lapakslot138

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

Pegadaian dan PNM Gelar Bazar Dukung UMKM Indonesia Naik Kelas******

PT Pegadaian berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelar Bazar UMKM Untuk Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Bazar UMKM Untuk Indonesia 2023 digelar selama 4 hari, mulai 6 April hingga Minggu April, di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat.

Acara yang menjadi bagian dari rangkaian HUT Kementerian BUMN ke-25 ini bertujuan untuk memfasilitasi para pelaku UMKM Binaan Pegadaian dan PNM dari berbagai daerah agar bisa memperkenalkan produk buatan mereka.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, pihaknya akan senantiasa mendukung para pelaku usaha UMKM untuk dapat naik kelas. Salah satunya dengan mengadakan pameran atau bazar seperti Bazar UMKM untuk Indonesia.

Saat ini diketahui Kementerian BUMN tengah gencar mendorong para pelaku usaha untuk berani go digital. Tujuannya agar dapat memperluas akses pasar dan mempermudah transaksi melalui digital. Salah satunya melalui PaDi UMKM.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Perencanaan Strategis & Keuangan PNM, Ninis Kesuma Adriani optimis target transaksi melalui aplikasi PaDi UMKM pada penyelenggaraan Bazar UMKM Untuk Indonesia mampu mencapai Rp50 juta per hari.

"Tahun lalu transaksi melalui PaDi sampai di angka Rp7,2 M yang dihasilkan dari 2.194 nasabah kami," ucapnya.

Karena itu, Ninis melanjutkan, PNM akan terus memberikan modal, finansial maupun skillset, serta pendampingan pengembangan kapasitas usaha bagi nasabah dan monitoring yang dilakukan secara berkala.

"Sehingga produk yang dihasilkan nasabah binaan PNM pasti tidak diragukan lagi kualitasnya," tambah Ninis.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting berharap bazar ini dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha untuk bisa kembali bergeliat.

Melalui kegiatan ini pula, Kementerian BUMN bersama perusahaan BUMN ingin menunjukkan baktinya untuk negeri melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

"Sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional, kami hadir di acara Bazar UMKM Untuk Indonesia hari ini untuk memfasilitasi dan memberikan akses yang lebih luas bagi UMKM dalam memasarkan produknya baik offline maupun online," terag Loto.

"Dengan begitu, para pelaku usaha dapat kembali bergerak bersama untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional," jelas Loto.

Penyelenggaraan Bazar UMKM Untuk Indonesia disambut antusias oleh para pelaku UMKM Binaan PT PNM.

Desi salah satunya. Datang jauh dari Lampung, ia memamerkan produk unggulannya berupa vest buatan tangan berbalut benang emas khas kota berjulukan 'Tapis Berseri'. Bagi Desi, kegiatan ini menjadi momentum berharga untuk membuat produknya naik kelas.

"Saya sangat senang dapat menjadi bagian dalam penyelenggaraan Bazar UMKM ini. Melalui ajang ini, saya bisa memperkenalkan produk buatan tangan, sekaligus memperluas pasar usaha saya untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas," jelas Desi.

Sebagai informasi, dalam rangka merayakan Ulang Tahun PT Pegadaian yang ke 122, sebanyak 122 UMKM binaan Pegadaian dan PNM siap memanjakan mata masyarakat untuk berburu ragam produk yang menarik.

Pegadaian dan PNM mengajak masyarakat yang ingin mendapatkan berbagai ragam produk UMKM seperti fashion, kuliner, kecantikan maupun kriya dapat langsung datang ke lokasi bazar di lantai rubanah dan lantai pusaka Mal Sarinah, Jakarta.

Tak hanya itu, pengunjung yang hadir juga berkesempatan mendapatkan kupon belanja mulai dari Rp25 ribu-Rp122 ribu, syarat dan ketentuan berlaku.

Selain itu, bagi pegiat seni fotografi, juga bisa mengikuti kompetisi foto. Caranya dengan mengunggah foto yang diambil di area bazar dan diunggah di media sosial pribadi dengan melakukan tag akun Instagram Kementerian BUMN, Pegadaian dan PNM disertai tagar #bazarumkmuntukindonesiaapril.

Gadis kelas atas

Tak Bayar THR Sesuai Aturan, 1.537 Perusahaan Diadukan ke Kemnaker******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 2.303 aduan soal pembayaran Tunjangan Hari Raya(THR) per 23 April 2023. Aduan tersebut melibatkan 1.537 perusahaan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut perusahaan di DKI Jakarta menjadi yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 425 perusahaan. Kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 305 perusahaan.

