pinjol pakai rekening dana

Ahli alkimia

PM Inggris Rishi Sunak Menantu Taipan India, Narayana Murthy******

Rishi Sunak menjadi perbincangan setelah terpilih jadi Perdana Menteri (PM) Inggris, menggantikan Liz Truss. Ia menjadi PM Inggris pertama keturunan Indiadan beragama Hindu.

Tetapi, tak cuma Rishi Sunak yang jadi sorotan. Keluarga Sunak pun tak luput dari sorotan, beserta sang mertua, yakni NR Narayana Murthy yang dijuluki 'Bill Gates' India.

Sunak menikah dengan Akshata Murthy, putri Narayana dan saat ini telah dikaruniai dengan dua anak dari pernikahannya pada 2009 lalu.

Ia adalah pebisnis asal India. Namanya tenar di kalangan pebisnis sebagai pendiri perusahaan teknologi raksasa Infosys.

Perusahaan berdiri pada 1981 dan bernilai US miliar. Perusahaan itu dianggap mengubah India menjadi 'dapur kantor dunia'. Namun, Murthy mengundurkan diri sebagai pemimpin pada 2012 lalu.

Mengutip Forbes, Selasa (25/10), total kekayaan Murthy saat ini mencapai US,5 miliar atawa setara Rp70,2 triliun (kurs Rp15.618 per dolar AS). Ia menempati posisi ke-554 orang terkaya di dunia dan posisi ke-41 di India.

Mengutip dari berbagai sumber, Murthy lahir di Karnataka, India, pada 20 Agustus 1946. Ia memperoleh gelar sarjana teknik elektro dari Universitas Mysore pada 1967 dan gelar master teknologi dari Institut Teknologi India, Kanpur, pada 1969.

Murthy sempat mengerjakan berbagai proyek di Paris selama 1970-an, termasuk operasi untuk penanganan kargo udara di Bandara Charles de Gaulle.

Ia kemudian memutuskan kembali ke India dan bekerja di perusahaan sistem komputer, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk meluncurkan perusahaannya sendiri pada 1981, yakni Infosys.

Pada 2014, Murthy menduduki peringkat ke-13 di antara 25 pemimpin bisnis global versi CNBC dan terdaftar dalam jajaran '12 wirausahawan terhebat di zaman kita' oleh Fortune pada 2012.

Ia juga telah menerima Legion d'honneur dari Prancis, CBE dari Inggris, dan Padma Vibhushan dari india.

Murthy juga masuk dalam daftar 10 besar Financial Times 'Pelopor bisnis dalam teknologi' oleh Financial Times yang diterbitkan pada Maret 2015.

[Gambas:Video CNN]

Kacamata ajaib dunia film

Transjak Respons Tudingan Korupsi Rp2.000 oleh Penumpang******

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) merespons tudingan korupsiyang dilayangkan oleh seorang penumpangmelalui sosial media Twitter.

Pelanggan tersebut melayangkan komentar korupsi karena merasa dirugikan oleh Transjakarta. Sebab, ia harus mengeluarkan uang yang lebih banyak, yaitu Rp3.500 (tarif normal) dan Rp2.000 pada saat keluar dari Transjakarta setelah melakukan tap ulang.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta Anang Rizkani Noor membantah hal tersebut. Menurutnya, Transjakarta malah memberikan tarif lebih murah bagi penumpang di jam tertentu.

"Tidak benar. Yang Rp2.000 adalah jam 5-7 pagi. Selebihnya Rp3.500," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/10).

Menurutnya, tarif akan dikenakan saat penumpang selesai menggunakan jasa bus Transjakarta atau saat turun di lokasi tujuannya.

"Sistem sekarang, dipotong ketika tap out (keluar)," jelasnya.

Namun, jika memang penumpang dirasa mengalami kerugian karena kelebihan membayar atau tap in/out, maka disarankan untuk melapor dan klaim ke PT Jaklingko Indonesia (JLI).

"Kalau klaim silahkan ke JLI. Namun demikian, silahkan mention ke twitter TJ untuk kami bantu," jelasnya.

