kode mimpi togel

Pejuang mutlak

Adakah Celah Hukum Lain Bagi Pembeli Meikarta Agar Uang Bisa Kembali?******

Proyek Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat masih menjadi perbincangan karena unit yang tak kunjung diserahkan kekonsumen.

Konsumen sebenarnya tak tinggal diam. Mereka melakukan demonstrasi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan apartemen itu di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu demi meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR. Mereka berharap Sang Wakil Rakyat bisa membantu pembeli mendapatkan haknya kembali.

Komisi VI DPR RI pun memanggil pihak Lippo Group selaku induk usaha PT MSU. Namun, perusahaan ini malah mangkir.

Setelah beberapa kali mangkir, pihak Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPR. Lippo Group diwakili Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Meski demikian, DPR yang tidak 'puas' dengan jawaban Ketut dan Indra berencana memanggil CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady. John akan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah.

Tak hanya itu, dalam rapat bersama dua 'bos' Meikarta tadi, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade marah hingga menggebrak meja. Ia marah karena kasus Meikarta tak kunjung selesai di mana para konsumen tidak mendapatkan unitnya. Konsumen bahkan dituntut oleh Meikarta.

"Kalau kita tidak bejek bapak, tidak kita panggil ke DPR, bapak injak itu orang-orang itu. Saya dengar 'oh kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim'. Makanya bapak berani," katanya, Senin (13/2) lalu.

Andre menegaskan bahwa tidak ada yang bisa bertindak sewenang-wenang di Indonesia termasuk Lippo Group.

"Ini Republik Indonesia bukan republik Lippo. Nggak ada yang bisa mengatur republik ini. Ini penting pak supaya paham itu oligarki. Kita hadapi," kata Andre sambil menggebrak meja.

Usai rapat ini, keesokan harinya rombongan DPR RI meninjau langsung lokasi apartemen Meikarta di Bekasi. Setelah kunjungan itu, DPR yang tadinya garang seolah menciut.

DPR menerima saja ketika manajemen PT Lippo Cikarang Tbk dan PT MSU menyampaikan para konsumen atau pembeli tak bisa meminta uang kembali alias refundatas pembelian apartemen Meikarta yang bermasalah.

Padahal, sudah sejak lama konsumen Meikarta meminta dana mereka kembali alias refundkarena apartemen yang dibeli tak kunjung diterima.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan saat ini yang bisa dilakukan oleh konsumen hanya sebatas titip jual.

"Jadi keseluruhannya bukan refundtapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," kata Dasco.

Atas masalah itu, ia menyebutkan memberi waktu kepada manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama empat minggu atau sebulan. Supaya batas waktu tak dilanggar, Dasco berjanji DPR akan ikut memantau proses serah terima dan titip jual kepada konsumen itu.

Sementara, Andre Rosiade menyebut DPR akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memastikan penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat merasakan dampak dari keberadaan BPKN.

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Pengacara PKPKM Rudi Siahaan mengatakan konsumen tak mempermasalahkan skema yang ditawarkan PT MSU selaku pengembang Meikarta asalkan uang kembali maksimal akhir Februari 2023.

"Ya itu (titip jual) kan teknis dari mereka (Meikarta). Kami kan sebagai korban tidak mau tahu seperti apa. Mau titip jual, titip beli, titip bayar, yang penting hak-hak yang diminta refundharga mati terpenuhi dengan batas waktu yang sudah disepakati," jelas Rudi kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, uang yang telah disetor dikembalikan utuh tanpa ada pinalti atau denda dan pertimbangan inflasi.

Ia menegaskan harapan dari para korban masih tetap ada, meski muncul istilah titip jual demi bisa mendapatkan refund. Rudi juga mengklaim sudah ada pembicaraan dengan pihak Meikarta soal kemungkinan refundtersebut.

Meski tak merinci sudah sejauh mana pembahasan tersebut, Rudi mengapresiasi langkah Meikarta mencabut gugatan perdata Rp56 miliar kepada 18 konsumen yang menuntut haknya. Ia pun meyakini itikad baik itu akan dibarengi upaya refundkepada konsumen.

"Pasti kami akan memikirkan langkah-langkah hukum ke depan (kalau tetap tidak bisa refundmelewati batas kesepakatan), tetapi saya yakin dengan dicabut gugatan itu sudah itikad baik, pasti berbarengan dengan itikad baik pemenuhan hak-hak para konsumen Meikarta ini," jelasnya.

Lantas bagaimana kalau kesepakatan itu dilanggar, bisakah konsumen Meikarta menempuh langkah lain termasuk membawa kasus ini ke penegak hukum? delik apa yang bisa dimanfaatkan pembeli untuk menyeret pengembang ke jalur hukum?

