26 togel

Kelahiran Kembali Era Pentium

Dewan Sawit Minta Pemerintah Tunjuk Bulog Jadi Distributor Minyakita******

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mendorong pemerintah agar menunjuk Perum Bulog sebagai distributor minyak gorengkemasan rakyat (MGKR) merek Minyakita demi menghindari kelangkaan pasokan. 

Plt Ketua Umum DMSISahat Sinaga menyebutkan jika distribusi dilakukan oleh pemerintah, kelangkaan bisa dikendalikan lebih baik. Sedangkan jika dilakukan swasta maka rentan terjadi permainan dan sulit dikendalikan.

"Penyaluran distribusi minyak curah itu diminta dengan hormat dilakukan oleh pemerintah supaya terkontrol, dilakukan oleh Bulog. Nggak usah 100 persen, 60-70 persen mereka yang kontrol, itu pasti aman," kata Sahat dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Ia pun mengkritik masuknya Minyakita ke dalam gerai ritel modern. Menurut Sahat, pemerintah punya kecenderungan untuk tidak neko-neko dalam pendistribusian Minyakita, sebab diawasi oleh lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jangan distribusi diserahkan pada swasta, apalagi minyak subsidi milik negara. Biar pemerintah yang mengurus (distribusi) dari produsen," ucapnya.

Selain itu, kualitas Minyakita diklaim Sahat lebih rendah dari minyak goreng premium. Untuk minyak curah, rata-rata yang digunakan jenis CP10. Sementara untuk minyak premium menggunakan jenis CP6 dan CP8.

"Minyakita nggak cocok masuk gerai market, karena minyak premium itu CP6 CP8. Minyak curah itu CP10. Artinya minyak premium di bawah AC temperatur 7 derajat masih cair, tapi kalau minyak curah masuk situ, dia mulai cloudy atau memutih," tegasnya.

Dengan demikian, jika Minyakita tidak masuk ke ritel modern dan hanya fokus di pasar tradisional, maka pembelian Minyakita tidak lagi memerlukan KTP.

"Jangan jual Minyakita dan bentuknya melalui pasar modern. Jadi tidak perlu pake KTP seperti yang diusulkan Pak Zulhas, terlalu ribet, jual saja semua Minyakita ini lewat pasar tradisional," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Putri Duyung Telah Jatuh

Harga Beras Naik Sejak November, Melonjak Lebih dari Rp1.000 per Kg******

Hargaberas dari berbagai jenis dan merek kompak naik dipasar tradisional. Para pedagangmenyebut kenaikan harga lebih dari Rp1.000 per kg.

Menurut mereka, kenaikan harga beras sudah terjadi sejak November 2022. 

"Naik harganya, dari November (2022) naik terus. Kalau stok kurang tahu ya, saya ambil dari distributor," kata Putri, pedagang beras di Pasar Depok Jaya, Depok, Jawa Barat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/2).

Kemudian beras Lohan Rp12.500, Petruk Super Rp12 ribu, Segon Wangi Rp14 ribu, dan Pandan Wangi Rp16 ribu. Adapun beras ketan di kisaran Rp12 ribu hingga Rp18 ribu per liter.

Penjual beras lain, Dion, juga menjajakan beras literan. Harganya tak jauh beda, yakni beras Karawang Rp10 ribu, Petruk pulen di kisaran Rp11 ribu sampai Rp12 ribu, Jeruk Rp12 ribu, hingga beras pera Rp16 ribu.

Kenaikan harga beras juga dikeluhkan para pedagang beras Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat. Pedagang beras bernama Lukman mengatakan kenaikan harga beras merata di semua jenis dan merek. Harganya melambung sejak sebelum tahun baru 2023.

Lihat Juga : Sri Mulyani Minta Alumni LPDP Pulang ke Indonesia

"Wah dari sebelum tahun baru (2023) juga sudah naik. Jauh naiknya, Rp1.000-Rp2.000. Rata (naik) semuanya," jelasnya.

Lukman menjajakan beras per kg. Beras Rojolele dijual Rp12 ribu, Petruk Rp12.800, Kembang Rp11.500, STM Rp10.800, Slyp Penguin Rp11.600, dan Jeruk Rp14 ribu per kg. Ia juga menjajakan beras Bulog dengan harga Rp9.200 per kg.

"Bulog juga kan baru turun (ke pasar), baru dikasih. Sampai sini baru 3-4 hari lalu, Senin atau Minggu lah," ungkap Lukman.

