bonanzaslot88

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

ASDP Prediksi Puncak Arus Mudik Ciwandan H******

Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Muhammad Yusuf Hadi memprediksi puncak arus mudik kendaraan roda dua di Pelabuhan Ciwandan, Banten, akan jatuh pada Minggu (7/4) atau H-4 dan Senin (8/4) atau H-3 Lebaran.

"Untuk (puncak arus mudik kendaraan roda dua di Pelabuhan Ciwandan) tahun ini itu diperkirakan H-3 dan H-4," kata Hadi saat ditemui di Pelabuhan Ciwandan, Kamis (4/4) malam.

Kendati demikian, Hadi menyebut pihaknya tetap mengantisipasi lonjakan pemudik kendaraan roda dua pada H-5 dan H-6.

"Karena besok itu juga sudah mulai libur, kita sudah antisipasi sejak malam ini. Nanti malam mungkin pengguna jasa pengendara motor juga sudah mulai berdatangan ke sini dan kita sudah siap melayani," jelas dia.

Di sisi lain, Hadi menyebut pihak ASDP juga telah mempersiapkan ragam tambahan layanan ketika masa puncak arus mudik. Persiapan tambahan layanan itu akan disesuaikan berdasarkan data jumlah pemudik tahun lalu dengan sejumlah sumber daya yang ada.

"Baik itu lahan parkir, baik itu tempat penampungan jasa, dan juga untuk kapal itu sudah siap untuk melayani," ujarnya.

Tahun ini menjadi tahun kedua bagi Pelabuhan Ciwandan sebagai pelabuhan yang digunakan untuk arus mudik dan balik.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso menjelaskan pelabuhan ini digunakan untuk kendaraan roda dua dan truk golongan 6 dan 7.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

3 Sistem Senjata yang Dikembangkan Nexter KNDS Prancis dengan Pindad******

Nexter KNDS berkomitmen untuk mengembangkan tiga sistem persenjataan darat bersama dengan PT Pindad (Persero) dan BUMN pertahanan RI lainnya.

Amaury De Poncins, Direktur Penjualan Ekspor Asia Nexter KNDS, mengatakan pihaknya memiliki tiga bagian sistem persenjataan untuk kerja sama dengan PT Pindad. Menurutnya, BUMN itu merupakan mitra penting untuk mengembangkan sistem persenjataan darat.

"Saat ini kami ada tiga area kerja sama utama yakni artileri, amunisi dan kendaraan tempur," kata De Poncins di Versaille, Prancis beberapa waktu lalu.

Pindad menjelaskan Nexter sebagai industri pertahanan terkemuka memiliki kompetensi untuk menciptakan desain dan produksi amunisi tank 120 mm yang kompatibel dengan semua Tank Tempur Utama, yang dilengkapi meriam smooth bore NATO 120 mm.

"Perjanjian kerja sama tersebut juga mendorong manufaktur lokal yang kuat untuk memperkuat kemampuan industri Indonesia," demikian Pindad.

De Poncins menuturkan tentu saja kerja sama ini dapat ditingkatkan untuk senjata dengan kaliber lebih besar.

"Tentu ini bisa diperluas untuk amunisi 155 mm," kata dia.

Lihat Juga : Nexter KNDS dari Prancis Siap Kerja Sama Berkelanjutan dengan RI

Di sisi lain, De Poncis mengatakan Pindad merupakan mitra penting dalam kerja sama di bidang persenjataan itu. Apalagi, katanya, BUMN itu sudah mampu mendesain kendaraan tempur dan amunisi.

Tak hanya itu, De Poncins menuturkan BUMN lainnya yang memiliki peran strategis adalah PT Len Industri (Persero) terkait dengan sistem elektronik, demikian pula perusahaan terkait lainnya. Menurutnya, hal ini akan bisa dilakukan di masa mendatang.

"PT Len untuk sistem elektronik, dan perusahaan lainnya bisa menjadi mitra penting kami di masa mendatang," kata De Poncins.

