23 di erek erek

erek erek 2d 1000 mimpi 423Jutaan kata 775021Orang-orang telah membaca serialisasi

《23 di erek erek》

Menkominfo minta gen Z tak buang kesempatan memilih di Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi meminta Generasi Z sebagai generasi yang masuk dalam kategori pemilih pemula untuk dapat menggunakan suaranya dan tidak membuang kesempatan memilih di Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

"Anak muda khususnya generasi Z atau pemilih pemula yang baru memiliki pengalaman memilih di 2024 ini, ayo ke TPS (Tempat Pemilihan Suara) gunakan hak pilih kalian sebaik-baiknya dan jangan golput," kata Budi saat berkunjung ke Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin.

Ajakan tersebut diserukan Budi mengingat generasi Z yang merupakan pemilih pemula ikut mengambil porsi yang besar dalam komposisi Pemilu 2024 setelah generasi milenial.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat generasi Z dengan rentang usia 1995 hingga 2000-an mengambil porsi pemilih sebesar 22,85 persen setara 46.800.161 pemilih.

Baca juga: Menkominfo ajak masyarakat waspadai hoaks di masa tenang Pemilu 2024

Baca juga: Menkominfo ajak masyarakat cari info pemilu lewat Pemiludamaipedia

Maka dari itu, Budi berharap agar anak-anak muda bisa dengan bijak menggunakan hak suaranya yang memiliki peranan besar dalam Pemilu 2024 pada 14 Januari mendatang.

Di samping itu, ia juga mengingatkan agar masyarakat bisa ikut jeli memeriksa surat suara sebelum memasuki bilik pencoblosan. Hal itu dapat membantu petugas TPS dan KPU dalam menjalankan tugasnya dengan optimal.

"Masyarakat juga bisa bersama-sama membantu pemerintah, KPU, sebagai penyelenggara pemilu dengan bisa mengecek kartu suaranya, masyarakat bisa melaporkan bila mana ada hal-hal janggal dan dapat merugikan. Kami ingin pemilu ini berlangsung jujur dan adil, tidak ada kecurangan, dan berlangsung dengan baik," tutup Budi.

Dalam hal sosialisasi Pemilu 2024, Kementerian Kominfo menggaungkan pesan lewat kampanye bertajuk "Pemilu Damai". Ada tiga tema besar yang disampaikan dalam kampanye itu di antaranya generasi muda berpartisipasi di Pemilu 2024, kampanye antipolitik uang, serta pemilu damai walaupun berbeda pilihan, tetapi bersaudara selamanya.

Baca juga: Menkominfo imbau platform digital tekan sebaran konten negatif pemilu

Baca juga: Menkominfo ajak ANTARA hingga RRI berkolaborasi untuk Pemilu 2024

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

KPU Penajam mulai distribusikan logistik ke IKN hari ini******

Hari ini adalah jadwalnya distribusi logistik

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu (11/2) mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Hari ini adalah jadwalnya distribusi logistik. Mungkin sembilan kabupaten lain sudah lebih dulu, bahkan tujuh hari sebelumnya. Itu karena jumlah kecamatan mereka lebih besar daripada Penajam Paser Utara," kata Ketua KPU Kabupaten PPU Irwan Syahwana di Kantor KPU Kabupaten PPU, Minggu.

Hari ini, dilakukan pendistribusian 1.453 kotak suara dan 1.148 bilik suara di Kecamatan Sepaku, Waru, dan Babulu.

Sedangkan untuk Kecamatan Penajam, akan dilakukan distribusi logistik berupa 1.275 kotak suara dan 1.020 bilik suara pada Selasa, 13 Februari 2024.

Di kawasan IKN, akan didirikan dua TPS lokasi khusus sebagai tempat 304 Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) melakukan pencoblosan pada 14 Februari nanti.

Pelepasan distribusi logistik Pemilu 2024 dimulai pukul 11.00 WITA menggunakan 13 truk. Sedangkan untuk distribusi ke Kecamatan Penajam, direncanakan menggunakan 12 truk.

