petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara belanja tokopedia dengan kredivo

kredivo vs shopee paylater 258Jutaan kata 974487Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara belanja tokopedia dengan kredivo》

OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah******

OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk pengembangan sistem jasa keuangan syariah.

Aturan tersebut berlaku mulai 16 Februari 2024.

“Aturan itu merupakan tindak lanjut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur wewenang dewan pengawas syariah (DPS), fungsi manajemen risiko syariah, audit internal syariah, dan kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin.

Mirza menambahkan OJK akan terus mengawal spin offUUS.

Menurut dia, terdapat 32 UUS dari 42 UUS yang berencana melanjutkan bisnis asurasi reasuransi syariah. Sementara 10 UUS lainnya memutuskan untuk tidak melanjutkan.

Adapun jumlah UUS yang berencana melakukan spin offterdata sebanyak 5 UUS pada 2024, 15 UUS pada 2025, dan 12 UUS pada 2026.

OJK berharap industri asuransi dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan spin offagar proses peralihan dapat dilaksanakan paling lambat tahun 2026.

Di samping mengenai UUS, OJK juga akan terus berupaya mengurangi gap literasi dan inklusi antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK telah menyiapkan beberapa arah dan prioritas kebijakan salah satunya termasuk akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah.

Selain itu, OJK juga berfokus pada pengembangan modal inklusi dan akses keuangan syariah, penguatan infrastruktur dan literasi keuangan syariah, serta dukungan dan aliansi strategis literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah, imbuh Friderica, OJK juga memiliki sejumlah program salah satunya termasuk pembentukan kelompok kerja literasi dan inklusi keuangan syariah yang melibatkan berbagai perwakilan dari pemangku kepentingan di bidang terkait.

 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN******

Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu (28/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan potensi pelanggaran dalam proses pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, ada dugaan melibatkan sejumlah orang selain panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang bertugas di wilayah tersebut.

Namun, Rahmat Bagja belum menyebutkan secara perinci pihak tersebut. Dia akan melakukan penjelasan lebih lanjut setelah peninjauan terhadap pemungutan dan penghitungan suara di Kuala Lumpur selesai.

"Potensi pelanggaran yang terjadi, dan ini diduga melibatkan PPLN, juga beberapa orang di luar PPLN," kata Rahmat Bagja di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu.

Rahmat mengaku telah meminta petugas panitia pengawas pemilu (panwaslu) di Kuala Lumpur untuk bekerja sebaik-baiknya dan merekomendasikan perbaikan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU).

Menurut dia, ada banyak persoalan yang menjadi catatan pihaknya terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Kuala Lumpur. Bahkan, dia memandang harus ada pembenahan dan perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur.

Sebelumnya, Senin (28/2), dia menyebutkan salah satu dari tujuh mantan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, diduga melakukan pelanggaran pidana.

Selain itu, lanjut dia, proses pemilu di Kuala Lumpur termasuk melanggar administrasi karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara (TPS) paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara, 24 Februari 2024.

KPU bakal melakukan PSU di Kuala Lumpur pada tanggal 9—10 Maret 2024. PSU di wilayah luar negeri tersebut bakal menggunakan dua metode, yakni metode pencoblosan di TPS dan menggunakan kotak suara keliling (KSK).

Baca juga: Survei: Mayoritas warga merasa puas terhadap Pemilu 2024
Baca juga: Penelitian temukan Pemilu 2024 tingkatkan risiko kecemasan dan depresi

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pileg juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pada waktu yang sama, Rabu (14 Februari 2024), diselenggarakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot yang pasti menang

