link judi

Hatiku beracun

seribu mimpi 2d bergambar

Pengendara motor tewas setelah bertabrakan dengan truk di Cengkareng******

Saat hendak memutar balik, tertabrak kendaraan truk kontainer

Jakarta (ANTARA) - Pengendara sepeda motor berinisial F (25) tewas di tempat kejadian setelah bertabrakan dengan truk di Jalan Outer Ring Road tepatnya dekat putaran Kayu Besar, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis sekitar pukul 21.30 WIB.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto mengatakan  korban yang menggunakan motor Honda bernomor polisi B 5673 TRF sebelum peristiwa itu melaju dari arah selatan ke utara. Ia kemudian mencari celah untuk memutar balik kendaraanya.

"Saat hendak memutar balik, tertabrak kendaraan truk kontainer bernomor polisi B 9737 WX yang dikemudikan Muhamad Rahmat yang melaju searah di belakangnya," kata Joko dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Akibatnya, kata Joko, pria asal Jakarta Timur tersebut tewas di lokasi kejadian karena mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya.

"Saudara Farhan mengalami luka pada bagian kepala sehingga meninggal dunia di TKP," ungkap Joko.

Setelah itu, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Sementara dua kendaraan yang terlibat juga masing-masing mengalami kerusakan.

Adapun terkait penyebab kecelakaan antara kedua kendaraan itu masih didalami Kepolisian.

"Masih dalam proses penyelidikan," kata Joko.
Baca juga: Kasus tabrakan di Gerbang Tol Halim, Polisi panggil majikan sopir truk
Baca juga: Polisi lakukan olah TKP kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Halim
Baca juga: Truk engkel diduga penyebab kecelakaan beruntun di gerbang Tol Halim

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Semua langit dan dunia

kredit hp tanpa dp dan kartu kredit

Kemenhub Tegaskan Komitmen Indonesia Sentris Lewat PSN Perkeretaapian******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Indonesia terus digenjot oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan transportasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan paradigma Indonesia Sentris.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyampaikan hal ini terlihat dari dua proyek strategis nasional (PSN) perkeretaapian yang telah diselesaikan, yaitu LRT Sumsel di Kota Palembang dan Kereta Api Makassar-Parepare rute Maros-Barru.

"Angkutan massal kereta api adalah angkutan masa depan. Setiap kota seyogyanya memiliki moda transportasi massal untuk mengurangi kemacetan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).

Saat ini, tersedia tujuh koridorfeeder, di mana dua di antaranya disediakan oleh Pemerintah Kota yang mengakomodir sampai ke komplek perumahan untuk mempermudah akses masyarakat menuju LRT Sumsel.

Sementara itu, proyek kedua, yaitu Kereta Api Makassar Pare-Pare, dengan nilai investasi pembangunan sekitar Rp9,28 triliun, yang berasal dari APBN, pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan APBD.

Adapun jalur yang sudah terbangun saat ini yakni sekitar lebih dari 110 km, terbentang dari Kabupaten Maros hingga perbatasan Kabupaten Barru melewati 10 stasiun.

"Kehadiran kereta api pertama di Sulawesi ini merupakan wujud nyata pembangunan secara merata di seluruh wilayah, yang dapat dinikmati berbagai lapisan masyarakat," tutur Menhub.

Sebagai informasi, dalam rentang waktu 2014-2023, berbagai pembangunan infrastruktur transportasi perkeretaapian dilakukan. Proyek ini meliputi peningkatan dan rehabilitasi jalur sepanjang 1.900,54 km'sp dan pembangunan jalur kereta api sepanjang 1.683,44 km'sp.

Beberapa di antaranya yaitu pembangunan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 152,46 km (jalur ganda), LRT Jabodebek sepanjang 49,21 km (jalur ganda), LRT Sumsel sepanjang 23,4 km (jalur ganda), serta LRT jakarta sepanjang 5,8 km (jalur ganda).

(rir/rir)

panduan tuhan

slot modal receh gacor

Melihat Pernyataan Jokowi soal Tanah Prabowo yang Diungkit Anies******

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan lahan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dalam debat calon presiden yang digelar Minggu (7/1) malam.

