ovodewa

maniak kecepatan

Kadin Dukung Perpanjangan Izin Tambang Freeport di Indonesia******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan dukungan terhadap perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi menyebut PTFI merupakan salah satu investor penanaman modal asing (PMA) yang sudah berada di Indonesia cukup lama.

Ia meyakini pembangunan smelter dengan target volume yang telah disepakati dari PTFI akan membutuhkan waktu 30-40 tahun.

Tak ayal, Yukki menegaskan Kadin mendukung Freeport terus berlanjut untuk beroperasi dan memberikan kontribusi di Indonesia.

"Karena sebenarnya kalau kita lihat tidak hanya dari segi ekonomi ya, tapi sosial pun saya rasa Freeport juga cukup banyak untuk berkontribusi untuk Indonesia. Jadi mungkin kita perlu captain-captaininvestor seperti Freeport untuk bisa terus berusaha di negara ini," sambung dia.

Ia menegaskan bahwa Kadin dan jajarannya mendukung hal-hal yang bersifat keberlanjutan.

Maka itu, ia menyatakan dukungan penuh jika proses perpanjangan izin tambang Freeport sudah terpenuhi sesuai dengan persyaratan dan disetujui pemerintah.

"Kita butuh banyak champion, salah satu champion-nya adalah PT Freeport," kata Yukki.

Ia pun menilai perpanjangan kontrak itu bisa memberikan dampak positif bagi kepastian dan investasi di Indonesia.

Saat ini proses pembahasan soal izin perpanjangan itu sedang dibahas oleh Pemerintah Indonesia dengan Freeport.

Terkait pembahasan perpanjangan izin tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah bertemu Chairman Freeport McMoRan Ricard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, Senin (13/11) lalu

Usai pertemuan, Jokowi melalui akun instagramnya @jokowi mengatakan selain perpanjangan izin tambang, pemerintah dengan Freeport juga sedang membahas rencana penambahan 10 persen saham Freeport ke Indonesia.

"Saya menyambut baik pembahasan mengenai penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang selama 20 tahun yang telah mencapai tahap akhir," katanya Selasa (14/11) seperti dikutip dari akun Instagram tersebut.

Selain masalah penambahan saham dan perpanjangan izin tambang, Jokowi mengatakan dalam pertemuan itu dirinya juga membahas program hilirisasi yang dilakukan oleh Freeport di Indonesia.

Ia mengatakan Freeport sudah berkomitmen dalam mendukung pemerintah Indonesia melakukan hilirisasi. Komitmen mereka jalankan dengan membangun smelter di tidak hanya Gresik, Jawa Timur, tapi juga Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

"Saat ini Freeport tidak hanya melakukan penambangan emas dan tembaga saja, tapi telah membangunsmelteruntuk mengolahnya. Dan pihak Freeport pun menunjukkan komitmennya untuk membangunsmelterdi lokasi lain di Indonesia, tidak hanya di Surabaya, tapi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat misalnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Nama saya Ryan

Rincian Masalah Signifikan BUMN yang Diungkap di Hasil Audit BPK******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Sebanyak 11 BUMN atau anak perusahaan tersebut di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Subholding Gas) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Bio Farma.

"Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2017-2022," bunyi laporan tersebut yang sudah disampaikan ke DPR pada Selasa (5/12) kemarin seperti dikutip.

Permasalahan yang ditemukan antara lain;

Pertama,di PT PGN. BPK menyebut PGN telah memberikan uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) sebesar US juta kepada PT IAE tanpa didukung dengan
mitigasi risiko memadai.

Uang muka kata mereka juga diberikan tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefit analysis, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat, karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas, dan tidak melalui analisis keuangan dan due dilligenceyang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan Direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH).

Masalah keduaterjadi di PT Bio Farma. BPK menyebut PT Bio Farma tidak mencapai target penjualan vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk covid-19 sebanyak 7,5 juta dosis karena perubahan kebijakan vaksin gratis dari pemerintah. Hal itu mengakibatkan VGR tidak diminati dan skema pendistribusian VGR ditunda.

Per 30 November 2022, VGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar Rp525,18 miliar yang hampir melewati batas kedaluwarsa di 2023.

"Akibatnya, persediaan VGR yang kedaluwarsa tahun 2023 berpotensi membebani keuangan PT Bio Farma minimal sebesar Rp525,18 miliar," bunyi laporan tersebut.

Ketiga, di PT Bima Sepaja Abadi/PT BSA (anak perusahaan PT Semen Padang/ PT SP) yang ) yang merupakan cucu perusahaan PT Semen Indonesia Grup. BPK menemukan BUMN tersebut tidak melakukan proses studi kelayakan atau due dilligenceatas mitra dan proyek yang dikerjasamakan dalam pelaksanaan kerja sama bisnis.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kerugian atas penyelesaian piutang usaha kepada PT PIL dan PT ETB sebesar Rp4,22 miliar, dan indikasi kerugian sebesar Rp42,57 miliar atas kerja sama bisnis antara PT BSA dengan PT ATL dan CV AL.