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
sido247 slot
bo slot 2023
oregon 09 paito
buy 123 slot
rtp deluna4d
cara pinjam home credit
akun slot terpercaya
asal petir slot
bocoranadminagus
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot depo 20 bonus 20 to kecil
Bab 2 link bo slot gacor
Bab 3 mantap slot online
Bab 4 voucher tagihan shopee
Bab 5 link judi gacor
Bab 6 slot pragmatic gacor sekarang
Bab 7 akulaku online
Bab 8 pinjol ilegal di iphone
Bab 9 tafsir mimpi 76
Bab 10 tafsir mimpi 58
Bab 11 receh slot login
Bab 12 setelah lunas kredivo
Bab 13 best pragmatic slots
Bab 14 pinjol bunga kecil
Bab 15 cara pinjam uang di neo
Bab 16 dana sayur pinjol
Bab 17 aos77 slot
Bab 18 juragan4d
Bab 19 vip slot gacor
Bab 20 paito amsterdam
Klik untuk melihattersembunyi di tengah770bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Penata rambut terbaik di dunia peri

kayaslots
BMKG: Potensi hujan hampir di seluruh wilayah Indonesia
Arsip foto - Sejumlah pengendara menembus hujan saat melintas di jalan Jenderal Sudirman Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww/pri.
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan hampir seluruh provinsi di Indonesia berpotensi mengalami hujan ringan hingga lebat.

Dalam peringatan dini situs BMKG di Jakarta, Kamis, disebutkan,  hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Baca juga: BMKG prakirakan seluruh wilayah Jakarta hujan ringan Kamis pagi

Hujan lebat juga diprediksi BMKG berpotensi terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Sementara itu, DKI Jakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas lebih ringan.

Baca juga: BMKG: Waspada puting beliung selama Maret-April 2024

Hujan lebat yang dapat disertai petir berpotensi turun di Kota Jambi, Pontianak, Banjarmasin, Tarakan, Pangkal Pinang, Kupang, Manado, dan Palembang. Sementara hujan intensitas sedang berpotensi terjadi di Denpasar, Bandung, Bandar Lampung, dan Medan.

Khusus wilayah DKI Jakarta, hujan intensitas sedang diprediksi berpotensi terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hari, dan hujan ringan berpotensi terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu pada pagi dan malam hari.

Baca juga: BMKG imbau masyarakat NTT waspada hujan deras hingga 29 Februari 2024

BMKG juga memperingatkan sejumlah provinsi masuk dalam kategori waspada dampak hujan lebat seperti banjir, yang dapat terjadi akibat hujan pada hari ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

viobet
PKB usung agenda perubahan pada Pilkada Serentak 2024
Wasekjen PKB Syaiful Huda saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP PKB Jakarta, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Fauzi Lamboka)
Jakarta (ANTARA) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung agenda perubahan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dilaksanakan 27 November mendatang.

"PKB menjadikan hajatan Pilkada Serentak 2024 sebagai strategi untuk mengubah Indonesia dari daerah," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP PKB Jakarta, Senin.

Dia menegaskan PKB telah bersiap sejak dini untuk memperoleh hasil maksimal pada pilkada yang digelar di 37 provinsi, 416 kabupaten, dan 93 kota se-Indonesia.

"Langkah cepat ini untuk memastikan gerakan perubahan terus mendapatkan momentum untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat di berbagai pelosok nusantara," katanya menegaskan.

Baca juga: Pengamat nilai PKB nikmati hasil positif dari pengusungan Anies

Huda menjelaskan agenda perubahan yang diusung Muhaimin Iskandar bersama Anies Bawedan pada Pemilihan Umum Presiden 2024 menjadi misi PKB dalam Pilkada 2024 karena saat ini Indonesia menghadapi berbagai potensi krisis, mulai dari sektor ekonomi, lingkungan, hingga sosial.

Kondisi itu membutuhkan kepemimpinan solid di tingkat pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang mampu memberikan perubahan atas potensi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga: KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024

Huda menambahkan PKB akan menjadikan forum "Slepet Imin" maupun "Desak Anies" sebagai role modelkampanye dalam Pilkada Serentak 2024. PKB meyakini saat ini era pemilu sebagai forum partisipasi politik, bukan lagi forum mobilisasi politik.

"Para kandidat yang nantinya diusung PKB harus siap dengan berbagai sanggahan, bantahan, maupun masukan dari calon pemilih atas gagasan dan program yang mereka tawarkan," ujarnya.

