cara melakukan cicilan di lazada 193Jutaan kata 727370Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot gacor luar negeri 2023》
Luhut Soal Digitalisasi Pelabuhan: Negara Maju Kalah dari Indonesia******
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengklaim banyak negara maju kalah dari Indonesia dalam hal perkembangan konektivitas dan digitalisasi pelabuhan.
"Banyak negara maju pun sekarang kalah sama kita. Perkembangan konektivitas dan digitalisasi pelabuhan di Indonesia telah berada di jalur yang tepat, dan ini saya kira penting," ujarnya dalam acara Green Port Awarding 2022, Rabu (28/12).
Menurut Luhut, semua negara maju telah membangun sistem secara digital. Hal ini dilakukan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
Lebih lanjut, mengapresiasi atas terbangunnya 14 green and smart port atau pelabuhan pintar yang sudah terintegrasi secara digital. Luhut pun menargetkan 149 pelabuhan sudah terdigitalisasi pada 2023.
"Tahun depan, kita harus bisa membuat, menyelesaikan 149 lagi, kita harus kerja keras untuk itu bisa dibangun," ujarnya.
Lihat Juga :Anker Protes Tarif KRL Si Kaya Bakal Naik: Mending Saya Ngisi Bensin |
Luhut mengatakan pemerintah melakukan kebijakan kelautan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita RI sebagai poros maritim dunia.
Menurutnya, green and smart portberperan dalam mewujudkan komitmen untuk mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata bahari.
[Gambas:Video CNN]
Lonjakan Kasus Covid******
Kasus covid-19 kembali melonjak di China dan berdampak pada kondisi ekonomi Negeri Tirai Bambu tersebut. Beberapa pabrik bahkan terpaksa tutup akibat lonjakan virus tersebut.
Mengutip CNN, Senin (26/12), beberapa kota dan provinsi di China melaporkan puluhan ribu kasus covid-19 baru setiap hari. Penyebaran infeksi yang cepat membuat banyak orang memilih berdiam di rumah serta mengosongkan toko dan restoran yang ada.
Selain itu, pabrik dan perusahaan di China juga terpaksa tutup dan memangkas produksi karena semakin banyak pekerja yang terinfeksi virus tersebut.
Pabrik-pabrik di China juga dilaporkan mengurangi produksi. Industri utama, seperti semen dan serat kimia melaporkan tingkat utilisasi yang lebih rendah dari kapasitas produksi seharusnya.
Bahkan, BYD selaku produsen kendaraan listrik terbesar di China mengatakan harus memangkas produksi 2.000 hingga 3.000 kendaraan per hari karena banyak karyawan mereka yang tidak bisa bekerja.
"Wabah covid-19 sangat berdampak pada produksi kami. Sebanyak 20 persen hingga 30 persen karyawan kami sakit di rumah," kata Wakil Presiden BYD Lian Yubo dalam sebuah forum di Shenzhen.
Yubo menambahkan produksi bulanan perusahaan kemungkinan tidak bisa mencapai target sebesar 20 ribu hingga 30 ribu kendaraan pada akhir Desember ini.
Di lain sisi, beberapa pabrik furnitur di Provinsi Jiangsu Timur telah memberi tahu karyawannya untuk berlibur lebih awal dan merayakan Tahun Baru Imlek. Padahal, libur Tahun Baru Imlek baru berlangsung antara 21-27 Januari 2023.
Sebanyak 60 persen perusahaan tekstil dan pencelupan di provinsi pesisir Guangdong, Zhejiang, dan Shandong yang merupakan pusat manufaktur utama negara itu juga mengumumkan akan menangguhkan produksi dan libur panjang selama dua bulan.
"Dengan migrasi ke daerah pedesaan menjelang Tahun Baru Imlek, bagian mana pun dari negara yang saat ini tidak berada dalam gelombang Covid besar kemungkinan besar akan segera terjadi," pungkas Capital Economics.
[Gambas:Video CNN]
Label:pinjaman kredivo 6 bulan、klik slot 888、cara pinjam di aladin
Terkait:slot baru jp、permainan slot gacor hari ini、web slot terbaik、mahjong ways pg、pasarbaris、pinjaman tanpa bi checking dan ojk、mpo288、emas189 slot gacor、rtp sensa838、slot yang pasti menang
bab terbaru:maxwin 5000x(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.
Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.
Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.
Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.
"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.
Lihat Juga :Pengamat Soal Tarif KRL Orang Kaya: Kebijakan Mundur Bisa Bikin Macet |
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.
Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.
"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).
Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.
Lihat Juga :Dirjen KA Kemenhub Blak-blakan soal Tarif KRL 'Orang Kaya' |
Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).
"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.
Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.
Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.
Lihat Juga :Anker Protes Tarif KRL Si Kaya Bakal Naik: Mending Saya Ngisi Bensin |
Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.
"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.
Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.
Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.
"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan dibubarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) cuma punya tujuh pegawai. Jumlah tujuh pegawai yang tersisa ini sudah mencakup direksi dan komisaris.
