semua gacor

Yi Feng Luo Lanxue

Debat Cawapres 2024, Cak Imin Janji Naikkan Dana Desa Minimal Rp5 Miliar******

SOLO —Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berjanji akan menaikkan dana desa minimal Rp5 miliar per desa. Janji tersebut disampaikan dalam Debat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dalam debat bertemakan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desaitu, Cak Imin menyebut desa harus didukung dengan naiknya dana desa agar infrastruktur dan ekonomi terbangun dengan baik.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Ke depan akan menaikan anggaran Rp5 miliar per desa, bukan hanya infrastruktur yang baik, tapi tumbuh pertumbuhan ekonomi, Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa. Infrastruktur beres, kegiatan ekonomi memadai, desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan. Membangun desa untuk pembangunan bangsa,” ucap Cak Imin dalam siaran langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu.

Dia juga menyebut anggaran dana desa sebesar Rp5 miliar itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kearifan masyarakat desa harus dijaga sehingga kekuatan dari desa meningkat dan bisa menjadi daya tarik wisata.

“Desa ini diberi insentif agar lebih maju, anggaran dana desa minimal Rp5 miliar itu betul-betul untuk mempercapat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” tambah Cak Imin.

Sementara itu, dalam debat cawapres 2024 itu, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengatakan untuk mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi di desa harus didukung dengan sense of belonging.

“Intinya bagaimana bisa menumbuhkan sense of belonging. Saya pernah ke Mojokerto, desa wisata nomor satu. Intinya desa wisata dibangun dari crowdfunding, sehingga masyarakat desa punya saham,” jelas Gibran.

Kecintaan pada hiburan Korea

Gibran Sindir Cak Imin Pakai Contekan, TKN: Cuma Guyon******

SOLO —Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membeberkan alasan cawapres Gibran Rakabuming Raka menyindir Cak Imin memakai sontekan dari Tom Lembong dalam debat cawapres di JCC Senayan, Minggu (21/1/2024) malam.

Sekretaris Jenderal TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh cawapres Gibran itu merupakan bercandaan, sehingga tidak perlu diambil hati oleh Muhaimin Iskandar.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

“Itu biasalah wongitu cuma bercanda ajakok,” tuturnya di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Nusron menjelaskan bahwa guyonan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka itu kepada Muhaimin Iskandar sudah biasa di dalam adat Jawa.

“Itulah kecerdasan dan kehebatan Mas Gibran sebagai anak muda. ‘Menyerang’ yang lebih tua tapi dengan cara canda,” katanya.

Nusron menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki gaya komunikasi yang cerdas dan dibalut dengan guyon, sehingga lawannya tidak akan merasa sakit hati.

“Saya kira ini bagian dari kecerdasan cara berkomunikasi dengan gaya guyonan, tapi enak,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Cak Imin merespons seringnya nama Co-Captain Timnas AMIN, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, disinggung dalam Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam.

Setidaknya, nama Tom Lembong disebut dua kali oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam debat pada Minggu malam. Melihat hal ini, Cak Imin menyebut bahwa ada yang sedang kangen atau rindu dengan Tom Lembong.

Cak Imin mengaku akan menelpon mantan Menteri Perdagangan itu untuk memberitahu kabar tersebut. “Ya sebentar lagi saya mau telepon beliau, bukan konsultasi bukan, tapi ada yang rindu rupanya,” kata Cak Imin di Jakarta Convention Center, seusai debat.

Dalam debat tersebut, Tom Lembong disebut Gibran dalam posisinya sebagai Co-Captain Timnas AMIN, atau tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “TKN Ungkap Alasan Gibran Sindir Cak Imin Pakai Contekan Tom Lembong”

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Debat Cawapres 2024, 3 Kandidat Dorong Transisi Energi Hijau******

SOLO —Tiga kandidat calon wakil presiden (cawapres) memiliki pandangan yang senada tentang transisi energi hijau. Hal itu disampaikan dalam sesi kedua Debat Cawapres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024).

Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan kebijakan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan harus dilakukan dengan menghentikan ketergantungan terhadap energi fosil.

Promosi Agen Mitra UMi BRILink Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir

Dia menyebut hal yang menjadi tantangan adalah menyeimbangan pengembangan sektor industri dengan menjaga kelestarian lingkungan alam sekitarnya.

“Jika kita bicara maslah karbon, pajak karbon, karbon storage dan carbon capture, kita tidak boleh ketergantungan dengan fosil. Tantangannya titik keseimbangan. Hilirisasi industri digenjot, kelestarian lingkungan dijaga. Kita wajib menjaga keseimbangan alam. Jangan ada alih fungsi lahan yang merugikan. Kita punya potensi energi baru terbarukan (EBT) yang besar sekali,” katanya.

Sementara itu, cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, dan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, melihat masih ada masalah dalam pengelolaan karbon.

Mahfud mengatakan kebijakan tentang pengelolaan limbah karbon belum diterapkan dengan maksimal. Senada dengan Mahfud, Muhaimin Iskandar menilai pemerintah belum serius berkomitmen mengatasi soal karbon.

“Memang pajak karbon salah satu yang paling penting dipersiapkan pada transisi EBT. Sayangnya komitmen pemerintah tidak serius. Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan pemerintah. Jadi, apanya yang dilanjutkan? Semua kebijakan itu yang harus diterapkan dan dilakukan secepatnya,” kata Muhaimin Iskandar.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Terlahir untuk menjadi raja

Wow, Luas Tanah yang Dikuasai Prabowo 2 Kali IKN******

SOLO —Luas tanah calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menjadi hal yang kerap menjadi perbincangan publik. Apalagi hal ini sempat disinggung pada Debat Capres 2024, Minggu (7/1/2024).