Kemudian potensi kerugian PT SP atas utang pokok SHL dan bunga SHL PT BSA kepada PT SP dengan total sebesar Rp22,50 miliar serta kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pembangunan SPBU dan biaya jasa notaris sebesar Rp2,75 miliar.

Keempat, piutang usaha dan tagihan bruto pada anak perusahaan PT Waskita Karya, yaitu PT Waskita Beton Precast/PT WSBP yang berpotensi tidak tertagih. Adapun masalahnya di antaranya pembangunan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) seksi4 yang dilaksanakan oleh PT WSBP mengalami penghentian karena sedang dilakukan kajian ulang kelayakan.

PT WSBP belum dapat menagihkan pembayaran atas IHPS I Tahun 2023 BAB III.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, pengadaan material tetrapod untuk pengaman pantai senilai Rp436,80 miliar dilaksanakan berdasar surat perjanjian pemesanan material dari PT STL. Tetrapod tersebut telah diproduksi sebanyak 265.785 buah, dan disimpan pada lokasi stock yard milik PT WSBP.

Namun, sampai dengan berakhirnya kontrak, PT STL belum melakukan pembayaran atas pengadaan tetrapod, sehingga PT WSBP mengambil tindakan hukum. Permasalahan tersebut mengakibatkan piutang usaha sebesar Rp436,80 miliar berpotensi tidak tertagih, tagihan bruto sebesar Rp781,51 miliar belum dapat
ditagih, dan PT WSBP masih menanggung biaya sewa dan beban bunga terkait dengan MOS sebesar Rp142,11 miliar

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan kepada Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga terkait temuan BPK tersebut sejak Selasa (5/12) kemarin. Tapi hingga kini yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.

Sementara itu mengutip Antara, manajemen PT PGN Tbk dan PT Inti Alasindo Energi (IAE) terus berkoordinasi secara intensif untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan PGN senantiasa berkoordinasi dengan IAE perihal pengembalian advance payment yang telah dibayarkan PGN.

Koordinasi itu penting untuk mendapatkan kepastian pengembalian advance payment dari bisnis IAE.

Sampai saat ini, berbagai upaya telah dilakukan kedua belah pihak dan menyisakan advance payment sebesar 14,19 juta dolar AS

"Kami mengusulkan agar sisa advance payment dapat dikembalikan melalui sebagian porsi revenue IAE dan berharap IAE dapat berkoordinasi internal dengan lender soal besaran porsinya," ujar Rosa.

Selain itu, sehubungan dengan kondisi eksisting yang oversupply, PGN belum dapat melanjutkan PJBG interruptable dan mengusulkan IAE dapat menjual gas ke pelanggan lain. Dengan harapan, hal tersebut dapat meningkatkan penjualan IAE, sehingga akan mempercepat proses pengembalian advance payment.

"Atas rekomendasi dari BPK RI, PGN juga telah melaksanakan koordinasi dengan PT Pertamina dan Kementerian BUMN terkait rencana pengembalian uang muka PT IAE," kata Rosa.

Dia mengungkapkan bahwa pada prinsipnya IAE dapat menerima usulan dari PGN.

IAE akan berkoordinasi internal dengan pemangku kepentingan dan lender terkait porsi revenue yang dapat diberikan ke PGN.

Tawarikh Tirus

Profil Agoes Projosasmito, Pendatang Baru Daftar 10 Orang Terkaya RI******

Konglomerat Agoes Projosasmitosukses merangsek masuk ke daftar 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2023. Tahun ini, Agoes menduduki peringkat ke-8 dengan total kekayaan US,4 miliar.

Lantas siapakah Agoes Prajosasmito?

Dilansir Forbes,Kamis (7/12), Agoes adalah Presiden Komisaris PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), perusahaan pertambangan tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia.

Tak ayal, kekayaannya tahun ini melonjak mengingat saham perusahaan energi dan pertambangan mendapatkan angin segar sejak tahun lalu.

Berdasarkan situs resmi AMMN, Agoes meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana pada 1982 dan mengantongi gelar Diploma Economics of Development dari The Australian National University pada 1988.

Sebelum masuk ke sektor pertambangan, Agus malang melintang di industri keuangan selama puluhan tahun. Ia mengawali karier sebagai Head of Capital Markets Danareksa (Persero) pada 1982.

Kemudian, karirnya melesat hingga menduduki berbagai posisi penting seperti Vice President Director di DBS Securities Indonesia (1992 - 1995), Managing Director Danareksa (1995-2001), dan Komisaris di PT Nusantara Mahabakti (2007 - sekarang).

Agoes diangkat menjadi Presiden Komisaris AMMN berdasarkan RUPSLB pada 23 September 2020.

