ajaib4d

Buku Harian Kerakusan

Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2023 Paling Lambat Hari Ini******

Kementerian Ketenagakerjaanmemberikan batas  waktu bagi pemerintah daerah wajib mengumumkan besaran kenaikan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023 sampai Senin (28/11). 

Kewajiban itu sebelumnya sudah diatur oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. 

Dalam beleid itu Ida mengatur gubernur wajib menetapkan UMP Tahun 2023 dan mengumumkannya paling lambat pada 28 November 2022.

Berdasar beleid ini, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Sedangkan untuk rumus perhitungan upah minimum,  beleid ini mengatur upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Meskipun sudah ada rumus itu, provinsi yang telah memiliki upah minimum, besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan akan meledak

Menko Airlangga: Indonesia Akan Jadi Negara Energi Hijau Dunia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia akan menjadi negara energi hijau dunia di masa mendatang.

Hal itu itu diutarakan Airlangga saat menghadiri pembukaan PLN Locomotion 2022 bertema "Building Synergy of Local Content for Indonesia Future Energy" yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

"Semoga acara ini bisa menjadi dorongan, pemicu, dan penyemangat, bahwa Indonesia bisa menjadi mandiri dan Indonesia akan menjadi the green energy of the world. At least, di level ASEAN saya yakin kita akan menjadi juaranya," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan, komponen utama kelistrikan yang dulu hanya bisa diimpor, kini sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Alhasil anggaran belanja yang sebelumnya mengalir ke luar negeri kini didorong untuk mengalir dan berputar di dalam negeri.

Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah yang dulu hanya menjadi penonton, kini juga dapat terlibat langsung menjadi bagian dalam rantai pasok industri kelistrikan. Teknisi dan tenaga ahli yang dulu berasal dari asing, kini didorong berasal dari teknisi dan tenaga ahli lokal.

"Semuanya butuh mesin, peralatan, dan perlengkapan. Terlebih sekarang Indonesia sedang melakukan transisi energi yang akan membentuk banyak perubahan di sektor ketenagalistrikan," ungkapnya.

Adapun Airlangga mengawali kegiatan dengan mengunjungi pameran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mempertemukan pelaku bisnis lokal dengan target market, melalui exhibition, diskusi, dan kerja sama. Tujuannya untuk mendorong peningkatan ekosistem produk lokal dan membangun sinergi antar instansi dan produsen, serta UMKM lokal.

Pemerintah, kata Airlangga, mengapresiasi upaya PLN yang capaian TKDN-nya sudah di atas target tahun ini, yaitu mencapai 49% dari target 42%. Airlangga berharap TKDN dapat terus didorong dan ditingkatkan lagi.

"Jika konsisten separuhnya adalah komponen dalam negeri, maka transisi energi yang dilaksanakan PLN ke depan bisa jadi dorongan kemunculan industri dan ekonomi baru nasional," ucapnya.

Peningkatan produk dalam negeri di sektor ketenagalistrikan merupakan tantangan bersama. Tingkat komponen dalam negeri terus diupayakan untuk mencapai target, menuju 2024 diharapkan TKDN-nya mencapai minimal 50%.

"Tentunya ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pihak," tambahnya.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa TKDN ini jangan sampai hanya menjadi jargon. Ini adalah gerakan nasional, gerakan gotong royong. Dengan TKDN ini, Pemerintah mendorong komponen-komponen produk untuk bisa dikerjakan SDM dalam negeri.

"Bahan-bahan dan penggunaan peralatannya juga harus dari dalam negeri. Sehingga inilah yang disebut TKDN, bukan hanya mereknya, tetapi kandungannya adalah yang bisa menggerakan roda perekonomian nasional," pungkasnya.

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

Pengadilan Tolak Gugatan Obligor BLBI Buka Blokir 20 Perusahaan di AHU******

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan obligor BLBI Kaharudin Ongko untuk membuka blokir 20 perusahaan ke layanan administrasi hukum umum (AHU).

Adapun gugatan didaftarkan di PTUN Jakarta pada 4 Juli 2022 dan ditujukan kepada Satgas BLBI dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai tergugat. Hal ini dilakukan karena Kemenkum HAM membekukan rekening PT Mahkota Berlian Cemerlang milik penggugat.

Namun, gugatan tersebut ditolak oleh PTUN Jakarta. "Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp296 ribu," tulis putusan pengadilan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (26/11).

Satgas BLBI menyatakan ada 22 perusahaan yang belum diserahkan obligor BLBI Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional dan memohon untuk melakukan pemblokiran perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.

Lalu, pada 30 November 2021, Kemenkum HAM mengabulkan permohonan Satgas BLBI melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.UM.01.01-4293 yang intinya dinyatakan bahwa dari 22 perusahaan yang dimohonkan blokir, terdapat 20 perusahaan dapat dilakukan pemblokiran akses dan dua perusahaan tidak dapat dilakukan pemblokiran karena telah dibubarkan.

Sebagai informasi, Kaharudin Ongko masih memiliki kewajiban selaku Obligor Bank Umum Nasional sebesar Rp7,72 triliun atau tepatnya Rp7.727.984.148.737,00 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen) dan selaku Obligor Bank Arya Panduarta sebesar Rp359,43 miliar atau Rp359.435.826.603,76 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen).

[Gambas:Video CNN]

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Menteri PUPR Tagih Anggaran Rp12,7 T Kebut Bangun IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan Nomor KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar Rp12,7 triliun," imbuh Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Basuki merinci dana tersebut bakal digunakan untuk percepatan pembangunan jalan hingga hunian untuk ASN dan TNI-Polri di IKN. Di antaranya Rp9,4 triliun digelontorkan khusus untuk pembangunan hunian tersebut.