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebut Prabowo memiliki tanah yang luasnya mencapai 340.000 hektare. Namun, data itu dibantah oleh Prabowo yang menyebut jumlah tanah yang dikuasai lebih banyak, yakni mencapai 500.000 hektare.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

“Saya sudah sampaikan sebelum jadi Menhan, saya pengusaha saya menguasai lahan HGU kemarin juga salah-salah mulu, bukan 340 ribu hektare bukan, mendekati 500.000 hektare,” kata Prabowo di acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja di Riau, Selasa (9/1/2024).

Jika klaim tersebut benar, maka luas tanah Prabowo mencapai dua kali luas IKN yang hanya 256.100 hektare. Akan tetapi, tanah yang dimaksud bukan sepenuhnya milik Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya memiliki hak guna usaha (HGU) dari tanah seluas 500.000 hektare. Sementara tanah yang dimilikinya dan dilaporkan dalam laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) seluas 81.670 meter persegi atau 8,17 hektare.

Berikut perincian aset berupa tanah dan bangunan milik Prabowo Subianto:

1. Tanah dan Bangunan Seluas 818 m2/580 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, Hibah dengan akta Rp32.666.905.000
2. Tanah Seluas 48970 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp9.794.000.000
3. Tanah Seluas 8905 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp5.467.670.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 8365 m2/2175 m2 di Kab/ Kota Jakarta Selatan, Hasil sendiri Rp158.491.875.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 760 m2/760 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp5.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 2100 m2/2000 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp45.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/1800 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp15.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/61 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil Rp400.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 10000 m2/800 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp3.000.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/500 m2 di Kab/Kota Bogor, Hasil sendiri Rp500.000.000

Yang paling arogan dalam sejarah

PSI Klaim Partai Jokowi, Puan: Sama PDIP 10 Tahun Tak Dianggap Keluarga******

SOLO —Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyoroti salah satu partai yang mengeklaim sebagai partainya Jokowi. Meski tidak disebutkan secara langsung, partai yang dimaksud Puan adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

Klaim soal PSI adalah partai Jokowi terpampang pada sejumlah baliho maupun alat peraga kampanye lainnya. Alat peraga kampanye itu menyertakan kalimat PSI partai Jokowi atau ikut Jokowi pilih PSI.

Promosi Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023

Menyikapi hal tersebut, Puan mengingatkan agar para kader tidak terpengaruh dengan berbagai isu dan dinamika politik di lapangan. Termasuk apabila ada pihak lain yang mengeklaim keberhasilan pemerintahan saat ini berkat bantuan mereka.

Dia menambahkan, PDIP yang selama 10 tahun mendukung Jokowi sebagai presiden saja tidak dianggap keluarga. Sementara PSI yang baru sebentar berjalan bersama anak Jokowi, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum sudah merasa dekat.

“Di jalan banyak baliho yang mengeklaim ‘Partai anu adalah Jokowi’, apa iya? 10 tahun bersama kita saja enggak dianggap keluarga. Ini baru sebentar udah ngakupaling dekat,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara,Senin (22/1/2024).

Puan meminta kepada seluruh kader PDIP agar tetap semangat menghadapi Pemilu 2024 yang pelaksanaannya tinggal 22 hari lagi. Dia pun menyatakan PDIP akan tetap hebat meski ada isu mengenai loyalitas.

“Solid! Bukan solid partai lain ya. Boleh warna seragam sama-sama merah, tapi beda lah. Kita berjuang bertahun-tahun, mengalami menang-kalah,” ucap Puan.

“Politik itu kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Tapi ya ojo ngono, etika itu ada,” sambung dia.

Menurut Puan, politik adalah soal pengabdian. Ia menilai rakyat yang akan menilai bagaimana sosok tokoh pemimpin dari sikap dan keputusannya.

“Berpolitik itu pengabdian. Bapak ibu ada yang maksatidak masuk PDIP? Tidak kan. Masuk sendiri, keluar juga sendiri. Jadi jangan takut, kita itu banyak tidak sendirian. Partai kita partai besar,” tutur Puan disambut teriakan semangat dari para kader.

“Kita bukan lebih hebat, tapi kita lebih banyak. Se-Indonesia itu kita paling banyak. Keluarga besar PDIP. ‘Mereka’ khawatir sama kita,” lanjut Puan.

Dewa kekayaan kota

KPU Tegaskan UU Pemilu Perbolehkan Presiden Ikut Kampanye******

SOLO —Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye.

“UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ikut dalam kegiatan kampanye,” ujar Idham di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Adapun Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi, “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kendati demikian, aturan tersebut melarang presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara. Selain itu, dia menuturkan presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika akan berkampanye.

“Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Sementara fasilitas pengamanan, sambung Idham, boleh digunakan oleh presiden dan menteri. Pasalnya, UU Pemilu memberikan pengecualian pada fasilitas pengamanan.

“Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti,” tambah Idham.

Dia enggan berkomentar lebih jauh terkait adanya kekhawatiran konflik kepentingan bila presiden ikut berkampanye. Idham menegaskan posisi KPU hanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

“Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (24/1/2024).

Namun begitu, Jokowi belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. “Ya nanti dilihat,” ujar Jokowi.