.

Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, mengatakan hingga pukul 08.30 WIB, jumlah penumpang di Stasiun Ancol mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan hari-hari biasanya.

"Hingga pukul 08.30 WIB, tercatat sebanyak 3.170 orang yang turun di stasiun Ancol, yang rata-rata hanya sebanyak 350 orang pada pagi hari," kata Anne dalam keterangan resmi, Sabtu (10/2).

"Angka tersebut juga mengalami kenaikan jika dibanding dengan pengguna yang keluar di Stasiun Palmerah pada pagi hari di hari libur yaitu rata-rata sebanyak 4.500 orang," ujar Anne.

Lonjakan penumpang ini terjadi seiring dengan kegiatan Kampanye Akbar pemilu 2024 yang diselenggarakan pada hari ini di Jakarta International Stadium (JIS) dan Gelora Bung Karno (GBK).

KAI Commuter pun menerapkan sejumlah langkah antisipasi mulai dari menambah personel pengamanan dari internal maupun unsur TNI/Polri hingga menyiagakan mobil rescue, ambulans, dan tenaga medis.

"KAI Commuter juga akan memberlakukan sistem buka tutup antrean pengguna yang akan masuk ke area peron stasiun jika keadaan sudah ramai, terutama pada stasiun transit Kampung Bandan sebagai stasiun transit untuk menuju Stasiun Ancol," ujar Anne.

Lihat Juga : Satu Orang Tewas dalam Kecelakaan KRL Tabrak Mobil di Tigaraksa

Anne menyampaikan layanan operasional Commuter Line hari ini sebanyak 1.037 perjalanan. Anne pun berujar KAI Commuter akan terus memantau dan melakukan antisipasi dengan melakukan rekayasa pola operasi secara situasional sesuai dengan kondisi di lintas.

"PT KCI menghimbau kepada seluruh pengguna Commuter Line untuk tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan, selalu ikuti arahan dan instruksi dari petugas di stasiun," imbau Anne.

Sejumlah penumpang sebelumnya memprotes Kereta Api Indonesia (KAI) karena rute KRL yang semestinya berhenti di Stasiun Ancol jadi dilanjutkan ke Stasiun Tanjung Priok.

Kondisi ini terjadi jelang Kampanye Akbar pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di JIS.

"Ini udah dlm KRL arah ancol, tapi ada pengumuman malah ga akan berhenti di ancol dan langsung ke priuk," kicau @nonamier, Sabtu (10/2).

Selain mengeluhkan penumpukan di Stasiun Priok, ada juga penumpang yang mengeluhkan terjadi penumpukan penumpang KRL di Stasiun Jakarta Kota.

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

Luhut Jawab Klaim Hasto soal Sri Mulyani******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan merespons klaim Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal Menteri KeuanganSri Mulyanidan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menghadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan Menkeu Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Megawati terjadi di tengah isu mundur keduanya dari kabinet Presiden Joko Widodo.

"Gak ada, orang kami tadi kita saja masih rapat tadi dengan semua menteri terkait," ucap Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Hasto sebelumnya menyebut Megawati dan Sri Mulyani membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia saat ini. Pertemuan disebut dilakukan secara rutin lantaran keduanya merupakan Dewan Pengarah di Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

Kendati, Hasto enggan mengungkapkan apakah pertemuan itu juga membahas rencana pengunduran sang Bendahara Negara dari kabinet atau tidak.

Sekjen PDIP itu hanya menyebut ada pembicaraan soal upaya politisasi bansos dalam Pemilu 2024. Hasto menilai politisasi bansos untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 adalah pelanggaran serius.

"Ya saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar," kata Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (3/2).

"Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukkan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat, dari pajak kita, harus kembali pada rakyat secara tepat," tutup Hasto.

Selain Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki juga disebut menghadap Megawati beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Sembilan Surga

Besok Transmart Balik Lagi Bagi******

Besok Transmart balik lagi bagi-bagi diskon untuk pelanggan setianya di seluruh Indonesia di gelaran bertajuk TransmartFull Day Sale. Jangan sampai kelewatan, ya!

Kali ini, Transmart kasih diskon besar-besaran, yakni 50 persen dan masih ada diskon tambahan 20 persen. Belanja di Transmart dijamin hemat!

Lihat Juga : Abis Gajian Saatnya Belanja Kebutuhan Rumah di Transmart Full Day Sale

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Belum punya Allo Prime? Tenang, caranya gampang banget. Cukup unduh aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgradeakunnya ke Allo Prime.

Catat tanggalnya ya, promo Transmart Full Day Sale ini berlangsung pada dua hari pada Sabtu (10/2) dan Minggu (11/2) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Jangan sampai kelewatan promo ini ya. Siapkan daftar belanjaan untuk borong kebutuhan harian di Transmart besok atau lusa!

Bisikan Penyihir

Induk Snapchat PHK Lebih dari 500 Karyawan******

Perusahaan indukSnapchat, Snap Inc, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 persen karyawanatau setara 500 orang secara global pada Senin (5/2).

Snap memiliki sekitar 5.367 karyawan penuh waktu pada Oktober 2023.

Langkah PHK itu diambil demi melakukan perampingan di tubuh perusahaan. Selain itu, perusahaan juga ingin mengedepankan pola kerja tatap muka.

"Menempatkan bisnis kami dalam posisi terbaik untuk melaksanakan prioritas tertinggi kami, dan untuk memastikan kami memiliki kapasitas untuk berinvestasi secara bertahap untuk mendukung pertumbuhan kami dari waktu ke waktu," ucap salah seorang juru bicara Snap seperti dikutip dari CNN Business.

Snap memperkirakan akan mengeluarkan biaya sekitar US$ juta atau sekitar Rp864,7 miliar hingga US juta atau Rp1,17 triliun untuk restrukturisasi.

Biaya ini terutama dikeluarkan untuk pesangon karyawan yang terdampak PHK tadi.

PHK terbaru di Snap terjadi setelah perusahaan tersebut mengatakan mereka memangkas sekitar 20 persen karyawan globalnya pada Agustus 2022 lalu. Angka tersebut setara dengan sekitar 1.200 karyawan saat itu.

Perusahaan juga memangkas sekitar 3 persen stafnya tahun lalu.

PHK massal telah mengguncang sektor teknologi sejak 2022. Berdasarkan data Layoffs.fyi, sejak awal tahun ini, sekitar 30 ribu pekerja di sektor teknologi telah kehilangan pekerjaan.

Tercatat ada 262.682 PHK di industri teknologi pada 2023. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 164.969 PHK.

[Gambas:Video CNN]

cahaya tanpa debu

Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga******

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengungkap dugaan kenapa sejumlah menteri yang mulai jengah dengan sepak terjang Jokowi dalam mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak jadi atau belum mundur sampai dengan saat ini.

Ia menduga itu semua terjadi karena ada pihak dari Jokowi yang 'menyandera' mereka dengan kasus hukum.

Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati para menteri itu. Tim kemudian mengancam mereka kalau mau mundur kasus hukum akan diungkap atau dilanjutkan aparat.

"Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, 'nih, sudah selesai nih kasus hukumnya'. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera," ucap Faisal.

Faisal sebelumnya mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.

Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.

Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.

[Gambas:Video CNN]

"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.

Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

"Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih," kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di Istana.

"Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh," kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).

Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.

Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.

"Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya," ujar Moeldoko.

Rencana perjalanan cepat

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor