game slot online mudah menang

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Pengecoran Warisan

UMK Ponorogo 2024 Diusulkan Naik 3,98 Persen Jadi Rp2,2 Juta******

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyepakati usulan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2024 sebesar 3,98 persen dari tahun ini.

Artinya tahun depan, UMK Ponorogo mencapai Rp2,2 juta per bulan.

"Kenaikan ini (3,98 persen) setara dengan Rp85.601, sehingga tahun depan UMK Ponorogo adalah sebesar Rp2.235.310 (per bulan)," kata Kepala Disnakertrans Kabupaten Ponorogo Suprianto, Minggu (26/11), melansir Antara.

Dewan Pengupahan yang terdiri dari Apindo, SPSI, perwakilan perguruan tinggi, serta Pemkab Ponorogo telah melakukan penghitungan bersama dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi hingga indeks kebutuhan masyarakat.

Hasil keputusan Dewan Pengupahan itu selanjutnya akan diajukan ke Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan direkomendasikan kepada gubernur untuk dibahas bersama dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur untuk ditetapkan sebagai UMK Kabupaten Ponorogo.

"Rapat pleno yang dihasilkan bagaimana pekerja dapat upah layak tapi tidak memberatkan pengusaha," kata Suprianto.

Kendati demikian, pihaknya tak mengetahui secara pasti apakah usulan tersebut nantinya bisa berubah atau tidak.

Sebab, pada 2022 lalu, usulan kenaikan UMK untuk 2023 sebesar 7,6 persen ditetapkan menjadi 10 persen ketika dibahas di tingkat provinsi.

"Keputusan akhir ada di Dewan Pengupahan Provinsi (Jatim) ya, hasilnya (UMK Ponorogo) bisa naik bisa turun. Itu semua tergantung dengan Dewan Pengupahan Provinsi (Jatim)," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Cang Lei Zhi Yu

Liu Yongxing, Buruh Tani Berharta Rp155 T dari Bisnis Burung Puyuh Cs******

Buruh tani bukan halangan bagi seseorang untuk berubah menjadi orang kaya.

Hal itu juga yang berlaku pada Liu Yongxing. Pernah menjadi buruh tani pada masa kecilnya, ia kini menjelma menjadi orang yang kaya raya.

Catatan Forbes, total kekayaannya mencapai US miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp15.532 per dolar AS, kekayaan Yongxing tembus Rp155,33 triliun.

Mengutip berbagai sumber, Yongxing lahir di Sichiuan, China pada Juni 1948 lalu. Ia sebenarnya berasal dari keluarga tuan tanah yang kaya raya.

Namun, latar belakang keluarga yang kontrarevolusioner membuatnya hidup dalam masalah, terutama saat China dilanda Revolusi Kebudayaan.

Pasalnya, karena cap itu, ayahnya harus dihukum oleh pemerintah dan dimasukkan ke 'Kamp Pendidikan'. Masalah yang sama juga menimpa ibunya.

Karena masalah itu, ia harus menjalani masa hidup yang berat. Yongxing harus menghadapi cemoohan dan dikucilkan banyak orang.

Tak hanya itu, ia dan saudara-saudaranya harus bekerja sebagai buruh tani di perkebunan dan industri milik pemerintah. Namun, masalah hidup itu tak membuat Liu Yongxing dan saudara-saudaranya putus asa.

Ia tetap rajin belajar supaya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan untuk meneruskan hidup. Pada 1978, ia berhasil diterima belajar jurusan teknik di perguruan tinggi di daerahnya.

Saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi itulah semangat Liu Yongxing dan saudara-saudaranya untuk bermimpi menjadi orang kaya raya menguat.

Setelah menyelesaikan studi di perguruan tinggi, Liu dan saudaranya langsung mendirikan perusahaan di bidang elektronik. Tapi apa daya, dewi fortuna belum berpihak kepada Liu bersaudara.

Usaha itu langsung bangkrut. Hal itu dipicu cap 'kapitalis' yang diberikan oleh pejabat Partai Komunis China kepada perusahaannya. Karena label tersebut, Liu dan saudaranya tidak bisa memiliki pabrik atau menjalankan bisnis elektronik karena orang China saat itu didorong menjadi pengusaha sosialis bukan kapitalis.

Namun, kekangan itu tak mengendurkan langkah mereka. Segera setelah itu, ia dan saudara-saudaranya mengumpulkan modal untuk mendirikan usaha baru pada 1982.

Mereka menggadaikan semua barang yang dimiliki dan berhasil mengumpulkan modal US0. Uang itu mereka pakai untuk memulai usaha peternakan burung puyuh di Gujia, salah satu desa yang sangat miskin di timur laut Chengdu.