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Ade Adhari mengatakan konsumen bisa saja mengadukan pengembang secara pidana dengan delik penipuan.

Ia menjelaskan kebohongan yang diucapkan pada saat sebelum perjanjian disepakati, barulah dapat dikatakan ada penipuan. Inilah yang harus diperhatikan dalam kasusa quo.

Salah satu kebohongan yang dapat diidentifikasi di awal adalah selama ini pengembang mengklaim telah menjual 100 ribu unit apartemen, tapi ternyata data itu tidak valid.

"Kebohongan inilah yang tentu dalam delik penipuan, menjadi sesuatu yang menggerakkan konsumen untuk membeli," kata Ade.

Ia juga memberikan catatan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1689 K/PID/2015, maka dapat diketahui bahwa tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan.

Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk/tidak baik, niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan.

Ade mengatakan dalam wanprestasi, para pihak dengan itikad baik menyepakati perjanjian. Namun salah satu pihak tidak melakukan prestasi yang disepakati. Sedangkan, dalam penipuan perjanjian sejak awal dilandasi adanya niat jahat.

Senada, Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas menyebut para konsumen sebenarnya bisa melakukan gugatan perdata dan pidana. Namun, ia tidak mau menjabarkan secara gamblang delik apa yang bisa diambil.

Sebab, ia tidak memiliki wewenang lebih dan membiarkan kuasa hukum konsumen saja yang bertindak. Joni pun yakin kalau kuasa hukum konsumen memiliki strategi tersendiri.

"Gugat perdata dan LP (laporan polisi) pidana, dua yuridis ya bisa saja. Tapi, biarlah sejawat lawyer konsumen saja yang menjelaskannya, karena saya harus menahan diri dan tak mau masuk terlalu jauh. Pasti lawyernya paham dan punya strategi," ucap Joni.

Lebih lanjut, ia pun mengatakan opsi lain yang bisa digugat oleh konsumen, yakni ihwal kredit pemilikan apartemen (KPA) dengan bank. Joni menjelaskan KPA relasi hukumnya adalah perjanjian kredit dengan jaminan apartemen.

Namun, apartemen tersebut belum ada. Sementara jaminan kalau belum ada dan jika wanprestasi tak bayar cicilan, apa hendak dieksekusi? Hal ini lah yang menjadi hambatan.

"Perlu diluruskan, KPA tetap saja perjanjian dan hemat saya perjanjian terikat dengan klausul perjanjian cq KPA dan KUHPerdata, bahwa perjanjian itu asasnya konsensus," imbuh Joni.

Kasus Meikarta Jadi Dorongan Revisi UU Rumah Susun

Apakah Anda suka bermain game?

Profil John Riady, CEO Lippo Karawaci yang Dipanggil DPR soal Meikarta******

CEO PT Lippo Karawaci John Riady rencananya bakal dipanggil oleh DPR terkait polemik pembelian apartemen Meikartayang hingga kini kasusnya tak kunjung usai. Pemanggilan itu rencananya dilakukan pada Maret besok.

Siapa sebenarnya John Riady sehingga ia disangkutpautkan dengan masalah Meikarta?

Mengutip berbagai sumber, John Riady adalah cucu dari bos besar PT Lippo Group Mochtar Riady, sekaligus putra tertua James Riady.

John memulai karier di usia 20 tahun di sebuah perusahaan investasi di Kota New York, Amerika Serikat (AS) usai menamatkan pendidikan Filsafat Politik dan Ekonomi di Georgetown University.

Saat masih bekerja sekitar 2007, ayahnya menawarkan kesempatan membangun bisnis media yang baru dirintis. Tawaran itu pun ia sanggupi dan pulang ke Indonesia.

John Riady akhirnya mengelola Globe Media Group yang membawahi sejumlah kantor berita seperti Berita Satu, Globe Asia, Suara Pembaruan, dan Jakarta Globe.

Namun, beberapa tahun kemudian, ia memutuskan melanjutkan sekolah S2 di AS. Kali ini, John mengambil gelar Master bidang keuangan di Wharton School of Business serta gelar hukum di Columbia University.

Setelah pendidikannya rampung, ia kembali ke Tanah Air untuk mengajar beberapa mata kuliah seperti tata negara, hukum, hingga ekonomi di Universitas Pelita Harapan. Namun, hal ini hanya ia lakukan beberapa tahun saja.

