rtp kaisar888

Kehidupan pastoral di Amerika

Pekerja IKN Belum Digaji hingga Berbulan******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan pejabat eselon I ke bawah yang bekerja di lembaganya belum menerima gajiselama berbulan-bulan.

Pasalnya, pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi eselon I ke bawah.

"Kami harus jujur menyampaikan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon I dan turunannya pada saat ini," kata Bambang saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR dikutip Detik Finance, Senin (3/4).

Dalam beleid itu, gaji kepala Otorita IKN ditetapkan Rp172,7 juta, termasuk tunjangan kinerja. Selain itu, kepala Otorita IKN juga mendapatkan dana operasional senilai Rp178 juta.

Sementara, sambung Bambang, gaji pejabat eselon I ke bawah sudah dibahas oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan sedang diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melihat hal itu, ia mengapresiasi para bawahannya yang tetap bekerja meski belum dibayar.

"Teman-teman saya ini tangguh. Jadi, ya demikianlah kondisinya dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat," tuturnya.

Kendati demikian, Bambang memastikan pekerja di lapangan sudah menerima upah mereka.

Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus sebelumnya mengungkapkan ada pekerja di IKN yang belum dibayar berbulan-bulan. Ia pun meminta agar hak pekerja segera dibayarkan.

"Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran nggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim Pak. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kalau belum segera bayar mumpung lagi bulan Ramadan," ujar Ihsan.

Otorita IKN berdiri pada 10 Maret 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

[Gambas:Video CNN]

Keterlibatan dengan kekuasaan

Audit BPKP Kelar, RI Batal Impor KRL dari Jepang?******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menyelesaikan reviu rencana impor kereta dari Jepang pada akhir Maret 2023.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim menyebut laporan tersebut telah disampaikan kepada pemangku kepentingan.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil reviu rencana impor kereta kepada stakeholder," ujar Azwad melalui keterangan resmi, Rabu (5/4).

Kendati demikian, sebagai auditor internal, BPKP tidak dapat membuka hasil reviu tersebut kepada publik.

Pasalnya, kata Azwad, kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif membenarkan sudah menerima laporan hasil kajian itu. Namun, ia belum bersedia untuk mengungkap hasil reviu tersebut.

"Sikap kami sesuai hasil kesepakatan pemerintah yakni, mengikuti rekomendasi audit BPKP," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku sudah mendapat informasi yang menyebutkan BPKP tidak merekomendasikan impor kereta bekas dari Jepang.

"Informasinya juga yang saya dengar, dari sumber saya pejabat tinggi Kementerian BUMN, bahwasanya BPKP menolak merekomendasikan impor kereta bekas," ujar Andre, seperti dikutip dari Detik.

Menurut Andre, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) seharusnya sudah memesan kereta di PT INKA sejak 2021 jika memang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna KRL.

"Sesuai yang saya sampaikan dari awal bahwa seharusnya KCI, kalau memang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya KCI sudah memesan jauh-jauh hari di awal 2021 sehingga kereta KRL baru dari INKA bisa selesai di pertengahan 2022 sehingga di 2023 ini tidak ada kekurangan rangkaian kereta KRL," ujarnya.

KCI sebelumnya ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Anak usaha PT KAI itu sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Dalam perjalanannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang itu menunggu hasil audit BPKP.

[Gambas:Video CNN]

Mitos super datang

Boenjamin Setiawan, Pendiri Kalbe Farma Meninggal Dunia******

Pendiri PTKalbe Farma Boenjamin Setiawan sekaligus salah satu orang terkaya di Indonesia meninggal dunia dalam usia 80 tahun pada Selasa (4/4).

Mengutip CNBCIndonesia.com, informasi meninggalnya Boenjamin disampaikan oleh Head External and Stakeholder Relations Kalbe Farma Hari Nugroho.

"Iya benar meninggal dunia," ujarnya Selasa (4/4/2023).

Boenjamin Setiawan merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Mengutip berbagai sumber, Boen pernah jatuh bangun dalam meraih kekayaan itu.

Semua proses diawali setelah ia menyelesaikan studinya. Sebagai informasi, Boen muda merupakan seorang anak yang cerdas.

Ia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran UI. Ia menyelesaikan pendidikannya di kampus kuning tersebut pada 1958.