Baca juga: Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024
Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Aku bukan Zhong Kui

slot bonus 100 to x5
BPS: Waspadai inflasi komoditas beras jelang Ramadhan
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat menyampaikan paparan dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Bayu Saputra
Beberapa tahun sebelumnya justru beras bukan menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar jika dibandingkan dengan komoditas lainnya
Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan inflasi komoditas pangan khususnya beras perlu diwaspadai menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Perlu kita waspadai inflasi Ramadhan biasanya terjadi kenaikan harga. Secara umum pada momen Ramadhan selalu ditunjukkan data historis di mana momen Ramadhan selalu terjadi inflasi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri di Jakarta, Senin.

Amalia menjelaskan beberapa tahun sebelumnya justru beras bukan menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar jika dibandingkan dengan komoditas lainnya.

Ia mengungkap dalam tiga tahun terakhir, yang memberikan andil inflasi terbesar menjelang bulan Ramadhan yakni daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi.

Namun, bulan ini, beras menjadi salah satu komoditas yang mempunyai andil terbesar dalam inflasi bulanan.

BPS mencatat inflasi bulanan Februari sebesar 0,37 persen (month-to-month/mtm), dengan inflasi harga bergejolak (volatile food)mengalami inflasi sebesar 1,53 persen, memberikan andil lebih tinggi (0,25 persen) dibanding komponen lainnya yaitu inflasi inti (0,09 persen) dan inflasi harga diatur pemerintah (0,03 persen).

"Beberapa komoditas pangan penyebab inflasi Februari 2024 adalah cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras yang juga mendorong inflasi Februari 2024 dan perlu kita waspadai untuk inflasi Maret dan April,” ujarnya.

Sedangkan saat periode Hari Raya Idul Fitri, lanjut Amalia, sumbangsih inflasi tertinggi seringkali berasal dari sektor transportasi, khususnya angkutan udara.

Lebih lanjut, Amalia memprediksi produksi beras akan mulai meningkat pada Maret dan mencapai puncak panen raya pada April 2024 mendatang. Dalam paparannya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan menjadi penghasil terbesar pada musim panen raya tahun ini.

Dengan peningkatan produksi dan persediaan tersebut, diharapkan inflasi dapat dijaga

“Itu memang perlu kita mulai antisipasi dari awal tekanan inflasi di hari raya tahun ini mudah mudah-mudahan tidak terlalu besar dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.

Baca juga: BPS DKI catat Inflasi tahunan Februari DKI Jakarta capai 2,12 persen
Baca juga: Ekonom prediksi inflasi akan mulai menurun pada kuartal III tahun ini
Baca juga: Indef proyeksikan inflasi masih berlanjut jelang Ramadhan

