pinjaman untuk driver online

Tempat Perburuan Gen Super

mantap 123 slot

Moeldoko tanggapi isu kelanjutan program kartu prakerja untuk 2025******

Kelanjutan program pemerintah termasuk program kartu prakerja untuk tahun depan akan dibahas usai pengumuman pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024

Medan (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kelanjutan program pemerintah termasuk program kartu prakerja untuk tahun depan akan dibahas usai pengumuman pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sekitar akhir Maret 2024.

"Pada rapat berikutnya pada akhir Maret 2024, rapat yang lebih detail lagi dengan memikirkan janji-janji Presiden terpilih akan dimasukkan," ujar Moeldoko menjawab pertanyaan terkait kelanjutan program kartu prakerja ketika ditemui media usai kuliah umum di kampus Universitas Sumatera Utara di Medan, Sumatera Utara, Jumat.

Dia mengatakan sebelumnya dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo telah mulai memikirkan proyeksi RAPBN 2025. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan harapan pada tahun ini akan disiapkan sebaik-baiknya agar siapapun yang terpilih sudah tidak lagi bergerak dari titik nol.

Untuk memastikan hal tersebut, katanya, akan dilakukan konsultasi program mana saja yang akan menjadi prioritas dan tidak membebani APBN, mencegah defisit anggaran.

Baca juga: Moeldoko: Prakerja pendekatan hadapi tren kebutuhan industri
Baca juga: Prakerja adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

"Itu akan menjadi ruang diskusi sebelum menempatkan di Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," jelas Moeldoko, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Cipta Kerja.

Pengumuman pemenang Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut aturan paling lambat dilaksanakan pada 20 Maret 2024. Pelantikan untuk Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024, setelah sebelumnya pada 1 Oktober 2024 akan dilantik anggota DPR dan DPD terpilih.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja pada tahun ini dengan kuota peserta 1,1 juta orang yang ditandai dengan pembukaan gelombang penerimaan ke-63 sejak 23 Februari lalu.

Masing-masing peserta Prakerja dalam skema normal saat ini akan merasakan nilai manfaat Rp4,2 juta per orang, dibagi Rp3,5 juta untuk dana pelatihan, Rp600 ribu insentif dan Rp100 ribu setelah mengisi survei.

Baca juga: Moeldoko minta alumni Prakerja manfaatkan kompetensi yang didapat
Baca juga: Airlangga sebut Program Prakerja 2024 sasar pelatihan sektor digital

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi pengasuh tingkat dewa

sports369

Profil PT TMI yang Disebut Anies 'Ordal' Prabowo di Proyek Alutsista******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) disebut calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedansebagai orang dalam (ordal) di proyek Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto.

Tuduhan itu disampaikan Anies dalam debat ketiga capres. Ia mulanya bertanya kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal hubungan standar etika pemimpin negara dengan kemampuan menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara.

Tapi, standar etika itu menurutnya telah runtuh oleh keberadaan orang dalam di proyek Alutsista dan Food Estate.

Tak hanya soal industri pertahanan, Anies juga mengkritik orang dalam lainnya di lingkaran Prabowo. Menurutnya, pelaksanaan proyek lumbung pangan alias food estateyang salah satunya dikomandoi Kemenhan juga ada orang dalamnya.

Meski begitu, Prabowo menegaskan apa yang disampaikan Anies adalah keliru. Ia mengaku siap buka-bukaan dengan Anies soal TMI hingga food estateyang dituding ada permainan orang dalam.

"Jadi saya bersedia, kita duduk, buka-bukaan. Mau bicara food estate, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya? Saudara bicara etik, etik, saya keberatan. Maaf ya, saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik," timpal Prabowo.

Lihat Juga : Melihat Anggaran Alutsista Bekas Era Prabowo yang Dihajar Anies-Ganjar

Lantas, siapa sebenarnya PT TMI yang disebut Anies sebagai orang dalam di proyek Alutsista dan bagaimana keterlibatannya dalam proyek itu?

Berdasarkan situs resmi perusahaan, PT Teknologi Militer Indonesia mendeskripsikan diri sebagai platform strategis dalam hal teknologi inovatif untuk meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan nasional.

"Serta integrator untuk sistem manajemen tempur yang mewujudkan pengembangan teknologi militer tingkat lanjut," tulis pernyataan di situs TMI, dikutip Senin (8/1).