KNDS sendiri merupakan perusahaan hasil merger antara the German Krauss-Maffei Wegmann (KMW) dan Nexter pada 2015. Perusahaan raksasa itu menargetkan untuk menjadi pemimpin di bidang pertahanan darat untuk seluruh Eropa. Sebanyak 50 persen saham dimiliki Pemerintah Prancis, dan 50 persen lainnya digenggam oleh satu perusahaan di Jerman melalui German Family Fund.

Sejumlah prototipe tank produksi Nexter KNDS dipamerkan (Foto: CNN Indonesia/Anugerah Perkasa)

Kemandirian industri pertahanan

Menteri BUMN Erick Thohir dalam pidato peresmian pembentukan Defend ID mengatakan agar holding BUMN pertahanan itu mampu memperkuat ekosistem pertahanan nasional. Defend ID sendiri dibentuk pada April 2022 lalu.

"Tak hanya dengan anggota holding, melainkan juga kerja sama dengan BUMN lain dan TNI. Pembentukan holding Defend ID juga mampu meminimalisir terjadinya tumpang tindih fokus bisnis masing-masing anggota," kata Erick dalam rilis resmi Defend ID.

Oleh karena itu, Defend ID berkomitmen untuk terus melakukan akselerasi dan menjadi lokomotif penggerak industri pertahanan Indonesia. Holding BUMN Pertahanan itu menyatakan tak hanya dalam peluang bisnis untuk kemandirian industri pertahanan, namun juga dalam konteks menjaga kedaulatan negara.

"Inovasi dan transformasi yang dilakukan oleh DEFEND ID sejalan dengan agenda G20 di Indonesia pada 2022, yakni membangun dunia yang lebih damai, stabil, dan sejahtera bersama," demikian Defend ID.

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Sinergi Satgas UU Cipta Kerja & IWAPI, Perkuat Peran Ekonomi Perempuan******

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersinergi dengan menggelar workshop bertajuk "Hubungan Perempuan Pengusaha dan Tenaga Kerja yang Inklusif dan Berkeadilan".

Ketua Pokja Sinergi Substansi Soalisasi Satgas UU Cipta Kerja mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata bersama dalam mendorong pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Sehingga bisa menjadi perempuan berdaya dan mandiri

"Kolaborasi dengan IWAPI tidak hanya kami lakukan sekali saja, tetapi setiap tahun satgas mengundang IWAPI untuk melaksanakan workshop terkait perempuan dalam lensa ekonomi," kata Tina dalam sambutannya dikutip Senin (18/3).

Sementara Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi, I Ktut Hadi Priatna, menegaskan bahwa Satgas UU Cipta Kerja akan menerima berbagi macam masukan dari IWAPI baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun perizinan berusaha untuk menyempurnakan PP 5/2021.

"Kedepannya, banyak hal yang perlu disinergikan antara pemerintah dan IWAPI untuk mendorong Indonesia yang semakin maju dan bersahabat dengan para pengusaha," kata Ktut.

Kemudian Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, menyampaikan bahwa para pelaku usaha perempuan yang tergabung di IWAPI menghadapi banyak kendala terkait permasalahan hukum antara pekerja dan pelaku usaha.

"Saya harap dengan adanya UU Cipta Kerja ini, masalah antara pekerja dan pelaku usaha bisa selesai, tidak lagi saling memviralkan suatu permasalahan," ujar Nita.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati, menyampaikan bahwa perempuan di era industrialisasi sudah mampu menampakkan jati dirinya dan bisa beradaptasi dengan perubahan global.

"Saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang sedang mengalami perubahan yang cepat, ketidakpastian dan kompleks," ujar Agatha.

Agatha menambahkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi perempuan yaitu tantangan pertumbuhan ekonomi global dan politik dunia, tantangan gig economy dan green economy, serta tantangan demografi dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

"Selain tantangan tadi, kita juga mengalami dinamika hubungan industrial. Di mana perusahaan melakukan transformasi bisnis yang akan berakibat pada pengurangan kesejahteraan pekerja." Jelas Agatha dalam paparannya.

