kami slot login

momok ilmu hitam

IHSG Loyo ke 7.365, Imbas 356 Saham Terkoreksi******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.365 pada Selasa (26/3). Indeks saham melemah 12,09 poin atau minus 0,16 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,42 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,10 miliar saham.

Mirip, bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,17 persen, indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,03 persen, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,04 persen.

Bursa Amerika serempak ditutup merah. Indeks S&P 500 turun 0,31 persen, indeks NYSE melemah 0,19 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,34 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ortodoksi terkuat

Perpadi soal Harga Beras Hanya Bisa Turun Rp200: Salah Besar Bulog******

Wakil Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto menanggapi pernyataan Perum Bulog soal hargaberas hanya bisa turun sekitar Rp200 meski sudah panen raya.

Billy menegaskan pernyataan tersebut salah besar. Faktanya, kini harga beras di pasaran rata-rata sudah di bawah Rp15 ribu per kg.

"Salah besar itu Kabulog. Sekarang saja sudah di bawah Rp15 ribu (per kg) semua. Yang tadinya Rp17 ribu, sekarang Rp15 ribu. (Sekarang) harga rata-rata beras Rp13 ribu sampai Rp14.500 per kg," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/3).

"Yang penting HET (harga eceran tertinggi) harus benar-benar dijalankan dan diawasi. Siapa yang melanggar HET harus dicabut izin dagangnya, pasti semua kan patuh dan mengikuti pemerintah," lanjut dia.

Menurutnya, masalah beras menjadi masalah yang paling mudah untuk diurus. Maka itu, ia berharap pemerintah harus bersifat 'tangan besi'.

Sebelumnya, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto menyatakan harga beras hanya bisa turun sekitar Rp100-Rp200 per kg meski sudah mulai panen raya.

Ia mulanya menjelaskan harga gabah sudah cenderung menurun di sekitar Rp7.000 per kg. Kemudian, pasokan beras ke ritel modern hingga ke pasar tradisional sudah mulai berangsur-angsur bertambah.

Suyamto merinci harga gabah kering panen (GKP) sekitar Rp7.000-Rp7.200 per kg. Sementara, harga beras di penggilingan itu Rp12.800 sampai Rp13 ribu per kg.

"Ini nanti mudah-mudahan di tingkat konsumen segera diturunkan. Walau memang sudah terjadi penurunan, namun masih belum signifikan penurunannya, masih sekitar Rp100-Rp200," pungkasnya.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi juga sebelumnya memperkirakan harga beras bakal sulit turun ke level tahun lalu.

"Menurut perhitungan kami, di Bulog, harga itu akan sulit untuk kembali ke titik semula seperti tahun lalu," ujar dia dalam Bincang BUMN, Jakarta, Senin (18/3).

Menurut Bayu, harga beras sulit turun karena berbagai faktor, salah satunya upah tenaga kerja. Ia mengklaim faktor tersebut menjadi penyebab terbesar harga pokok produksi beras meningkat.

Selain itu, harga sewa lahan juga ikut melonjak. Pasalnya, hari demi hari banyak dari konversi lahan sawah yang dijadikan perumahan. Perihal ini membuat lahan tanam padi menjadi ikut terpangkas dan menyebabkan kenaikan harga sewanya.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

SPBU Rest Area KM 42 Tol Jakarta******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyegel SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Karawang, Jawa Barat.

Penyegelan dilakukan usai SPBU tersebut ketahuan mencurangi tiga dari delapan dispenser SPBU dengan menambahkan alat tambahan saat diperiksa Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga(PKTN) Kemendag.

Zulhas menyebut penggunaan alat itu untuk menakali meteran pengisian bensin sehingga merugikan konsumen.

"Jadi ini bisa mempengaruhi perhitungan, misalnya angkanya 20 (liter) tetapi yang keluar hanya 15 liter. Ini karena pakai alat tambahan ini tidak boleh, dilarang," imbuhnya.

Menurutnya, dari satu alat tambahan yang digunakan dalam satu dispenser bisa meraup hingga Rp2 miliar per tahun.

"Ini dispenser kalau ada ini (alat tambahan) kan kalau isi 40 liter dapatnya 30 liter. Satu pompa ini omzetnya bisa banyak, semakin banyak omzetnya semakin merugikan. Per tahun dihitung-hitung bisa Rp2 miliar per tahun satu alat ini," ungkapnya.

Kemendag bakal mengecek secara keseluruhan SPBU di Indonesia, khususnya menjelang Lebaran 2024. Zulhas menegaskan ia tak akan segan-segan memberikan sanksi atau menyegel SPBU yang nakal.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan pihaknya juga rutin melakukan pengawasan terhadap SPBU-SPBU terkait kemungkinan adanya kecurangan oleh oknum di SPBU.

Untuk kasus di Karawang, Mars menyebut SPBU itu sebenarnya memiliki sertifikat resmi, tetapi memang ditemukan alat sengaja dipasang untuk mengubah meteran pada dispenser SPBU.

"Kalau yang di sini kan ada semacam switch jumper yang di dalam sistem digitalnya, jadi bukan di area mekanikalnya," ungkapnya.

Mars mengaku pihaknya telah memberikan surat peringatan pertama hingga terakhir atas temuan Kemendag itu. Tiga dispenser yang menggunakan alat tambahan itu pun tidak boleh digunakan.

"Dari Pertamina sebetulnya SPBU ini sudah kami sanksi, jadi untuk SPBU ini sudah kita berikan surat peringatan pertama dan terakhir. Karena ini juga ada tiga dispenser ya langsung kita segel bersama Kemendag dan tidak kita operasikan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

UNESCO akui Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari besar keagamaan******

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Gadis, jangan main-main denganku

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

Monster Apartemen Sehari-hari

Disnaker Sulsel Siapkan Sanksi Bagi Perusahaan Tak Beri THR******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatanakan mengawasi dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja paling lambat H-7 lebaran nantinya.

"Perusahaan yang memperkerjakan atau ada hubungan kerja itu wajib. Jika misalnya tidak diberikan (THR) tentu ada sanksi," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf pada Selasa (26/3).

Menurut Ardiles, pihaknya mengawasi perusahaan untuk memberikan THR kepada pekerja sebelum Idulfitri nantinya.

Ardiles mengungkapkan pihaknya akan membentuk posko pengaduan di beberapa titik untuk membantu para pekerja yang tidak mendapatkan haknya pada lebaran nantinya.

"Nanti teman teman pekerja bisa melapor ke posko yang kami bentuk," katanya.

Kemudian, pekerja yang bekerja pada hari libur lebaran tetap akan dihitung sebagai lembur dengan kesepakatan antara pekerja dan pihak perusahaan.

"Tentu dihitung lembur, itupun juga harus dengan persetujuan pekerja. Kalau masuk, perusahaan harus menyiapkan uang lembur untuk pekerja sesuai dengan ketentuan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]