slot mudah maxwin

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

Kemendag Sebut Pembayaran Selisih Utang Tunggu Audit BPK******

Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan selisih utang minyak gorengakan dibayarkan usai hasil audit BPK dan BPKP keluar. 

Isy mengatakan pihaknya sedang bertemu dengan dua lembaga tersebut untuk membahas selisih klaim utang minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan hasil verifikasi pada hari ini.

Pertemuan hari ini hanya dihadiri oleh tim teknis yang akan melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh BPKP. Selanjutnya BPKP akan mereview mulai dari kebijakan, pelaksanaan survei, hingga metode verifikasi yg dilakukan oleh Sucofindo. "Saya enggak mau berspekulasi dulu sebelum ada hasilnya ya. Kita tunggu hasilnya dulu ya," kata Isy.

Hasil verifikasi PT Sucofindo selaku surveyor yang ditunjuk Kemendag sebelumnya menunjukkan utang pemerintah terhadap pelaku usaha minyak goreng sebesar Rp474 miliar. Namun, tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar.

"Kita sedang meminta review oleh auditor negara pemerintah. Hari ini sebenarnya ada pertemuan dengan BPKP mereview hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Sucofindo," kata Isy di Gedung DPR, Selasa (6/6).

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minyak goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Jianghu

Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut RI, Pulau Hilang Demi Singapura******

Eksporpasir laut Indonesia punya sejarah kelam yang membuat pulau-pulau di Indonesia hilang. Sebagian pasir tersebut digunakan untuk memperluas wilayah Singapura.

Munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang mengizinkan lagi pengerukan hingga ekspor pasir laut membuka masa lalu itu.

Berbagai penolakan dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), baik dari pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelum dilarang ekspor, Indonesia pemasok utama pasir laut ke Singapura.

MengutipReuters,Indonesia pertama kali melarang ekspor pasir laut pada 2003. Larangan ekspor itu dipertegas pada 2007 silam sebagai bentuk perlawanan aksi pengiriman pasir secara ilegal ke Negeri Singa.

"Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara 1997 hingga 2002," tulis laporan tersebut, dikutip Rabu (31/5).

Sedangkan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019, Negeri Singa adalah importir pasir laut terbesar di dunia. Bahkan, Singapura mengimpor 517 juta ton pasir laut dari para negara tetangganya, termasuk Malaysia, dalam dua dekade lamanya.

Pada 2007 lalu, Freddy Numberi yang saat itu menjabat sebagai Menteri KKP mengakui bahwa ekspor pasir laut untuk reklamasi Singapura sempat menghilangkan dua pulau milik Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya menegaskan larangan ekspor tersebut.

"Pulau Nipah dan Sebatik sempat hilang, karena pasir yang ada dikeruk untuk dijual ke Singapura. Jadi, ekspor pasir laut itu merugikan, karena itu saya hentikan," tegasnya pada Mei 2007, dikutip dari Antara.

"Jadi, Indonesia nggak mendapatkan apa-apa dari ekspor pasir laut itu karena Indonesia juga dirugikan. Ada pulau yang hilang, lingkungan rusak, dan Indonesia harus keluar uang banyak untuk memulihkan," sambung Freddy.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pulau Hilang Demi Perluas Singapura

Grup Peri WeChat

Harga Emas Merangkak ke Rp1,048 Juta per Gram******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antamberada di posisi Rp1,048 juta per gram pada Selasa (30/5). Harga emas Antam per gram ini naik Rp1.000 dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Namun, harga pembelian kembali (buyback) mandek di angka Rp939 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp574 ribu, 2 gram Rp2,03 juta, 3 gram Rp3,02 juta, 5 gram Rp5,01 juta, 10 gram Rp9,97 juta, 25 gram Rp24,81 juta, dan 50 gram Rp49,54 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX turun 0,09 persen menjadi US.961,3 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot plus 0,09 persen ke US.944,9 per troy ons pada pagi ini.

Kendati, Senior Analis DCFX Lukman Leong menyebut harga emas masih di bawah tekanan. Ia mengatakan sentimen asing menjadi biang keladi.

"Ekspektasi bahwa The Fed akan kembali menaikkan suku bunga serta perkembangan positif debt ceiling menekan harga emas," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.930 per troy ons dan resistanceUS.960 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Nona seksiku

Peritel Kecewa Utang Minyak Goreng Mandek Meski Ada Perintah Kejagung******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan sampai saat ini pemerintah belum juga membayar utangselisih harga minyak goreng (rafaksi) sebesar Rp344 miliar. Padahal, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah memberikan hasillegal opinion(LO) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Hasil LO tersebut mewajibkan Kemendag untuk membayar utang minyak goreng kepada pengusaha sesuai dengan kesepakatan pada 2022 lalu, saat harga minyak goreng naik signifikan.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan pihaknya bahkan belum menerima keterangan resmi apapun dari pemerintah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan tentang adanya keputusan Kejagung tersebut.

