dunia 777 slot gacor hari ini

Han Feng Su Yingxue

IHSG Lesu ke 7.087 Imbas 355 Saham Terkapar******

Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.087 pada Rabu (6/12) sore. Indeks saham melemah 13,45 poin atau 0,19 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp16,45 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 44,14 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 221 saham menguat, 355 saham terkoreksi, dan 191 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham Asia terpantau kompak bergerak di zona hijau.

Tercatat indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,88 persen, indeks Straits Times di Singapura menguat 0,12 persen, dan indeks Nikkei 225 di Jepang plus 2,04 persen.

Senada, bursa saham Eropa pun terpantau kompak menguat. Tercatat indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,14 persen dan indeks DAX di Jerman plus 0,18 persen.

Sebaliknya, bursa Amerika terpantau melemah. Indeks S&P 500 melemah 0,06 persen, indeks NASDAQ Composite minus 0,54 persen, dan indeks Dow Jones minus 0,89 persen.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.

Teratai Putih Mo Dharma

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Daftar 9 Startup Tutup Operasi di Indonesia******

Sempat menjadi harapan membuka lapangan kerja baru, bisnisstartup atawa perusahaan rintisan nyatanya tak kebalkrisis. Tercatat, sejumlah startup diTanah Airpun mati imbas pandemi maupun persaingan bisnis.

Secara global, tahun ini menjadi periode 'kepunahan' bagi startup teknologi. Perusahaan manajemen ekuitas Catra melaporkan setidaknya tahun ini ada 543 startup bangkrut.

Dalam catatan Catra, sepanjang 2023 nyaris 20 persen startup mengumpulkan dana dengan valuasi yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Kemudian, semakin banyak startup yang bangkrut pada kuartal III-2023.

Di Indonesia sendiri, nama-nama startup yang tersohor kini gulung tikar. Berikut daftar startup yang tutup berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com:

1. Pegipegi

Aplikasi biro perjalanan daring (OTA) Pegipegi menghentikan operasinya per Senin (11/12) kemarin. Perusahaan menyampaikan berita penutupan setelah hampir 12 tahun menjadi teman travel masyarakat Tanah Air.

Pegipegi menjadi salah satu korban yang tak mampu bertahan di tengah sengitnya persaingan di dunia startup.

2. Rumah.com

Rumah.com mengumumkan tutup di Indonesia pada 1 Desember 2023. Konglomerat properti asal Singapura, PropertyGuru, bakal menutup marketplace jual-beli rumah tersebut, setelah beroperasi lebih dari 10 tahun di Tanah Air.

Dengan keputusan ini, perusahaan memutus kontrak kerja atau PHK sebanyak 61 karyawannya. PropertyGuru menjanjikan pemberian dukungan bagi mereka yang terkena PHK, serta membantu proses transisi.

Lihat Juga : Rice Cooker Gratis Mulai Dibagikan ESDM, Target 53 Ribu Bulan Ini

3. CoHive

Startup CoHive alias PT Evi Asia Tenggara resmi tutup pada awal 2023 lalu. Pihak perusahaan berdalih pandemi covid-19 yang berkepanjangan menjadi alasan gulung tikar.

Melalui situs resminya, CoHive menyampaikan salam perpisahan. Mereka mengumumkan sederet alasan di balik kebangkrutan perusahaan, termasuk pandemi covid-19.

CoHive menegaskan bisnis mereka sudah sepenuhnya tutup. Namun, CoHive 101 dan beberapa lokasi telah diambilalih oleh pihak lain. Dengan begitu, CoHive 101 masih beroperasi secara independen.

Sejatinya perusahaan penyedia ruang kerja berbagi alias co-working space itu sudah diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Januari 2023 . Itu tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst (18/1).

4. JD.ID

Lokapasar JD.ID resmi menutup layanannya di Indonesia pada 31 Maret 2023. Sebelum tutup, JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terehadap 200 karyawannya.

