pinjam uang ke pegadaian

Permaisuri Qianlong

IHSG Bersinar ke 6.694 Jelang Akhir Pekan******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.694 pada Jumat (9/6). Indeks saham menguat 27,69 poin atau 0,42 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,5 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,8 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 277 saham menguat, 248 terkoreksi, dan 211 lainnya stagnan. Terpantau, tiga dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor barang baku, yakni minus 0,57 persen.

Mengikuti Asia, bursa Amerika pun kompak bergerak di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,62 persen, indeks NYSE Composite 0,21 persen, dan indeks NASDAQ Composite 1,02 persen.

[Gambas:Video CNN]

Meng Po punya janji

Kemenhub soal Lion Air Delay: Teguran dan Sanksi Sudah Diberikan******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim sudah sering kali memberikan teguran dan sanksi kepada maskapai penerbangan PT Lion Mentari Airlines alias Lion Air. 

Klaim itu merespons Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang menumpahkan kritiknya kepada Lion Air yang sering terlambat alias delay.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan semua penerbangan yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dan on time performance tentu menjadi perhatian Kemenhub.

Meski begitu, Adita menyebut Kemenhub tidak serta merta menunggu aduan, tapi ikut jemput bola.

"Termasuk jika ada keluhan di medsos (media sosial) atau pemberitaan. Tapi tentu harus diinvestigasi dulu," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengkritik penerbangan PT Lion Mentari Airlines alias Lion Air yang sering terlambat.

Kritik itu ia sampaikan melalui akun Twitter pribadi, @Abe_Mukti. Abdul bercerita hampir setiap pekan dirinya bepergian menggunakan maskapai dari Lion Group.

Dari penerbangannya itu, hampir selalu ada delay dari maskapai. Yang disayangkan Abdul, Lion Group tidak pernah minta maaf atas keterlambatan itu.

"Hampir setiap penerbangan selalu delay. Dan, mereka (hampir) tidak pernah minta maaf atas keterlambatan penerbangan," kicaunya.

Lihat Juga : Jokowi Tawarkan 300 Paket Investasi IKN Rp38 T di Singapura

Ia menilai pihak maskapai berbuat demikian karena merasa hampir tidak ada penerbangan lain yang bisa melayani seperti Lion Group. Abdul pun melihat perusahaan seolah 'jadi pemilik' bandara.

"Padahal Bandara itu milik negara. Ke mana perginya Garuda, penerbangan milik negara itu. Atau, jangan-jangan negara sudah menjadi 'milik' Lion Group?" imbuhnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya meminta tanggapan ke Lion Air melalui Corporate Communication Strategic Danang Mandala Prihantoro. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

[Gambas:Video CNN]

Panggil si jenius

KKP Jelaskan soal Harga Pasir Laut yang Dipatok Sebelum Ekspor Dibuka******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan harga pasir lautyang telah dipatok dua tahun sebelum aturan izin ekspor diterbitkan Presiden Joko Widodo tahun ini.

Acuan harga itu diatur dalam Keputusan Menteri KKP (Kepmen KKP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang diteken pada 18 September 2021.

Sementara itu, izin Jokowi terkait ekspor pasir laut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid ini diteken pada 15 Mei 2023 atau dua tahun setelah Kepmen KKP diundangkan.

Saat ini, pihaknya masih menunggu peraturan menteri (Permen) yang sedang disusun.

"Harga patokan itu akan dikoreksi kembali dalam kepmen yang baru" kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/6).

Ia menambahkan, tarif pasir laut yang diatur dalam Permen 82/2021 merupakan turunan dari PP 5/2021 di sektor kelautan terkait pemanfaatan pasir laut oleh KKP dan PP 85/2021 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) KKP.

"Itu akan direvisi berdasarkan PP 26 menjadi HPP (harga pokok penjualan) sedimentasi," kata Wahyu.

Dalam Kepmen KKP Nomor 82 Tahun 2021 itu, ada ketentuan soal harga patokan pasir laut dalam perhitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pemanfaatan pasir laut untuk kebutuhan dalam negeri dibanderol Rp188 ribu per meter kubik. Sedangkan untuk ekspor dipatok harga Rp228 ribu per meter kubik.

"Harga patokan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut," bunyi diktum kedua Kepmen tersebut dikutip Kamis (8/7).

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

8 Perusahaan Indonesia Masuk Forbes Global 2000******

Forbes merilis daftar 2.000 perusahaan publik terbesar dunia tahun ini atau Global 2.000 World's Largest Public Company. Dalam daftar tersebut ada delapan perusahaanIndonesia yang mejeng.

Forbes menyebut peringkat diberikan berdasarkan analisis empat faktor, yakni penjualan, laba, aset, dan nilai pasar. Penilaian dilakukan berdasarkan data keuangan 12 bulan terakhir atau yang tersedia per 5 Mei 2023.

