petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
demo slot slot 27Jutaan kata 965468Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot deposit via pulsa 10000》
Menkominfo bahas percepatan filing satelit CAKRA******Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi membahas percepatan untuk penyelesaian dokumen penggunaan slot orbit (filing) satelit CAKRA-1 bersama perwakilan dari International Telecommunication Union (ITU) di MWC 2024. ANTARA/HO-Kemkominfo/am.Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membahas percepatan untuk penyelesaian dokumen penggunaan slot orbit (filing)satelit CAKRA-1 bersama perwakilan dari International Telecommunication Union (ITU).
Dalam ajang Mobile World Congress (MWC) 2024 di Barcelona, Budi yang didampingi petinggi dari Kementerian Kominfo berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal ITU Doreen Bogdan-Martin dan Direktur Biro Radio Komunikasi ITU Mario Maniewicz.
“Tentang concernIndonesia melakukan transformasi digital. Kita perlu mendapatkan dukungan dari lembaga internasional. ITU berkomitmen untuk terus membantu Indonesia dalam melakukan transformasi digital,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.
Baca juga: Menkominfo bahas percepatan Filing Satelit CAKRA-1 dengan Sekjen ITU
Baca juga: Menkominfo sebut BTS 4G dan SATRIA-1 "tol langit" untuk hubungkan RI
Dalam diskusi itu, Budi mengutarakan bahwa Pemerintah Indonesia tengah berupaya mengoptimalkan satelit sebagai teknologi untuk memantau sumber daya maritim nasional.
Maka dari itu, Pemerintah Indonesia mengharapkan ITU bisa menyetujui pengajuan fillingsatelit CAKRA-1 yang akan digunakan untuk memantau kondisi maritim Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Indonesia meminta bantuan ITU untuk mempercepat proses evaluasi dan publikasi satelit CAKRA-1 tersebut, agar sesuai dengan jadwal peluncuran CAKRA-1 yang ditargetkan pada akhir Juni 2024,” kata Budi.
CAKRA-1 merupakan Satelit Low Earth Orbit(LEO) yang akan dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti nelayan dan perikanan.
Budi menekankan terobosan teknologi satelit perlu dioptimalkan untuk mendukung pembangunan sektor maritim nasional.
“Kita ini negara kepulauan, laut kita luas sehingga memang memerlukan sarana dan infrastruktur komunikasi berbasis satelit. Akan di-follow uplagi,” ujarnya.
Pembahasan mengenai filingsatelit dengan ITU merupakan langkah administratif yang diperlukan sesuai dengan prosedur standar ITU agar satelit KKP bisa diluncurkan dan terlindungi.
Kementerian Kominfo berupaya membantu peluncuran CAKRA-1 dijadwalkan pada 28 Juni 2024. Satelit CAKRA akan terdiri dari beberapa unit satelit dan secara teknis akan dibahas dalam pertemuan Kementerian Kominfo dengan ITU selanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sekjen ITU Doreen Bogdan-Martin juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Telecommunication Development Conference (WTDC) Tahun 2025 yang akan dihadiri sekitar kurang lebih 1.200 orang.
“Termasuk juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah World Telecommunication Development Conference 2025. Nanti kita rapatkan dulu,” tutup Budi.
Baca juga: BAKTI tengah timbang gunakan satelit GEO atau LEO untuk SATRIA-2
Pertamina dukung perekonomian daerah lewat ajang F1 Powerboat 2024******Salah satu UMKM binaan Pertamina yang hadir dalam pameran Toba UKM Expo 2024 yang digelar di sekitar Danau Toba untuk memeriahkan ajang F1 Powerboat. ANTARA/HO-Pertamina
Ini merupakan tahun kedua Pertamina mendukung kegiatan F1 Powerboat.....
Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) mendukung perhelatan kejuaraan dunia balap perahu super cepat F1 Powerboat (F1H20) yang berlangsung 2-3 Maret 2024 di Balige, Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut).
Selain untuk memajukan olahraga air dan pariwisata nasional, ajang tersebut juga diharapkan menciptakanmultiplier effectbagi perekonomian daerah.
