cara mengambil hp di akulaku

Pemrograman Tiandao

Mengenal Royal Ambarrukmo, Pesanggrahan 'Sultan' Tempat Nikah Kaesang******

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep dikabarkan akan menggelar pernikahannya dengan Erina Sofia Gudono di Pendopo Royal Ambarrukmo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (10/12).

Mengutip detikcom, hotel Royal Ambarrukmo pertama kali didirikan oleh Keraton Yogyakarta.

Dalam pengelolaannya, pihak Keraton menggandeng PT Putera Mataram Mitra Sejahtera yang merupakan perusahaan properti untuk mengembangkan dan mengelola komplek Ambarukmo.

Namun saat ini, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta ikut berperan sebagai pengawas pengoperasian Royal Ambarukmo. Pasalnya, bangunan ini termasuk dalam kategori bangunan cagar budaya.

Lokasi pernikahan Kaesang dan Erina ini memiliki bagian penting dari sejarah besar Yogyakarta. Melansir situsambarrukmo.com, sejarah Ambarrukmo berawal dari taman kerajaan pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono V.

Tak selang lama, Ambarrukmo beralih fungsi menjadi pintu gerbang penyambutan tamu penting Kraton abad ke-18. Setelahnya, pintu gerbang ini disempurnakan menjadi Pesanggrahan Sultan Hamengku Buwono VII.

Secara khusus, terdapat 7 area di dalam kompleks Royal Ambarrukmo atau Kedhaton Ambarrukmo. Adapun ke-7 area tersebut yaitu Pendopo Agung, Ndalem Ageng, Bale Kambang, Gandhok, Pacaosan, dan Alun-alun.

Sekarang, Ambarrukmo menjadi kawasan yang terintegrasi dengan Hotel Bintang Lima, Hotel Bintang Empat, dan Pusat Perbelanjaan Modern.

[Gambas:Video CNN]

Percetakan Tiandao

Mentan: Masalah Bukan Soal Impor, Tapi Harga Beras******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpomengaku tak mempermasalahkan soal impor beras. Namun, pemerintah sedang berupaya untuk menjaga harganya tetap terjangkau.

"Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini kita sikapi secara bersama. Saya, mendag (menteri perdagangan), dan semua agar menyikapi, mungkin saja kan ini masalah perdagangan yang harus kita selesaikan," ujar Syahrul di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/12).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir tahun.

Sementara itu, Kementerian Pertanian mencatat data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi. Harganya berkisar Rp9.359 hingga Rp11.700 per kilogram.

"Kan kesepakatan negara, data negara itu ada di BPS dan 'standing crop' kita, data dari satelit juga aman, kemudian laporan dari gubernur dan bupati juga aman. Kalau ada dinamika harga seperti itu, penyikapannya harus bersama," ungkap Syahrul.

Presiden Jokowi, sambung Syahrul juga sudah memerintahkan agar ada faktualisasi data dan bukan hanya melihat data di atas kertas.

"Kenapa harganya mahal? Negara harus ada (untuk) 'membackup' harga, ketersediaan cukup, harga juga terjangkau," tambah Syahrul.

Badan Pangan Nasional (BPS) sendiri sudah menyiapkan beras dari luar negeri sebanyak 200 ribu ton untuk menjadi cadangan.

"Kita siapkan 200 kilo ton di luar negeri, nanti begitu diperlukan waktunya, kita masukkan," kata Kepala BPN Arief Prasetyo Adi.

Arief mengatakan CBP saat ini adalah 514 ribu ton sehingga dengan stok dari luar, jumlah tersebut akan bertambah.

"Pak Presiden perintahnya kita tidak boleh kekurangan, jadi disiapkan saja, kita siapkan cadangan pangan pemerintah Bulog dan kita taruh 200 ribu ton dulu kalau diperlukan akan masuk," ujarnya.

Berdasarkan data BPS, harga beras mengalami inflasi selama lima bulan terakhir. Pada November 2022, rata-rata harga beras mencapai Rp11.877 per kg.

Padahal, sebelumnya, Bulog dan BPN sepakat harga beras yang dapat diserap maksimal Rp10.200 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Cermin iblis serba bisa

Erupsi Gunung Semeru Tak Ganggu Penerbangan di Bandara Bali******

Erupsi Gunung Semeru, di Jawa Timur, hingga saat ini tidak mengganggu penerbangandi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan mengatakan erupsi Gunung Semeru, di Lumajang, Jawa Timur, pada Minggu (4/12) pukul 02:46 WIB tak berdampak pada arus penerbangan di bandara tersebut.

"Bahwa hal tersebut tidak berdampak pada operasional penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali," kata Handy, Senin (5/12).