Pendistribusian logistik Pemilu 2024 secara simbolis ditandai dengan seremoni peresmian oleh Ketua KPU Kabupaten PPU Irwan Syahwana, Pj. Bupati PPU Makmur Marbun beserta jajaran Forkominda.

Selain itu, proses pendistribusian logistik turut dikawal oleh jajaran Kepolisian dan Bawaslu.

Adapaun KPU mencatat, di TPS lokasi khusus IKN terdapat 304 pemilih yang telah terdaftar.

Jumlah tersebut terbagi menjadi dua, yakni 187 DPTb yang terdaftar di TPS 901 dan 117 DPTb yang terdaftar di TPS 902.

Irwan berharap pada 11-13 Februari 2024, logistik Pemilu 2024 sudah terdistribusi dari mulai tingkat kecamatan, kelurahan dan tempat pemungutan suara.

Pj. Bupati PPU Makmur Marbun menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ada kendala terkait persiapan hingga proses pendistribusian logistik.

Ia memastikan Pemilu 2024 di wilayah IKN akan berlangsung lancar dan aman.

"Saat ini tidak ada kendala, semua proses berjalan lancar," ujarnya.

Baca juga: KPU Penajam targetkan partisipasi pemilih capai 80 persen
Baca juga: KPU Penajam: 3.266 pekerja IKN terdaftar sebagai DPTb Pemilu 2024

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Lebih dari 1.000 WNI mencoblos surat suara pemilu di TPSLN Istanbul******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 1.059 warga negara Indonesia (WNI) memberikan suara mereka dalam Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) Istanbul, Turki, pada Minggu (11/2).

Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Istanbul Aldi Subakti menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia di kawasan Marmara (Istanbul dan sekitarnya) atas partisipasi tinggi dalam pesta demokrasi ini.

"Antusiasme yang luar biasa dengan partisipasi 1.059 pemilih pada Pemilu 2024 di Istanbul menciptakan proses aman dan damai tanpa adanya intervensi, kegaduhan, bahkan keributan,” kata Aldi dalam keterangan tertulis PPLN Istanbul pada Senin.

Jumlah WNI yang menjadi daftar pemilih tetap (DPT) di Istanbul mencapai 3.157 orang.

Di antara jumlah tersebut, sebanyak 2.436 orang mencoblos surat suara langsung di TPS yang berlokasi di Conrad Bhosporus Hotel, sementara sisanya menggunakan metode kotak suara keliling (KSK) dan pos.

Namun, karena banyak WNI yang pulang ke Indonesia dengan berbagai alasan, jumlah partisipasi pemilih di Istanbul tidak sampai 50 persen.

Meskipun demikian, PPLN Istanbul didukung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul tetap bekerja keras untuk memastikan setiap tahap pemilihan diawasi dengan cermat, dan setiap langkah sesuai dengan kerangka hukum yang jelas dan transparan.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya seluruh pemilih yang turut serta dan menyukseskan pemilu ini. Tidak lupa juga kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras dan bersemangat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu ini,” kata Aldi.

Dalam proses pemilihan, diaspora Indonesia di luar negeri memilih presiden, wakil presiden, serta anggota DPR RI untuk Dapil 2 Jakarta, yang mencakup Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri.

Baca juga: WNI di Maroko tempuh ratusan kilometer demi memilih di TPS Rabat
Baca juga: Pemungutan suara di TPSLN Ankara diramaikan bazar kuliner Indonesia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Label：angsuran pinjaman zhongan、aplikasi yg bisa kredit hp、game slot gacor malam ini

Terkait：intan77、slot terpercaya maxwin、gasbet88、gacor 88、seribu mimpi 93、spno、slot88jp、situs gacor online、okeplay777 slots、klik88slots

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：angka main quezon（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

slot qris

bandar369

game slot online gacor hari ini

mimpi mancing ikan lele togel

slot new member 25 25

sejarahBacaan TerkaitMore+

Iblis ada di sekitar

slot terbaik 2022 resmi

Puskepi: Revisi Aturan PLTS Atap jaga tarif listrik terjangkau******

Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai persetujuan Presiden Joko Widodo terkait revisi aturan main penggunaan PLTS Atap merupakan keberpihakan negara dalam menjaga keterjangkauan tarif listrik.