Yessy yang menjual beras di Pasar Kemiri Muka juga mengungkap harus menaikkan harga beras karena harga dari distributor melambung tinggi. Menurutnya, harga per karung ukuran 50 kg bisa naik lebih dari Rp200 ribu. Lonjakan harga beras terjadi sebelum 2023.

Ia mencontohkan beras pera yang tadinya hanya Rp500 ribu per karung ukuran 50 kg, kini harganya meroket hingga lebih dari Rp800 ribu untuk setiap karungnya.

""Beras biasa juga sama, tadinya Rp400 ribu per karung sekarang sudah Rp580 ribu, hampir Rp600 ribu. Itu belum yang bagus, yang bagus lebih mahal lagi. Biasanya murah, sekarang sudah nggak ada, ganti harga," ungkap Yessy.

Meski begitu, Yessy juga menjajakan beras Bulog. Ia menjualnya di harga Rp9.200 per kg. Namun, beras lain dijual per liter dengan harga bervariasi. Ada beras Petruk yang dijual Rp12.800 per liter, Rojolele Rp12.800, Kembang Rp10 ribu, hingga beras pera Rp14 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta******

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengecek ulang izin dari proyek Meikarta yang dikelola oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usahaLippo Group.

Ia mengatakan beberapa waktu belakangan masyarakat yang menjadi konsumen dirugikan karena tak kunjung mendapat unit apartemen yang dijanjikan sejak 2019. Alih-alih mendapat haknya, konsumen yang melakukan demonstrasi di DPR pun malah dituntut Rp56 miliar oleh PT MSU.

"Apakah lengkap dan cukup secara legalitas dan Bapak cek kembali karena dari awal 2017, mereka mulai, kan mereka dengan investasi China," ujar Andre dalam RDP Komisi VI bersama Kementerian Investasi/BKPM, Senin (6/2).

DPR pun meradang dan menganggap absennya PT MSU ini sebagai pelecehan. Andre menegaskan mangkirnya manajemen Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di negeri ini.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya, karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre kala itu.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan jika tidak bisa hadir, maka seharusnya pihak Meikarta memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Terbaru, DPR pun akal memanggil bos Lippo Group James Riady beserta perwakilan PT MSU terkait kisruh pembangunan apartemen Meikarta pada 13 Februari mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Sistem aliansi terkuat

Bupati Sumenep Minta Menkeu Bikin Tol atau Reaktivasi Kereta di Madura******

BupatiSumenepAchmad Fauzi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membangun jalan toldi Pulau Madura. Jika tidak memungkinkan, ia meminta mengaktivasi kembali kereta api yang ada di wilayahnya.

Menurutnya, ini merupakan aspirasi yang disampaikan oleh seluruh warga Pulau Madura dan disepakati oleh empat kabupaten yang ada di wilayah tersebut.

"Saya mau sampaikan aspirasi orang Madura ingin ada tol, tapi karena tol informasinya tidak memungkinkan, maka kami minta kereta, reaktivasi kereta," ujarnya saat kunjungan Sri Mulyani ke Sumenep, Kamis (2/2).

"Kami sudah bersurat dengan presiden ajak bupati lain se-Madura. Ini ingin kami sampaikan ke Bu Menteri dan Pak Menteri, untuk diperjuangkan disampaikan ke Pak Presiden," jelasnya.

Pulau Madura memang memiliki jalur kereta api sepanjang 225 kilometer yang sudah lama tidak aktif. Padahal Fauzi menilai jika diaktifkan kembali bakal meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.

Lihat Juga : Jokowi Janjikan Konsesi Nikel ke Tesla-Elon Musk Agar Investasi di RI

Terkait hal ini, Sri Mulyani mengakui memang infrastruktur di Indonesia masih sangat kurang. Saat ini pemerintah terus membangun, namun tak bisa dilakukan sekaligus karena ada prioritas yang sudah ditetapkan.

"Proyek-proyek yang memang sudah merupakan prioritas tinggi biasanya masuk kepada proyek strategis nasional (PSN). Di situ kita mendukung melalui pembelian tanahnya kemudian menggunakan instrumen perpajakan untuk memberi insentif-insentif," jelasnya.

Kandati begitu, ia berjanji akan terus membangun infrastruktur hingga menuju wilayah Timur. Para pimpinan di unit Kementerian Keuangan akan diminta untuk melihat proyek prioritas yang bisa segara dibangun dari Pulau Madura.

