cumi4d

Legenda Master Yuemang

Luhut Belum Bisa Menetap di RI Karena Masih Harus Kontrol******

Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi menjelaskan Luhut Panjaitan belum bisa menetap permanen di Jakarta seperti sedia kala usai kembali ke RI dan menghadiri pelantikan menantunya Maruli Simanjutak menjadi KSAD di Istana Negara pada Rabu (29/11) ini.

Jodi menyebut Luhut harus kembali lagi ke Singapura pada Kamis (30/11) besok untuk kontrol. Luhut memang tengah sakit. 

Ia harus dirawat di Singapura selama sebulan belakangan ini. Jodi mengatakan Luhut sejatinya sudah sembuh. Tapi, dia harus kontrol ke dokter di Singapura. 

"Belum ada info (kapan Luhut bisa menetap permanen di Indonesia), bergantung pemulihan kesehatannya beliau," imbuhnya.

Ia mengatakan Luhut tiba di tanah air hari ini. Kendati, Jodi menyebut sang bos tidak dijadwalkan mampir ke Kantor Kemenko Marves.

Jodi mengatakan kedatangan Luhut ke Indonesia hari ini murni urusan keluarga.

"Enggak, enggak ada (agenda mampir ke Kantor Kemenko Marves), hanya untuk agenda pelantikan Pak Maruli saja. Agenda internal keluarga saja nanti," tandas Jodi.

Wajah Luhut tersorot kamera saat dengan lantang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di momen pelantikan sang menantu menjadi KSAD. Ia berdiri dengan sikap hormat dengan rambutnya yang kini putih ditutup dengan kopiah.

Usai prosesi pelantikan, KSAD Maruli memberi hormat kepada Luhut yang menghampirinya. Keduanya pun berpelukan dan Luhut tak kuasa menahan air matanya.

Pelukan juga didaratkan Luhut kepada sang putri Paulina Panjaitan yang merupakan istri Maruli Simanjuntak. Luhut juga tampak menepuk-nepuk pundak sang putri sembari berisak air mata haru.

[Gambas:Video CNN]

Momen ini sekaligus menandai kembalinya Luhut ke Indonesia setelah beberapa bulan dirawat di RS Singapura.

"Ya jadi kalau kita dibawa keluarga, Pak Luhut dulu juga punya cita-cita jadi kasad. Cuma ya sekarang cukup mantunya sajalah," jelas Maruli di Istana Negara soal alasan mengapa Luhut menangis.

"Jadi, saya mendapat informasi kemarin sore. Saya WhatsApp beliau (Luhut), saya sudah ditunjuk (menjadi KSAD) persiapan hari ini, ya beliau antusias untuk mau hadir. Ya mungkin kita acara di rumah malam, besok kembali lagi (Luhut ke Singapura)," tambahnya.

Kronik Aslan: Kesulitan

Kampanye di Jakut, Gibran Janjikan Sertifikasi Profesi untuk Nelayan******

Calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka berjanji mendorong sertifikasi profesi untuk nelayan.

Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara deklarasi buruh pelabuhan mendukung Prabowo-Gibran di Dusun Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (9/12). Menurut Gibran, sertifikasi profesi penting untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Tadi saya bilang masalah sertifikasi. Akan kami dorong, beri atensi khusus, kalau sudah kami dorong otomatis kesejahteraan terjamin," ucapnya.

"Gak usah nunggu Pemilu soalnya sudah urgent," kata dia.

Tak hanya itu, Gibran juga menanyakan kepada warga apakah ada anak yang stunting. Ia berjanji jika ada anak yang stunting pihaknya akan memberikan perhatian khusus.

"Ada berapa KK (kartu keluarga di Dusun Cilincing)? Empat ribu-an, OK setelah saya pulang ada yang membantu, ucap Gibran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Ada tiga pasangan calon yang bakal berlaga dalam Pilpres 2024. Mereka yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

lima elemen langit

Bahlil Yakinkan Investor Singapura, Pemilu Tak Ganggu Iklim Investasi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa iklim investasi di Indonesia tetap berkembang, bahkan di tengah tahun politik.

Bahlil mengatakan, Indonesia tidak memberikan fasilitas khusus terhadap beberapa negara saja. Indonesia, kata dia, terbuka bagi semua penanam modal dari berbagai negara.