"Persetujuan atas revisi Permen ESDM No 26/2021 tentang PLTS Atap tersebut, lanjutnya, sangat bagus karena telah mengembalikan kedaulatan energi, terutama soal tarif ketenagalistrikan di Tanah Air.

"Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Pengendalian tarif listrik oleh negara tersebut, tambahnya, karena pasal terkait dengan jual-beli (ekspor-impor) kelebihan daya PLTS Atap ke jaringan dan transmisi milik negara telah dihapus.

Dengan tidak adanya klausul jual-beli tersebut, menurut dia, maka negara lebih mudah menentukan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

"Negara akan lebih mudah menentukan tarif karena daya yang dialirkan adalah daya hasil pembangkitan yang dikelola oleh negara tanpa campur tangan swasta," ujarnya.

Sofyano memastikan, negara tidak akan membiarkan tarif listrik menjadi mahal hanya karena campur tangan swasta atau dalam hal ini pengusaha PLTS Atap.

"Di sini negara hadir dan saya nilai berpihak kepada masyarakat kecil. Rata-rata yang mampu memasang PLTS Atap adalah orang dengan golongan ekonomi menengah ke atas," katanya.

Selain itu, katanya, keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Keuangan negara akan tergerus saat harus membeli listrik dari PLTS atap.

Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, menurut dia, klausul jual beli listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara dihapus.

Revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum tersebut, tetap memberikan izin bagi masyarakat konsumen Rumah Tangga dan industri untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap sesuai dengan syarat yang berlaku.

"Negara tetap membolehkan masyarakat membangun PLTS Atap, namun hanya untuk penggunaan secara pribadi. Tidak untuk diperjualbelikan," katanya.

Kemudahan lain, pengguna PLTS Atap juga masih bisa menikmati listrik dengan menggunakan jaringan listrik milik PLN.

Pada kesempatan itu, Sofyano juga menyatakan Pemerintah perlu cermat terhadap konsep power wheeling yang direncanakan untuk dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Menurut dia penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi masyarakat maupun pemerintah jika dijalankan.

"Terutama untuk penetapan tarif listrik yang harus terjangkau bagi masyarakat. Negara akan susah mengendalikan tarif listrik jika ada power wheeling," katanya.

Baca juga: YLKI: Revisi aturan PLTS Atap merupakan "win-win solution"
Baca juga: IRESS: Revisi PLTS Atap tegaskan pemerintah ciptakan keadilan energi

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

denda shopee pinjam

Polri kerahkan 195.819 personel amankan TPS******

Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengerahkan personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 dengan menurunkan 195.819 personel.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Senin, mengatakan sejumlah Polda di seluruh wilayah Indonesia sudah bergerak melakukan pengecekan guna memastikan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib.

"Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif," tutur Sandi.

Menurut jenderal polisi bintang dua itu, Polri telah membagi pengamanan ke seluruh wilayah Indonesia. Setiap pengamanan satuan wilayah sudah ada pejabat yang bertanggung jawab dari pangkat Kombes hingga jenderal bintang dua.

Sehingga, kata dia, dengan sudah disebarkannya setiap Kasatwil untuk memonitor wilayah masing-masing akan sangat mudah memonitor perkembangan situasi di wilayah, termasuk agenda Kapolri bila akan melakukan peninjauan ke TPS-TPS.

"Setiap tim dibagi habis untuk memonitor pelaksanaan pemilu di masing-masing provinsi. Jadi kalau memang nanti ada yang sifatnya eksidentil atau mungkin ada hal-hal yang lainnya apakah Pak Kapolri mau turun atau tidak, nanti melihat perkembangan berikutnya. Nanti kami komunikasikan sekarang dan kami sampaikan kepada teman-teman media," ujarnya.

Baca juga: Kapolda Aceh: Personel siap amankan TPS Pemilu 2024

Baca juga: 11.385 personel Polda Metro Jaya jaga keamanan TPS

Sandi menyebut, tidak ada penambahan personel Polri dalam pengamanan hari pencoblosan. Personel yang terlibat dalam pengamanan TPS masuk dalam Operasi Mantap Brata 2024 yang sedang dijalankan oleh Polri dalam rangka mengamankan Pemilu 2024.