Delapan perusahaan Indonesia tersebut adalah;

2. Bank Mandiri di posisi 418 dengan laba US,72 miliar

3. Bank Central Asia (BCA) di posisi 462 dengan laba US,93 miliar

4. Telkom Indonesia di posisi 787 dengan laba US,4 miliar

5. Bank Negara Indonesia (BNI) di posisi 930 dengan laba US,23 miliar

6. Bayan Resources di posisi 983 dengan laba US,18 miliar

7. Adaro Energy di posisi 1.393 dengan laba US,5 miliar

8. PT Garuda Indonesia (Persero) di posisi 1.572 dengan laba US,6 miliar

Sementara secara global, posisi pertama diduduki oleh perusahaan asal Amerika Serikat, JP Morgan Chase dengan keuntungan US, 8 miliar.

Daftar diteruskan oleh Saudi Aramco, perusahaan minyak milik Arab Saudi di posisi kedua dan perusahaan asal China, ICBC, di posisi ketiga.

Lalu, ada China Construction, Agricultural Bank of China, Bank of America, dan Alphabet dengan urutan berturut-turut.

[Gambas:Video CNN]

Sutra Kaisar Prasejarah

KKP Jelaskan soal Harga Pasir Laut yang Dipatok Sebelum Ekspor Dibuka******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan harga pasir lautyang telah dipatok dua tahun sebelum aturan izin ekspor diterbitkan Presiden Joko Widodo tahun ini.

Acuan harga itu diatur dalam Keputusan Menteri KKP (Kepmen KKP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang diteken pada 18 September 2021.

Sementara itu, izin Jokowi terkait ekspor pasir laut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid ini diteken pada 15 Mei 2023 atau dua tahun setelah Kepmen KKP diundangkan.

Saat ini, pihaknya masih menunggu peraturan menteri (Permen) yang sedang disusun.

"Harga patokan itu akan dikoreksi kembali dalam kepmen yang baru" kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/6).

Ia menambahkan, tarif pasir laut yang diatur dalam Permen 82/2021 merupakan turunan dari PP 5/2021 di sektor kelautan terkait pemanfaatan pasir laut oleh KKP dan PP 85/2021 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) KKP.

"Itu akan direvisi berdasarkan PP 26 menjadi HPP (harga pokok penjualan) sedimentasi," kata Wahyu.

Dalam Kepmen KKP Nomor 82 Tahun 2021 itu, ada ketentuan soal harga patokan pasir laut dalam perhitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pemanfaatan pasir laut untuk kebutuhan dalam negeri dibanderol Rp188 ribu per meter kubik. Sedangkan untuk ekspor dipatok harga Rp228 ribu per meter kubik.

"Harga patokan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut," bunyi diktum kedua Kepmen tersebut dikutip Kamis (8/7).

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

7 Alasan Lion Air Sering Telat Terbang******

Lion AirGroup membeberkan tujuh alasan mengapa penerbangan maskapainya sering mengalami keterlambatan ataudelay.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan pihaknya sebetulnya tidak mau mengecewakan penumpang yang telah memilih mereka. Namun memang masalah terkadang sulit untuk dihindari.

"Lion Air Group menyampaikan penjelasan keterlambatan penerbangan tidak diinginkan oleh siapapun, termasuk maskapai dan penumpang. Maskapai penerbangan terus berusaha mengurangi keterlambatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada penumpang," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (10/6) lalu.

1. Cuaca kurang baik. Ia mengatakan cuaca yang tidak menentu, seperti hujan deras, kabut tebal, petir, badai, angin dan kondisi cuaca ekstrem lainnya merupakan penyebab utama keterlambatan.

Itu katanya mempengaruhi keamanan penerbangan. Karena itu, maskapai akan menunda atau membatalkan penerbangan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk terbang dengan aman.

2. Kedisiplinan penumpang. Ia mengatakan dalam beberapa kasus ada penumpang yang melanggar aturan seperti bercanda bom, tidak ada surat kesehatan saat sakit.

3. Keterlambatan penumpang. Danang mengatakan masalah ini sering berdampak pada keterlambatan penerbangan. Jika penumpang terlambat dan pesawat harus menunggu mereka, maka jadwal penerbangan akan terganggu sehingga keterlambatan susah untuk dihindari.

4. Barang bawaan penumpang yang melebihi kapasitas. Danang mengatakan jika banyak penumpang membawa barang bawaan yang banyak atau berukuran besar, proses boarding pesawat dapat menjadi lebih lambat.

5. Keterlambatan pesawat sebelumnya. Danang mengatakan jika pesawat mengalami keterlambatan sebelumnya seperti karena faktor cuaca atau kondisi lain, maka penerbangan berikutnya dengan pesawat tersebut juga akan terlambat.

6. Gangguan teknis. Menurutnya, maskapai memprioritaskan keamanan dan kelayakan pesawat sehingga perbaikan secara tidak berjadwal harus dilakukan sebelum penerbangan dilanjutkan yang memang berpengaruh pada keterlambatan jadwal terbang.

7. Faktor operasional lainnya. Danang mengatakan faktor operasional ini bisa disebabkan oleh kepadatan lalu lintas udara yang menyebabkan antrean lepas landas dan mendarat, pembatasan yang diberlakukan di bandar udara, atau pemogokan (demo) di suatu wilayah yang mampu mempengaruhi operasional maskapai penerbangan.