"Ini merupakan tahun kedua Pertamina mendukung kegiatan F1 Powerboat. Dukungan Pertamina sejalan dengan komitmen kami dalam sektor pariwisata dan olahraga nasional agar semakin mendunia," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Pertamina Patra Niaga dukung F1 Power Boat lewat BBM berkualitas
Untuk mendukung kelancaran gelaran itu, kata Fadjar, Pertamina juga memastikan tersedianya energi dengan kualitas tertinggi, yaitu bahan bakar Pertamax Turbo, Pertamax, Pertamina Dex, dan Avtur.
Pertamina menyediakan stok Pertamax Turbo Ron 98 sebanyak 30.000 liter yang digunakan para pembalap untuk memacu kendaraan airnya.
"Kualitas Pertamax Turbo sesuai standar balap dunia sehingga cocok untuk digunakan dalam berbagaievent internasional," ujarnya.
Ia menjelaskan Pertamina juga menyediakan stok BBM jenis Pertamax sebanyak 8.000 liter dan Pertamina Dex 100 liter untuk mendukung Basarnas dalam menjalankan tugas mengamankan kegiatan F1 Powerboat di air dan darat.
Untuk udara, Pertamina menyediakan stok Avtur sebanyak 9.400 liter untuk helikopter yang bertugas memantau ajang tersebut.
Fadjar mengatakan sebagai acara internasional, F1 Powerboat menjadi magnet bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu, ajang F1 Powerboat diharapkan mendongkrak ekonomi daerah, salah satunya melalui multiplier effectaktivitas perdagangan.
Pertamina juga menggandeng empat usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) binaan untuk memasarkan produk-produk unggulannya seperti Tanaya Dominic Pattisserie, Birna Coffee, Zack Kress Chips serta Tenun Ulos Sakkamedeha.
"Selain dukungan pada acara dan ketersediaan bahan bakar, Pertamina juga menyiapkan produk-produk berkualitas dari UMKM binaan di sekitar lokasi event. Ini menjadi upaya bagi UMKM untuk memperluas pasarnya hingga mancanegara," kata Fadjar.
Baca juga: Hari kedua Inacraft, UMKM binaan Pertamina raih transaksi Rp1,3 miliar
BoothUMKM tersebut berada pada pameran Toba UKM Expo 2024 yang digelar di sekitar Danau Toba untuk memeriahkan ajang F1 Powerboat. Selain UMKM binaan Pertamina, juga terdapat 60 UKM, institusi pemerintah, BUMN, maupun swasta.
"Partisipasi UMKM binaan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dalam pameran ini diharapkan dapat memotivasi UMKM untuk naik kelas, bahkan go globalke mancanegara," kata Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Susanto August Satria.
Pertamina dukung perekonomian daerah lewat ajang F1 Powerboat 2024******Salah satu UMKM binaan Pertamina yang hadir dalam pameran Toba UKM Expo 2024 yang digelar di sekitar Danau Toba untuk memeriahkan ajang F1 Powerboat. ANTARA/HO-Pertamina
Ini merupakan tahun kedua Pertamina mendukung kegiatan F1 Powerboat.....
Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) mendukung perhelatan kejuaraan dunia balap perahu super cepat F1 Powerboat (F1H20) yang berlangsung 2-3 Maret 2024 di Balige, Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut).
Selain untuk memajukan olahraga air dan pariwisata nasional, ajang tersebut juga diharapkan menciptakanmultiplier effectbagi perekonomian daerah.
"Ini merupakan tahun kedua Pertamina mendukung kegiatan F1 Powerboat. Dukungan Pertamina sejalan dengan komitmen kami dalam sektor pariwisata dan olahraga nasional agar semakin mendunia," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Pertamina Patra Niaga dukung F1 Power Boat lewat BBM berkualitas
Untuk mendukung kelancaran gelaran itu, kata Fadjar, Pertamina juga memastikan tersedianya energi dengan kualitas tertinggi, yaitu bahan bakar Pertamax Turbo, Pertamax, Pertamina Dex, dan Avtur.
Pertamina menyediakan stok Pertamax Turbo Ron 98 sebanyak 30.000 liter yang digunakan para pembalap untuk memacu kendaraan airnya.