"Setelah koordinasi kami lakukan, dapat dipastikan tidak terdapat penerbangan yang delay maupun yang dialihkan pada erupsi terjadi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam threesome pasti ada laki-laki perempuan

Stok Pangan Bulog Menipis, Akankah Indonesia Dilanda Krisis?******

Kepala Badan Pangan Nasional(BPN) Arif Prasetyo Adi mengungkapkan cadangan pangan di Bulogdan BUMNPangan sedang kritis.

Ia menjabarkan cadangan bahan pangan yang dimiliki pemerintah saat ini hanya beras, gula pasir, daging kerbau, dan sedikit minyak goreng.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit di minyak goreng," ujar Arif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Artinya, pemerintah hanya memiliki cadangan sebesar 21 persen dari kebutuhan nasional.

Untuk komoditas pangan lainnya, Bulog hanya memiliki 23.157 ton daging kerbau dan ID Food hanya memiliki 697 ton daging sapi. Pasokan tersebut hanya 40 persen dari kebutuhan bulanan nasional yang sebesar 60 ribu ton.

Sementara, pasokan Bulog dan BUMN Pangan untuk jagung, kedelai, cabai, daging ayam, bawang merah, dan bawang putih, serta telur ayam semuanya tidak mencapai 1 persen.

Padahal kebutuhan bulanan akan komoditas pangan tersebut cukup banyak. Untuk jagung dibutuhkan 1,2 juta ton, telur ayam 458 ribu ton, bawang merah 90 ribu ton, cabai 165 ribu ton, kedelai 247 ribu ton, dan daging ayam membutuhkan 266 ribu ton.

Untuk minyak goreng, pemerintah memiliki hanya 21.125 kl dengan kebutuhan nasional 332 ribu kl per bulan. Stok yang dimiliki ini hanya mampu memenuhi 4 persen kebutuhan nasional.

"Ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah yang selama ini kita punya hanya beras, sehingga paralel kita kerjakan stok komoditas lainnya," tutur Arif.

Melihat kondisi tersebut, apakah Indonesia bisa terancam krisis pangan?

Pakar Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi mengatakan krisis pangan terjadi bukan karena cadangan pemerintah yang menipis, melainkan jika banyak orang kelaparan, tidak bisa makan, atau tidak yakin apakah besok bisa makan.

Risiko krisis pangan terjadi jika harga-harga pangan naik tinggi sehingga banyak yang tidak mampu membeli pangan.

Lagi pula, BPN menyatakan cadangan pangan yang menipis merupakan milik pemerintah dan BUMN. Sedangkan cadangan pangan yang utama justru ada di masyarakat yaitu di produsen, distributor, eceran, rumah tangga, dan lainnya.

"Saat ini Indonesia tidak sedang krisis pangan. Peta kerawanan pangan menunjukkan secara umum daerah-daerah di Indonesia aman," ujar Bayu kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/12).

Menurut Bayu, kekhawatiran BPN akan stok pemerintah termasuk di BUMN bukan karena akan terjadi krisis pangan, melainkan karena dua hal.

Pertama, jika terdapat gangguan atau rawan pangan di beberapa daerah yang memang berisiko, pemerintah akan tidak leluasa mengatasinya.

Kedua, jika terjadi kenaikan harga pangan tertentu yang memberatkan kelompok masyarakat atau mendorong terjadinya inflasi pangan, bisa jadi pemerintah akan kesulitan melakukan intervensi.

Bayu menjelaskan menipisnya cadangan pangan pemerintah dan BUMN karena ada gangguan dalam rantai pasok global. Negara-negara membatasi ekspor sehingga ketersediaan pangan di pasar internasional menurun. Ditambah lagi, adanya kenaikan harga energi dan kenaikan harga pupuk.

Menurutnya pemerintah bisa melakukan pengendalian dan stabilitas harga yang baru dengan menggabungkan mekanisme pasar dan pola public service obligation (PSO) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

PSO merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas atau perbedaan harga pokok penjualan BUMN atau swasta dengan harga atas produk atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah agar pelayanan produk atau jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

"BUMN perlu diarahkan untuk mampu melaksanakan pola tersebut," kata Bayu.

Perlu Pendataan Stok Pangan Mulai dari Level Produksi

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

Biaya Perawatan Covid China Melonjak Capai Rp3.783 T******

Biaya perawatancovid-19 di Chinamelonjak 13 persen hingga mencapai Rp1,75 triliun yuan atau setara dengan US5 miliar atau Rp3.783 triliun (asumsi kurs Rp15.441 per dolar AS)dalam 10 bulan pertama 2022.

Lonjakan ini menjadi angka terbesar di antara semua jenis pengeluaran pemerintah. Dari awal pandemi hingga April 2022, pemerintah telah melakukan 11,5 miliar tes di China. Tetapi jumlah sebenarnya berpotensi jauh lebih tinggi.

Naiknya biaya perawatan covid-19 tersebut membuat pemerintah daerah di China yang ditugasi melakukan tes massal covid-19 dan memberlakukan kebijakan lockdownterpaksa mengurangi layanan vital lainnya. Mereka mengaku kekurangan uang.