Berbeda dari ayah dan kakeknya, John juga tertarik di sektor teknologi. Ia mendirikan Venturra Capital yang beroperasi di bawah PT Multipolar Tbk (MLPL). Nantinya, MLPL digunakan oleh Lippo Group sebagai kendaraan ekspansi ke sektor teknologi dan digital.

[Gambas:Video CNN]

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

Ingin RI Jadi Raja Baterai, Luhut Tambah Impor Litium dari Australia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan ingin meningkatkan impor litiumdari Australia untuk mewujudkan RI sebagai produsen bateraikendaraan listrik.

Ia menemui Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Gedung Parlemen Australia, hari ini, Selasa (14/2), untuk menjajaki kerja sama pengadaan litium.

Menurutnya, saat ini Indonesia tengah fokus mengembangkan dan memperluas industri baterai litium sebagai sumber energi kendaraan listrik.

Luhut menjelaskan pada 2021 Indonesia dan Australia meneken pernyataan bersama tentang Kerjasama Ekonomi Hijau dan Transisi Energi. Ia menyebut hal itu bukti adanya kolaborasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi dampak perubahan iklim.

[Gambas:Instagram]

Pertemuan kali ini, ujar Luhut, memperdalam dan memperluas kerja sama perdagangan dan investasi dua negara, yang sempat terhambat karena pandemi dan krisis global beberapa tahun terakhir.

"Dengan mempererat kerjasama seperti ini, manfaat ekonomi bagi kedua negara bisa kita dapatkan sehingga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan kebutuhan industri bateraiLithium-ionsecara global," imbuhnya.

Selain bertemu perdana menteri, sebelumnya ia juga menghadiri pertemuan dengan para pengusaha litium di Negeri Kanguru tersebut.

Pasalnya, meskipun Indonesia kaya nikel, Luhut melihat modal itu belum mampu menjadikan RI sebagai raja baterai kendaraan listrik dunia. Ini karena Indonesia tidak punya litium yang merupakan bahan utama pengembangan industri baterai kendaraan listrik.

"Di hadapan para pengusaha litium, saya sampaikan bahwa Australia adalah kandidat terbaik dan partner potensial kami untuk mengembangkan industri baterai EV karena setengah dari litium dunia ada di negeri Kanguru," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Yuan Zun

Anggaran Kereta Cepat Rp110 T Bisa Biayai Hampir 1 Juta Rumah Subsidi******

Indonesia dan China menyepakati besaran cost overrunalias pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai US,2 miliar atau setara dengan Rp18 triliun. Artinya, total anggaran kini bengkak menjadi US,27 miliar atau Rp110,5 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS). 

"Kita sepakat dengan angka cost overrunUS,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan. Jadi memang ada beberapa item yang mereka (China) ingin lakukan kajian terkait pajak, clearing frequency, dan sebagainya, tapi sudah sepakat angkanya," ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Dengan besaran tersebut, anggaran proyek KCJB rupanya setara dengan membangun hampir 1 juta unit rumah subsidi. 

"Untuk 2023 ada sekitar 230 ribu rumah yang kami siapkan untuk diberikan subsidi," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur dalam Indonesia Property Outlook 2023 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Rincian subsidi tersebut terbagi ke dalam 220 ribu unit dalam bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp25,18 triliun dan 10 ribu unit melalui tabungan perumahan rakyat (Tapera) senilai Rp850 miliar.

Di lain sisi, pemerintah juga menganggarkan Rp890 miliar untuk 220 ribu unit rumah dalam bentuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan Rp3,64 triliun untuk 754.004 unit rumah dalam skema bantuan subsidi selisih bunga (SBB).

Namun, skema SBUM dan SBM tidak menambah target 230 ribu unit rumah subsidi tahun ini. Dengan begitu, Fitrah mengatakan realisasi jumlah rumah yang mendapat subsidi di 2023 bisa lebih tinggi dari target.

"Untuk 2023 cukup besar walau biasanya targetnya akan bertambah dengan baliknya uang-uang yang sudah dipergunakan di tahun sebelum-sebelumnya," tuturnya.

Membandingkan anggaran kereta cepat dengan rumah subsidi adalah dua hal yang berbeda. Namun, dengan asumsi Rp30,38 triliun bisa membiayai 230 ribu rumah subsidi, maka anggaran bisa dipergunakan untuk hampir 1 juta rumah, tepatnya 832 ribu unit.

Apalagi, pembangunan rumah subsidi terus digenjot pemerintah untuk mengatasi kekurangan perumahan alias backlogdan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni.

"Kami ingin menargetkan nol backlogrumah dan itu tidak bisa dilakukan Kementerian PUPR sendiri, itu harus dilakukan oleh semua stakeholder perumahan," pungkas Fitrah.