"Kualitas Pertamax Turbo sesuai standar balap dunia sehingga cocok untuk digunakan dalam berbagaievent internasional," ujarnya.
Ia menjelaskan Pertamina juga menyediakan stok BBM jenis Pertamax sebanyak 8.000 liter dan Pertamina Dex 100 liter untuk mendukung Basarnas dalam menjalankan tugas mengamankan kegiatan F1 Powerboat di air dan darat.
Untuk udara, Pertamina menyediakan stok Avtur sebanyak 9.400 liter untuk helikopter yang bertugas memantau ajang tersebut.
Fadjar mengatakan sebagai acara internasional, F1 Powerboat menjadi magnet bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu, ajang F1 Powerboat diharapkan mendongkrak ekonomi daerah, salah satunya melalui multiplier effectaktivitas perdagangan.
Pertamina juga menggandeng empat usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) binaan untuk memasarkan produk-produk unggulannya seperti Tanaya Dominic Pattisserie, Birna Coffee, Zack Kress Chips serta Tenun Ulos Sakkamedeha.
"Selain dukungan pada acara dan ketersediaan bahan bakar, Pertamina juga menyiapkan produk-produk berkualitas dari UMKM binaan di sekitar lokasi event. Ini menjadi upaya bagi UMKM untuk memperluas pasarnya hingga mancanegara," kata Fadjar.
Baca juga: Hari kedua Inacraft, UMKM binaan Pertamina raih transaksi Rp1,3 miliar
BoothUMKM tersebut berada pada pameran Toba UKM Expo 2024 yang digelar di sekitar Danau Toba untuk memeriahkan ajang F1 Powerboat. Selain UMKM binaan Pertamina, juga terdapat 60 UKM, institusi pemerintah, BUMN, maupun swasta.
"Partisipasi UMKM binaan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dalam pameran ini diharapkan dapat memotivasi UMKM untuk naik kelas, bahkan go globalke mancanegara," kata Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Susanto August Satria.
usaha188 situs slot gacor online pulsa tanpa potongan
Tindak Pelanggaran Perdagangan Karbon Hutan, Demi Jaga Tata Kelola yang Baik******Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Ir. Khairi Wenda (tengah)Jakarta (ANTARA) - Pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia dilakukan melalui perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Dengan demikian anggapan bahwa pasar karbon Indonesia untuk luar negeri tertutup adalah tidak benar, dan bahwa perdagangan karbon luar negeri melalui transfer unit karbon dapat dilakukan tanpa otorisasi Pemerintah juga tidak benar. Salah satu sebabnya karena ketaatan kepada konstitusi yaitu penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang mengharuskan pasar karbon Indonesia diatur Pemerintah. Di sisi lain konvensi internasional menyerahkan kepada negara masing-masing untuk mengatur perdagangan internasional berdasarkan prinsip-prinsip yang telah digariskan menurut kepentingan nasional termasuk untuk memenuhi kewajiban pemenuhan NDC negara yang telah menjadi komitmennya. Untuk itu maka telah diterbitkan Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, serta beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain melalui PermenLHK 21/2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, yang mengatur tata kelola perdagangan karbon di Indonesia. “Berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur karbon dimaksud, maka entitas bisnis pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang akan melakukan perdagangan karbon, diwajibkan mengikuti regulasi tersebut, dan bagi entitas bisnis pemegang PBPH yang tidak mentaati regulasi tersebut akan dikenakan sanksi,” demikian disampaikan Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Ir. Khairi Wenda di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis, 29 Februari 2024. Lebih lanjut Khairi Wenda menyatakan bahwa salah satu bentuk sanksi atas pelanggaran tersebut telah dilakukan pembekuan dan pencabutan izin konsesi kehutanan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Antara lain pencabutan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.146/Menhut-II/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam kepada PT. Rimba Raya Conservation atas Areal Hutan Produksi seluas + 36.331 Ha (Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Hektar) di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pencabutan tersebut disebabkan oleh karena PT. Rimba Raya Conservation selaku pemegang PBPH antara lain telah melakukan pemindahtanganan perizinan kepada pihak ketiga melalui