Meski demikian, kata dia, Polri tidak bekerja sendiri dalam mewujudkan Pemilu 2024 berjalan aman, tertib dan lancar. Memerlukan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, terlebih menjelang hari pemungutan suara.

"Sekali lagi, Polri tidak bisa sendiri, mohon bantuannya, mohon dukungannya, dan mohon doanya agar Pemilu bisa berjalan dengan aman, tertib, bermartabat, dan semua berkeyakinan bahwa pesta demokrasi kali ini bisa memilih pemimpin yang terbaik sesuai pilihan masing-masing," kata Sandi.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, sejak tiga hari terakhir beberapa Polda sudah melaksanakan apel untuk kesiapan personel dalam rangka pengamanan di TPS.

Polri, kata dia, sudah mengantisipasi berbagai kerawanan yang mungkin terjadi pada saat hari pencoblosan baik itu kerawanan Harkamtibmas maupun geografis (terkait bencana alam).

"Saat ini sudah 'H-2', besok 195.819 personel sudah digeser 'H-1' untuk melakukan koordinasi dengan para petugas TPS," tutur Trunoyudo.

Baca juga: Kabaharkam Polri: Jatim aman jelang Pemilu

Baca juga: Kapolda dan Pangdam cek kesiapan terakhir personel jelang Pemilu

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pakar pribadi si cantik sekolah

paito pattaya

Akademisi: Kesuksesan pemilu adalah tanggung jawab seluruh masyarakat******

Jakarta (ANTARA) - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nyayu Khodijah mengatakan bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.

"Tuhan selalu menyiapkan momentum bagi bangsa Indonesia untuk berbenah, memperbaiki yang belum sesuai dengan amanat konstitusi. Bahkan, lewat pemilu kita bisa menaikkan derajat semangat persaudaraan, ini bisa dijadikan tonggak bagi terciptanya pemilu yang aman dan damai," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan pemilu merupakan momentum penting yang menentukan masa depan bangsa Indonesia lima tahun mendatang.

Karena itu menurut dia, menyukseskan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab segelintir orang, tetapi sudah menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dia menilai pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi rakyat Indonesia karena dengan adanya pemilu masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin negara secara sah.

"Keterlibatan masyarakat dalam pemilu merupakan faktor penting dalam keberlangsungan demokrasi. Karena itu, menggunakan hak pilih dengan baik dan benar menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih baik," ujarnya.

Nyayu menjelaskan bahwa perbedaan pilihan adalah hal wajar dalam dinamika demokrasi dan perbedaan bukan sebagai alasan untuk melahirkan perpecahan. Karena itu menurut dia, sikap damai dan toleran harus terbangun dalam diri setiap warga negara.

Dia mengatakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan harus menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan pemilu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Salah satu nilai kemanusiaan dan persaudaraan adalah tidak mengintimidasi dan memberi rasa nyaman kepada orang lain," katanya.

Baca juga: DKI sudah turunkan 192 ribu alat peraga kampanye hingga Minggu siang
Baca juga: Bawaslu Bulungan patroli untuk cegah politik uang

Apakah itu sungai atau danau?

slot filipina gacor

Bawaslu DKI bolehkan peserta pemilu ambil APK usai diturunkan******

dalam rangka kepedulian terhadap pelestarian lingkungan untuk mengurangi sampah APK yang memang masih bisa dipakai.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta membolehkan peserta pemilu yang hendak mengambil alat peraga kampanye (APK) termasuk bendera partai usai diturunkan dalam rangka masa tenang kampanye dengan catatan masih dalam kurun waktu tertentu.

"Nanti akan ada pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak, maka dalam waktu yang tersisa itu bisa diambil kembali oleh peserta pemilu," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha Jakarta, Minggu.

Munandar menuturkan peserta pemilu bisa mengambil APK ini dalam rangka kepedulian terhadap pelestarian lingkungan untuk mengurangi sampah APK yang memang masih bisa dipakai.