Sementara itu, pembengkakan anggaran kereta cepat bisa menyedot duit negara alias anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Janji awal proyek KCJB tidak akan memakai APBN pun dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek kereta cepat ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Dengan begitu, diselesaikan melalui skemabusiness to business(B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Padacost overrunyang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikancost overrunjuga harus ditanggung 60:40," katanya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI pada Agustus 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

Belanja Furnitur di Transmart, Diskon Sampai Sejutaan******

Trans Living dari Transmart tengah menggelar promo diskon bertajuk 'Great Product, Good Saving' selama periode 4-14 Februari 2023. Diskonnya besar-besaran sampai sejutaan, loh!

Promo ini cocok banget untuk para pasangan muda yang tengah 'nyicil' furnitur untuk rumah barunya. Begitu juga untuk ibu-ibu yang doyan belanja furnitur murah tapi berkualitas.

Lihat Juga : Promo Transmart Spesial Valentine, Banyak Diskon Produk Kecantikan

Tak hanya sofa, ada pula diskon untuk pembelian rak, misalnya Peyton Bookcase seharga Rp1,19 juta kini dibanderol Rp899 ribu saja.

Yang tak kalah menarik, Travis Entertainment, rak besar untuk televisi dan berbagai pajangan turun harga dari Rp3,29 juta jadi Rp2,79 juta per unit.

Promo juga berlaku untuk pembelian set meja dan kursi makan cantik nan elegan yang bisa bikin suasana rumah jadi lebih aesthetic.

Misalnya, Oulu 5 Pcs Dining Set Beech dari Rp4,79 juta jadi Rp3,79 juta per set. Set ini sudah termasuk satu meja makan dan empat kursi makan, loh!

Lihat Juga : Belanja Elektronik di Transmart Lebih Murah dan Banyak Diskonnya

Bagi kamu yang suka masak, aneka panci Maspion juga diskon dengan harga serba Rp100 ribu dari harga normal Rp169 ribu hingga Rp199 ribu per unit.

Ada juga panci Maspion yang serba Rp200 ribu dari harga normal Rp229 ribu sampai Rp329 ribu per unit.

Gede banget kan promonya? Yuk, tunggu apalagi? Buruan serbu Trans Living dari Transmart untuk dapatkan furnitur oke, tapi enggak bikin jadi bokek.

Jangan lupa bayarnya pakai Allo Bank atau Bank Mega ya! Soalnya ada tambahan diskon 10 persen setiap hari.

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Profil John Riady, CEO Lippo Karawaci yang Dipanggil DPR soal Meikarta******

CEO PT Lippo Karawaci John Riady rencananya bakal dipanggil oleh DPR terkait polemik pembelian apartemen Meikartayang hingga kini kasusnya tak kunjung usai. Pemanggilan itu rencananya dilakukan pada Maret besok.

Siapa sebenarnya John Riady sehingga ia disangkutpautkan dengan masalah Meikarta?

Mengutip berbagai sumber, John Riady adalah cucu dari bos besar PT Lippo Group Mochtar Riady, sekaligus putra tertua James Riady.

John memulai karier di usia 20 tahun di sebuah perusahaan investasi di Kota New York, Amerika Serikat (AS) usai menamatkan pendidikan Filsafat Politik dan Ekonomi di Georgetown University.

Saat masih bekerja sekitar 2007, ayahnya menawarkan kesempatan membangun bisnis media yang baru dirintis. Tawaran itu pun ia sanggupi dan pulang ke Indonesia.

John Riady akhirnya mengelola Globe Media Group yang membawahi sejumlah kantor berita seperti Berita Satu, Globe Asia, Suara Pembaruan, dan Jakarta Globe.

Namun, beberapa tahun kemudian, ia memutuskan melanjutkan sekolah S2 di AS. Kali ini, John mengambil gelar Master bidang keuangan di Wharton School of Business serta gelar hukum di Columbia University.

Setelah pendidikannya rampung, ia kembali ke Tanah Air untuk mengajar beberapa mata kuliah seperti tata negara, hukum, hingga ekonomi di Universitas Pelita Harapan. Namun, hal ini hanya ia lakukan beberapa tahun saja.

Berbeda dari ayah dan kakeknya, John juga tertarik di sektor teknologi. Ia mendirikan Venturra Capital yang beroperasi di bawah PT Multipolar Tbk (MLPL). Nantinya, MLPL digunakan oleh Lippo Group sebagai kendaraan ekspansi ke sektor teknologi dan digital.

[Gambas:Video CNN]