tanpa persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan transaksi perdagangan karbon lebih luas dari areal perizinan (PBPH) yang dimilikinya termasuk melanggar perjanjian kerja sama dengan Taman Nasional Tanjung Puting serta PT Rimba Raya Conservation juga dinilai tidak membayarkan PNBP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan PeraturanPenerapan Sanksi ini merupakan penegakan peraturan dalam perdagangan karbon di Indonesia yang selain merupakan ketaatan terhadap konstitusi, juga dalam rangka mencegah double counting dan double claim antar negara dalam upaya bersama menurunkan emisi karbon sesuai Paris Agreement yaitu membatasi kenaikan suhu global di bawah 2.0 derajat Celcius dan berusaha untuk menuju 1.5 derajat Celcius. Perlu ditegaskan bahwa dalam Perpes 98 Tahun 2021 serta PermenLHK 21/2022 secara ketat diatur tata cara pelaksanaan perdagangan karbon antara lain sebagai berikut : a. Pelaku usaha/kegiatan mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN); b. Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK harus sesuai dengan prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable) cara penghitungan yang sesuai dengan standard nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI) merujuk kepada metodologi IPCC serta sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK. Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur yang sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon. c. Apabila penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. d. Untuk melakukan perdagangan karbon luar negeri perlu dilakukan otorisasi sehingga dapat diketahui seberapa besar karbon yang diperdagangkan, kemana karbon tersebut akan di tujukan, termasuk berapa harga atau nilai karbon dimaksud. Otorisasi tersebut dilakukan juga untuk menghindari terjadinya kontrak karbon yang tidak terkendali yang selain dapat mengakibatkan hilang potensi negara juga mempengaruhi tata kelola pengelolaan hutan.
Bawaslu: Pj Wali Kota Bengkulu telah diperiksa KASN terkait netralitas******Kordiv PPPS Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri (2/3). ANTARA/Anggi Mayasari
"Artinya kita menekankan ketika sanksi tersebut benar-benar berdampak pada ASN yang bersangkutan maka hal tersebut menjadi peringatan bagi seluruh ASN di Kota Bengkulu agar tidak terlibat atau ikut melakukan pelanggaran netralitas,"
Kota Bengkulu (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu menyebutkan, Penjabat Wali Kota Bengkulu Arif Gunadi telah diperiksa oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait laporan yang dia disampaikan yaitu dugaan pelanggaran netralitas. Untuk dua laporan yang diterima oleh KASN terkait pelanggaran netralitas yang telah di proses yaitu dari masyarakat dan dari Bawaslu Kota Bengkulu. "Kemarin kita mendatangi kantor KASN, kedatangan kami guna memastikan agar laporan yang disampaikan telah ditindaklanjuti dan diketahui bahwa Penjabat Wali Kota Bengkulu telah diperiksa oleh KASN mengenai laporan dari Bawaslu dan masyarakat terkait laporan pelanggaran netralitas ASN," kata Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Ahmad Maskuri di Kota Bengkulu, Sabtu. Saat ini, Bawaslu Kota Bengkulu menunggu hasil putusan dari KASN terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Penjabat Wali Kota Bengkulu. Kemudian, pihaknya juga memastikan agar dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu untuk ditindaklanjuti. Selain itu, Bawaslu Kota Bengkulu juga meminta agar KASN memberikan sanksi kepada ASN, hal tersebut dilakukan agar menjadi catatan bagi dinas lainnya di wilayah Bengkulu untuk tidak melakukan pelanggaran netralitas. "Artinya kita menekankan ketika sanksi tersebut benar-benar berdampak pada ASN yang bersangkutan maka hal tersebut menjadi peringatan bagi seluruh ASN di Kota Bengkulu agar tidak terlibat atau ikut melakukan pelanggaran netralitas," ujar dia. Hal tersebut dilakukan, sebab menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada September 2024 terdapat potensi peningkatan pelanggaran netralitas ASN. Untuk itu, ujar Ahmad, pihaknya melakukan upaya antisipasi agar potensi pelanggaran netralitas ASN di Kota Bengkulu tidak meningkat "Kami mengantisipasi potensi yang akan melakukan imbauan seperti biasanya dan menyampaikan surat ke seluruh instansi terkait netralitas ASN," sebut dia.