Associate di China Center Universitas Oxford George Magnus mengungkapkan risiko stabilitas keuangan akan meningkat jika lockdowndan tes massal terus dilakukan.

"Pemerintah daerah berada di bawah tekanan besar dari biaya mempertahankan nol-covid, dan kita sudah dapat melihat ini melalui keberlanjutan utang beberapa entitas. Termasuk (dalam) kasus di mana layanan publik dikurangi, aset atau layanan lokal dijual dan sebagainya," ujar George dilansir dari CNN Business, Senin (5/12).

Kurangnya uang yang dialami oleh pemerintah daerah salah satunya juga dipicu oleh minimnya pendapatan yang sangat bergantung pada penjualan tanah, yang kini berada di posisi lebih rentan dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Data Kementerian Keuangan China menyebutkan pemerintah daerah membelanjakan 11,8 triliun yuan (US,65 triliun setara Rp25.373 triliun, asumsi kurs Rp15.378). Angka ini lebih besar dari pendapatan yang mereka peroleh antara Januari dan Oktober.

Di sisi lain, lonjakan biaya perawatan covid-19 itu membuat utang pemerintah China membengkak dan berimbas langsung terhadap kesehatan ekonomi China.

Lonjakan utang tersebut Ini tidak hanya meningkatkan risiko gagal bayar utang kota, tetapi juga menekan kemampuan pemerintah untuk memacu pertumbuhan, menstabilkan lapangan kerja, dan memperluas layanan publik.

Selama tiga tahun terakhir, pemerintah daerah menanggung biaya pengendalian pandemi. Mereka harus membayar untuk pengujian massal reguler, karantina wajib, dan layanan lain selama lockdownyang sering terjadi. Hal ini mengakibatkan pengeluaran melonjak ketika pendapatan mengalami stagnasi.

Sementara, pada saat yang sama pemerintah daerah mengalami kekurangan pendapatan karena pengeluaran yang besar.

DBRS Morningstar, lembaga pemeringkat kredit global yang berbasis di Toronto, mengatakan awal bulan ini bahwa defisit pemerintah daerah yang tinggi menjadi perhatian utama.

Termasuk apa yang disebut utang tersembunyi. Sebab, sebagian dari utang ini tidak pernah diakui secara resmi di neraca pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

52 Pemda Abai Titah Jokowi soal Kendalikan Inflasi******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan 52 pemerintah daerah tidak melakukan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait upaya pengendalian inflasidi wilayahnya masing-masing.

"Masih ada 52 daerah ini saya punya datanya yang belum melakukan sama sekali upaya (pengendalian inflasi). Mudah-mudahan data saya yang salah ini," kata Tito saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Jakarta Pusat, Senin (5/12).

Padahal, pihaknya bersama pemda telah menyusun pedoman sembilan langkah untuk menghadapi dan mengendalikan inflasi di tiap daerah.

Sementara, 139 daerah melakukan 4-5 upaya konkret, sedangkan 256 daerah lainnya hanya melakukan 1-3 usaha untuk mengendalikan inflasi. Sedangkan, 52 pemerintah daerah tercatat tidak melakukan upaya apapun.

"Ini tolong teman-teman wartawan di sini, diekspos saja (52 pemerintah daerah), biar publik nanti melihat siapa yang kerja siapa yang tidak," sentil Tito.

Enam upaya konkret yang telah dirumuskan itu adalah melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, dan gerakan menanam.

Termasuk dua lainnya adalah merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari APBD.

Berikut daftar 52 daerah yang disebut tidak melakukan upaya pengendalian inflasi:
1. Toba Samosir
2. Simalungun
3. Nias Selatan
4. Kota Padang Sidempuan
5. Kota Gunungsitoli
6. Pesisir Selatan
7. Kuantan Singingi
8. Pelalawan
9. Merangin
10. Ogan Komering Ilir
11. Musi Banyuasin
12. Bangka
13. Lingga
14. Majalengka
15. Boyolali
16. Jepara
17. Demak
18. Malang
18. Kabupaten Malang
19. Bondowoso
20. Pamekasan
21. Sumbawa Barat
22. Lembata
23. Manggarai Barat
24. Sumba Barat Daya
25. Bengkayang
26. Melawi
27. Kotawaringin Barat
28. Kapuas
29. Lamandau
30. Bulungan
31. Pinrang
32. Luwu
33. Luwu Utawa
34. Konawe Selatan
35. Kolaka Timur
36. Gorontalo Utara
37. Mamasa
38. Mamuju Utara
39. Pegunungan Arfak
40. Merauke
41. Jayawijaya
42. Jayapura
43. Nabire
44. Kepulauan Yapen
45. Pegunungan Bintang
46. Tolikara
47. Waropen
48. Mamberamo Raya
49. Mamberamo Tengah
50. Yalimo
51. Intan Jaya
52. Deiyai

[Gambas:Video CNN]