slot lagi

Dewa Badai

cara terbebas dari hutang pinjol

Menpora: Cara memasyarakatkan F1 Powerboat adalah memiliki pembalap******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengungkapkan strategi untuk memasyarakatkan olahraga F1 Powerboat bagi masyarakat di tanah air adalah dengan memiliki pembalap dari dalam negeri sendiri.

"Strateginya menurut saya agar (F1 Powerboat) bisa 'mewabah' di tengah masyarakat adalah dengan kita memiliki riders sendiri," ujar Dito, seperti dikutip dari laman resmi Kemenpora di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan upaya mempopulerkan olahraga F1 Powerboat kepada masyarakat Indonesia.

Dito mengatakan F1 Powerboat memang lebih terkenal di negara-negara Eropa, Amerika, dan Timur Tengah, namun, sejak dibawa ke Indonesia dan bertindak sebagai tuan rumah untuk kedua kalinya pada 2024 ini, masyarakat semakin tertarik untuk menikmati.

Kemenpora, kata dia, mempersiapkan langkah melahirkan pembalap F1 Powerboat melalui pembentukan akademi untuk melahirkan tim F1 Powerboat dan Aquabike Indonesia.

Dito menargetkan Indonesia memiliki pembalap F1 Powerboat sebelum 2027 agar bisa mulai berkompetisi di ajang balap perahu bermesin super cepat itu.

Baca juga: Pembalap F1 Powerboat Danau Toba jajal sirkuit jelang free practice

Lebih lanjut, ia mengatakan, ke depan pengembangan olahraga F1 Powerboat juga mengarah ke sport tourismagar selain menjadi olahraga berprestasi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pelaksanaan F1 Powerboat 2024 di Danu Toba, Sumatera Utara, bisa menjadi brandmarchdan contoh sukses sport tourism di Indonesia.

Ia menambahkan, Kemenpora juga memperhatikan beberapa daerah lain yang memiliki potensi sport tourism berkelas dunia seperti di Labuan Bajo untuk trail runmaupun Lampung, Bali, NTB, dan beberapa wilayah di Sulawesi.

"Tak hanya F1 Powerboat tapi nantinya juga akan ada modifikasi beberapa kegiatan olahraga dunia lainnya," pungkasnya.

Baca juga: IAS: Semua persiapan logistik F1 Powerboat Danau Toba sudah rampung
Baca juga: Sembilan Tim F1 Powerboat Danau Toba 2024 mulai sibuk utak-atik mesin

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

pinjam uang jaminan ktp

Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md memuji putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen suara sah nasional.

Adapun penghapusan ambang batas tersebut itu baru dapat berlaku pada pemilu 2029, tidak pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.

"Bagus, memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya," ujar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat.

Menurut Mahfud, hal itu sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia di mana perubahan aturan yang menguntungkan atau merugikan seseorang harus diberlakukan pada periode berikutnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan putusan soal penghapusan ambang batas parlemen tidak bisa diterapkan di Pemilu 2024. Sebab, ambang batas parlemen itu masih harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR.

"Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku (ketentuan) lama. Jangan bermimpi lah, yang dapat satu persen, dua persen lalu bisa masuk sekarang," katanya.

Dia menjelaskan pembentuk UU harus memiliki syarat dan alasan yang jelas mengapa syarat tersebut harus dihapuskan menjadi nol atau diturunkan menjadi sekian persen. Dengan demikian, sudah pasti putusan itu tidak bisa berlaku sekarang.

"Tidak sembarang partai baru, lalu bisa masuk ke parlemen atau yang sudah masuk ke parlemen. Kalau belum sekian tahun, lalu tidak boleh ikut mencalonkan calon presiden. Nanti, harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang," ucap Mahfud.

Mahfud juga berharap nantinya ambang batas parlemen itu tetap harus ada minimal dua persen. Hal itu sudah diatur sebagai kerangka dasar yang dibangun sejak awal reformasi.

Sebelumnya, Kamis (29/3), Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

MK memutuskan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil Pemilu.
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Hadi lanjut temui Mahfud bahas PR Kemenko Polhukam yang belum rampung

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Ratu Pingwang

pola gacor hari ini modal receh

Mendes: Partisipasi warga pada pembangunan desa perlu dimaksimalkan******

Partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan segenap perangkat desa bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu dimaksimalkan. “Partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal,” kata Gus Halim, sapaan Abdul Halim Iskandar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Diakuinya, pembangunan desa agar optimal tidak cukup hanya diserahkan kepada perangkat desa, tetapi juga harus ada partisipasi warga dan tokoh masyarakat setempat.

Baca juga: Kemendes paparkan capaian pembangunan desa dalam forum internasional Hal itu dia sampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Akuntabilitas Sosial di Jakarta, Kamis (29/2). Selanjutnya Gus Halim menyampaikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bermacam-macam, antara lain warga desa dapat ikut merumuskan atau terlibat dalam musyawarah desa (musdes) dan memantau pembangunan desa yang sedang berlangsung. Namun ia menyayangkan keberadaan pihak-pihak yang menghentikan proses partisipasi warga tersebut dengan berencana mengubah pola musdes yang selama ini melibatkan tokoh masyarakat.

Gus Halim mengatakan pihak-pihak itu ingin mengubah pola musdes menjadi lebih formal, seperti di lingkungan pemerintah kabupaten dan provinsi, padahal kondisi desa tidak dapat disamakan dengan penyelesaian masalah yang ada di kabupaten dan provinsi.

Baca juga: Mendes PDTT: Penguatan literasi dorong percepatan pembangunan desa “Pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa itu beda jauh. APBD cukup diselesaikan oleh bupati dan DPRD, di desa tidak bisa begitu,” ucap Gus Halim. Ia pun mengatakan pola musdes yang melibatkan masyarakat justru akan membuat pemerintah desa menjadi pemerintah yang paling transparan karena mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang selalu melibatkan warga desa. "APBDes pun harus dipublikasikan di tempat-tempat strategis yang dapat dilihat kapan saja oleh warganya, sementara APBD Kabupaten, jangankan masyarakat baca, tahu bukunya aja enggak, apalagi isinya," ujar Gus Halim.

Baca juga: Wamendes: Penurunan angka kemiskinan desa masih jadi tantangan besar

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

topstar999

Bulog Bakal Nego India Buat Impor Beras ke Tanah Air******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama PerumBulog Bayu Krisnamurthi mengatakan India tidak lagi menutup keran ekspor beras. Karenanya, Bulog akan bernegosiasi dengan negara tersebut.

Namun, seluruh ekspor India harus dilakukan secara Government to Government (G2G).

"India ternyata telah merubah kebijakannya, tidak lagi melarang (ekspor) sama sekali, tapi merubah kebijakan ekspornya menjadi hanya dilakukan oleh pemerintah, hanya G2G termasuk beras pecah, gandum, dan gula. Jadi harus G2G," kata Bayu dalam konferensi pers di Bulog Corporate University, dikutip daridetikcom, Kamis (21/12).

Untuk Indonesia, Bulog akan menjadi perwakilan untuk bernegosiasi dengan lembaga tersebut.

"Bulog dalam hal ini sudah resmi ditunjuk oleh pemerintah Indonesia menjadi representatif dari pemerintah, sehingga Bulog bisa langsung negosiasi dengan lembaga itu," katanya.

Kendati demikian, Bayu mengatakan lembaga itu akan membuat proses ekspor Indonesia menjadi lebih panjang.

"Dengan kebijakan baru di India, prosesnya jadi lebih panjang, lebih banyak rangkaian aktivitas yang harus kita lewati sehingga misalnya jika terjadi transaksi dan importasi dengan India, saya perkirakan akan terjadi di akhir semester I atau awal semester II di 2024," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Dewa Pedang Penelan Langit

slot paling mantap

Bandara Israel Rumahkan 600 Pekerja Tanpa Gaji Imbas Agresi ke Gaza******

Jakarta, CNN Indonesia--

PengelolaBandaraInternasional Ben Gurion Israelmerumahkan 600 karyawannya tanpa gaji.

Langkah itu imbas melemahnya industri  pariwisata Israel buntut agresi yang mereka lakukan ke Gaza lebih dari sebulan belakangan ini. 

Selain itu, demi mengurangi biaya operasional dan tekanan, mereka juga memangkas jam kerja 1.000 karyawan lainnya sampai dengan 25 persen.

"Otoritas Bandara mengadakan pembicaraan dengan para pekerja di beberapa departemen di bandara, di mana mereka mengumumkan keputusannya untuk menempatkan beberapa staf pada cuti yang tidak dibayar dan mengurangi beban kerja yang lain," kata Kan, dikutip dari Middle East Monitor, Selasa (19/12).

Itu imbas langkah mayoritas maskapai penerbangan internasional yang telah menghentikan penerbangan ke dan dari bandara tersebut sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Paviliun Tianxuan

dinastipoker

Menhub Klaim Nama Whoosh Setenar Shinkansen: Tak Satupun Bilang Jelek******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri PerhubunganBudi Karya Sumadi mengatakan tidak ada pihak yang menilai nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung,Whoosh, jelek. Ia mengatakan Whoosh tidak kalah terkenal dari kereta cepat milik Jepang, Shinkansen.

"Tidak ada satu pun orang mengatakan Whoosh kok jelek, enggak ada. Tinggal kita mengawal bagaimana Whoosh berjalan baik," katanya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun di kantor Kemenhub, Rabu (20/12).

Budi juga mengatakan nama Whoosh sangat unik. Bahkan, katanya, nama Whoosh disebut-sebut oleh orang Malaysia dan Singapura.

Sebelumnya, Budi mengklaim nama Whoosh lebih bagus dari Shinkansen. Ia juga mengklaim Whoosh lebih bagus dari nama kereta cepat di Prancis, yakni Train à Grande Vitesse (TGV).

"Bahkan kalau mau sombong sedikit dengan Shinkansen atau TGV, lebih bagus ini (Whoosh) ya. It's ok. Kita perlu memberikan kebanggaan terhadap apa yang kita lakukan," ucap Budi dalam konferensi pers, Kamis (21/9).

Budi sendiri mengaku terkejut dan setengah terperangah mendapat kata Whoosh untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, nama itu unik dan menggambarkan kecepatan.

Nama WHOOSH juga memiliki kepanjangan 'Waktu Hemat, Operasi Optimal, dan Sistem Handal'.

Budi juga menyebut Whoosh sebagai ungkapan yang keluar kala para menteri dan Presiden Jokowi menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Saat menjajal kereta cepat itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Jokowi berdiskusi memikirkan sebuah nama. Budi pun lantas bergabung.

Ia menuturkan Jokowi mengatakan kalau cepat dalam bahasa Indonesia ungkapannya adalah Whoosh.

"Dari beberapa nama Whoosh itu paling tepat. Pak presiden punya peran banyak. Tapi ini dialog," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)