Unit terakhir PLTN buatan Korsel beroperasi di Uni Emirat Arab******Ilustrasi - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). (ANTARA/HO-Istimewa/pri.)Seoul, Korsel (ANTARA) - Unit keempat dan terakhir dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Barakah yang dibangun Korea Selatan di Uni Emirat Arab (UEA) mulai beroperasi secara komersial, kata perusahaan utilitas milik negara Korea Selatan pada Jumat (1/3).
Reaktor Unit 4 mulai menghasilkan panas secara stabil melalui fisi nuklir, yang digunakan untuk menghasilkan listrik, serta operasi komersialnya diperkirakan dimulai pada paruh pertama tahun ini, menurut Korea Electric Power Corp. (KEPCO).
Ini adalah reaktor nuklir terakhir dari empat reaktor nuklir yang dibangun di Barakah, 270 kilometer barat Abu Dhabi, berdasarkan kontrak senilai 20 miliar dolar AS (sekitar Rp314 miliar) yang dimenangkan oleh konsorsium dipimpin KEPCO pada 2009.
Proyek tersebut menandai ekspor pertama pembangkit listrik tenaga atom komersial buatan dalam negeri Korea Selatan.
Unit Barakah pertama mulai beroperasi secara komersial pada April 2021, unit kedua pada Maret 2022, dan unit ketiga pada Februari 2023.
Pembangkit tersebut merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir multi-unit pertama yang beroperasi di wilayah Arab, menggunakan empat reaktor air bertekanan APR-1400 yang masing-masing mampu menghasilkan hingga 1.400 megawatt listrik bersih.
Baca juga: PLTN Jepang kembali lepaskan air olahan radioaktif Baca juga: BRIN lirik teknologi perangkat lunak simulasi PLTN dari Jepang Baca juga: Operator PLTN Fukushima didesak jamin keselamatan nuklir
Rektor: Lulusan Untag Surabaya siap berkontribusi untuk Indonesia******Prosesi wisuda Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Sabtu (2/3/2024). ANTARA/Willi IrawanSurabaya (ANTARA) - Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Prof Mulyanto Nugroho mengatakan sebanyak 1.209 lulusan yang diwisuda di kampus ini, Sabtu, siap berkontribusi untuk Indonesia.
"Dengan bangga Untag Surabaya melepas wisudawan untuk menjadi aset negara yang mampu berkontribusi untuk Indonesia yang didasarkan pada tujuan NKRI, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mencetak patriot Merah Putih yang mampu memberikan kontribusi terbaik bagi Bangsa Indonesia melalui keilmuan masing-masing," katanya di Surabaya, Sabtu.
Ia menyebutkan sebanyak 1.209 lulusan itu terdiri atas 1.003 lulusan program sarjana (S1), 125 lulusan program magister (S2), dan 32 lulusan program psikologi profesi, dan 49 lulusan program doktor (S3). Sebanyak 17 lulusan di antaranya meraih IPK terbaik dan tiga lulusan meraih karya menarik.
Baca juga: Untag Surabaya kukuhkan dua profesor bidang ekonomi bisnis
Mulyanto Nugroho mengatakan Untag Surabaya memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas lulusan. Upaya tersebut telah diwujudkan dengan kontribusi serapan alumni tahun 2023 ke industri mencapai 95 persen.
Berdasarkan data Tracer Study Untag Surabaya pada 2023, ada sebanyak 2.370 lulusan. Sekitar 95,6 persen lulusan sudah langsung bekerja setelah lulus. Dengan data tersebut, sekitar 54,9 persen lulusan bekerja sesuai dengan program studi (prodi) yang dipilih.
Baca juga: Untag Surabaya kukuhkan mahasiswa baru jadi penggerak lingkungan
Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa banyak capaian yang diraih Untag Surabaya pada awal tahun 2024, di antaranya akreditasi Unggul untuk tiga prodi, yaitu Prodi Arsitektur, Administrasi Negara, dan Administrasi Niaga. Hingga saat ini ada sembilan prodi S1 yang terakreditasi Unggul.
