olympus gacor88

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Erick Janji Bakal Tutup Lagi Anak Cucu BUMN yang Tak Diperlukan******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir berjanji bakal kembali menutup anak cucu perusahaan pelat merah, tidak hanya berhenti di 173 perusahaan.

"Tentu kita terus komitmen menutup anak cucu BUMN yang tidak diperlukan. Jumlah 173 ini (yang sudah ditutup) saya rasa Pak Sesmen (Sesmen BUMN Rabin Indrajad Hattari) harus kita reviewlagi," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

"Para wamen, saya rasa waktunya masih ada kalau kita bisa menutup lagi anak cucu (BUMN) yang kita sepakati jangan jadi gantolan dari perusahaan holdingsehat," imbuh Erick.

"Nanti saya coba commitke situ karena keterkaitan dari proyek-proyek itu kalau terus dianakcucukan tidak efisien juga. Kalau diperlukan oke, tapi kalau tidak sebaiknya kita kurangi ya pak sesmen," tutupnya.

Erick memang tengah bersih-bersih BUMN. Ia mengatakan anak cucu BUMN kerap mengandalkan proyek perusahaan induknya sehingga perputaran keuntungan hanya dirasakan di lingkup perusahaan pelat merah, tidak berdampak ke bisnis UMKM daerah.

"Jangan sampai jeruk makan jeruk lakukan ini yang suplainya BUMN juga. Ini yang kita terus mau dorong supaya pengusaha-pengusaha juga bisa tumbuh. Dia (anak cucu BUMN) ingin menjadi menara gading. Bikin jalan tol yang suplai aspalnya BUMN, pasirnya BUMN, jadi gak sehat akhirnya membunuh pengusaha daerah," kata Erick, dikutip dari Antara.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Daftar 6 Pengetatan Dagang Online di Tengah Ramai Isu TikTok Shop******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bakal menerbitkan aturan tentang perdagangan onlinedi Indonesia Selasa (26/9) besok.

Aturan tersebut akan termaktub dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 

"Disepakati besok, revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," kata Zulhas rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan para menteri terkait soal perdagangan online di Kantor Presiden Senin (25/9).

Pertama,pemerintah akan melarang social commerceuntuk berjualan atau bertransaksi. Menurut Zulhas, social commercehanya boleh melakukan promosi.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," kata Zulhas.

Zulhas memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerceyang belakangan ini mengemuka melakukan transaksi dan penjualan adalah TikTok Shop.

Kedua,pemerintah akan memisahkan social commercedengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commercesecara bersamaan.

Menurut Zulhas, jikasocial commercedan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Ketiga,pemerintah juga akan mengatur barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri.

"Produk-produk yang dari luar nih, kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya enggak boleh. Misalnya batik. Di sini banyak kok. Kira-kira seperti itu," imbuh Zulhas.

Keempat,pemerintah juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri. Dengan kata lain, ketentuan penjualan barang impor akan setara dengan barang buatan lokal.

"Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (produk kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya," jelasnya.

Kelima,pemerintah akan melarang sebuah platform social commerce dan e-commerce menjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Keenam,pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucap Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Ujung pedang

Beras Sintetis Beredar di Bukittinggi, Warga Pusing Usai Konsumsi******

Warga Bukittinggi, Sumatera Barat, menemukan beras berbahan plastik atau sintetis.

Salah satu warga bernama Dessi mengatakan beras tersebut terlalu putih, cepat mengeras dan basi, serta berderai. Ia pun mengalami sejumlah gejala usai mengonsumsi beras yang dijual Rp5.000 per kg itu.

"Radang tenggorokan, pusing, dan demam tinggi. Itu yang saya rasakan selama dua pekan setelah memakan beras ini," kata Dessi, dikutip dari Antara, Rabu (4/10).

Warga juga diminta untuk tidak panik dan membeli beras hanya dari agen resmi.

"Kita mengimbau agar masyarakat membeli beras di tempat langganan dan terpercaya, serta jangan tergiur dengan beras yang murah, selain dari program pemerintah dan lembaga resmi," kata Walikota Bukittinggi Erman Safar.

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Jun dari Surga Liar dan Alam Abadi

BP Batam Minta Rp1,6 T ke Sri Mulyani untuk Bereskan Rempang Eco City******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi meminta tambahan anggaran Rp1,6 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merampungkan Rempang Eco City.

"Dalam pembahasan terkini terdapat beberapa hal mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City yang harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar," tutur Rudi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Untuk itu, kami kembali mengusulkan tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan total tambahan anggaran BP Batam 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun) dan usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," sambungnya.

