mpokataslot

sebuah surga

Wapres Ma'ruf: Penyediaan Pangan ke Depan Semakin Berat******

Wakil PresidenMa'ruf Amin mengatakan beban sektor pertanian semakin berat lantaran harus mampu menyediakan pangan untuk lebih dari 275 juta jiwa di Indonesia.

Ma'ruf menyebut ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan RI menjadi persoalan kritikal. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mengelola masalah ini dengan baik, seiring dengan meningkatnya tren pertumbuhan penduduk.

"Meskipun inflasi di Indonesia dalam batas terkendali, sebesar 5,51 persen pada Desember 2022, tantangan penyediaan pangan ke depan semakin berat. Belum semua sektor pulih dari pandemi, termasuk produksi dan distribusi pangan global," katanya saat membuka Rakernas Pembangunan Pertanian 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

Oleh karena itu, ia memberikan tiga wejangan utama yang bisa dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait untuk menghadapi tantangan ke depan. Pertama, identifikasi komoditas pangan yang tepat oleh Kementerian Pertanian.

Ma'ruf mencontohkan soal data jumlah surplus beras cenderung menurun dari tahun ke tahun. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana jumlah beras turun dari 4,37 juta ton pada 2018 menjadi 1,74 juta ton pada 2022.

"Saya minta fokus kita agar jangan hanya pada surplusnya saja, tetapi juga pada besaran angkanya. Harapannya jumlah surplus terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya produksi beras juga meningkat dari tahun ke tahun," tegas Ma'ruf.

Kedua, Ma'ruf menyinggung fakta di mana lahan pertanian semakin menyusut karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Menurutnya, ini dapat menjadi ancaman nyata ketahanan pangan RI jika tidak dibarengi dengan upaya menggenjot produksi.

Ketiga, Ma'ruf meminta giat program diversifikasi pangan lokal secara masif. Saat ini, masyarakat Indonesia masih tergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok.

Di lain sisi, Kementan menargetkan konsumsi beras turun ke posisi 85 kg per kapita per tahun dari sekitar 92 kg per kapita pada 2020.

Ma'ruf menegaskan selain mewujudkan swasembada beras tanpa impor, upaya menjaga ketahanan pangan perlu diikuti dengan penggalakan kembali program diversifikasi pangan. Ini bisa dilakukan melalui pengembangan hulu-hilir pangan lokal.

"Bapak Presiden telah menegaskan hal ini, termasuk pada berbagai kesempatan saya juga mengingatkan agar percepatan program diversifikasi dan pengembangan pangan lokal ini didukung dengan riset," ungkapnya.

"Regulasi dan insentif pemerintah juga perlu dimanfaatkan untuk menarik partisipasi investor atau swasta dalam program diversifikasi pangan, serta mendorong produksi pangan lokal maupun pengembangan produk turunannya," sambung Ma'ruf.

[Gambas:Video CNN]

Quanqingshanhe

Viral, Jhon LBF Bantah Isu PHK Karyawan Sesuka Hati******

Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF kembali viral di media sosial. Kali ini, terkait kabar ia melakukan PHKkaryawan sesuka hati alias tanpa prosedur.

Hal tersebut pun langsung dibantah oleh pengusaha itu. Melalui kanal Youtube KH Infotainment, ia bahkan menyebutkan sangat memanjakan semua karyawannya.

"Kembali lagi ya, kita kalau mau dengar berita yang sebenarnya silahkan boleh tanya saja sama karyawan saya 136 orang yang masih bekerja dan aktif di perusahaan saya. Bagaimana kita memperlakukan karyawan, sangat saya manjakan karyawan di sini," ujarnya dalam klarifikasi tersebut yang dikutip, Senin (24/1).

"Aturan ini tidak dibeda-bedakan. Semua karyawan yang baru pertama kali kerja saja, saya langsung tanya satu hal 'kamu punya ongkos nggak buat operasional?'," jelasnya.

Bila karyawan tersebut tidak memiliki uang, maka akan langsung diberikan. Ia mengatakan bukti pengiriman uang kepada karyawan baru dan bahkan yang lama untuk menebus ijazah masih ada dan bisa dibuktikan.

Lanjutnya, karyawan yang mau menikah pun diberikan bantuan hingga Rp40 juta per orang. Hal ini dilakukan lantaran Jhon pernah merasakan menjadi karyawan yang tidak memiliki uang.