Selain itu, lanjut dia, tahun ini Untag Surabaya juga bersiap menapaki persaingan di kancah internasional dengan melakukan sertifikasi ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) yang merupakan sertifikasi tingkat ASEAN.
Baca juga: Untag Surabaya lepas ribuan mahasiswa KKN ke kabupaten Mojokerto
"Semoga hal ini merupakan awal yang baik untuk memajukan dan mengembangkan Untag Surabaya di level internasional," katanya.
PJT I apresiasi aplikasi BrantaSae hasil kolaborasi Indonesia******Proses indentifikasi di Sungai Brantas yang melibatkan sejumlah pihak. (ANTARA/HO-PJT I)Surabaya (ANTARA) - Perum Jasa Tirta (PJT) I mengapresiasi aplikasi BrantaSae yang menjadi program kolaborasi Indonesia dengan Belanda melalui Universitas Brawijaya dan Universitas Teknologi Delft (TU Delft).
Kepala Sub Divisi Humas dan Informasi Publik PJT I Yulia Puspitaningroem dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu mengatakan hadirnya BrantaSae menjadi wujud kepedulian bersama menjaga kelestarian sumber daya air di Sungai Brantas.
"PJT I sangat mendukung program pengembangan aplikasi BrantaSae karena mengelola Sungai Brantas tidak bisa kami lakukan sendiri. Kolaborasi dan kerja sama pentahelix yang melibatkan berbagai unsur seperti pemerintah, akademisi dan masyarakat ini menjadi upaya bersama untuk menjaga kelestarian SDA Sungai Brantas," kata Yulia.
Ia menyampaikan berbagai upaya telah dilakukan oleh PJT I untuk menjaga kualitas dan kuantitas SDA di Brantas. Pihaknya secara aktual telah memantau kuantitas debit air secara daring dan realtime dari ruang Command Centermenggunakan Smart Water Management System.
Baca juga: Menteri PUPR berpesan ke PJT I untuk kembangkan Smart Water Management
Baca juga: PJT I latih petani Blitar optimalkan hasil tanaman hortikultura
"Dalam pengembangan SWMS juga terdapat fitur SIKUALA atau Sistem Informasi Kualitas Air yang memberikan pelaporan rutin kualitas air di beberapa titik pemantauan serta informasi adanya pencemaran," ujarnya.
Dengan adanya aplikasi BrantaSae, kata dia, dapat menjadi tambahan data dan informasi untuk pemantauan Sungai Brantas.
"Kelebihan dari BrantaSae ada pada proses partisipasi masyarakat untuk memasukkan data. Tentunya informasi tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung upaya pelestarian Sungai Brantas yang terus kami lakukan selama ini," tuturnya.
Dalam upaya pemantauan Sungai, khususnya di Kali Surabaya yang merupakan hilir Sungai Brantas, PJT I sejak 2009 telah melakukan kegiatan Patroli Air dengan melibatkan lintas instansi.
Dengan konsep susur sungai memantau pencemaran, khususnya dari sektor industri menjadi upaya bersama menjaga kualitas air.
Dukungan bagi TU Delft yang mulai mengoperasikan aplikasi BrantaSae juga diberikan oleh PJT I. Salah satunya dengan memfasilitasi tiga perahu untuk susur sungai dari Pintu Air Gunungsari hingga Desa Cangkir, Driyorejo Gresik.
Proses identifikasi yang juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, DLH Kota Surabaya, DLH Kabupaten Gresik dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas itu selayaknya kegiatan rutin Patroli Air.
Berbagai temuan selama menyusuri Kali Surabaya itu juga menjadi catatan informasi yang diunggah di aplikasi BrantaSae.
Ia berharap ke depan kerjasama lintas instansi bisa lebih dioptimalkan.