Perusahaan yang berkantor di Cilandak, Jakarta Selatan ini menawarkan setidaknya empat produk utama. Ada sistem pertahanan laut, udara, darat, serta inovasi dan teknologi.

TMI mempunyai visi, yakni menjadi yang terdepan dalam manajemen teknologi militer serta penyedia solusi untuk berbagai kebutuhan misi berbasis teknologi dan perangkat lunak. Untuk mewujudkannya, mereka punya tiga misi utama.

Pertama, merancang alutsista untuk keandalan sistem pertahanan negara. Kedua, mengeksekusi kebijakan dan program pemerintah, khususnya terkait Kementerian Pertahanan, dalam kemandirian membuat Alutsista.

Ketiga, menjadi mitra terpercaya dan terkemuka untuk menghadirkan solusi.

Mereka juga mencantumkan beberapa mitra perusahaan. Bahkan, ada 4 dari 5 BUMN pertahanan yang mereka klaim pernah bekerja sama dengan perusahaan, yaitu PT LEN Industri (Persero), PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan PT PAL Indonesia (Persero).

Akan tetapi, laman resmi perusahaan tidak mencantumkan siapa saja orang-orang di balik PT Teknologi Militer Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Benarkah tuduhan Anies soal ordal di Kemenhan?

Nama PT TMI mencuat pada 2021 lalu setelah rencana utang asing untuk pembelian senjata oleh Kemenhan. Perusahaan diduga terlibat dalam belanja alutsista senilai US4,99 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun.

Selain rancangan peraturan presiden yang bocor ke publik, ada juga surat dari Menhan Prabowo. Isi surat tersebut menunjuk PT TMI menjadi pengelola program tersebut.

PT TMI adalah perusahaan yang dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Ini dulunya Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah Kementerian Pertahanan.

Lalu, dalam dokumen PT TMI yang diperoleh CNNIndonesia.com tercatat lima nama kader Partai Gerindra menduduki berbagai jabatan penting di perusahaan tersebut. Mereka, antara lain Glenny Kairupan, Yudi Magio Yusuf, Prasetyo Hadi, dan Angga Raka Prabowo.

Lihat Juga : Anak Buah Sri Mulyani Respons Prabowo Tunda Pembelian Pesawat Tempur

Akan tetapi, PT TMI membantah keterlibatan perusahaan dalam rencana Kemenhan memborong alutsista senilai seribu triliun rupiah tersebut. Mereka mengatakan tak mendapat satupun kontrak dari Kemenhan.

Di lain sisi, Menhan Prabowo sempat dipanggil Komisi I DPR RI untuk menjelaskan kegaduhan ini. Ia juga membantah peran TMI yang disinyalir sebagai makelar.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon saat itu mengatakan Prabowo menjamin PT TMI tidak akan menjadi broker proyek Rp1,7 kuadriliun itu. Prabowo mengklaim perusahaan tersebut hanya akan menjadi konsultan.

"Tadi juga kami tanyakan terkait apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu dan kolega kedekatan. Menhan mengatakan tidak ada, (PT TMI) kebetulan orang yang sudah pensiun dan para pakar," ujar Effendi pada Juni 2021, dikutip dari Antara.

Effendi mengatakan Prabowo mengaku hanya kebetulan ada koleganya di Gerindra yang menjabat sebagai komisaris di PT TMI. Menurut Prabowo, para kader partainya itu menjabat sebagai petinggi PT TMI karena latar belakang pensiunan militer dan pakar.

"Kita konfirmasi juga, apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu ada kolega kedekatan, beliau bilang enggak. Ini kebetulan saja mereka pensiunan para pakar, jadi tidak ada kaitan,"tandasnya.

Lihat Juga : TAIPANAlfredo Yao, Pernah Terlunta di Jalan Kini Jadi Taipan Berharta Rp4 T

(skt/agt)

Setan cinta tidak terkalahkan

lunar gacor

Populasi kendaraan listrik meningkat, roda dua naik 262 persen******

Peningkatan ini salah satunya berkat kesuksesan program bantuan pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mencatat populasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) meningkat pesat pada 2023, dengan penambahan roda dua mencapai 262 persen.

 

Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin, Hendro Martono, mengatakan jumlah kendaraan listrik roda dua bertambah dari 17 ribu pada 2022 menjadi 62 ribu pada 2023.

