gaswin

Sistem transformasi tingkat dewa

10 Sektor Pekerjaan dengan Rerata Upah Tertinggi, Tembus Rp4,82 Juta******

Badan Pusat Statistik (BPS) merinci 10 sektor pekerjaan dengan upah tertinggi pada kuartal I 2023. Tercatat, rata-rata upah tertinggi sebesar Rp4,82 juta per bulan.

"Rata-rata upah atau gaji buruh/karyawan/pegawai sebulan lalu yang selanjutnya disebut sebagai upah buruh, berdasarkan hasil Sakernas Februari 2023 sebesar Rp2,94 juta," tulis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS, Jumat (5/5).

Upah rata-rata pekerja laki-laki Februari tahun ini menyentuh angka Rp3,23 juta. Sementara, pekerja perempuan memiliki upah rata-rata Rp2,42 juta.

Ketiga, rata-rata pekerja sektor pertambangan bergaji Rp4,59 juta.Keempat,sektor informasi dan komunikasi mengantongi gaji Rp4,37 juta per bulan.

Kelima,pekerja di bidang pengadaan listrik dan gas mendapatkan Rp4,26 juta per bulan. Keenam,pekerja di bidang administrasi pemerintahan bergaji Rp3,88 juta.

Ketujuh,pekerja di sektor pengangkutan mengantongi Rp3,58 juta per bulan. Kedelapan,pekerja di sektor kesehatan sebesar Rp3,56 juta.

Kesembilan,ada pekerja di sektor profesional dan perusahaan yang mendapat Rp3,55 juta. Kesepuluh,gaji pekerja sektor konstruksi sebesar Rp3,05 juta.

"Buruh pada kategori real estat menerima upah tertinggi sebesar Rp4,82 juta, sedangkan buruh pada kategori jasa lainnya menerima upah terendah sebesar Rp1,79 juta," tandas laporan itu.

Berikut 10 pekerjaan dengan upah tertinggi di Indonesia per Februari 2023:

1. Real estat Rp4,82 juta
2. Aktivitas keuangan Rp4,81 juta
3. Pertambangan Rp4,59 juta
4. Informasi dan komunikasi Rp4,37 juta
5. Pengadaan listrik dan gas Rp4,26 juta
6. Administrasi pemerintahan Rp3,88 juta
7. Pengangkutan Rp3,58 juta
8. Aktivitas kesehatan Rp3,56 juta
9. Aktivitas profesional dan perusahaan Rp3,55 juta
10. Konstruksi Rp3,05 juta

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi dimensi

Pengusaha Prediksi Okupansi Hotel Bali Naik 5 Persen Berkat KTT Asean******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali memprediksi okupansi hotel di Pulau Dewata naik 5 persen berkat gelaran KTT Asean ke-42 yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9 hingga 11 Mei 2023.

"Peningkatan pasti ada cuman tidak signifikan. Karena kan sebagian besar juga delegasinya menginap di Labuan Bajo. Lima persen (peningkatan) sudah bersyukur," ujar Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya saat dihubungi Selasa (9/5).

Menurut Suryawijaya, sejumlah delegasi KTT ASEAN berpeluang menginap di hotel Bali. Pasalnya, hotel di Labuan Bajo masih terbatas.

Ia juga meyakini ada kepala negara yang akan menginap di hotel Bali di sela gelaran konferensi tersebut. Pasalnya, salah satu negara seperti Brunei Darussalam memiliki hotel di Bali yaitu Hotel Nusa Dua Beach.

"Kalau saya lihat pasti ada (kepala negara yang menginap di hotel Bali). Karena ada yang punya hotel juga di Bali, contohnya Negara Brunei, itu Nusa Dua Beach hotel punyanya Brunei. Kemungkinan besar warga Brunei bisa saja (atau) sultan Brunei bisa ke sana (dengan anggotanya)," imbuhnya.

Kendati demikian, ia memperkirakan durasi menginap delegasi di Pulau Bali tidak akan lama.

"Acara resminya dua hari kalau dia memasuki weekendnanti tentu akan ditambah dua hari lagi. Biasanya kepala negara tidak bisa meninggalkan negaranya lama, apalagi mereka bawa pesawat pribadi banyak," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Forum hiburan super

Sandiaga: KTT ASEAN 2023 Momentum Bangkitkan Ekonomi Labuan Bajo******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, memastikan bahwa KTT ke-42 ASEAN 2023 akan menjadi momentum penting untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Labuan Bajo.

Tiba dengan penuh semangat di Bandara Internasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (9/5), Sandiaga langsung memeriksa kesiapan bandara dan Tourist Information Centeruntuk menyambut para delegasi dari 9 negara yang akan hadir di KTT ASEAN.