"Kami sangat senang dan menyambut baik hadirnya TU Delft dengan aplikasi BrantaSae. Semoga sinergi dalam menjaga kelestarian air di Sungai Brantas bisa terus dilakukan dan diupayakan secara bersama," katanya.*
Baca juga: Jasa Tirta I paparkan alokasi air wilayah Jatim pada musim kemarau
Baca juga: Warga alami kekeringan di Lamongan dan Ngawi dibantu air bersih PJT 1
Tindak Pelanggaran Perdagangan Karbon Hutan, Demi Jaga Tata Kelola yang Baik******Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Ir. Khairi Wenda (tengah)Jakarta (ANTARA) - Pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia dilakukan melalui perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Dengan demikian anggapan bahwa pasar karbon Indonesia untuk luar negeri tertutup adalah tidak benar, dan bahwa perdagangan karbon luar negeri melalui transfer unit karbon dapat dilakukan tanpa otorisasi Pemerintah juga tidak benar. Salah satu sebabnya karena ketaatan kepada konstitusi yaitu penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang mengharuskan pasar karbon Indonesia diatur Pemerintah. Di sisi lain konvensi internasional menyerahkan kepada negara masing-masing untuk mengatur perdagangan internasional berdasarkan prinsip-prinsip yang telah digariskan menurut kepentingan nasional termasuk untuk memenuhi kewajiban pemenuhan NDC negara yang telah menjadi komitmennya. Untuk itu maka telah diterbitkan Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, serta beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain melalui PermenLHK 21/2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, yang mengatur tata kelola perdagangan karbon di Indonesia. “Berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur karbon dimaksud, maka entitas bisnis pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang akan melakukan perdagangan karbon, diwajibkan mengikuti regulasi tersebut, dan bagi entitas bisnis pemegang PBPH yang tidak mentaati regulasi tersebut akan dikenakan sanksi,” demikian disampaikan Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Ir. Khairi Wenda di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis, 29 Februari 2024. Lebih lanjut Khairi Wenda menyatakan bahwa salah satu bentuk sanksi atas pelanggaran tersebut telah dilakukan pembekuan dan pencabutan izin konsesi kehutanan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Antara lain pencabutan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.146/Menhut-II/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam kepada PT. Rimba Raya Conservation atas Areal Hutan Produksi seluas + 36.331 Ha (Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Hektar) di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pencabutan tersebut disebabkan oleh karena PT. Rimba Raya Conservation selaku pemegang PBPH antara lain telah melakukan pemindahtanganan perizinan kepada pihak ketiga melalui tanpa persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan transaksi perdagangan karbon lebih luas dari areal perizinan (PBPH) yang dimilikinya termasuk melanggar perjanjian kerja sama dengan Taman Nasional Tanjung Puting serta PT Rimba Raya Conservation juga dinilai tidak membayarkan PNBP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan PeraturanPenerapan Sanksi ini merupakan penegakan peraturan dalam perdagangan karbon di Indonesia yang selain merupakan ketaatan terhadap konstitusi, juga dalam rangka mencegah double counting dan double claim antar negara dalam upaya bersama menurunkan emisi karbon sesuai Paris Agreement yaitu membatasi kenaikan suhu global di bawah 2.0 derajat Celcius dan berusaha untuk menuju 1.5 derajat Celcius. Perlu ditegaskan bahwa dalam Perpes 98 Tahun 2021 serta PermenLHK 21/2022 secara ketat diatur tata cara pelaksanaan perdagangan karbon antara lain sebagai berikut : a. Pelaku usaha/kegiatan mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN); b. Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK harus sesuai dengan prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable) cara penghitungan yang sesuai dengan standard nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI) merujuk kepada metodologi IPCC serta sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK. Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur yang sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon. c. Apabila penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. d. Untuk melakukan perdagangan karbon luar negeri perlu dilakukan otorisasi sehingga dapat diketahui seberapa besar karbon yang diperdagangkan, kemana karbon tersebut akan di tujukan, termasuk berapa harga atau nilai karbon dimaksud. Otorisasi tersebut dilakukan juga untuk menghindari terjadinya kontrak karbon yang tidak terkendali yang selain dapat mengakibatkan hilang potensi negara juga mempengaruhi tata kelola pengelolaan hutan.
《slot deposit via pulsa 10000》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,asmara slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot deposit via pulsa 10000》bab terbaru。