 

“Peningkatan ini salah satunya berkat kesuksesan program bantuan pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua,” ujar Hendro dalam sosialisasi insentif dalam rangka percepatan investasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta, Jumat.

 

Insentif yang diberikan pemerintah kepada konsumen yang membeli kendaraan listrik roda dua adalah potongan Rp7 juta per unit.

 

Sementara itu, penambahan populasi kendaraan listrik roda empat pada 2023 meningkat 43 persen. Ia menyebut ada peningkatan dari 8.000 unit pada 2022 menjadi 12 ribu unit pada tahun lalu.

 

Namun, Hendro menilai meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif, penambahan ini belum cukup untuk meningkatkan jumlah KBLBB di Indonesia.

 

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan program insentif baru, yaitu program insentif bea masuk dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar 0 persen.

 

Insentif ini berlaku untuk impor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) dan terurai lengkap (completely knocked down/CKD), dengan nilai komponen lokal atau TKDN di bawah 40 persen.

 

Insentif lain yang telah diberikan, di antaranya tax holidayatau pembebasan pajak penghasilan badan untuk perusahaan yang memproduksi KBLBB sebesar 100 persen.

 

Kemudian, tax allowanceatau pengurangan pajak penghasilan badan untuk perusahaan yang melakukan investasi di industri KBLBB sebesar 50 persen, dan PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10 persen untuk pembelian mobil listrik.

Baca juga: Kemenko Marves tekankan insentif penting untuk kendaraan listrik

Baca juga: Pemerintah revisi target TKDN kendaraan listrik untuk tarik investasi

Baca juga: DKI diminta buat regulasi khusus subsidi kendaraan listrik
 

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Ksatria Penjaga Santo

bulan 88 slot

Kemenhub Buka Suara soal Kecelakaan KA Turangga dan KRL Lokal Bandung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) mengungkapkan rasa prihatin atas kecelakaan antara KA Turangga dan KRL lokal Bandung Raya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan saat ini pihaknya sudah mengirimkan tim ke lokasi untuk melakukan evakuasi.

"Guna menindaklanjuti dan mengevakuasi korban dari insiden ini, DJKA bersama KAI dan pihak terkait telah mengirimkan tim teknis untuk mengamankan lokasi kejadian," ujar Risal dalam unggahan di X, Jumat (5/1).

"Informasi lebih lanjut terkait insiden ini akan segera disampaikan kembali," jelasnya.

[Gambas:Twitter]

Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo pada Jumat pagi menyebutkan ada dua korban yang sedang kritis akibat kecelakaan tersebut.

"Masinis dan asisten masinis kritis, kita sudah bawa ke RS (rumah sakit)," kata Kusworo.

Sementara itu, Manager Humas Daop 2 Bandung Ayep Hanafi mengatakan ada 300 penumpang yang tercatat di KA Turangga tersebut. Menurut laporan dari CNNIndonesia TV KA Bandung Raya mengangkut 191 penumpang.

Saat ini evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian yakni di KM 181 yang berada di antara Stasiun Haurpugur dan Stasiun Cicalengka. Alat-alat berat seperti crane dan mobil pemadam kebakaran sudah datang ke lokasi yang berada di area persawahan dan rumah warga.

(lyd/nva)

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

erek erek 2d 46

Kemenperin gandeng Kemendikbudristek gelar Business Matching P3DN 2024******

Business Matching ini diharapkan dapat mendorong realisasi pembelanjaan PDN....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian menggelar Business Matching program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 2024, dengan menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai mitra pertemuan antara pemerintah dengan pelaku industri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko SA Cahyanto di Jakarta, Jumat, mengatakan acara yang akan diselenggarakan di Bali, 4-7 Maret 2024, tersebut diharapkan dapat mendorong serapan belanja kementerian dan lembaga (K/L) di Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri di setiap programnya.

"Business Matching ini diharapkan dapat mendorong realisasi pembelanjaan PDN, terutama yang telah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN,” ujarnya.

Baca juga: Kemenperin: Program OVOP bantu IKM tembus pasar duniaEko mengatakan selama tiga tahun pihaknya konsisten menjadi pionir dalam pelaksanaan Business Matching untuk mendorong naiknya komitmen penggunaan TKDN.