Tidak ada listrik maupun air mengalir di sana. Rumah pun hanya berubah gubuk kecil yang dibangun dari lumpur dan rumput. Tapi itu tak mengendurkan semangat mereka.

Liu Yongxing justru menilai itu bagus untuk beternak puyuh. Pasalnya, burung puyuh tidak perlu banyak pakan.

Aksi mereka itu tiba-tiba diikuti penduduk desa lain. Mereka ikut beternak burung puyuh. Karena itulah, Gujia kemudian terkenal sebagai sentra penghasil telur puyuh.

Pelanggan dari kota besar China mengantre untuk membeli telur puyuh. Usaha Liu Yongxing dan saudaranya pun berkembang pesat.

Pada akhir 1980-an, bisnis telur puyuh mereka berhasil memproduksi 10 juta telur puyuh per hari. Kapasitas produksi itu menjadikan perusahaan mereka yang terbesar di dunia.

Keberhasilan itu menarik perhatian pejabat partai setempat. Ia diberi penghargaan sampai 10 ribu RMB karena dianggap menjadi teladan bagi pengusaha sosialis China dalam mengumpulkan mata uang China.

Mendapat Iklan Gratis dari Kunjungan Pejabat China

dewa dan setan

Menimbang Untung Rugi Contract Farming, Janji Anies Jika Jadi Presiden******

Calon presiden nomor urut 1Anies Baswedan memilih menjalankan program pertanian (contract farming) kontrak alih-alih lumbung pangan (food estate).

Anies menjelaskan lewat program contract farming, sentra-sentra pertanian akan dijadikan mitra.

"Jadi sentra-sentra pertanian yang sekarang ada itu dijadikan sebagai mitra, bisa BUMD, bisa BUMN, bisa swasta, tapi pemerintah menyiapkan regulasinya. Sehingga memungkinkan produk pertanian mereka itu langsung bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan lewat badan-badan usaha itu," kata Anies saat berkampanye di kebun petani hortikultura Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11).

Lantas apa itu contract farming?

Badan Pangan Dunia (FAO) mendeskripsikan contract farmingsebagai kesepakatan antara petani selaku produsen dengan pembeli terkait syarat dan ketentuan produksi serta pemasaran produk pertanian.

Kondisi ini biasanya menentukan harga yang harus dibayar kepada petani, kuantitas dan kualitas produk yang diminta pembeli, serta tanggal penyerahan kepada pembeli.

FAO menyebut contract farmingtelah ada selama beberapa dekade. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penggunaannya semakin populer, khususnya di negara-negara berkembang.

Sementara itu, Ekonom Indef Rusli Abdullah mengatakan keunggulan contract farmingadalah terjadinya kepastian harga di masa mendatang karena petani dan pembeli menyepakatinya sejak awal kontrak.

Misalnya petani dan pembeli menyepakati harga cabai Rp10 ribu per kilogram (kg). Ketika misal harga cabai turun ke Rp7.000, maka petani untung karena harga sudah disepakati sejak awal Rp10 ribu.

Adapun pembeli dalam contract farming, lanjut Rusli, bisa perorangan, PT, CV, BUMD, dan sebagainya.

Di sisi lain, Rusli menilai contract farmingsebenarnya bisa dipadukan dengan food estate.

"Food estatedengan membuka (lahan) baru bisa langsung membuat contract farmingdengan pembeli. Di situ dengan asumsi yang mengalah itu para pengusaha yang tergabung dalam satu lahan yang luas dan mereka memproduksi bersama-sama kemudian dijual kepada pembeli dengan cara contract farming," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Rusli contract farmingbisa diaplikasikan di food estateyang sudah ada. Misalnya satu kawasan luas yang menghasilkan satu komoditas.

"Itu kan disebut food estate. Jadi kawasan yang luas tapi belum terintegrasi dan mungkin belum banyak yang contract farming," katanya.

"Kalau itu dilakukan contract farmingakan bagus karena ada perpaduan dengan food estate yang sudah jadi," imbuhnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan contract farming memiliki plus minus. Plusnya adalah adanya kejelasan dari sisi market dan harga.

Dengan adanya kejelasan market, harga yang diterima petani akan relatif lebih stabil dibandingkan petani menjual ke tengkulak yang harganya sangat berfluktuasi.

Selain itu, contract farmingjuga dapat menekan laju inflasi mengingat komponen bahan makanan itu menyumbang kurang lebih 20 persen terhadap inflasi.

"Karena adanya semacam kontrak kerjasama ini akan mempermudah untuk pendistribusian," katanya.

Namun minus contract farmingadalah seringkali perusahaan atau lembaga yang melakukan kontrak hanya menerima kualitas produk yanggrade superatau gradeyang baik. Sementara produk off grade atau yang hasil panennya tidak sesuai kriteria tidak diterima.