Jumlah karyawan PANN baru terungkap pada 2020, ketika PANN mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2020 sebesar Rp3,76 triliun. Dalam rapat di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Komisi IV DPR Sonny Danaparmita mempertanyakan kinerja PANN yang terus merugi. Ia juga heran perusahaan yang didirikan pada 1974 itu ternyata hanya memiliki 7 karyawan.
"(Usaha) PANN hampir semua rugi, pegawainya tinggal 7 orang. Corebisnisnya tidak jelas, banyak yang diurusi," ujar Sonny pada rapat Februari 2020 lalu.
"Jadi kalau memang tidak ada pilihan, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kalau harus dilikuidasi ya memang harus dilikuidasi. Kalau tidak, akan menjadi beban berkelanjutan yang akhirnya tidak ada jalan keluar," kata Menteri BUMN Erick Thohir pada 21 Februari 2020 lalu.
Lihat Juga :Jokowi Beri Restu, Erick Thohir Bakal Bubarkan BUMN PT PANN |
Akhirnya, opsi likuidasi yang dipilih Jokowi. Restu pembubaran itu tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.
"Pengaturan mengenai Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Keppres No. 25/2022 tersebut, dikutip Senin (26/12).
Peraturan yang bakal diterbitkan untuk memayungi pembubaran tersebut sudah disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional.
Alas hukumnya adalah Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang akan diprakarsai oleh Kementerian BUMN.
[Gambas:Video CNN]
(pta/dzu)Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Edy Sutopo mengungkapkan pemerintah mesti berhati-hati jika ingin menerapkan kebijakan larangan jual rokok batanganatau ketengan.
Ia menilai kebijakan tersebut berarti memperketat industri hasil tembakau (IHT) yang saat ini pun tidak dalam kondisi baik.
"Wacana revisi PP 109/2012 perlu ekstra hati-hati, kalau kita tidak ingin dampak yang lebih buruk terjadi," ujar Edy saat dihubungi CNNIndonesia.com,Rabu (28/12).
Pasalnya, saat ini industri rokok sedang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif dari dampak covid-19, dan kenaikan cukai bertubi-tubi sejak 2020. Besaran cukai pada 2020 naik 23 persen, kemudian 2021 12,5 persen, dan 2022 sebesar 12 persen.
"Oleh karena itu, adalah tidak tepat melakukan kebijakan pengetatan terhadap industri rokok yang saat ini masih dalam keadaan suffer. Pengetatan itu akan menambah buruk iklim usaha pada IHT, yang berpotensi mematikan industri tersebut," kata Edy.
Ia menambahkan tanpa revisi, PP tersebut telah memberikan keseimbangan bagi kepentingan industri, kesehatan, dan penerimaan negara. Nantinya, jika pelarangan jual-beli rokok batangan diresmikan, besar kemungkinan produk impor atau produk IHT dari pasar gelap yang akan mendominasi.
Lihat Juga :Lewat Omnibus Permen BUMN, Erick Thohir Mau Pangkas 45 Aturan Jadi 3 |
"Apabila hal itu yang terjadi, maka dampak negatif dari IHT akan malah bertambah dan dampak positifnya justru akan berkurang atau bahkan bisa hilang," tegasnya.
Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023. Hal tersebut diketahui dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.
Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Larangan penjualan rokok ketengan itu menjadi satu dari tujuh pokok materi muatan dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik. "Pelarangan penjualan rokok batangan," bunyi Keppres yang diunggah di situs Kementerian Sekretariat Negara.
[Gambas:Video CNN]
PricewaterhouseCoopers (PwC) memproyeksi gajirata-rata pekerjadi Inggris untuk 2023 turun ke level terendah sejak 2006 silam.
Mengutip CNN Business, Senin (26/12), lembaga itu mencatat upah riil, yang menjadi faktor inflasi, diperkirakan turun sebanyak 3 persen pada 2022 dan 2 persen lainnya pada 2023.
Kenaikan upah di Inggris mandek karena inflasi yang mencapai dua digit tahun ini. Hal ini pun memicu krisis biaya hidup terburuk dalam beberapa dekade.
"2022 jelas merupakan tahun yang sangat menantang bagi ekonomi Inggris, dan tidak mengherankan jika pukulan ini akan berlanjut sepanjang 2023," kata Ekonom Senior PwC Barret Kupelian.
Meski upah akan menurun, laporan PwC juga mencatat lebih dari 300 ribu pekerja Inggris yang menganggur dapat kembali mendapat pekerjaan pada 2023.
Pada saat yang sama, peningkatan imigrasi ke Inggris dapat secara langsung menyumbang US miliar untuk ekonomi negara tersebut. Selain itu, hal itu juga meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 1 persen.
Lihat Juga :Lonjakan Kasus Covid-19 di China Bikin Pabrik Terpaksa Tutup |
Ekonom PwC Jake Finney mengatakan meskipun ekonomi sedang berkontraksi, Inggris masih menjadi tujuan menarik pada para pekerja.