Untuk pelaksanaan di 2024, Business Matching produk domestik ini dikemas dalam konsep one stop event yang menghadirkan lima kegiatan utama, yaitu Desk Business Matching, Penganugerahan Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pameran Produk Dalam Negeri, Talkshow Akselerasi Sertifikasi TKDN, serta Pojok Konsultasi.

Menurutnya Desk Business Matching merupakan kegiatan utama dalam pelaksanaan rangkaian acara tersebut.

Ia mengatakan dalam kegiatan itu akan dipaparkan data kebutuhan produk dalam negeri kepada produsen yang telah tercatat dalam database Kemenperin.

Nantinya perkembangan hasil Desk Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2024 dapat diakses melalui http://bm2024.kemenperin.go.id.

Baca juga: Menperin minta interkoneksi data perencanaan belanja produk domestik

Sementara itu ia mengatakan, peserta Business Matching Belanja PDN 2024 ditargetkan mencapai 5.000 peserta, yang terdiri atas perwakilan 85 Kementerian/Lembaga, 552 Pemerintah Daerah, dan perwakilan dari 23 BUMN.

Acara ini juga diikuti produsen dalam negeri yang terdiri dari lebih 200 perusahaan yang tergabung dalam 177 asosiasi industri, media massa, serta kepala instansi dan kepala daerah pada saat penutupan dan penyerahan penghargaan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Jalan Magister Menuju Kultivasi

tenor rupiah cepat

Kemenko Marves tekankan insentif penting untuk kendaraan listrik******

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menekankan pentingnya insentif pajak dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif dalam negeri, khususnya terkait kendaraan listrik.

“Insentif pajak merupakan langkah penting untuk mendorong Indonesia menjadi yang terdepan dalam revolusi kendaraan listrik,” ujar Rachmat dalam acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” di Jakarta, Jumat.

Dengan mendorong para produsen mobil EV dunia untuk memproduksi kendaraan listrik di Indonesia, kata Rachmat, Indonesia tidak hanya menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun juga membuka jalan bagi pengembangan ekosistem otomotif yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

“Tahun ini akan menjadi tahun yang istimewa untuk perkembangan ekosistem EV dalam negeri karena kita akan mendapatkan banyak opsi kendaraan EV yang tentunya akan menjadikan kendaraan EV menjadi jauh lebih terjangkau untuk khalayak luas,” ujar Rachmat.

Pada akhir 2023, Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.79 Tahun 2023 yang mengatur pemberian insentif.

Adapun insentif yang diberikan, di antaranya insentif keringanan pajak bea masuk, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pengurangan pajak daerah untuk KBLBB.

Insentif ini berlaku untuk impor mobil dalam keadaan utuh (completely built up/CBU) dan mobil yang diimpor dalam keadaan terurai lengkap (completely knocked down/CKD) dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di bawah 40 persen.

Perpres ini juga mengatur penyesuaian ketentuan TKDN KBLBB roda dua/tiga dan roda empat atau lebih, salah satunya adalah pergeseran ketentuan TKDN 60 persen dari tahun 2024 ke 2027.

Produsen EV dapat menikmati paket insentif impor dan PPnBM tersebut hingga akhir 2025. Selanjutnya, produsen wajib memenuhi ketentuan produksi EV di dalam negeri atau “utang produksi” hingga akhir 2027, sesuai dengan ketentuan TKDN yang berlaku.

“Paket insentif ini hadir sebagai win-win solutionbagi Indonesia dan para investor atau produsen EV dunia,” kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi Iwan Suryana yang turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Di satu sisi, ujar Iwan melanjutkan, masyarakat Indonesia dapat menikmati lebih banyak opsi EV yang berkualitas dunia dengan harga yang kompetitif.

Di sisi lain, para produsen dapat membangun fasilitas manufaktur di Indonesia sambil menguji coba produk EV mereka dan membangun pangsa pasar EV di Tanah Air.

Untuk memastikan pelaksanaan insentif dapat segera berjalan dengan lancar, pemerintah juga telah mengeluarkan seperangkat peraturan Menteri (Permen) seperti Permen investasi No.6 Tahun 2023, Permen Perindustrian No. 29 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9 Tahun 2024 dan PMK No. 10 Tahun 2024.


Baca juga: Pemerintah revisi target TKDN kendaraan listrik untuk tarik investasi

Baca juga: Moeldoko minta mitra Kartu Prakerja ada pelatihan kendaraan listrik

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024