"Saya pernah jadi karyawan dan ketika saya jadi pengusaha, saya tahu banget di posisi karyawan bagaimana, bagaimana saya mau buat zalim dan berbuat jahat sama karyawan, dan sekali lagi pengusaha tidak akan pernah bisa kerja tanpa karyawan," tegasnya.

Sementara, untuk mantan karyawannya yang viral di media sosial karena curhat dipecat asal-asalan, Jhon menyebutkan hal tersebut tidak benar.

Jhon bercerita bahwa karyawan yang berinisial SDP tersebut masuk ke Hive Five dengan memohon-mohon sampai nangis hingga akhirnya diterima di posisi marketing pada 2020.

Namun, setelah bekerja ia mengklaim SDP tidak bisa melakukan tugasnya sebagai marketingdengan baik karena introvert. Lalu, pada 27 Oktober 2022 yang bersangkutan mengundurkan diri secara mandiri atau kemauan sendiri.

"Iniresignmandiri, alasannya mau buka usaha, kan saya selalu dukung kalau karyawan saya ingin hidupnya berkembang. Mana bisa kita tahan orang mau keluar untuk kehidupan yang lebih baik," pungkasnya.

Sebelumnya, SDP sebagai mantan karyawan memang dengan berani menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan melalui akun twitter @septiadp. Ada tiga tuntutan yang disampaikan kepada Jhon LBF.

Pertama, mengeluarkan hak-hak mantan karyawan yang belum dikeluarkan. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara rinci.

Kedua, mengembalikan ijazah dan buku nikah mantan karyawan. Ketiga, menghilangkan peraturan internal yang tidak memperbolehkan berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban sampai dipecat massal.

[Gambas:Video CNN]

Selir iblis yang tiada taranya

Strategi KADIN Dukung Target Investasi Pemerintah 2023 Rp1.400 Triliun******

Pencapaian investasi Indonesia pada 2022 sebesar Rp1.207,2 triliun atau atau meningkat sebesar 34,0 persen jika dibandingkan dengan 2021.

Hal ini disampaikan Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia pada acara konferensi pers realisasi Triwulan IV Kementerian Investasi. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum KADIN bidang Investasi, Tony Wenas.

Menyikapi hal itu, KADIN Indonesia sangat mengapresiasi kerja keras Pemerintah dan sinergi yang telah dibangun melalui public private partnership antara Pemerintah dan KADIN untuk mewujudkan target investasi Indonesia.

Kunjungan itu bertemu langsung dengan para menteri, CEO dari korporasi global, pelaku pasar, kamar dagang dan industri, hingga calon-calon investor di berbagai negara tersebut untuk menjajaki berbagai peluang investasi.

Selain melalui gencarnya promosi investasi ke luar negeri, pencapaian target investasi ini juga tidak terlepas dari suksesnya Presidensi Indonesia di KTT G20 dan B20 Summit pada November lalu.

Pencapaian tersebut mendapat sambutan positif dari investor dunia, bahkan B20 Summit menjadi ajang tersukses sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2010.

"Ini adalah wujud nyata public private partnership antara Kementerian Investasi dan KADIN Indonesia. Kami bekerja sama serta bahu membahu dalam mempromosikan Indonesia sebagai negara destinasi investasi yang strategis," kata Wakil Ketua Umum Bidang Investasi KADIN Indonesia Tony Wenas, Kamis (26/1).

Di awal Januari ini, Kementerian Investasi telah mengumumkan rencana target investasi Pemerintah sebesar Rp1.400 triliun pada 2023 ini.

Target tersebut mencerminkan optimisme yang didukung berbagai aspek, terutama konsistensi target angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 persen selama tahun 2023.

KADIN Indonesia telah mempersiapkan strategi untuk mendukung pencapaian target tersebut di tengah ancaman resesi ekonomi global.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,72 persen di triwulan III tahun 2022, target inflasi tahun 2023 terkendali diperkirakan di bawah 4 persen, jumlah usia produktif yang tinggi, serta melimpahnya sumber daya alam yang belakangan ini menjadi primadona akan sangat menarik bagi para calon investor, baik asing mau pun domestik," kata Tony Wenas.

Salah satu strategi pencapaian target investasi tersebut adalah dengan mendukung kebijakan hilirisasi Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, termasuk melalui pembangunan smelter dan ekosistem industri hilir lainnya.