JD.ID pertama kali beroperasi di Indonesia pada November 2015 dan saat itu memiliki 12 kategori pilihan produk. Ragam kategori produknya bervariasi mulai dari produk untuk ibu dan anak, smartphone, perangkat elektronik, hingga produk luxury.

Setahun setelah hadir di Indonesia, perusahaan mengaku bahwa bisnisnya berkembang sangat pesat. Jumlah produk yang ditawarkan pun bertumbuh cepat mulai kurang dari 10.000 SKU pada 2015 menjadi sekitar 100.000 SKU pada akhir 2016.

Namun, tampaknya JD.ID tak bisa bertahan dengan makin banyaknya e-commerce yang bermunculan dengan konsep yang sama, hingga pada akhirnya memilih menutup layanannya secara permanen di Tanah Air.

5. Fabelio

Startup penjualan jasa desain interior dan furniture PT Kayu Raya Indonesia atau Fabelio resmi dinyatakan pailit pada 2022. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Fabelio, perusahaan resmi pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST, tertanggal 5 Oktober 2022.

"Menyatakan Debitur (PT. Kayu Raya Indonesia) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya," isi pengumuman poin satu yang dikutip dari surat kabar Bisnis Indonesia 14 Oktober 2022.

Lanjut ke halaman sebelah...

Covid-19 hingga Ketatnya Persaingan Bisnis Jadi Alasan Tutup

Dunia Seribu Rumah

Daftar Pengusaha yang Masuk TKN Prabowo******

Sejumlah pengusaha didapuk menjadi Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Para pengusaha ini pun masuk struktur tim pemenangan yang terdiri dari pembina, pengarah, penasihat, pakar, hingga koordinator relawan.

"Atas izin bapak bacawapres dan ketua kami diminta untuk bacakan susunan TKN KIM pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

1. Aburizal Bakrie (Pembina)

Aburizal Bakrie lama dikenal sebagai salah satu pengusaha dari kerajaan bisnis Bakrie Group dan politisi Indonesia

2. Hashim Djojohadikusumo (wakil ketua pengarah)

Hashim merupakan seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan, program bioethanol, perkebunan karet di kelompok perusahaan Arsari Group.

3. Putri Kuswisnu Wardani (anggota penasihat)

Putri Kuswisnu Wardani dikenal sebagai pengusaha kosmetik. Ia merupakan bos perusahaan Mustika Ratu.

4. Maher Algadri (anggota penasihat)

Maher Algadri bukan nama asing di kalangan pengusaha elite. Sepak terjangnya dalam bisnis dikenal berkat perusahaan Kodel Group yang membuat namanya melambung sebagai salah satu konglomerat terbesar di Indonesia.

Maher merupakan taipan yang moncer pada era Orde Baru. Namanya tercatat dalam laporan Forbes sebagai konglomerat kelas kakap pada era itu.

5. Theo Sambuaga (anggota penasihat)

Nama Theo Sambuaga tak asing lagi di dunia bisnis Tanah Air. Ia adalah presiden komisaris PT Lippo Cikarang.

6. Erwin Aksa (wakil ketua koordinator strategis)

Lahir dari keluarga pengusaha, Erwin Aksa menjadi pengusaha nasional mengikuti jejak sang ayah bersama Bosowa Group.

7. Rosan Roeslani (ketua umum TKN)

Rosan merupakan mantan menteri BUMN. Sebelumnya, Rosan juga dikenal sebagai 'pentolan' para pengusaha karena pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Ia aktif sebagai pengusaha kondang nasional, usahanya merambah berbagai sektor lewat bendera Recapital Group.

8. Pandu Sjahrir (wakil bendahara umum)

Pandu merupakan keponakan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pandu merupakan pengusaha sekaligus Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).

[Gambas:Video CNN]

Kecanduan cinta yang mendominasi: Tuan ketiga lebih memilih istri kecilnya

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah