bosslot168

Kronik Penulis Lucu

Cerita Buruh Pabrik Cikarang Masuk Kerja Lewat Yayasan, Bayar Rp2 Juta******

Investasi yang mengalir untuk sektor padat karyamembawa secercah harapan bagi para pemburu kerjadi Tanah Air.

Di bawah kepemimpinan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, boleh dibilang kinerja investasi moncer. Hingga September 2022, investasi yang masuk ke Indonesia Rp307,8 triliun atau melesat 42 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Bahlil, realisasi investasi menunjukkan daya tarik Indonesia yang kuat di tengah risiko resesi global. Apalagi, banyak negara lain justru mencatat investasi yang masuk ke negaranya berkurang.

Namun gembar-gembor derasnya aliran investasi yang masuk serasa pepesan kosong melihat fakta masyarakat masih kesulitan mengais kerja. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum, mereka harus memberi 'pemanis' untuk dapat bekerja, khususnya di kawasan industri.

"Yah mau bagaimana lagi," tutur Rizal, seorang buruh pabrik, saat membuka obrolannya dengan CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Rizal (bukan nama sebenarnya) adalah satu dari sekian banyak korban pepesan kosong pemerintah soal ketersediaan lapangan kerja.

Melalui sambungan telepon, Rizal bercerita dia bekerja di pabrik yang memproduksi onderdil sepeda motor, di kawasan industri Cikarang, sejak 2017 lalu. Mulanya, dia mendapat informasi lowongan kerja itu dari seorang teman.

"Saya bayar Rp2 juta lewat yayasan C. Jadi, itu tes dulu, interview. Kalau lolos langsung bayar. Kan saya ngasih lamaran, nanti ditelpon, terus tes, lalu bayar dan teken kontrak. Kontraknya itu dengan yayasan, bukan dengan PT-nya (perusahaan)," tutur Rizal.

Selama empat tahun bekerja, ia hanya berstatus pekerja kontrak di pabrik tersebut. Mustahil baginya untuk bisa menjadi pekerja tetap karena ia terdaftar bekerja lewat yayasan tersebut.

"Sistemnya itu kontrak setahun. Terus, kalau sudah selesai, kontrak lagi. Bayar lagi kalau diperpanjang. Yaitu, Rp800 ribu setiap perpanjang kontrak," katanya.

"Nggak bisa ngelamar langsung ke pabriknya. Harus pakai yayasan," imbuhnya saat ditanya soal upayanya melamar langsung ke perusahaan tersebut.

Rizal yang bergaji Rp3,3 juta per bulan mengaku tidak pernah menerima slip gaji. Upah yang ia terima ditransfer langsung oleh pihak yayasan.

Ia juga tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Untuk mendapat perlindungan kesehatan, dia harus menjadi peserta mandiri. Namun, ia mendapatkan jaminan sosial untuk tenaga kerja dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

"Juga tidak ada uang lembur. Kebetulan, di bagian saya memang tidak ada lembur. Kalau sakit ya tidak digaji. Dulu, saya pernah kena covid-19 hampir sebulan, itu tidak dibayar," imbuh Rizal.

Menurut dia, nyaris 95 persen buruh yang bekerja di industri sekitar Cikarang, sepengetahuannya direkrut oleh yayasan. Yayasan penyedia buruh itu pun jumlahnya ada beberapa.

"Saya sebelum masuk di yayasan sekarang, masuk kerja lewat yayasan B selama empat tahun dari 2010-2014. Memang, 95 persen semua perusahaan kerja sama dengan yayasan," jelasnya.

Nasib serupa dialami Wiwin. Ia harus menyetor Rp2 juta untuk dapat bekerja di salah satu pabrik di Cikarang pada 2016 lalu. Uang itu disetor ke yayasan yang akan merekrutnya.

"Rp2 juta (besaran) buat yang gajinya harian. Kalau borongan mah murah bayarnya. Bergantung gajinya juga sih," terang dia.

"Kalau PT (perusahaan) yang elit, biasanya lewat (calo) orang dalam, bayarnya besar. Setelah tanda tangan kontrak (bayar) Rp3 juta lebih. Itu untuk PT elit, yang upahnya di atas Rp3,5 juta sampai Rp5 jutaan per bulan," sambung dia.

Praktik pungli demi mendapat kerja ini tidak hanya terjadi di Cikarang saja. Di Jawa Timur, Lili (bukan nama sebenarnya) bercerita adiknya pun terpaksa merogoh Rp500 ribu untuk bisa diterima sebagai buruh pabrik mi instan.

"Tapi cuma sekali, bayar Rp500 ribu untuk kontrak selama 3 tahun," katanya.

Ketua umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi membenarkan praktik calo buruh pabrik yang sarat pungli. Bahkan, ia menuturkan praktik tersebut terjadi sejak lama dan seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah.

"Praktik ini adalah korupsi di lingkup dunia kerja yang memanfaatkan situasi rakyat yang kesulitan ekonomi," kata Dian.

Sebagian anggota FSBPI yang ada di Jawa Tengah dan Jakarta juga mengalami praktik serupa. Ini artinya, bisa dapat kerja asal mau bayar ke calo. "Jateng itu bukan kawasan industri. Pabriknya kan ada di pinggir jalan, bukan di kawasan," tutur dia.

Soal mengapa tidak ada yang melapor pada dinas tenaga kerja setempat, menurut Dian, mayoritas buruh merasa takut. "Problemnya itu buruh takut melapor," katanya.

"Kadang ngasih 'sesajen' kepada atasannya agar tidak dimarahi atau diintimidasi. Kekerasan verbal, seperti dikatakan anjing, goblok, sering terjadi, sehingga buruh jadi takut. Tetapi, kalau bayar sajen tidak dimarahi," tuturnya.

Dimana Peran Pengawas?

Kehidupan ini, waktu itu

Electrolux Bakal PHK 4.000 Karyawan Gara******

Produsen peralatan rumah tangga Swedia Electrolux akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 4.000 karyawannya.

Dilansir dari AFP, Jumat (28/10), Kepala Eksekutif Electrolux Jonas Samuelson mengatakan PHK dilakukan karena kerugian yang dialami perusahaan pada kuartal III tahun ini. Keuangan perusahaan berdarah imbas dari terganggunya rantai pasok dan kondisi pasar yang kian lemah.

Electrolux mencatat kerugian bersih mencapai 605 juta krona Swedia atau setara Rp855,54 miliar (asumsi kurs Rp 1,414 per krona) pada kuartal III 2022. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, perusahaan mencatatkan laba bersih hingga 1,1 miliar krona atau setara Rp1,55 triliun.

"Sebagian besar penghematan biaya yang ditargetkan akan direalisasikan di area bisnis Amerika Utara. Sebanyak 3.500-4.000 pekerja akan terpengaruh oleh program tersebut," ungkap Samuelson.

Perusahaan melaporkan bisnisnya di Amerika Utara merugi hingga 1,2 miliar krona atau setara Rp1,69 triliun. Kerugian terjadi karena wilayah tersebut sangat terdampak oleh ketidakpastian rantai pasok yang berimbas pada kenaikan biaya hidup.

"Pada kuartal ketiga, lingkungan pasar yang lebih lemah dalam kombinasi dengan ketidakseimbangan rantai pasokan menghasilkan volume yang jauh lebih rendah dan inefisiensi operasional yang menyebabkan pendapatan impas, tidak termasuk biaya satu kali untuk keluar dari pasar Rusia," kata Samuelson.

Keputusan Electrolux untuk melakukan PHK ini juga dilakukan oleh sejumlah perusahaan besar lainnya.

Tercatat, Philips bakal melakukan PHK pada 4.000 pekerjaan buntut penarikan ventilator dan peralatan medisnya dari pasaran.

Kemudian, Microsoft Corp (MSFT.O) yang melakukan PHK pada sekitar 1.000 orang karyawan. PHK ini seiring dengan upaya penyesuaian struktur perusahaan.

Perusahaan kantor pos di Inggris Royal Mail pun mewanti-wanti akan memangkas 5.000 sampai 6.000 orang karyawan pada Agustus tahun depan imbas perselisihan dengan serikat pekerja.

[Gambas:Video CNN]

Ujung pedang

Barisan Para Perantau Muda ke Jakarta: Sulit Menabung, Dibunuh Sepi******

Jakarta, sebuah kota yang menjadi magnet perantau untuk mengadu nasib. Iming-iming upah minimum kotayang tinggi dan bisa mengubah nasib lebih baik menjadi alasan para pencari kerjamemilih merantau ke ibu kota.

Biaya hidup di sana memang mahal, namun hal bukan menjadi penghalang bagi pencari kerja.

Leo (32) salah satunya, seorang pegawai swasta yang sudah bekerja dan hidup sebatang kara selama sembilan tahun di Jakarta. Perantau asal Solo, Jawa Tengah ini kerap merasa kesepian kala teringat dirinya jauh dari orang tua dan saudara.

Tak sekali ia berpikir untuk kembali ke kampung halamannya dan hidup berdekatan dengan keluarga, terutama kala pekerjaan menumpuk dan membuat lelah. Kondisi ini, membuatnya ingin bisa memeluk sang ibu dan makan masakannya.

"Sering banget mau pulang dan tinggal disana saja (Solo) saja sama keluarga gitu, terus pulang dimasakin ibu. Kalau capek dan kerjaan menumpuk bisa cerita. Sering banget ini saya rasakan, apalagi gaji bisa dibilang memang lebih besar dibandingkan kalau saya kerja di Solo, tapi ditambah dengan biaya hidup, bayar kos ya sama aja sih, yang ditabung juga sedikit, kadang malah enggak bisa nabung," ujarnya saat berbincang dengan CNNIndonesia.com.

Leo menuturkan pada 2013, saat awal kali diterima sebagai pekerja di Jakarta, ia hanya menerima upah Rp4 juta per bulan.

Penghasilan saat itu dibagi untuk orang tua Rp1 juta, kos Rp1 juta, dan sisanya untuk biaya hidup sebulan, termasuk makan dan transportasi.

"Jadi orang tua sudah nggak bekerja dua-duanya. Jadi tiap bulan masih kirim, saya sama kakak saya kirim nya patungan, saya Rp1 juta per bulan dan kakak saya juga segitu. Saya ngekos juga, jadi dulu awal-awal bisa dibilang tabungan itu jarang ada. Makanya kalau pulang nunggu THR atau bonus dulu," kata Leo.

"Tapi kalau lagi mau beli sesuatu nih, misalnya ingin sepatu atau tas biasanya kurangi jatah jajan, misalnya suka beli kopi jadi dikurangi, makan pun jadi seadanya. Weekendsuka pergi, jadi dikurangi. Kalau nggak gitu gak bisa beli yang saya mau," imbuhnya.

Namun, sekarang Leo sedikit bersyukur karena gajinya sudah ada kenaikan yang cukup besar sejak pertama pertama kali bekerja. Saat ini ia menerima gaji lebih dari Rp10 juta. Meski demikian, tak membuatnya bisa hidup sesuka hati dan membeli apapun yang diinginkan.

Sebab, biaya untuk kosan dan orang tua juga bertambah karena harga-harga juga naik dan itu dirasakan orang tuanya juga di Solo. Saat ini ia tetap mengirimkan uang ke orang tuanya per bulan menjadi Rp2 juta, kosan sekitar Rp1,7 juta.

Terkadang, ia juga harus membantu kakaknya membayar uang sekolah keponakan atau sekadar membelikan sepatu dan tas sekolah. Belum lagi, ia pun memiliki kebutuhan yang lebih besar. Transportasi umum seperti ojek online mahal, harga makanan dan minuman untuk sehari-hari juga naik.

"Ya bisa dibilang nggak ada beda dari awal dulu. Cuma sekarang jadi bisa menabung konsisten per-bulannya. Jadi punya tabungan tetap gitu. Jadi sekarang kalau mau pulang bisa dadakan tanpa menunggu THR dulu," tuturnya.

Meski demikian, ia mengaku belum berniat untuk meninggalkan ibu kota, kendati banyak rintangan yang dihadapi dari 2013 sampai saat ini. Pasalnya, tinggal di Jakarta membuatnya merasakan hidup, setiap sudut ibu kota juga meninggalkan kenangan baginya bersama teman-teman seperjuangan.

"Duh belum kepikiran meninggalkan Jakarta. Masih betah sih walaupun berat. Jadi seru aja bisa ngobrol sama teman. Kadang kalau lagi stres banget rindu sekali sama orang tua. Cuma mikir lagi, kalau nanti pulang masih bisa kasi uang ke orang tua sebesar sekarang apa enggak gitu. Jadi ya tetap bertahan dulu disini, sampai sekarang masih berpikir gitu," jelasnya.

Kota Impian Perantau

Penguasa Misteri

Plus Minus 11 Bahan Pangan Pokok 'Dikuasai' Negara******

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengungkapkan ada beberapa plus minus dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah.

Dalam beleid itu pemerintah akan menguasai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran 11 bahan pangan pokok demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga dan masalah lainnya.

Adapun kesebelas pangan itu ialah beras,jagung, kedelai, bawang, cabai, dan daging unggas. Lalu, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Menurutnya, saat panen, biasanya harga komoditas pangan jatuh, maka pemerintah melakukan pembelian atau pengadaan komoditas tersebut. Dengan begitu, diharapkan petani menerima harga yang wajar.

"Hasil pengadaan tersebut selanjutnya disimpan sebagai stok pemerintah," jelas Hermanto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/10).

Lebih lanjut, ia menuturkan saat paceklik atau ada kelangkaan pangan, stok tersebut akan dijual atau dilakukan operasi pasar. Sehingga, kata dia, harga tidak sampai meroket dan hal ini tentunya melindungi konsumen.

"Kita perlu optimis bahwa ketersediaan pangan akan mencukupi mengingat potensi produksi pangan Indonesia yang cukup besar," imbuhnya.

Meski demikian, Perpres itu juga memiliki kelemahan. Menurut Hermanto, ada sedikit keraguan mengenai jumlah pengadaan atau pembelian hasil panen petani yang akan dilakukan pemerintah.

"Apakah volumenya akan cukup banyak? Lalu apakah petani dapat memenuhi standar pangan yang ditetapkan di mana jika tidak memenuhi standar maka harga yang diterima petani menjadi rendah," katanya mempertanyakan.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Perpres ini lahir dalam keadaan darurat karena ada ancaman krisis pangan akibat resesi global dan gangguan rantai pasok imbas perang Rusia-Ukraina.

Poin plus dari aturan ini perintah punya landasan legal untuk mengintervensi pasar sebelas komoditas tersebut. Misalnya, jika pasokannya dianggap rendah di tingkat domestik, pemerintah bisa langsung keluarkan kuota impor untuk mengimbanginya atau memberikan kelonggaran regulasi.

Pemerintah juga bisa memberikan tambahan insentif pada produsen domestik untuk menambah produksi agar supply bisa mengimbangi demand.

"Keuntungan lainnya adalah akan ada upaya cepat untuk mengantisipasi ketidakseimbangan supply dan demand di pasar komoditas yang terkait, tanpa menunggu dunia usaha terlebih dahulu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut," imbuh Ronny.

Selain itu, dengan perpres ini akan ada kepastian harga batas atas dan batas bawah pada sebelas komoditas tersebut. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari lonjakan harga dadakan.

Di sisi lain, kekurangan dari perpres ini adalah potensi persaingan sengit antara produsen domestik dan produsen global. Sebab, langkah tercepat bagi pemerintah untuk menyeimbangkan supply saat terjadi kelangkaan adalah impor.

Menurutnya, jika komoditasnya diimpor dari negara yang efisiensinya tinggi, maka harga biasanya sangat rendah dibanding harga di pasar domestik.

"Lagi-lagi produsen domestik berkemungkinan akan kalah saing," kata Ronny.

Ia juga mengatakan, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, campur tangan pemerintah kurang efektif dalam menyelesaikan kenaikan harga karena kendalanya ternyata tidak saja pada kelangkaan supply, tapi juga pada tata kelola komoditas.

Tidak hanya itu, Ronny juga menyebut saat pemerintah ikut campur tangan, potensi korupsi juga muncul.

"Seperti yang sudah-sudah, akan ada saja para pihak yang akan memanfaatkan peluang di saat pemerintah mengintervensi market, mulai dari korupsi pada izin dan kuota impor, sampai pada korupsi harga dan volume pada pengadaan barang untuk menutupi kekurangan supply domestik," paparnya.

Oleh karena itu, Ronny berharap perpres ini tidak hanya lahir untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga, tetapi juga untuk membenahi tata kelola dan tata niaga kesebelas komoditas pangan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Hanya dihormati

Yarindo: Kenapa Nomor Izin Edar Kami Keluar, BPOM kan Yang Memberi?******

Perusahaan farmasi PT Yarindo Farmatama sebagai produsen obat Flurin membantah tuduhan BPOM soal  dugaan keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang mengakibatkan kasus gagal ginjal akutbelakangan ini.

Melalui Manajer Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus, mereka menyatakan seluruh produknya telah lulus izin edar yang dikeluarkan BPOM.

"Terus selama itu kita kan sudah tiga kali daftar ulang. Kalau katakanlah kami salah, kenapa NIE (nomor izin edar) kami keluar, NIE kami ini 2020 sampai 2025. Artinya BPOM sendiri kan yang memberikan pengawasan untuk izin edar ini," ujarnya, Senin (31/10).

Vitalis berujar perusahaan farmasi yang berlokasi di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten itu tidak pernah mengubah komposisi obatnya. Sehingga mereka merasa aneh, jika dianggap sebagai penyebab gagal ginjal akut yang ramai belakangan ini.

Perusahaan juga mengklaim seluruh bahan pembuat obat diperiksa dengan baik sesuai standar menjamin mutu.

Bahkan obat sirop yang mereka produksi, ia klaim tidak pernah masuk ke dalam daftar obat penyebab gagal ginjal yang dikeluarkan oleh Kemenkes.

"Kita tidak pernah membeli bahan etilen itu. (Pergantiansupplier)kita pernah, sekali tapi dilaporkan kok, itu manufactorypembuatnya, bukan bahannya, itu dari Thailand," terangnya.

PT Yarindo Farmatama siap memberikan keterangan dengan BPOM maupun Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dugaan obat penyebab gagal ginjal. Mereka juga tengah menunggu hasil uji laboratorium yang belum keluar hingga saat ini.

Karena belum keluar uji laboratoriumnya, Vitalis mengaku BPOM terlalu cepat menetapkan obat sirop di perusahaannya mengandung zat kimia berbahaya penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak.

"Terlalu cepat menurut saya, karena sudah dituduh. Hasil tes kita juga belum keluar, kita tes di Sucofindo. Kami belum menemukan hasil yang dituduhkan ke kami. Yang paling penting sampai hari ini, tidak ada yang meninggal karena (obat sirop) Flurin," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K Lukito menyebut Bareskrim Polri mengumumkan PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut.

Kedua perusahaan farmasi tersebut menggunakan EG dan DEG melebihi ambang batas dalam produksi obat sirop. Dua zat tersebut diduga jadi pemicu penyakit gagal ginjal akut.

"BPOM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak hari Senin 24 Oktober 2022 terhadap industri farmasi yang diduga menggunakan propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas yaitu PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Cikande, Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industries yang beralamat di Medan," katanya dalam konferensi pers Senin siang.

"Berdasarkan pemeriksaan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar kesehatan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196, 98, ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 milyar," imbuh Penny.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

Yarindo Farmatama Bersuara soal Tuduhan Terlibat Gagal Ginjal Akut******

PT Yarindo Farmatamabuka suara soal dugaan melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) atau gagal ginjal akut.

Manager Bidang Hukum PT Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus mengatakan saat ini Bareskrim Polri masih melakukan klarifikasi untuk produk flurin DMP milik perusahaan.

Ia menyebut tidak ada korban jiwa karena meminum obat flurin hasil produksi perusahaannya.

Ia juga menyebut dari 102 daftar obat sirop yang dilarang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), obat flurin tidak termasuk.

Lebih lanjut, Vitalis mengatakan manajemen PT Yarindo Farmatama sangat komitmen membantu BPOM untuk menyelesaikan kasus zat pelarut etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak-anak.

"Kami berkomitmen untuk membantu BPOM, Kepolisian dan pemerintah untuk mencari dan menyelesaikan sumber masalah EG dan DEG ini. Karena kami tidak pernah membeli atau menggunakan bahan ini di dalam proses seluruh obat-obatan yang kami produksi," ujarnya.

Vitalis menambahkan semua bahan baku obat-obatan sudah diserahkan ke BPOM untuk diproses lebih lanjut.

"Kami juga sudah menyerahkan semua dokumentasi yang terkait dengan bahan baku yg dikirim oleh pemasok ke pabrik kami," imbuhnya.

Vitalis juga mengungkapkan PT Yarindo Farmatama dalam kasus ini juga menjadi pihak yang dirugikan. Sebab, hingga kini belum pihak yang menemukan data akurat terkait adanya korban meninggal karena mengkonsumsi obat Flurin DMP buatan PT Yarindo Farmatama.

"Kami mendukung penuh upaya semua pihak yang terkait agar masalah ini bisa secepatnya terurai dan menjadi jelas penyebabnya," tandasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut.

Kedua perusahaan farmasi tersebut menggunakan EG dan DEG melebihi ambang batas dalam produksi obat sirop. Dua zat tersebut diduga jadi pemicu penyakit gagal ginjal akut.

"BPOM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak hari Senin 24 Oktober 2022 terhadap industri farmasi yang diduga menggunakan propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas yaitu PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Cikande, Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industries yang beralamat di Medan," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers.

"Berdasarkan pemeriksaan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar kesehatan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196, 98, ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 milyar," imbuh Penny.

Kedua perusahaan tersebut, kata Penny, memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar peraturan perundangan sebagaimana pasal 62 ayat 1 dan UU RI no. 8 tentang Perlindungan Konsumen.

"Yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp2 miliar," katanya lagi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto mengatakan pihaknya melakukan penetapan itu setelah melakukan gelar perkara.

Selain itu, untuk proses penyelidikan sebelumnya, pihaknya telah mengumpulkan sampel dari obat bekas yang dikonsumsi para pasien gagal ginjal akut, bukan didapatkan dari produsen.

"Ternyata memang ada kaitannya," kata Pipit.

Dia mengatakan pihaknya tak memungkiri akan melakukan pengembangan, bukan hanya produsen obat tersebut.

[Gambas:Video CNN]