"Kami percaya, sekalipun ada ancaman resesi ekonomi global tahun 2023, para investor bisa melihat Indonesia sebagai a-must-to-invest country untuk menanamkan modalnya. Sinergi yang lebih kuat melalui public private partnership akan membangun kepercayaan investor, dan yang lebih penting lagi meningkatkan iklim investasi yang lebih sehat sehingga target investasi tahun 2023 bisa tercapai," tambah Tony Wenas.

Puncak Valoran

Staf Menkeu Minta PKS Tak Kelabui Publik Soal Dana Haji******

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah pernyataan politisi PKS Iskan Qolba Lubis yang menyebut dana haji 'diambil' Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam bentuk surat utang negara.

Menurutnya, keputusan investasi dana haji merupakan kewenangan mutlak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selalu pengelola dana haji.

"Kami luruskan ⁦@PKSejahtera⁩ agar tak mengelabui publik. Keputusan investasi di SBSN ini mutlak kewenangan BPKH. Dana aman dan imbal hasil lancar. Pula, rerata imbal hasilnya 7,8 persen bukan 5 persen. Jelas di atas inflasi dan bunga deposito. Semoga jelas," cuit Prastowo di Twitter, Kamis (26/1).

Prastowo menyebut langkah tersebut ibarat amal ganda, di mana pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan bangsa yang hasilnya akan dinikmati bersama.

Ia menegaskan dana haji tersebut dikelola secara transparan dan hasil kelolaannya dibagi hasilkan secara adil dan transparan.

"Kemenkeu senantiasa menerapkan tata kelola yang baik, hati-hati, dan akuntabel. Itulah kenapa peringkat utang kita bagus di mata internasional. Ya karena cara kita mengelola baik dan benar," pungkasnya.

[Gambas:Twitter]

Iskan Qolba Lubis yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI menolak usulan Kementerian Agama yang akan menaikkan biaya haji dari Rp39,8 juta pada 2022 menjadi Rp69 juta pada 2023. Ia lantas menuding ada permasalahan pengelolaan dana haji selama ini.

Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab karena banyak dana haji yang dipakai untuk subsidi anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Iskan meminta pemerintah memberi modal awal alih-alih merugikan para calon jemaah haji.

"Ketiga kesalahannya itu adalah pengelolaan dananya. Jadi gini kan adaindirect costyang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp25 juta, umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat di 180 persen. Berarti Rp25 juta ditambah 18 persen sekitar Rp55 juta kan," kata Iskan, dikutip dari Detikcom.

Ia menambahkan dulu keuntungan indirect cost saat ini mendekati 50 persen dan ada kesalahan mengelola dana haji karena setorannya diambil Kemenkeu lewat surat utang.

Lihat Juga : Mengintip Kantor Jhon LBF yang Klaim 'Manjakan' Karyawan

"Karena 70 persen dana haji diambil oleh Kemenkeu dalam bentuk surat utang negara, yang keuntungannya hanya sekitar 5 persen. Sedangkan inflasi 5,4 (persen). Jadi ini tidak adil pemerintah karena dipakai habis-habisan, pada waktu sama badan pengelolaan keuangan haji perusahaan tidak punya modal sama sekali," sambungnya.

Mayoritas dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memang ditempatkan pada surat berharga negara (SBN).

Jumlah dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun pada akhir Desember 2022 atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang sebesar Rp158,79 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan BPKH 2022 (unaudited), dana kelolaan haji ini sebesar 70 persen ditempatkan di berbagai instrumen investasi. Sementara itu, sekitar 30 persen sisanya ditempatkan di perbankan.

Secara rinci, dana dalam instrumen investasi terbagi ke SBN sebesar Rp114,96 triliun, naik dari 2021 yang sebesar Rp110,90 triliun.

Lalu, ditempatkan pada entitas asosiasi sebesar Rp1,30 triliun, naik dibandingkan 2021 sebesar Rp276,65 miliar.

Kemudian dana haji ditempatkan pada investasi langsung dan investasi lainnya sebesar Rp779,06 miliar. Nilai penempatan ini naik dari 2021 sebesar Rp964,29 miliar.

Dana haji juga ditempatkan pada investasi emas sebesar Rp425 juta. Sedangkan di 2021 tidak ada dana yang ditempatkan di investasi emas.

Sementara itu, saldo haji yang ditempatkan pada perbankan mencapai Rp48,96 triliun atau 29,50 persen dari seluruh dana kelolaan ada di BPKH. Angka tersebut naik dibandingkan 2021 (unaudited) yang ditempatkan di perbankan Rp45,64 triliun atau 28,74 persen.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Pengguna Cincin Penyimpanan

Profil Henry Surya, Bos Indosurya yang Divonis Bebas oleh Hakim******

Terdakwa Henry Surya divonis bebas oleh hakim dalam kasus dugaan penipuandan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam(KSP)Indosurya.