Selain itu, Roy menyatakan sangat kecewa dengan pernyataan Zulikfli Hasan atau Zulhas, pada rapat kerja dengan VI DPR RI pada 7 Juni 2023 lalu. Zulhas mengatakan LO Kejagung tentang pembayaran rafaksi tidak cukup substantif sehingga perlu dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang kepada BPK Dan BPKP.

"Aprindo sangat menyayangkan pernyataan Mendag ini padahal sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa jika LO sudah keluar dengan perintah bayar, maka akan segera dibayarkan," jelas Roy.

Menurutnya, jika memang ada ketidakcocokan data maka seharusnya sejak awal dilakukan klarifikasi antara data verifikator dengan data produsen dan Aprindo. Bukan malah memverifikasi data ke BPK ataupun BPKP.

Lihat Juga : Harga BBM Terbaru Pertamina, BP Hingga Shell per 12 Juni 2023

"Jargon kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah sepertinya terjadi dalam kasus rafaksi ini. Kami memprediksi praktek mengulur waktu yang tidak dengan komitmen dan pertanggungjawaban jelas menjadi signal serius atau tidaknya pemerintah melalui Kemendag, hendak menyelesaikan utang rafaksi migor kepada peritel modern Aprindo di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan sudah menerima surat hasil putusan Kejagung mengenai LO. Isinya mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

Meski sudah ada putusan dari Kejagung, namun Kemendag belum bisa memastikan berapa nilai pembayaran yang akan diganti kepada peritel, termasuk Aprindo

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Yang klaim secara sesuai dengan mekanisme yang mengklaim seharusnya produsen, produsen mengklaim Aprindo," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Itu adalah total gabungan utang untuk ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini tentu berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng nilainya mencapai Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan Yan Xiaoyun

BPK: 87,9 Juta Meter Persegi Lahan 33 Ruas Tol Belum Bersertifikat******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut tanahseluas 87,9 juta meter persegi di 33 ruas jalan tolhingga kini belum bersertifikat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua BPK Isma Yatun saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 ke DPR pada Selasa (20/6) ini. 

"Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut," katanya.

Ia mengatakan BPK menemukan anggaran yang mengalami masalah itu tembus Rp11,20 triliun. 

"Serta ada temuan juga terkait ketidakpatuhan yang nilainya Rp14,65 triliun," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

Aksi Bersih di Pantai Tirang, Pelindo Kumpulkan 1,7 Ton Sampah******

Pelindo Group berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan masyarakat membersihkan sampah seberat 1.758 kg di Pantai Tirang pada Sabtu (10/6). Jumlah itu terdiri dari 416 kg sampah organik, dan 1.342 kg sampah anorganik.

Lingkungan perairan laut diakui lekat dengan perusahaan yang memiliki bidang usaha jasa kepelabuhanan. Adapun aksi bersih pantai Pelindo Group juga bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang mengambil tema Solusi untuk Polusi Plastik.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra mengatakan, aksi bersih pantai itu menjadi wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sekaligus sebagai sarana edukasi bagi masyarakat terkait kesadaran untuk membuang sampah.

(Foto: Arsip Pelindo)

Widyaswendra menambahkan, selain aksi di mangrove dan pantai, perusahaan juga akan melakukan rehabilitasi terumbu karang dan penanaman sejumlah pohon.

"Kami telah memiliki rencana kerja jangka panjang untuk turut menjaga kelestarian lingkungan, jadi tidak hanya selesai pada kegiatan ini saja namun masih ada program-program lainnya," katanya.

Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin menyatakan menyambut baik aksi Pelindo Group. Menurutnya, dibutuhkan komitmen bersama untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, di mana kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat.

Iswar menjelaskan, sebagai salah satu pantai wisata yang tersisa di Semarang, Pantai Tirang kerap menjadi destinasi bagi warga lokal. Diharapkan, kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menguat, sehingga Pantai Tirang tetap nyaman dikunjungi.

"Pemerintah memfasilitasi dan memberikan dukungan, namun yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat itu sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi produksi sampah terutama yang berbahan plastik," ujar Iswar.

Dalam kesempatan yang sama, Pelindo Group melalui program Pelindo Peduli menyerahkan bantuan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berupa peralatan pendukung pengelolaan sampah seperti tempat sampah dan timbangan sampah. Widyaswendra menyebut, Pelindo Peduli adalah program yang berkesinambungan.