Ia menggunakan data yang disampaikan Jokowi. Berdasarkan data itu kata Anies, Prabowo memiliki lahan sampai dengan 340 ribu hektare. 

Menurut Anies, kepemilikan lahan ini cukup ironis. Pasalnya, kepemilikan lahan terjadi saat lebih dari separuh anggota TNI tidak memiliki rumah dinas.

"Itu salah," katanya memotong pernyataan Anies.

Lihat Juga : Melihat Anggaran Alutsista Bekas Era Prabowo yang Dihajar Anies-Ganjar

Terlepas dari itu semua, benarkah Jokowi pernah mengungkit kepemilikan tanah Prabowo?

Jawabannya memang pernah. Hal itu disinggung Jokowi saat debat calon presiden di era Pilpres 2019 lalu.

Saat itu Jokowi menuding Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur.

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare," kata Jokowi saat itu.

Selain 220 ribu itu, Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120 ribu hektare lahan lain di Aceh Tengah.

Kepemilikan itu tak dibantah Prabowo. Namun kata dia lahan itu sebenarnya milik negara, meski dia memiliki izin untuk mengelola lahan tersebut.

Dia bahkan menyebut kalau lahan itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh negara dari dia yang saat ini memiliki izin untuk mengelola.

"Itu adalah milik negara jadi setiap saat negara bisa ambil, kembalikan itu semua," katanya.

Meski begitu kata Prabowo dirinya lebih berhak untuk mengelola lahan tersebut daripada diserahkan untuk dikelola oleh asing.

"Tapi kalau jatuh ke asing lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriotik," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

Istri Cantik CEO dari Surga

pakong lama

IHSG Diyakini Cemerlang pada Perdagangan Terakhir 2023******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Jumat (29/12).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan perdagangan terakhir di 2023 diyakini masih akan cukup stabil. Jika pun ada koreksi wajar dan masih bisa dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian.

"Kenaikan yang terjadi dalam pergerakan IHSG saat ini masih ditopang oleh stabilnya kondisi perekonomian Indonesia yang terlihat dari data perekonomian, serta stabilnya nilai tukar rupiah," kata William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, BMRI, ITMG, GGRM, BBRI, BSDE, PWON, dan ASII.

Sedangkan Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto mewanti-wanti potensi pelemahan IHSG, meski tidak akan mengubah arah tren. Ia memprediksi gerak indeks di rentang 7.220-7.250.

"Menurut kami ini dikarenakan terjadinya profit taking dan merupakan hal yang wajar terjadi pada akhir tahun," ungkapnya.

IHSG menguat ke posisi 7.303 pada perdagangan Kamis (28/12). Indeks saham naik 57,97 poin atau plus 0,80 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,04 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,04 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Kronik Aslan: Kesulitan

slotbet88

Mega Insurance******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mega Insurance Unit Syariah bekerja sama dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan diri syariah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama mengatakan anggota BPD memiliki peran penting dalam menjalankan fungsinya di pedesaan. Karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan yang layak dalam menjalankan tugasnya.

"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih selain asuransi yang sudah dimiliki, bagi anggota BPD dan keluarga ABPEDNAS. Saya harap para anggota BPD bisa bekerja maksimal dengan ketenangan pikiran tanpa mengkhawatirkan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/3).

Setiap pemegang Kartu Anggota ABPEDNAS, sambungnya, otomatis akan mendapatkan perlindungan dari Mega Insurance Unit Syariah selama setahun masa berlaku KTA (Kartu Tanda Anggota). Untuk mendapatkan KTA, anggota BPD dapat melakukan registrasi melalui situs beritadesa.co.

Sementara itu, Chief Sharia Business Officer Mega Insurance, Iim Qoimuddin mengatakan kerja sama tersebut merupakan upaya Mega Insurance Unit Syariah untuk berkontribusi dalam melindungi risiko para anggota BPD di ABPEDNAS yang telah berdedikasi dalam membangun dan memajukan desanya masing-masing.

"Bentuk kolaborasi ini juga sekaligus menjadi momen yang tepat bagi Mega Insurance Unit Syariah untuk terus berkontribusi aktif dalam melakukan penetrasi dan meningkatkan awareness masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi untuk keselamatan diri berbasis syariah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Tuan Gila Abadi

link slot gacor terpercaya 2022

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)