Hal ini disampaikan Bahlil di hadapan 200 peserta dalam Forum Investasi bertajuk "Tren Investasi Indonesia 2024 dan Peluang Ekonomi Hijau" di Singapura beberapa waktu lalu. Dalam forum ini Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo juga hadir sebagai pembicara kunci.

Akan tetapi, kata Suryo, Indonesia memiliki urgensi dalam memperhatikan industri yang berfokus pada pelestarian lingkungan, dan memastikan kesejahteraan untuk generasi di masa depan.

"Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mempromosikan sumber energi terbarukan dan melestarikan sumber daya alam yang telah diakui tingkat internasional," ujar Suryo.

"Kami telah memulai langkah ambisius untuk menjadi salah satu pemimpin global dalam ekonomi ramah lingkungan," kata Suryo.

Dalam diskusi ini juga menghadirkan pembicara Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti.

Selanjutnya, Staf Ahli Menko Bidang Perekonomian Reza Yamora Siregar, Staf Ahli Menko Bidang Maritim dan Investasi Edo Mahendra, serta Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro.

Sebagai informasi, Singapura merupakan asal Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar selama tiga tahun terakhir, dengan investasi signifikan sebesar US,1 miliar dari Januari hingga September 2023.

Adapun investasi yang mendominasi berasal dari sektor industri logam dasar (US,3 miliar), transportasi pergudangan, dan telekomunikasi (US,9 miliar), serta real estate, kawasan industri, perumahan (US,8 miliar).

Sementara top lokasi tujuan investasi Singapura berada di DKI Jakarta (US,4 miliar), Sulawesi Tengah (US,5 miliar), dan Jawa Barat (US miliar).

Legenda Senja

Angkutan Umum di IKN Bakal Tanpa Sopir******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan transportasi umum di IKN Nusantara bakal dirancang tanpa sopir (driverless).

Hal itu ia sampaikan dalam acara diskusi bertajuk 'IKN: Jembatan Kini dan Masa Datang' di Jakarta, Kamis (7/12).

Bambang mengatakan kendaraan umum di IKN Nusantara semuanya bakal dikendalikan dari command center.

Ia menyebut kelak rute kendaraan umum pun bakal bisa menyesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Artinya, tidak akan ada trayek khusus, semuanya bisa diatur dalam satu aplikasi.

"Saya (misalnya) mau dari (titik) A ke B, nanti rutenya itu juga dinamis. Jadi tidak akan tidak ada rute yang sia-sia," tutur Bambang.

Terpisah, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri menyebut warga di Ibu Kota baru itu diwajibkan memakai transportasi umum dan kendaraan listrik.

Ketentuan itu lantaran IKN sepenuhnya menggunakan energi terbarukan, termasuk mobilitas warga dan sejalan dengan konsep IKN yang dikembangkan menjadi kota yang berkelanjutan, sehat, produktif, efisien, inovatif dan ramah lingkungan.

"Di sektor energi sudah menjadi KPI bagi IKN untuk menggunakan 100 persen renewable energy. Kemudian 80 persen dari mobilityakan menggunakanpublic transportation.Menggunakan 100 persen kendaraan-kendaraan listrik sampai dengan 2045," kata Myrna di Jakarta, Jumat (24/11).

Saat ini, kata dia, sedang dimulai persiapan transportasi massal murni listrik. Perlahan akan diterapkan secara bertahap pada area-area tertentu, diantaranya kawasan inti pemerintahan.

Sementara itu, Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah menyebut pihaknya tengah mengembangkan sistem transportasi menggunakan micro mobility.

Micro mobilitymerupakan alat mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak yang berkecepatan di bawah 25 km per jam. Teknologi ini membuat sepeda motor berbahan bakar BBM tidak diizinkan masuk ke KIPP IKN.

"Jadi kalau mau Go-Food apa itu, silakan antarnya pakai micro mobility, tidak pakai motor. Karena di KIPP tidak ada operasional kendaraan roda dua nantinya," ucap Resdiansyah di Control Center Roatex Indonesia Toll System (RITS), Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Resdiansyah mengklaim rencana ini juga bagian dari titah Presiden Joko Widodo soal transportasi publik di IKN. Ia menyebut Jokowi ingin IKN dikuasai 80 persen transportasi publik dan sisanya kendaraan pribadi.

[Gambas:Video CNN]

Menuju Jalan Menuju Dewa Makanan

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Perbaikan abadi

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.