Maka dari itu, pihaknya mengingatkan sebaiknya waktu itu dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta pemilu yang masih ingin mengamankan bendera berlambang partai masing-masing.

"Saya sampaikan bendera partai jangan dianggap seperti sampah," tegasnya.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji menuturkan lokasi yang menjadi penampungan hasil penurunan APK berada di gudang Satpol PP Cakung Jakarta Timur, gudang Satpol PP Jakarta Utara, gudang Satpol PP Jakarta Selatan, dan gudang Satpol PP Jakarta Barat.

"Penyimpanan dengan batas waktu 10 hari tanggal 11-20 Februari 2024," ujar Sakhroji.

Terkait jumlah APK yang diturunkan pada Minggu dini hari ini, dia memperkirakan sekitar 15.000 lebih APK yang sudah diturunkan dari pembatas jalan, jalan layang (flyover) dan jembatan penyeberangan orang (JPO).

"Hari ini, penertiban masih berlanjut ke tingkat kecamatan dan kelurahan," tambahnya.

Dengan demikian, Bawaslu DKI berharap agar tidak ada lagi metode kampanye salah satunya pemasangan APK selama masa tenang.

Bawaslu DKI memastikan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Satpol PP DKI Jakarta, dan jajaran pemerintah daerah di DKI dari tingkat provinsi hingga kota untuk mendukung penyelenggaraan pemilu.

KPU menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11-13 Februari dan hari H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

KPU menjadwalkan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak digelar pada tanggal 27 November 2024.

Dengan demikian, rancangan jadwal Pilkada 2024 yang telah disusun KPU adalah sebagai berikut:

5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan;
27 Agustus-21 September 2024: Pendaftaran penelitian persyaratan pasangan calon;
22 September 2024: Penetapan pasangan calon;
23 September 2024: Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon;
25 September-23 November 2024: Masa kampanye;
24 November-26 November 2024: Masa tenang;
27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan
27 November-10 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi.

Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta
Baca juga: Pemprov DKI turunkan alat peraga kampanye serentak Minggu dini hari
Baca juga: Bawaslu DKI nilai warna biru kantong sembako murah bermakna universal

Wu Po Jiu Huang

pinjam emas ilegal

Bawaslu RI siapkan patroli pengawasan antisipasi "serangan fajar"******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan patroli pengawasan untuk mengantisipasi "serangan fajar" atau politik uang.

"Kami pakai patroli pengawasan. Sejak kemarin masa tenang, patroli pengawasan sudah di-on-kan(diaktifkan), sehingga mereka bekerja 1x24 jam secara bergantian," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat untuk dapat melaporkan kepada Bawaslu apabila mendapatkan "serangan fajar", terutama di hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.

"Lapor ke Bawaslu. Boleh ke akun media sosialnya Bawaslu, ada yang namanya humasbawaslu atau bawaslu.go.id. Kami juga membuka hotlinepengaduan Bawaslu," ujarnya.

Lolly menjelaskan bahwa masyarakat dapat melapor melalui media sosial dengan menandai unggahan-nya kepada Bawaslu, sehingga akan dicek oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu.

"Biasanya dalam proses kami, kami akan menghubungi yang memberikan informasi. Kami cek dulu nih siapa pengirimnya, maka itu yang biasanya coba untuk dihubungi oleh tim humas-nya Bawaslu," tuturnya.

Lolly menjelaskan pengecekan kembali dengan cara menghubungi pelapor diperlukan untuk memastikan informasi yang didapatkan oleh Bawaslu adalah benar.

"Karena informasi, misalnya, soal suara-suara yang viral, kan Bawaslu tidak punya kemampuan untuk mengecek apakah betul suaranya ini suara yang bersangkutan? Maka kami harus memastikan informasi ini didapat dari mana. Itulah gunanya penelusuran," ujarnya.

Lolly mengatakan bahwa penelusuran oleh Bawaslu juga dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat dikaji jenis pelanggaran-nya.

Baca juga: Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang

Baca juga: Bawaslu RI kaji pelanggaran masa tenang oleh Kaesang Pangarep

"Sehingga begitu terang perkaranya, ada dugaan-dugaannya, informasi-nya cukup, kami lakukan kajian. Di kajian itulah kami nanti akan mencari apakah betul ada pasal yang dilanggar dan lain sebagainya," ujarnya.