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

cara dapat uang di dana gratis
Polisi ungkap laman dan sertifikat palsu keturunan nabi
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat ditemui di Jakarta, Jumat (19/1/2024). ANTARA/Ilham Kausar
blogspot tersebut berisi tentang nasab semua habib yang sudah terdata di Rabithah Alawiyah
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembuatan laman atau websitedan sertifikat palsu dari Rabithah Alawiyah, lembaga otoritatif yang memberi legitimasi pewaris garis keturunan Nabi Muhammad SAW. "Satu orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut yakni, JMW (24), pria asal Bulak Simpul, Kalideres, Jakarta Barat, " kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Senin. Ade Safri menjelaskan kasus ini bermula saat korban bernama Ahmad Ramzy Ba'abud melaporkan sebuah websiteyang mengatasnamakan Rabithah Alawiyah, yaitu https://maktabdaimi.blogspot.com/?m=1. Korban juga telah membuat laporan polisi dengan Nomor : LP/B/7725/XII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 26 Desember 2023.
 "Yang mana di dalam blogspot tersebut berisi tentang nasab semua habib yang sudah terdata di Rabithah Alawiyah, selain itu pemilik blogspot tersebut menduplikasi logo milik Rabithah Alawiyah sehingga seolah-olah adalah blogspot resmi dari Rabithah Alawiyah," katanya. Ade menambahkan selain membuat websitepalsu, JMW juga memalsukan sertifikat Rabithah Alawiyah dengan biaya Rp4 juta per nama. "Nantinya, nama-nama orang yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW dimasukkan ke website tersebut, sehingga nama tersebut bisa tercatat di organisasi Rabithah Alawiyah, sedangkan klarifikasi dari pihak Rabithah Alawiyah sendiri tidak pernah memiliki blogspot," ucapnya. Ade menyebut tersangka JMW berhasil meraup keuntungan hingga Rp18,5 juta dengan jumlah korban enam orang. Atas perbuatannya, JMW kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal 35 Jo 51 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. "Rencana tindak lanjut, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan pemeriksaan terhadap ahli pidana dan ITE. (Lalu) melengkapi berkas perkara dan kirimkan tahap I berkas perkara," ucap Ade Safri.
Baca juga: Guru Besar UIN Jakarta beri catatan rencana KUA untuk semua agama
Baca juga: Tokoh agama di Jakbar minta warga jaga perdamaian sikapi hasil pemilu
Baca juga: Legislator desak DKI beri upah layak bagi 40 guru honorer bidang agama

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

erek erek angka pelarian
Pemkab Biak Numfor dapat tambahan 389 guru PPPK
Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Papua, Jalan Mohammad Yamin Mandala Distrik Biak Kota. ANTARA/Muhsidin
Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua, mendapatkan tambahan 389 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk ditempatkan di sekolah di daerah setempat.

"Formasinya 491 guru PPPK tetapi yang terisi 389 guru. Kini tinggal menunggu keluarnya nomor induk pegawai dan SK penempatan dari Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Biak Numfor Kamaruddin di Biak,Senin.

Baca juga: Pemkab Pati optimalkan penambahan guru lewat penerimaan PPPK

Ia mengatakan, adanya tambahan guru PPPK sangat membantu Pemkab Biak Numfor untuk mengisi formasi guru ASN yang pensiun.

Dari ratusan tenaga guru PPPK yang diterima formasi 2023, menurut Kamaruddin, penempatannya akan diprioritaskan di sekolah yang ada di kampung pinggiran.

Selain itu, penempatan guru PPPK diutamakan di  sekolah yang kurang tenaga pengajarnya karena sudah pensiun, berhalangan tetap, dan meninggal dunia.

Baca juga: Bupati Bangkep minta PPPK guru laksanakan tugas dengan baik

"Kehadiran guru PPPK sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah," kata Kamaruddin.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Disdikbud Biak Japosman Situmorang berharap para guru PPPK yang telah mengirimkan biodata pengurusan nomor induk pegawai diminta tetap melakukan tugas mengajar siswa sekolah tertentu.

"Untuk penempatan lokasi tempat sekolah mengajar akan ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap," ujar Japosman.

Baca juga: Pemkot Cirebon angkat 320 guru honorer jadi PPPK

Dari 389 guru PPPK yang diterima, menurut dia, sebagian besar masih melaksanakan tugas mengajar di berbagai satuan pendidikan.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Shihuang Daluo

voucher lazada 2022
KPK segera sidangkan penyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan para terdakwa pemberi suap terhadap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) dalam kasus dugaan korupsi suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Jaksa KPK Gilang Gemilang, pada Jumat (1/3) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Stevi Thomas C dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan terdakwa yang turut dilimpahkan perkaranya sebagai pihak pemberi suap pada tersangka AGK, yakni Kristian Wuisan, Daud Ismail dan Adnan Hasanudin.

Dengan pelimpahan tersebut, penahanan terhadap terdakwa kini beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan dalam waktu dekat segera dilakukan pemindahan tempat penahanan sesuai dengan penetapan Majelis Hakim.

"Informasi dari Panitera Muda Tipikor, agenda persidangan untuk pembacaan surat dakwaan pada Rabu (6/3)," kata Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Baca juga: Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024