Basuki menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land developmentdan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land developmentdan jalan," jelasnya.

Percepatan pembangunan di IKN ini bakal dimulai pada Januari 2023. Nantinya, Presiden Jokowi akan mengajak investor untuk melihat langsung progres pembangunan IKN pada kuartal II 2023.

[Gambas:Video CNN]

pengamat dunia

240 Ribu Orang di AS Ajukan Klaim Tunjangan Pengangguran******

Jumlah penganggurandi Amerika Serikatyang mengajukan tunjanganmelonjak hingga 240 ribu orang pada pekan lalu. Tertinggi sejak 13 Agustus 2022.

Departemen Tenaga Kerja AS menyatakan angka tersebut adalah capaian dari penghitungan mingguan pada 19 November kemarin.

Angka tersebut melonjak tajam sebanyak 17 ribu dari pekan sebelumnya yang mencapai 222 ribu orang.

Jumlah klaim tunjangan pengangguran ini meroket tajam akibat pasar tenaga kerja yang sangat ketat. Bahkan kondisi ini diperparah usai masa lockdown pandemi berakhir.

Kondisi itu semakin parah lantaran perusahaan besar di bidang teknologi juga mulai melakukan PHK massal. Meski demikian, PHK massal itu belum tercermin dalam klaim tunjangan pengangguran minggu lalu.

Kepala ekonom Raymond James Eugenio Aleman menilai banyak pekerja yang di-PHK ditanggung oleh pembayaran pesangon. Aleman mengatakan dia sedang mencari tanda-tanda peningkatan pengangguran dari industri lain. Sebab, industri lain kebanyakan tidak memiliki pesangon ketika di-PHK.

"Dan itu masih belum terjadi hari ini," katanya dilansir dari CNN, Kamis (24/11).

Mark Zandi, kepala ekonom untuk analitik Moody, mengatakan rata-rata klaim tunjangan pengangguran awal mingguan di bawah 215 ribu tahun ini. Sementara 240 ribu klaim untuk minggu lalu merupakan peningkatan dari rata-rata itu.

"PHK sangat buruk bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, tetapi itu berarti pasar kerja mendingin, yang sangat penting untuk menurunkan inflasi dan mencegah kenaikan suku bunga yang lebih agresif oleh Federal Reserve," ujar Zandi.

Zandi mengatakan dia memperkirakan akan melihat lebih banyak PHK di 2023. Pasalnya, perusahaan besar di tiap sektor mulai mengurangi gaji para pegawainya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Dunia Lain

Buruh Sindir Pengusaha Tekstil: Fasilitas Bintang Lima, Upah Kaki Lima******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyindir pengusaha tekstildan sepatu dengan menyebut mereka cengeng.

Sindiran ia sampaikan terkait keluhan sejumlah pengusaha terkait beberapa beban usaha, salah satunya upah. Sindiran juga ia sampaikan terkait gembar-gembor yang mereka sampaikan kalau beban upah tak dikurangi, badai PHK di industri padat karya bakal menimpa pekerja di Indonesia.

Pasalnya, beban terjadi di tengah penurunan permintaan akibat tekanan ekonomi global.

Sejumlah pengusaha, khususnya dari industri tekstil belakangan ini mengeluh. Keluhan mereka sampaikan terkait tekanan ekonomi global belakangan ini.

Mereka menyebut masalah itu telah menurunkan permintaan sampai dengan 30 persen. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan karena penurunan permintaan tersebut, pihaknya akhirnya harus mem-PHK sekitar 45 ribu pekerja. 

Supaya ancaman PHK itu tidak meluas, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Relokasi

Said mengatakan mengurangi beban produksi sebenarnya bisa dilakukan pengusaha dengan merelokasi usaha mereka dari daerah dengan biaya tinggi ke rendah. Sebenarnya kata Said, relokasi ini sudah ia usulkan sudah dilakukan sejak sepuluh tahun yang lalu.

"Saya sudah usulkan 10 tahun lalu, untuk labour intensive, padat karya itu memang harus dibangun ke daerah-daerah kawasan industri yang standard living costatau biaya hidup masih rendah," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ia menyebut sejumlah daerah seperti Subang, Pantura, Indramayu di Jawa Barat. Selain itu juga beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah masih berbiaya hidup rendah.

Sementara jika perusahaan tekstil atau garmen masih bersikukuh menetap di Jakarta, akan sulit mengimbangi upah yang diberikan.

"Nggak papa karena memang labour intensive padat karya memang biayanya itu 30 persen, labour costnya. Naik 10 persen udah kerasa," katanya.

Said menyinggung bahwa relokasi ini tidak menyebabkan PHK massal sebab pada akhirnya jumlah tenaga kerja yang direkrut akan sama hanya berbeda lokasi. Selain itu, perusahaan pun akan menawarkan pindah kepada karyawannya.

Ia pun menekankan bahwa relokasi pabrik padat karya ini akan menimbulkan upah dan produktivitas yang merata. Sebab, kesenjangan upah di tiap daerah akan dikejar oleh pemerintah.

"Kesenjangan disparitas upah akan dikejar pemerintah untuk tidak terlalu melebar. Cuma hati-hati relokasi tidak semua SDM siap. (Ada) 10-20 perusahaan di Jawa Barat hengkang, terus kembali lagi, karena SDM tempat mereka menuju belum siap," tegasnya.