mpoidslot

Phoenix tidak akan kembali

mptogel

Waskita PHK 500 Karyawan Demi Tekan Beban Keuangan******

Jakarta, CNN Indonesia--

PTWaskitaKarya (Persero) Tbk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 500 karyawan demi mengurangi beban keuangan perusahaan.

Direktur Utama Waskita Muhammad Hanugroho mengatakan akibat PHK, pekerja yang tersisa tinggal 1.500 orang.

"Tidak lupa kami memperhatikan terkait in office, yaitu rightsizing jumlah pegawai yang saat ini sekitar 1.500 yang sebelumnya kita jumlah pegawai hampir 2.000, kita sudah lakukan rightsizing untuk 500 orang," katanya dalam public expose, dikutip dari detikcom, Kamis (21/12).

Ke depan, imbuh Hanugroho, perusahaan berpeluang kembali melakukan rightsizing atau PHK.

"Dan selanjutnya kita ini, kita akan melakukan rightsizing dengan pencapaian yang mungkin kita akan sesuaikan, dengan jumlah pegawai kita ini mampunya kita berapa orang. Kita sudah melakukan evaluasi dan review, kira-kira berapa persen target rightsizing ke depan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Penginapan Tiantian Perkotaan

lionbola

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

raja papan ketik

erek erek menangkap ikan

Jadwal Pembatasan Operasi Truk Barang di Tol dan Non Tol Saat Nataru******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah akan membatasi operasi angkutanbarang di tol dan non tol pada 22-24 Desember, 26-27 Desember, 29-30 Desember dan 1-2 Januari mendatang.

Pembatasan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Perhubungan, Korlantas, Polri dan Kementerian PUPR.

Pembatasan akan diberlakukan mulai pukul 08.00 waktu setempat.

Pembatasan dilakukan demi memperlancar arus kendaraan saat musim libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Meski demikian, pembatasan angkutan barang tidak akan dilakukan secara menyeluruh.

Kendaraan angkutan barang yang mengangkut sembako, BBM atau BBG, antaran uang, hewan pakan ternak, dan  pupuk akan dikecualikan dari pembatasan itu.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan angkutan sembako tidak akan dilarang beroperasi selama momentum Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Namun ada pembatasan pada hari puncak arus mudik dan balik.

"Angkutan sembako tidak dibatasi, namun pada hari tertentu dan jenis tertentu kami membatasi truk-truk pada hari H puncak mudik dan arus balik untuk mengurangi antrean kemacetan," kata Budi, Selasa (19/12) seperti dikutip dari Antara.

Budi berharap pengusaha transportasi dan angkutan bisa melakukan penyesuaian operasi terkait kebijakan itu. Ia mengatakan kebijakan itu ditempuh agar mudik natal dan tahun baru berjalan lancar, aman dan selamat.

Selain membatasi operasi angkutan barang, untuk memastikan mudik natal dan tahun baru lancar, pihaknya juga menggelar sosialisasi dengan menginfokan titik kemacetan, contra flowhingga pembentukan posko Natal dan tahun baru di berbagai sektor.

"Kita harus memberikan info dengan sosialisasi. Tentu lakukan bahu-membahu. Dari koordinasi ini kita harapkan kita laksanakan dengan tertib dan dalam posko-posko itu memiliki arti jangan posko asal ruangnya di sini, tidak ada orang yang kompeten dan mengakibatkan aspek sosialisasi. aspek koordinasi tidak terdapat di dalam kegiatan," tegas dia.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)

Pahlawan seni bela diri yang hebat

cncbet

Belanja Auto Diskon di Transmart kalau Pakai Allo Bank atau Bank Mega******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mau belanja langsung dapat diskon di Transmart? Mudah banget caranya. Pelanggan cukup bertransaksi dengan menggunakan Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Dengan metode pembayaran tersebut, belanjaan Anda bisa langsung dapat diskon 20 persen.

Lihat Juga : Dapatkan Produk Berkualitas dengan Diskon 20% Tiap Hari di Transmart

Jadi kalau melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, diskonnya bisa dobel 50%+20%!

Belum punya Allo Paylater? Tenang, cukup unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime dan ajukan Allo Paylater

Ada banyak produk yang didiskon, mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, pakaian anak, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Lengkap banget deh produknya. Cus, siapkan daftar belanjaan buat ke Transmart besok, ya!

Jangan lupa bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan dan promo diskon menarik.

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]

Penjahat terkuat di alam semesta

wen4d

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penerus Tuhan

koi365

BPS sebut kenaikan IHPB disumbang sektor pertanian******

Kenaikan tertinggi terjadi pada sektor pertanian, yakni sebesar 7,15 persen

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2024 Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum nasional sebesar 118,60 naik 3,23 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebagian besar disumbang oleh sektor pertanian.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan nilai tersebut naik dibanding dengan Februari 2023 yang sebesar 114,89.

"Kenaikan tertinggi terjadi pada sektor pertanian, yakni sebesar 7,15 persen. Sektor industri naik sebesar 2,38 persen dan sektor pertambangan dan penggalian naik sebesar 0,61 persen terhadap Februari 2023," kata Habibullah di Jakarta, Jumat.

Perubahan IHPB bulan ke bulan (m-to-m) Februari 2024 sebesar 0,73 persen dan perubahan IHPB tahun kalender (y-to-d) sebesar 0,97 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga secara tahun ke tahun (y-on-y) pada Februari 2024 antara lain beras, rokok kretek filter, jahe, padi dan jagung.

Baca juga: BPS: Kunjungan wisman Januari 2024 tertinggi dalam 4 tahun

Baca juga: BPS catat produksi beras nasional turun 440 ribu ton

Sementara, komoditas yang mengalami kenaikan harga bulan ke bulan (m-to-m) Februari 2024 antara lain beras, rokok kretek filter, cabai merah, padi dan jagung.

Habibullah mengatakan sektor industri merupakan penyumbang andil dominan pada perubahan IHPB tahun ke tahun, yaitu sebesar 1,93 persen di Februari 2024.

Adapun sektor pertanian menyumbang andil y-on-ysebesar 1,29 persen dan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang andil y-on-ysebesar 0,01 persen.

BPS juga mencatat, IHPB kelompok bahan bangunan/konstruksi secara tahun ke tahun pada Februari 2024 sebesar 0,16 persen terhadap Februari 2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pasir, batu fondasi bangunan dan batu split.

Sementara itu, Indeks Harga Perdagangan Internasional (IHPI) mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen, dari 180,83 pada Desember 2023 menjadi 181,20 pada Januari 2024.

"Kelompok barang ekspor naik sebesar 0,84 persen, sedangkan kelompok barang impor turun sebesar 0,62 persen dari bulan sebelumnya," kata Habibullah.

Kelompok barang ekspor merupakan penyumbang andil inflasi pada IHPI sebesar 0,47 persen, sedangkan kelompok barang impor menyumbang andil deflasi sebesar 0,27 persen.

IHPI tahun kalender (y-to-d) Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen dan IHPI tahun ke tahun (y-on-y) Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,22 persen.

Baca juga: BPS: Inflasi tahunan capai 2,75 persen pada Februari

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024