Di lain sisi, Rudi mengatakan BP Batam harus segera membebaskan lahan 2.000 hektare dari total 17.600 hektare di Rempang. Lahan tersebut mencakup 3 kampung yang akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group, di mana ada 700 kepala keluarga (KK) terdampak.

Ada juga 1 kampung lain di luar Rempang yang kudu dibebaskan untuk membangun tower PT MEG. BP Batam diharuskan menyelesaikan relokasi tersebut paling lambat 28 September 2023.

Namun, Rudi mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Ia menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam karena pengajuan tambahan anggaran sebelumnya senilai Rp850 miliar tak kunjung disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," tutur Rudi.

Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya meminta izin bagi yang rumah relokasi belum terbangun, akan diberikan uang sewa tempat tinggal sebesar Rp1,2 juta per bulan. Ada juga uang makan Rp1,2 juta per bulan untuk setiap orang dalam KK.

Sedangkan bagi warga Rempang terdampak yang menempati rumah relokasi berarti hanya akan mengantongi uang makan Rp1,2 juta, tidak mendapatkan uang sewa rumah.

[Gambas:Video CNN]

Sekolah sihirku

Mendagri Tito Waspadai Kenaikan Harga Sembako saat Masa Kampanye******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mewaspadai kenaikan hargasembakojelang masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024. Pasalnya, pada periode tersebut, permintaan bahan pokok biasanya akan meningkat.

"Kita perlu waspadai, sebentar lagi akan masuk masa kampanye. Ada pilpres dan (pemilihan) legislatif di semua tingkatan, jumlahnya belasan ribu. Salah satu yang biasanya dipakai kontestan adalah sembako. Artinya kebutuhan sembako akan naik karena ditarik, demand tinggi," katanya dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah (GMP) di Kementan, Jakarta Selatan, Senin (16/10)

Saat ini, sambung Tito, inflasi sebesar 2,28 persen sebenarnya terbilang stabil. Namun, angka itu bisa meningkat apabila tidak ada upaya pengendalian dari pemerintah.

Selain itu, Tito meminta pemda lebih tanggap memanfaatkan dana-dana untuk pengendalian inflasi dan stabilitas pangan. Ia mengatakan pejabat daerah bisa menggunakan anggaran dari dana reguler untuk pangan, pertanian, hingga dinas sosial.

Bahkan, Tito meneken surat edaran yang memperbolehkan pemda menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). Ia paham selama ini pemda kerap takut-takut menggunakan anggaran.

"Kami sudah koordinasikan dengan Kejaksaan Agung dan rekan-rekan jangan ragu koordinasi dengan kejaksaan supaya jangan sampai nanti diperiksa karena menggunakan anggaran BTT untuk gerakan pangan murah, di mana mengendalikan inflasi sebenarnya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Kemanusiaan Meningkat

Mendagri Tito Waspadai Kenaikan Harga Sembako saat Masa Kampanye******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mewaspadai kenaikan hargasembakojelang masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024. Pasalnya, pada periode tersebut, permintaan bahan pokok biasanya akan meningkat.

"Kita perlu waspadai, sebentar lagi akan masuk masa kampanye. Ada pilpres dan (pemilihan) legislatif di semua tingkatan, jumlahnya belasan ribu. Salah satu yang biasanya dipakai kontestan adalah sembako. Artinya kebutuhan sembako akan naik karena ditarik, demand tinggi," katanya dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah (GMP) di Kementan, Jakarta Selatan, Senin (16/10)

Saat ini, sambung Tito, inflasi sebesar 2,28 persen sebenarnya terbilang stabil. Namun, angka itu bisa meningkat apabila tidak ada upaya pengendalian dari pemerintah.

Selain itu, Tito meminta pemda lebih tanggap memanfaatkan dana-dana untuk pengendalian inflasi dan stabilitas pangan. Ia mengatakan pejabat daerah bisa menggunakan anggaran dari dana reguler untuk pangan, pertanian, hingga dinas sosial.

Bahkan, Tito meneken surat edaran yang memperbolehkan pemda menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). Ia paham selama ini pemda kerap takut-takut menggunakan anggaran.

"Kami sudah koordinasikan dengan Kejaksaan Agung dan rekan-rekan jangan ragu koordinasi dengan kejaksaan supaya jangan sampai nanti diperiksa karena menggunakan anggaran BTT untuk gerakan pangan murah, di mana mengendalikan inflasi sebenarnya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]