"Sedangkan yang sudah ditindaklanjuti adalah 278 aduan. Lainnya sedang proses validasi dan verifikasi," kata Anwar dalam keterangan resmi, Minggu (23/4).

Anwar mengatakan usai Cuti Bersama, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti aduan-aduan tersebut.

"Kita akan laksanakan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi untuk mengakselerasi penyelesaian aduan, sembari menunggu H+7 untuk melihat jumlah terakhir aduan," ujarnya.

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

[Gambas:Video CNN]

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Kelahiran Kembali Shang Jiaren

Erick Thohir Masih Berhitung Soal Impor KRL Bekas Jepang******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir belum bisa memutuskan impor KRL bekas dari Jepang. Salah satunya, mempertimbangkan kesanggupan produksi PT Industri Kereta Api (INKA).

Menurutnya, produk PT INKA memiliki dua kualitas, yaitu versi dalam negeri dan yang bekerja sama dengan perusahaan produsen gerbong asal Swis, Stadler.

"Nah tentu kita lihat kapasitas produksinya berapa, transparan saja, silakan diaudit. Kalau ternyata INKA ini sanggup produksi, misalnya 2.000 dan mencukupi seluruh kebutuhan, ya jangan impor," kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/5).

Di satu sisi, Erick pun meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Dengan begitu, bisa dipetakan berapa gerbong yang dibutuhkan. Setelah itu, proyeksi pertumbuhan itu bisa dikaitkan dengan kondisi atau kapasitas produksi PT INKA.

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark updan saya akan minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," ujar Erick.

"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," imbuhnya.

Lihat Juga : Shopee dan Tokopedia Naikkan Biaya Mulai 1 Mei, Berikut Rinciannya

Ia mengklaim sudah berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Komisi IV DPR terkait impor KRL bekas ini.

Sementara itu, hasil audit BPKP secara garis besar tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan hasil audit BPKP memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.

Pertama, impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional. Kedua, Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.

Ketiga, impor KRL kurang tepat, karena ada beberapa unit sarana yang bisa dioptimalkan.

"Dari BPKP menemukan seperti itu," kata Seto pada Kamis (6/4) lalu.

Keempat, terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.

Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenko Marinves langsung menggelar pertemuan. Hasilnya, pemerintah meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Gelap Tertinggi

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Ratu Pingwang

Menaker Ungkap Alasan Driver Ojol Tak Dapat THR******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah menjelaskan alasan sopir (driver) ojek online (ojol) dan taksi online tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran.

Ia menerangkan salah satu syarat pekerja mendapatkan THR adalah memiliki hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan. Sementara, driver ojol bergabung dalam skema kemitraan.

"Kalau mitra Gojek kan tidak ada hubungan kerja ya. Itu kan kemitraan, yang mendapatkan THR itu yang ada hubungan kerja," kata Ida, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, seperti dikutip dari Detik, Senin (3/4).

"Saya kira kita sudah punya Posko Pengaduan THR. Teman-teman yang mengalami tidak dibayar THR-nya saya kira bisa mengadu ke posko yang ada," ujarnya.

Secara terpisah, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Beleid itu tidak mencakup hubungan kemitraan seperti drivel ojol dengan operator aplikasi transportasi daring. Namun, Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang memberikan THR kepada mitranya.

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Shenwutu

Tutup Kantor Sementara, McDonald's AS Bakal PHK Karyawan******

Restoran cepat saji McDonald's menutup sementara kantornya di Amerika Serikat(AS) pada pekan ini. Hal itu dilakukan karena perusahaan tengah bersiap mengumumkan keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Mengutip Reuters,Senin (3/4), melalui email McDonald's meminta karyawannya yang di AS dan beberapa staf internasional untuk bekerja dari rumah dari Senin hingga Rabu ini.

Di saat yang sama, perusahaan akan memberikan keputusan kepegawaian atau PHK tadi secara virtual. Meski demikian, tidak disebut secara jelas berapa karyawan yang akan terkena PHK.

McDonald's juga meminta karyawan untuk membatalkan semua pertemuan langsung dengan vendor dan pihak luar lainnya di kantor pusatnya.

Gerai makanan cepat saji ini pada Januari 2023 akan meninjau tingkat kepegawaian perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnis yang diperbarui. Hal ini dapat menyebabkan PHK di beberapa area dan ekspansi di tempat lain.

McDonald's sendiri diperkirakan mulai mengumumkan keputusan penting pada Senin ini.

[Gambas:Video CNN]