Sementara itu, ia mengatakan bahwa dugaan politik uang yang dikaji oleh Bawaslu selanjutnya akan diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

"Jadi begitu hasil kajian Bawaslu menyatakan, dugaannya pidana pemilu karena politik uang, misalnya, Pasal 523 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), misalnya, yang dilanggar ya di masa tenang ini, maka kami akan berproses bersama teman-teman kepolisian dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, begitu ya," jelas Lolly

Walaupun demikian, ia tetap optimistis bahwa peserta Pemilu 2024 dapat menahan diri untuk tidak melakukan politik uang.

"Sebenarnya, ya, dalam situasi hari ini kalau kita mau punya tujuan yang sama soal Indonesia yang lebih baik, saya sih meyakini semua orang bisa menahan diri untuk tidak melakukan potensi politik uang karena kalau sudah berlangsung, maka Bawaslu tentu harus memprosesnya, begitu ya," tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Baca juga: Bawaslu telusuri dugaan surat suara tercoblos di Arab Saudi

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Tidak ada tulang terminal

buku tafsir mimpi togel 2021

Polri imbau masyarakat jaga persatuan jelang hari pencoblosan******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari mendatang. "Kepada seluruh masyarakat mari bergandengan tangan, menguatkan kembali Kebhinekaan sambil menanti terpilihnya pemimpin nasional dan wakil-wakil rakyat yang baru," kata Sandi dalam keterangan yang dibagikan di Jakarta, Minggu.
Jenderal polisi bintang dua itu menegaskan, Polri bersama TNI dan seluruh komponen bangsa siap menjaga keamanan proses pemilu hingga tuntas.

Dia menyebut, Polri diberikan tanggung jawab dalam menjaga keamanan untuk mendukung terselenggaranya Pemilu 2024 yang aman, damai, dan bermartabat.

Namun, lanjut dia, sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat (katibmas) di Tanah Air berjalan kondusif dikarenakan kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, Sandi mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan, untuk bersama-sama menciptakan keteduhan dan kondusivitas menjelang pencoblosan hingga terpilihnya kepemimpinan nasional dan anggota legislatif.

"Polri mengucapkan terima kasih kepada semua elemen bangsa yang telah membantu Polri merawat perbedaan preferensi politik masyarakat selama setahun terakhir, namun tetap dalam semangat kekeluargaan dengan menjaga toleransi dan semangat Kebhinekaan dalam frame Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Sandi.

Selain itu, dalam memastikan pengamanan keamanan di daerah rawan kamtibmas dan geografi saat Pemilu 2024, Sandi menyebut Mabes Pori dan polda jajaran telah mengantisipasi hal tersebut.

Dia mengatakan Polri melalui Operasi Mantap Brata 2024 telah memetakan potensi kerawanan kamtibmas dan juga geografis.

"Pengamanan kerawanan dalam Operasi Mantap Brata 2024 diantisipasi dengan pola preemtif maupun preventif yang dikedepankan," ujarnya.

Kemudian, Polri hadir di tengah-tengah masyarakat melalui Bhabinkamtibmas, patroli perintis presisi dan asistensi seluruh personel Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

"Serta bekerja sama dengan seluruh stakeholders seperti TNI, pemda, KPU dan Bawaslu termasuk seluruh elemen masyarakat," kata Sandi memaparkan.

Di sisi lain, Sandi juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan kritik dan sarannya kepada Polri dalam pengamanan Pemilu 2024.

"Diucapkan terima kasih atas segala masukan dan saran kepada Polri dalam merawat demokrasi selama rangkaian proses Pemilu 2024," ujar Sandi.
Baca juga: Golput bukanlah pilihan yang tepat
Baca juga: Polda Sulteng bentuk pasukan respons cepat "Power of Hand' Pemilu 2024
Baca juga: Polri perketat pengawalan surat suara tercoblos dari luar negeri

《23 di erek erek》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，KeywordHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《23 di erek erek》bab terbaru。