Sebelumnya, di Twitter, seorang penumpang @Dee_iaz menyentil Transjakarta dengan tudingan korupsi. Ia menumpang bus Transjakarta 7E pukul 06.22 WIB.

Ia menyampaikan bahwa saat turun di tempat tujuan dan diminta oleh supir Transjakarta untuk tap out dan ternyata uang elektroniknya terpotong Rp2.000.

Padahal, ia merasa sudah membayar saat tap in sebesar Rp3.500. Ia pun protes dan meminta uang Rp2.000-nya untuk dikembalikan.

Redaksi masih meminta izin penumpang terkait, namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum membalas pesan yang dikirimkan.

Namun, penumpang lain yang diwawancara juga mengeluhkan hal serupa. Mia (30) sudah tiga kali mengalami pemotongan saldo double saat menggunakan Transjakarta. Dia mendapati uang elektroniknya terpotong Rp3.500 saat berangkat dari halte keberangkatan, kemudian terpotong kembali saat keluar sebesar Rp3.500.

"Sudah tiga kali (saldo kepotong double). Jadi awalnya kan aku nggak sadar, karena kan ya seperti biasa, saat berangkat tap in, lalu pas turun tap out. Itu kan dari dulu gitu jadi nggak pernah ngeh kalau bakal kepotong dua kali. Nah sadar itu pas lihat banyak keluhan di sosial media. Jadi iseng deh cek mutasi transaksi dan ternyata kepotong double," kata Mia.

Hal serupa dialami oleh Rara (25), pemotongan saldo double yang dialami sebanyak dua kali, yakni 10 dan 12 Oktober 2022. Saat itu ia berangkat dari halte Kebayoran menuju halte Tendean.

Namun, awalnya ia tidak menyadari dan tahu terjadi pemotongan saldo double setelah melihat kehebohan di sosial media. "Jadi pas tap-in dipotong saldo, terus pas tap out dipotong juga saldo. Jadi, sekali naik Transjakarta bukan Rp3.500, tapi jadi Rp7.000 dah sekarang," kata Rara.

[Gambas:Video CNN]

Taihuang Tianshoujue

Kementerian PUPR Gandeng Kejagung Pantau Proyek IKN******

Kementerian PUPR mengajak Kejaksaan Agung (Kejagung) memantau pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar mengungkapkan keberhasilan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak terkait, termasuk dari Jaksa Agung Muda Intelijen.

Ia pun merespons positif komitmen yang diberikan Jaksa Agung Muda Intelijen untuk proyek pembangunan strategis yang dikerjakan Kementerian PUPR.

"Kementerian PUPR memiliki banyak pekerjaan dengan jadwal yang padat. Semua pekerjaan diupayakan selesai sesuai target dan harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat dengan memperhatikan kualitas dan estetika," ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (15/10).

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto menyampaikan arahan kepada jajarannya untuk menjadi mitra dari Kementerian PUPR dan membantu kelangsungan pekerjaan proyek dari aspek hukum.

"Para kepala balai juga dapat langsung berkomunikasi dengan Kejaksaan Tinggi apabila terdapat permasalahan hukum atau berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal agar dapat diteruskan ke Direktorat D Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Republik Indonesia," tutur Amir.

Menurutnya, kegiatan sinergi ini dilakukan sebagai komitmen antara Kementerian PUPR dan Kejagung dalam membangun infrastruktur negeri, khususnya IKN Nusantara.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ingin menghasilkan karya infrastruktur berkualitas dalam pembangunan IKN Nusantara. Saat ini, Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.

Pekerjaan prasarana dan sarana dasar yang disiapkan meliputi jalan dan jembatan, drainase, intake air baku, serta hunian bagi pekerja dan penyiapan lahan kawasan.

[Gambas:Video CNN]

Sahabat di sebelah

Unibebi Angkat Suara soal Sirop Penyebab Gangguan Ginjal Akut******

Kuasa Hukum PT Universal Pharmaceutical Industries, produsen siropobat merek Unibebi, angkat suara soal penarikan produknya yang diduga penyebab gangguan ginjal akutterhadap anak-anak.