Dengan begitu ia mengimbau kepada seluruh perempuan pengusaha Indonesia agar dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan ketenagakerjaan dan secara serius mempertimbangkan dampaknya bagi pekerja di masa depan.

"Keterbukaan serta melibatkan pekerja dalam proses pengambilan kebijakan di perusahaan dan dialog bipartit dengan komunikasi yang baik, menjadi hal yang sangat penting harus dilakukan." Tegas Agatha.

Dari segi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM yang menjabarkan bahwa secara data UMKM yang dimiliki Perempuan sebesar 64,5 persen sedangkan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal sebesar 42,35 persen.

"UMKM di sektor kuliner yang dimiliki oleh perempuan berada di kisaran 50%. Jika dilihat dari PDB, hampir 50 persen merupakan sektor konsumsi, penetrasi di sektor kuliner bagus untuk meningkatkan UMKM," ujar Yulius.

Walaupun demikian, Yulius menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong kontribusi perempuan dari sisi ekonomi dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Tanpa batas kita adalah monster

BPJT: Tol Bocimi Rusak Berat Imbas Longsor, Perbaikan Perlu 2******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyebut Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) mengalami kerusakan berat imbas longsor yang terjadi di KM 64+600 A, pada Kamis (4/4).

Anggota BPJT Sonny Sulaksono memastikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan jenis kerusakan akibat longsor tergolong berat. Pasalnya hampir satu ruas jalan ambruk akibat bencana tersebut.

"Kita sudah mengevaluasi ke sana karena memang agak berat kerusakannya karena hampir satu ruas jalan," ujarnya kepada wartawan di Command Center KM 29 Tol Japek, Kamis (4/4).

Oleh sebab itu, Sonny memastikan ruas jalan yang ambles tidak akan bisa diperbaiki dengan waktu dekat. Apalagi, untuk dilintasi saat masa mudik dan balik Lebaran 2024.

"Kalau kita paksakan perbaikan untuk kegiatan mudik dan balik saya kira terlalu riskan. Jadi pengalaman dari longsor-longsor sebelumnya itu mungkin 2-3 bulan baru bisa diselesaikan," jelasnya.

Korps Lalu Lintas Polri sebelumnya telah menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas imbas peristiwa longsor di Tol Bocimi.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso mengatakan seluruh arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Sukabumi akan diarahkan menuju jalur arteri pada Gerbang Tol Cigombong.

Setelahnya, kata dia, para pengendara bakal kembali dimasukan ke jalur Tol Bocimi melalui Gerbang Tol Parungkuda untuk melanjutkan perjalanan menuju Sukabumi.

"Kemudian dari Sukabumi menuju Jakarta kita keluarkan di exit Parungkuda ke arteri dan masuk lagi ke Cigombong," jelasnya.

Tol Bogor-Cianjur-Sukabumi (Tol Bocimi) mengalami longsor di titik KM 64 A dari arah Jakarta menuju Sukabumi pada Rabu (3/4) malam pukul 20.00 WIB.

Longsor terjadi seksi II ruas Cigombong-Parungkuda, tepatnya di KM 64 dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Akibat insiden ini, tiga mobil dikabarkan masuk jurang dan dua orang mengalami luka ringan.

[Gambas:Video CNN]

mitos horor

Kepala OIKN Curhat ke DPR Anggaran Diblokir Sri Mulyani Rp21,7 Miliar******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono curhat anggaran 2024 diblokir Rp21,7 miliar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (18/3). Bambang menyebut anggaran yang diblokir itu setara dengan 5 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp434 miliar.

"Jadi ini pagu DIPA Rp343 miliar ada yang diblokir seperti kementerian lain, yakni 5 persen. (Jadi) total pagu belanja (2024) Rp412 miliar," ucap Bambang.