"Dalam Kemenparekraf, kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari penyambutan hingga rangkaian acara. Kami memohon dukungan dan doa dari masyarakat seluruh Indonesia agar KTT ASEAN 2023 ini dapat berjalan lancar," ujar dia melalui keterangan resmi, Selasa (9/5).

Foto: Kemenparekraf

Tidak hanya itu, Sandiaga juga menambahkan bahwa acara KTT ini akan menjadi momen yang sangat positif bagi tren pariwisata di Labuan Bajo. Destinasi ini akan semakin diminati oleh wisatawan karena sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai serta didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan rantai pasok yang kuat di bidang pariwisata.

"Kami berharap total kunjungan sesuai dengan kapasitas Bandara Internasional Komodo 1,1 juta dapat tercapai. Namun, yang harus diperhatikan adalah dampak dari ekonomi lokalnya, kepada lapangan kerja masyarakat dan UMKM setempat, ini yang harus kita utamakan dan perkuat," tegasnya.

Di samping itu, ia juga mengapresiasi inisiatif Live on Board (LOB) yang dirintis oleh para pelaku pariwisata di Indonesia. Menurutnya langkah tersebut menunjukkan sisi terbaik dari pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

"Kalau dulu yang dijual resort dan hotel yang megah, sekarang dengan konsep personalized, customized, localized, dan smaller in size.Phinisi-phinisi ini harus menjadi unggulan dan memberikan dampak bagi geliat ekonomi masyarakat dan menambah kesejahteraan masyarakat Labuan Bajo," pungkas Sandiaga.

Kendalikan dunia

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Jalannya menghadap ke langit

Harga Kripto Bervariasi, Bitcoin Naik Tipis******

Harga asetkripto dengan kapitalisasi pasar terbesar bergerak bervariasi padaperdaganganRabu (10/5) pagi. Bitcoin menguat tipis, tetapi sebagian besar koin lain masih loyo.

Mengutip coinmarketcap, Bitcoin berhasil bangkit 0,1 persen ke harga US.688 per keping. Sementara Ethereum turun tipis 0,1 persen ke US.843 per koin.

BNB pun merosot 0,5 persen ke US2 per koin pada perdagangan 24 jam, serta anjlok 3,5 persen dalam sepekan.

Cardano juga menguat 0,1 persen ke USProdusen Adidas Bantah PHK Sepihak 1.860 Buruh di Tangerang******

PT Panarub Industry selaku produsen sepatu Adidasdi Tangerang, Banten membantah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada 1.860 buruh.

"Tidak benar apabila ada tuduhan bahwa pihak perusahaan telah melakukan PHK secara sepihak karena mekanisme yang dilakukan telah mengikuti semua ketentuan dalam peraturan perundangan berlaku, serta ada kesepakatan/perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pihak karyawan dan perusahaan," kata Direktur PT Panarub Industry Budiarto Tjandra kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/5).

Budiarto menegaskan PHK terjadi karena krisis ekonomi global sehingga pesanan yang masuk ke perusahaan anjlok. Demi menjaga kelangsungan usaha, Budiarto mengatakan PT Panarub Industry terpaksa menempuh langkah PHK tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti Siahaan mengatakan PT Panarub Industry melakukan pemotongan upah serta memberhentikan ribuan pekerja secara sepihak. Tuduhan tersebut diklaim didapat dari hasil penyelidikan serikat buruh.

Emelia mengutip data yang dihimpun Federasi Serikat Buruh Garteks, di mana diklaim 1.500 pekerja terkena PHK dengan alasan resesi ekonomi. Sedangkan data Serikat Pekerja Nasional (SPN) menunjukkan 360 anggotanya kena PHK pada 2022-2023.

"Kami meyakini, Panarub dan Adidas mengambil banyak keuntungan dari praktik melanggar hak-hak buruh," tuduh Emelia dalam keterangan resminya.

Selain pemotongan gaji dan PHK sepihak, Emelia menuduh PT Panarub memaksa buruh mengambil cuti tahunan meski tidak disepakati buruh. Ia menyinggung praktik ini dengan istilah 'No Work No Pay'.

"Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan atas kemauan sendiri, bukan karena perintah atau kemauan perusahaan. Pemaksaan pengambilan cuti yang dilakukan PT Panarub diindikasi menjadi modus perusahaan untuk tidak membayar upah buruh," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dogecoin terangkat 0,9 persen ke US<句子>,073 per keping. Tren sepekan, koin meme ini anjlok 6,4 persen.

Polygon loyo di harga US<句子>,87 per keping imbas pelemahan 2,6 persen, sedangkan Solana naik tipis 0,1 persen ke US per koin.

Tether dan USD Coin yang merupakan stable coin, masih setia di harga US per keping. Keduanya berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

<句子>