Tiga produk yang ditarik, yakni Unibebi Cough Sirup, Unibebi Demam Sirup, dan Unibebi Demam Drops. Peredaran produk ketiganya disetop sementara oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama puluhan obat sirop lainnya.

Alasannya, sirop obat Unibebi disebut mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang melebihi ambang batas yang ditentukan.

"Obat kami (Unibebi) sudah ada sejak tahun 1970-an. Pada 1972 obat ini beredar di Indonesia dan tidak ada perubahan komposisi. Kami punya versi yang lulus BPOM," ujarnya dalam konferensi pers di Medan, Selasa (25/10).

Disinggung mengenai kandungan EG dan DEG, Hermansyah tak banyak menjawab. Malahan, ia mengaku itu pula yang menjadi pertanyaan.

"Kira-kira ambang batas itu berapa? Apakah kita sudah bersepakat sama-sama ambang batas itu di tingkat berapa?" tanya Hermansyah.

"Itu juga perlu kita dapatkan edukasi dari pemerintah, sehingga ambang batas yang dimaksud pemerintah sama ahli juga tidak menciptakan ambigu kepada pabrik yang punya bisnis untuk menciptakan obat," lanjutnya.

Bahkan, Hermansyah mengklaim obat sirop Unibebi bukan lah penyebab anak-anak meninggal akibat gangguan ginjal akut.

"Perlu kita pastikan bahwa hasil BPOM yang mengumumkan tiga obat Unibebi kami masuk dalam kualifikasi di dalam ambang batas tidak aman. Bukan dijelaskan sebagai penyebab kematian," imbuh dia.

"Jangan salah, hanya dijelaskan melewati ambang batas aman. Tidak dijelaskan BPOM, bahwa itu penyebab gagal ginjalnya seorang anak. Itu perlu juga kita luruskan jangan sampai terlalu melebar hingga produk kita jadi hancur," sambung Hermansyah.

Apalagi, selama ini produk Unibebi dipasarkan karena sudah lulus uji laboratorium dari BPOM dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditentukan.

"Mekanismenya, ketika obat ini mau dipasarkan, pasti BPOM memeriksa unsurnya apa, kalau dia sudah dinyatakan bebas berarti bisa dipasarkan. Kalau dia tidak lulus pemeriksaan pasti keluar surat untuk mengatakan ini tidak boleh dipasarkan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hancurkan Tuhan

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji

Teknik Menelan Surga Kuno

Kementerian PUPR Gandeng Kejagung Pantau Proyek IKN******

Kementerian PUPR mengajak Kejaksaan Agung (Kejagung) memantau pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar mengungkapkan keberhasilan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak terkait, termasuk dari Jaksa Agung Muda Intelijen.

Ia pun merespons positif komitmen yang diberikan Jaksa Agung Muda Intelijen untuk proyek pembangunan strategis yang dikerjakan Kementerian PUPR.

"Kementerian PUPR memiliki banyak pekerjaan dengan jadwal yang padat. Semua pekerjaan diupayakan selesai sesuai target dan harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat dengan memperhatikan kualitas dan estetika," ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (15/10).

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto menyampaikan arahan kepada jajarannya untuk menjadi mitra dari Kementerian PUPR dan membantu kelangsungan pekerjaan proyek dari aspek hukum.

"Para kepala balai juga dapat langsung berkomunikasi dengan Kejaksaan Tinggi apabila terdapat permasalahan hukum atau berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal agar dapat diteruskan ke Direktorat D Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Republik Indonesia," tutur Amir.

Menurutnya, kegiatan sinergi ini dilakukan sebagai komitmen antara Kementerian PUPR dan Kejagung dalam membangun infrastruktur negeri, khususnya IKN Nusantara.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ingin menghasilkan karya infrastruktur berkualitas dalam pembangunan IKN Nusantara. Saat ini, Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.

Pekerjaan prasarana dan sarana dasar yang disiapkan meliputi jalan dan jembatan, drainase, intake air baku, serta hunian bagi pekerja dan penyiapan lahan kawasan.

[Gambas:Video CNN]