"Nah saya sekarang sudah menginstruksikan kepada seluruh Kanwil Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama-sama kanwil BC (bea cukai) bisa membantu bahkan ikut di dalam mempertemukan kegiatan ekonomi dengan pembiayaan nya," imbuhanya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah yang ikut dalam kunjungan kerja itu turut memberikan sinyal positif. Menurutnya, ia memang sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah terkait permintaan tersebut.

"Saya sudah bicara dengan Pak Mahfud MD.Insyaallahakan ada investor dari Jepang untuk rel kereta api di Madura dalam satu dua tahun ini. Percayalah," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penerus Tuhan

Dewan Sawit Tuding Minyakita Langka karena Produsen Susah Ekspor******

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengungkapkan salah satu faktor mengapa Minyakita langka karena seretnya ekspor produk sawitke luar negeri. Pasalnya, selama ini margin ekspor lah yang menutup kerugian produsen tiap kali membuat Minyakita.

"Saya menduga mereka enggak produksi MinyaKita karena nggak ada cuannya di ekspor. Mereka tidak produksi karena nggak ada cuan untuk tutupi kerugian," kata Plt Ketua Umum DMSI Sahat Sinaga dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Sebagai gambaran, Sahat memaparkan simulasi yang ia buat. Rata-rata distribusi minyak goreng dari pabrik dan sampai ke konsumen membutuhkan biaya Rp3.000.

Kerugian dari memproduksi minyak goreng untuk dalam negeri itu bisa ditutup dengan keuntungan ekspor. Pasalnya, margin atau keuntungan yang didapat dari ekspor CPO minimal US atau Rp589 ribu (asumsi kurs Rp15.500) per ton.

Sementara saat ini, Sahat mengungkapkan para pengusaha memiliki 6 juta ton crude palm oil (CPO) yang menumpuk dan siap diproduksi. Namun, pengusaha enggan memproduksi sebab permintaan dari pasar global sedang lesu.

"Pengusaha itu punya tunggakan PE (pungutan ekspor) 6 juta ton, 6 juta ton, tidak dijadikan bahan ekspor. Mulai dari tahun lalu sampai sekarang. Kenapa nggak diekspor? Ada 6 juta ton siap ekspor tidak mau ekspor, di luar negeri lagi resesi," tuturnya.

Lebih jauh, saat ini tak ada insentif bagi pengusaha yang melakukan ekspor. Selain pasar global yang lesu, pengusaha mesti membayar US2 atau Rp2,2 juta untuk pungutan ekspor dan bea keluar.

Ia pun mengusulkan agar Kementerian Keuangan membekukan aturan bea ekspor untuk memantik gairah produsen melakukan ekspor CPO.

"Para eksportir tidak bergairah karena dia akan langsung dipotong US2. Supaya bisa lancar minta tolong gotong royong dari Kemenkeu untuk legowo, freeze dulu 3 bulan dari Februari-April, supaya kita tidak dipecundangi Malaysia," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan Cannon Fodder

Buwas Sebut Tunjangan Pangan TNI******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan tunjangan pangan bagi TNI, Polri, dan ASN akan kembali diberikan dalam bentuk beras. Hal ini dilakukan demi meningkatkan penyaluran berasBulog.

"Artinya kalau kita menyerap (beras) sebanyak mungkin, kita nanti akan menyalurkan sebanyak mungkin, tidak hanya untuk operasi pasar, tapi nantinya untuk kepentingan ASN, TNI dan Polri. Jadi ini jaminan bahwa TNI, ASN, Pori, berasnya kembali disuplai oleh pemerintah melalui Bulog, ujarnya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Kamis (3/2).

Buwas mengatakan sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rencana tersebut. Nantinya setelah pabrik penggilingan dan pengolahan beras modern (Modern Rice Milling Plant/MRMP) milik Bulog telah dibangun, maka rencana tersebut akan diatur dalam peraturan presiden (perpres).

Saat ini, tunjangan beras PNS dan anggota keluarganya masing-masing 10 kg per bulan. Tunjangan beras tersebut diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp7.242 per kg atau Rp72.420 per orang.

Hal itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Nomor PER-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan tunjangan pangan berupa uang mulai diberlakukan setelah reformasi atau tahun 2000-an. Namun, beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua disebut masih memberikan tunjangan pangan dalam bentuk beras hingga saat ini.

Sementara rencana tunjangan pangan dalam bentuk beras untuk seluruh wilayah disebut masih dalam proses pengajuan.

"Masih dalam proses pengajuan," kata Awaludin.

[Gambas:Video CNN]