[Gambas:Video CNN]

Selepas itu, Boen melanjutkan pendidikan doktoralnya ke Universitas California. Usai menamatkan pendidikannya, ia mengajar di almamaternya.

Pada 1961, ia pernah mencoba mencari pendanaan untuk membiayai penelitian obat kencing manis dan darah tinggi. Pria yang berasal dari keluarga penjual krupuk ini pun mencoba membuat proposal dan mengajukan pendanaan senilai Rp30 juta kepada pengusaha farmasi yang dikenalnya, Wim Kalona.

Wim merupakan pemilik PT Dupa. Namun malang, pengusaha itu menolak proposalnya.

Kepada Boen, pengusaha itu bilang kalau mau membuat penelitian, harus membuat perusahaan sendiri. Dari wejangan pengusaha itulah, pada 1963, Boen bersama dengan beberapa temannya mendirikan perusahaan obat bernama PT Farmindo.

Perusahaan memproduksi salep. Namun, itu hanya mampu bertahan selama 3 tahun saja.

[Gambas:Video CNN]

Kurang modal dan kesulitan dalam memasarkan produk membuat perusahaan itu harus gulung tikar di usia yang masih muda.

Boen tidak menyerah. Bersama dengan saudaranya yang juga dokter, Khouw Lip Keng, Khouw Lip Swan dan Kliouw Lip Bing serta temannya ahli farmakologi bernama Jan Tan, ia patungan mendirikan pabrik obat bernama Kalbe Farma.

Jangan dibayangkan pabrik yang didirikan Boenjamin saat itu besar. Pabrik hanya didirikan di sebuah bengkel milik pasien kakaknya di kawasan Jakarta Utara.

Produk obat pertama adalah Bioplacenton. Obat ini mengandung ekstraksi plasenta dan neomycin sulfate yang bisa digunakan untuk obat luka luar, khususnya bakar.

Usaha itu berbuah manis. Produk farmasi dari luar negeri yang kalau itu memiliki harga lebih mahal dibanding lokal menjadi salah satu penunjang usahanya.

Keunggulan itulah yang kemudian mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Kalbe Farma di bawah Boen.

Apalagi pada saat bersamaan, ia memiliki keunggulan lain. Posisinya sebagai dokter membuatnya lebih mudah dalam menjajakan produknya.

Setelah itu, produk Kalbe terus berkembang. Beberapa obat produksi Kalbe yang terkenal adalah; Kalpanax, obat pembasmi panu, Puyer 16 Bintang Toedjoe, Promag, Komix, Procold, Mixagrib, Entrostop, Fatigon.

Selain itu ada juga Woods, Extra Joss, Bejo Sujamer, Diabetasol dan lain-lainnya. Kesuksesan itu telah membuat Kalbe tumbuh menjadi salah satu perusahaan produk kesehatan terbesar di Asia Tenggara.

Nilai kapitalisasi pasar Kalbe saat ini tembus Rp60,7 triliun. Perusahaan juga telah berhasil memberikan lapangan kerja bagi 17 ribu orang.

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Samsara

Sentimen Libur Wafat Isa Almasih******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi bergerak datar pada perdagangan Kamis (6/4).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan indeks masih dibayangi oleh gelombang tekanan terbatas jelang libur panjang memperingati wafatnya Isa Almasih.

Namun, derasnya aliran capital inflowyang masuk ke dalam pasar modal Indonesia masih menopang pergerakan IHSG sejauh ini.

Ia memprediksi indeks saham bergerak di rentang support6.731 dan resistance6.847.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ITMG, BMRI, TLKM, BBRI, ASRI, ASII, BSDE, dan JSMR.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menyoroti nilai transaksi IHSG yang masih sepi meski perdagangan sudah kembali dengan jam bursa normal. Menurutnya, pelaku pasar banyak mengurangi trading.

"Kondisi ini terjadi setiap tahun, dan di saat pasar bergerak sepi, peluang akumulasi selalu lebih besar. Hari ini kami memproyeksikan IHSG bergerak mixedcenderung menguat," jelasnya.

William Hartanto memprediksi hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.668 dan resistance 6.856.

IHSG lesu ke posisi 6.819 pada Rabu (5/4). Indeks saham melemah 13,50 poin atau minus 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,22 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,53 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]