Padahal, kata Eliza, hasil panen tidak merata, ada produk yang baik dan ada yang buruk. Sehingga jika produk yang diterima dalam contract farminghanya yang baik, petani akan bingung menjual produk yang tak memenuhi standard.

"Dijual ke pasar tradisional pun konsumennya ingin produk yang baik, bukan off grade," katanya.

Solusinya, kata Eliza, adalah dengan kelompok tani dan badan usaha milik desa (bumdes) mengolah produk off grademenjadi produk turunan sehingga bernilai tambah.

"Atau perusahaan yang menjalin kontrak itu menerima hasil panen petani produk off gradedigunakan perusahaan untuk produk lainnya," katanya.

Senada, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan keunggulan contract farming adalah menjamin kepastian pasok dan harga jual.

Contract farming, katanya, sebenarnya sudah banyak dilakukan. Di peternakan unggas, banyak peternak yang berkontrak dengan perusahaan integrator untuk memastikan pasokan dengan harga yang disepakati.

Di sub sektor hortikultura, lanjutnya, banyak juga petani yang berkontrak dengan supermarket atau pasar modern untuk memasok sayuran dengan volume, spesifikasi kualitas, dan harga yang disepakati kedua belah pihak.

"Waktu Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta, beliau juga melakukancontract farmingdengan daerah-daerah pemasok. Misalnya, untuk kepastian pasokan beras ke Jakarta berkontrak dengan Sulawesi Selatan. Untuk memastikan pasokan daging sapi, berkontrak dengan NTT dan seterusnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dasar perapian

Zulhas Tunggu ESDM Sebelum Berikan Izin Ekspor Pasir Laut******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan pihaknya bergantung pada Kementerian ESDMdalam mengeluarkan izin ekspor pasir laut.

Zulhas menjelaskan saat ini pasir laut belum mendapat izin ekspor karena aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut belum terbit.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri memiliki peran untuk memberikan izin ekspor. Namun, Zulhas mengatakan pihaknya hanya akan memberikan izin kepada perusahaan yang sudah sesuai kriteria Kementerian ESDM.

Ia juga menekankan Kemendag tidak bisa mengukur kandungan pasir laut yang boleh diekspor. Oleh karena itu, Zulhas pun bakal selalu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut sedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak," katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5) lalu.

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Namun belum juga setahun diterbitkan, Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 itu.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

Menhub BKS Bertemu Menteri Jepang, Dorong MRT Fase 2A Sesuai Target******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bertemu dengan State Minister of Land, Infrastructure, Transport, and TourismJapan Kokuba Konosuke untuk membahas kelanjutan sejumlah kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan dengan Jepang, di antaranya MRT Fase 2A (Bundaran HI-Kota).

Dalam pertemuannya di London, Inggris pada Senin (27/11), Budi mendorong agar proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

"Membangun transportasi massal perkotaan di Jabodetabek menjadi suatu keharusan. Dengan terus dilanjutkannya pembangunan MRT di berbagai koridor, diharapkan semakin memudahkan mobilitas masyarakat, serta dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara," kata Budi dalam keterangan resmi.

"Kami berharap dukungan pemerintah Jepang untuk mendorong partisipasi perusahaan asal Jepang untuk mengikuti tender CP205. Kami menargetkan penandatanganan kontrak tersebut sudah selesai dilakukan pada Desember 2023," lanjut Budi.

Pembangunan MRT Fase 2 merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek Fase 2 ini terdiri dari dua tahap yaitu fase 2A dan 2B.

Fase 2A menghubungkan Bundaran HI-Kota sepanjang 5,8 kilometer (km), yang melewati tujuh stasiun bawah tanah yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Sementara Fase 2B menghubungkan Kota-Ancol Barat (Depo) yang masih dalam studi kelayakan.

PT MRT Jakarta menargetkan pekerjaan fase 2A yang memiliki beberapa CP ini dapat diselesaikan pada 2028-2029.

Selain membahas proyek MRT, Budi juga membahas kelanjutan proyek pengembangan Pelabuhan Patimban yang saat ini masih dalam proses pengerjaan paket lima dan enam, yang diharapkan dapat selesai sesuai dengan target waktu yang telah disepakati.

Ia mengatakan pemerintah terus mengebut penyelesaian pengembangan Pelabuhan Patimban. Pembangunan fase 1 berupa terminal kendaraan berkapasitas 218 ribu CBU dan terminal peti kemas berkapasitas 250 ribu TEUs telah rampung.

Saat ini, kapasitasnya sudah mendekati optimal. Kini tengah berlangsung tahap konstruksi pembangunan fase 2, yang akan meningkatkan kapasitas terminal kendaraan menjadi 600 ribu CBU dan terminal peti kemas mencapai 3,75 juta TEUs.

[Gambas:Video CNN]