Hakim menilai terdakwa melakukan perbuatan perdata dalam kasus ini, bukan pidana.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata," ucap Hakim Ketua Syafrudin Ainor di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/1).

Saat itu ia mendirikan koperasi simpan pinjam tersebut bersama dengan 23 orang lainnya.

Sebelum dibebaskan, Henry sebelumnya sempat dituntut hukuman 20 tahun penjara atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya.

Lihat Juga : Profil Jhon LBF yang Viral Dituding Asal PHK Karyawan

Jaksa juga menuntut agar Henry Surya selaku ketua KSP Indosurya diberi hukuman membayar denda Rp200 miliar. Jika tidak bisa membayar diganti dengan hukuman penjara satu tahun.

Jaksa menyatakan Henry melanggar Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Hal yang memberatkan dalam pandangan jaksa yakni Henry Surya menimbulkan kerugian ekonomi terhadap para korban sebesar Rp16 triliun.

Dalam kasus ini, Henry juga diduga menghimpun dana dalam bentuk simpanan berjangka dan memberikan bunga 8-11 persen. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa ada izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah beberapa kali pemeriksaan, akhirnya membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim lalu memerintahkan Henry agar segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan dibacakan.

"Membebaskan terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua pertama," ujar hakim.

[Gambas:Video CNN]

Kapitalis Misterius

BPKN: Wacana Biaya Haji Bisa Pupus Harapan Calon Jemaah ke Tanah Suci******

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN) mengatakan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2023 bisa memupus harapan masyarakat yang ingin pergi ke Tanah Suci.

Johan Efendi Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN mengatakan untuk mencegah hal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan rencana kenaikan ongkos haji secara penuh tahun ini.

"Wacana kenaikan biaya haji itu bisa memupuskan harapan banyak calon haji pergi ke Tanah Suci," tegasnya.

Apalagi, kata Johan, negara sudah memiliki Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertugas mengurus dana haji yang disetorkan masyarakat.

"BPKH dalam hal ini semoga dapat berperan maksimal dalam mengelola keuangan haji yang diamanahkan pada badan ini," ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (27/1).

Oleh karena itu, Johan berharap pemerintah menemukan jalan agar bisa menetapkan BPIH 2023 yang lebih terjangkau.

BPKN sendiri menilai biaya yang diusulkan sebesar Rp69,1 juta terbilang sangat terlalu mahal, mengingat RI masih terjebak sebagai middle incomecountryatau negara berpendapatan menengah selama 30 tahun.

Selain itu, masyarakat yang masih berjuang memulihkan ekonomi di masa pandemi covid-19.

"Hal tersebut tentunya ironis dengan usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji di tengah tren penurunan biaya paket haji. jika dibebankan tambahan biaya untuk pelunasan BPIH yang cukup signifikan, tentu itu sangat memberatkan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Firman Turmantara mengatakan penentuan kenaikan ongkos ibadah haji itu harus transparan.

Hal ini sesuai dengan hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) yaitu Pasal 4 yang diantaranya menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, selain hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan.

Calon jamaah haji sebagai konsumen juga bisa meminta pertanggungjawaban penyelenggara ibadah haji sesuai dengan Bab VI UUPK tentang tanggungjawab pelaku usaha, dan penyelenggara ibadah haji bisa dipidana. 

Sementara pemerintah sendiri tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK. Selain itu, hubungan hukum antara penyelenggara ibadah haji dengan jamaah haji itu sesuai tidak dengan perundang-undangan yang lain seperti dengan KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua BPKH Fadlul Imansyah mengungkapkan nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 terancam habis jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.

Ia memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

Kemenag pun sebelumnya mengusulkan ke DPR agar BPIH yang harus dibayar masing-masing calon jemaah haji Indonesia tahun ini adalah Rp69 juta.

Pihaknya berharap upaya efisiensi anggaran bisa menurunkan biaya haji yang dibayar jemaah hingga sekitar Rp19 juta. Menurutnya, angka psikologis yang patut dibayar calon jemaah haji Indonesia setidaknya Rp50 juta.

Oleh karena itu, pihaknya berharap bisa mengeksplorasi sejumlah layanan yang bisa ditekan, terutama harga tiket penerbangan.