Blokir anggaran itu diketahui dari surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic AdjustmentBelanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang dikirimkan Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian dan para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Dalam surat itu, Sri Mulyani mengatakan blokir anggaran merupakan arahan Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Blokir anggaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

Di sisi lain, Bambang telah mengajukan tambahan anggaran senilai Rp122 miliar untuk belanja pegawai ke Kementerian Keuangan pada Maret ini.

Selain itu, pihaknya juga bakal mengusulkan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp3,56 triliun. Tambahan anggaran ini terbagi untuk beberapa pos.

Rinciannya, untuk deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam Rp457 miliar. Lalu, deputi bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Rp57,4 miliar.

Kemudian, untuk deputi bidang transformasi hijau dan digital Rp864,3 miliar dan deputi bidang perencanaan dan pertanahan Rp15,03 miliar. Adapun tambahan anggaran terbesar adalah untuk deputi bidang sarana dan prasarana, yakni Rp2,17 triliun.

"Mengajukan tambahan anggaran utamanya untuk menampung atau mengelola fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana yang akan diserahterimakan pada kami dari kementerian/lembaga lain," kata Bambang.

Lebih rinci, tambahan anggaran Rp2,17 triliun untuk deputi bidang sarana dan prasarana mencakup Rp587,4 miliar untuk program operasional dan perawatan.

Kemudian, untuk program pengembangan sarana prasarana dan manajemen transportasi Rp347,1 miliar, program pengembangan dan pembangunan sektor perumahan dan pemukiman Rp893,7 miliar, dan program perencanaan sektoral infrastruktur dasar Rp18,1 miliar.

Selanjutnya, untuk program perencanaan sektoral infrastruktur sosial Rp2 miliar, penyelenggaraan kurasi pembangunan persetujuan PBG dan AMDAL Rp7,3 miliar, dan program pengembangan serta pembangunan sarana prasarana gedung pemerintahan Rp28,4 miliar.

Lalu, untuk program penyusunan kebijakan bidang sarana dan prasarana Rp11,9 miliar, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang sarana prasarana Rp13,3 miliar, dan program penangan bencana kebakaran Rp265,5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Labirin Orang Mati

Anggaran Peremajaan Sawit Dinaikkan Jadi Rp60 Juta per Ha******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Peremajaan Sawit Rakyat(PSR) pada tahun lalu tidak mencapai target seperti yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, dari 180 ribu hektare PSR yang ditargetkan, hanya terealisasi 150 ribu hektare atau 70 persen. Artinya masih kurang cukup jauh dari yang diharapkan.

"Kebijakan PSR tentunya diharapkan bisa dipercepat. Rata-rata kita baru mencapai 150 ribu hektare per tahun dan ini kurang dari 30 persen target yang dicanangkan bapak presiden yaitu 180 ribu ha per tahun," ujarnya di Rakornas Rencana Aksi Nasional PKS Berkelanjutan di Hotel Kempenski, Kamis (28/3).

"Sehingga kita berharap dengan kenaikan biaya menjadi Rp60 juta itu, nanti tidak hanya di tahun pertama, tetapi tahun kedua dan ketiga bisa dibiayai untuk penghidupan para pengkebun," jelasnya.

Secara keseluruhan, pemerintah telah menyalurkan dana untuk PSR melalui Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawait (BPDPKS) sebesar Rp9,25 triliun sejak 2016. Dana ini berhasil meremajakan perkebunan sawit seluas 331,7 ribu hektare.

Ketua Umum Golkar ini menyebutkan perlu percepatan peremajaan karena kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang menjadi andalan ekspor. Pada 2023, ekspornya mencapai US,45 miliar atau mendekati 12 persen dari ekspor nonmigas.

Selain itu, tenaga kerja yang bekerja di sektor kelapa sawit secara langsung dan tidak langsung sekitar 16,2 juta orang.

"Kelapa sawit juga merupakan penggerak perekonomian di wilayah penghasil kelapa sawit dan juga memberikan kemajuan di pedesaan maupun mengurangi tingkat kemiskinan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]