PwC mencatat tingkat imigrasi Inggris mencapai rekor 1,1 juta pada 2022, dengan program pemukiman kembali yang ditujukan untuk penduduk Ukraina, Afghanistan, dan Hong Kong menambahkan sekitar 140 ribu ke totalnya.
Sementara itu, penelitian dari House of Lords Economic Affairs Committee menyimpulkan bahwa pensiun dini telah menjadi pendorong terbesar tekanan tenaga kerja Inggris.
Selain itu, meningkatnya penyakit jangka panjang, migrasi Uni Eropa yang lebih rendah setelah Brexit, dan populasi Inggris yang menua juga berperan besar dalam tekanan tenaga kerja itu.
"Meningkatnya ketidakaktifan menimbulkan tantangan serius bagi perekonomian Inggris. Kekurangan tenaga kerja memperburuk tantangan inflasi saat ini, merusak pertumbuhan dalam waktu dekat, dan mengurangi pendapatan yang tersedia untuk membiayai layanan publik, sementara permintaan untuk layanan tersebut terus meningkat," kata komite tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Edy Sutopo mengungkapkan pemerintah mesti berhati-hati jika ingin menerapkan kebijakan larangan jual rokok batanganatau ketengan.
Ia menilai kebijakan tersebut berarti memperketat industri hasil tembakau (IHT) yang saat ini pun tidak dalam kondisi baik.
"Wacana revisi PP 109/2012 perlu ekstra hati-hati, kalau kita tidak ingin dampak yang lebih buruk terjadi," ujar Edy saat dihubungi CNNIndonesia.com,Rabu (28/12).
Pasalnya, saat ini industri rokok sedang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif dari dampak covid-19, dan kenaikan cukai bertubi-tubi sejak 2020. Besaran cukai pada 2020 naik 23 persen, kemudian 2021 12,5 persen, dan 2022 sebesar 12 persen.
"Oleh karena itu, adalah tidak tepat melakukan kebijakan pengetatan terhadap industri rokok yang saat ini masih dalam keadaan suffer. Pengetatan itu akan menambah buruk iklim usaha pada IHT, yang berpotensi mematikan industri tersebut," kata Edy.
Ia menambahkan tanpa revisi, PP tersebut telah memberikan keseimbangan bagi kepentingan industri, kesehatan, dan penerimaan negara. Nantinya, jika pelarangan jual-beli rokok batangan diresmikan, besar kemungkinan produk impor atau produk IHT dari pasar gelap yang akan mendominasi.
Lihat Juga :Lewat Omnibus Permen BUMN, Erick Thohir Mau Pangkas 45 Aturan Jadi 3 |
"Apabila hal itu yang terjadi, maka dampak negatif dari IHT akan malah bertambah dan dampak positifnya justru akan berkurang atau bahkan bisa hilang," tegasnya.
Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023. Hal tersebut diketahui dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.
Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Larangan penjualan rokok ketengan itu menjadi satu dari tujuh pokok materi muatan dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik. "Pelarangan penjualan rokok batangan," bunyi Keppres yang diunggah di situs Kementerian Sekretariat Negara.
[Gambas:Video CNN]
Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan jam perdagangan bursa saham Indonesia pada tahun depan belum berubah. Artinya, waktu perdagangan masih mengikuti ketentuan saat terjadi pandemi.
Jam perdagangan bursa saat ini dimulai dari pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 15.00 WIB, dengan jeda istirahat antara pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB.
"Jam perdagangan masih tetap," ujar Direktur BEI Irvan Susandy dikutip dariCNBCIndonesia,Kamis (29/12).
BEI sebelumnya memang menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia tentang Perubahan Pedoman Perdagangan tertanggal 28 Desember 2022.
Dalam surat tersebut dituliskan jam perdagangan akan seperti sebelum pandemi, yakni pukul 09.00 WIB -12.00 WIB untuk sesi I. Sementara, sesi II berlangsung pada pukul 13.30 WIB - 15.49 WIB.
Namun, Irvan memastikan bahwa jam perdagangan yang digunakan BEI masih sama seperti saat terjadi pandemi covid-19 sekarang ini.
"Dalam pedoman memang mengacu pada jam normal. Tapi, kami menggunakan masih mengacu ke jam perdagangan pandemi," jelasnya.
Irvan menambahkan jam perdagangan yang mengacu ke jam sebelum pandemi lebih karena menyesuaikan bahasa hukum yang rigid.
Dalam Pengumuman Nomor PR No: 095/BEI.SPR/12-2022 tertanggal 28 Desember, BEI juga menegaskan waktu perdagangan Sesi I adalah 09.00 WIB -12.00 WIB dan Sesi II 13.30 WIB - 14.49 WIB.
Sementara, mengenai rencana perubahan jam kembali normal masih dalam pembahasan bersama otoritas terkait.
[Gambas:Video CNN]
《situs slot gacor luar negeri 2023》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,syarat cicil hpHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot gacor luar negeri 2023》bab terbaru。