Sebelum bergabung bersama AMMAN, Agoes adalah CEO sekaligus pendiri perusahaan tambang batu bara, PT Ithaca Resources.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Kemenkop UKM Ungkap Modus Plafon Kriting, Cara Bank Curangi Aturan KUR******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) membongkar modus plafon kriting yang dilakukanbanknakal untuk mengakali kredit usaha rakyat (KUR).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan modus ini melanggar Permenko Nomor 1 Tahun 2023. Pasalnya, KUR dengan maksimal pinjaman Rp100 juta seharusnya tidak boleh dikenakan jaminan atau agunan.

Temuan ini didapatkan Kemenkop UKM dari survei kepada 1.047 debitur yang tersebar di 23 provinsi. Yulius merinci 531 responden atau 51 persennya adalah laki-laki dan sisanya perempuan.

"Habis ini kita akan segera bersurat kepada bank-bank terkait hal yang melanggar aturan tersebut," imbuh Yulius.

Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta itu tidak boleh dikenakan agunan.

Selain itu, Yulius mengatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dibawa ke Forum Pengawas KUR yang dikepalai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Harapannya, awal 2024 permasalahan kredit ini sudah mulai bisa diselesaikan.

Kemenkop UKM enggan merinci bank mana saja yang diduga melanggar. Hanya saja, pihaknya bakal menegur bank-bank yang terindikasi berbuat curang.

"(Nama) bank-bank kami sudah ada, tapi mohon maaf kami tidak bisa sebutkan karena terkait kode etik. Tapi kami sudah akan bersurat ke bank-bank yang ada, kami akan lakukan peneguran," tutur Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Usaha Mikro Kemenkop UKM Irene Swa Suryani.

"Dalam survei 187 bank, tetapi yang melanggar hanya beberapa persen, itu di data ada 16,1 persen. Merata (BUMN dan swasta), pelanggaran di semua bank ada," imbuhnya.

Yulius kemudian menimpali penjelasan asistennya soal bank penyalur KUR terbesar di Indonesia.

"Yang jelas penyalur (KUR) terbesar adalah BRI, 70 persen," tandas Yulius.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

Melihat Ekspor Italia Usai Ikut 'Jalur Sutra Modern' China******

Italia hengkang dari program Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt Road Initiative/ BRI) yang dijalankan China. Keputusan itu mereka ambil karena kesepakatan BRI hanya memberikan sedikit manfaat bagi Italia.

Untuk mewujudkan niat hengkang itu, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengirimkan surat berisi pemberitahuan ke Beijing beberapa waktu lalu.

Italia menjadi negara G7 pertama yang menandatangani inisiatif itu pada 2019. Kala itu, pemerintahan Italia mempromosikan inisiatif tersebut sebagai cara untuk meningkatkan perdagangan dengan China, sekaligus mendapatkan investasi dalam proyek infrastruktur besar.

Meloni, yang menjadi oposisi pada saat itu, menentang kesepakatan tersebut sejak awal. Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengungkap pada musim panas ini Italia belum mendapatkan hasil yang baik dari perjanjian tersebut.

Senada, Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto juga sempat menilai keputusan untuk bergabung dengan program BRI adalah kesalahan dan kejahatan. Pasalnya, Crosetto program BRI yang ditandatangani Italia di bawah pemerintahan sebelumnya tidak bisa membantu negaranya menggenjot ekspor.

Yang terjadi dari keikutsertaan Italia dalam program tersebut malah sebaliknya; Italia terjajah produk China.

"Kami telah mengekspor banyak jeruk ke China. Tapi ekspor mereka ke Italia malah tiga kali lipat dalam tiga tahun. Ini yang paling konyol," katanya, melansir CNN Business.

Lantas bagaimana kenyataan data ekspor Italia sejak bergabung BRI?

Sejak Meloni mulai menjabat tahun lalu, ia telah menyatakan niatnya untuk menarik diri dari perjanjian yang diinisiasi oleh Presiden China Xi Jinping. Menurut dia, kesepakatan tersebut tak membawa manfaat yang signifikan bagi negaranya.

Data Italia melaporkan bahwa pada tahun lalu, ekspor Italia ke China berjumlah 16,4 miliar euro atau setara Rp274 triliun, naik dari 13 miliar euro atau setara Rp217 triliun pada 2019. Sebaliknya, ekspor China ke Italia meningkat menjadi 57,5 miliar euro atau setara Rp961 triliun dari 31,7 miliar euro atau Rp529,8 triliun pada periode yang sama.

Sementara itu, meski tidak menjadi bagian dari Belt and Road Initiative, mitra dagang Italia di Uni Eropa, seperti Prancis dan Jerman, mengekspor lebih banyak ke China pada tahun lalu.

Faktanya, pada 2021, Italia mengekspor total US7 miliar, menjadikannya pengekspor peringkat ke-7 di dunia. Selama lima tahun terakhir, ekspor Italia telah berubahsebesar US3 miliar, dari US4 miliar pada 2016 menjadi US7 miliar pada 2021.

Jika dirinci, berikut nilai data ekspor Italia periode 2019-2022.

- Ekspor Italia untuk 2022 adalah US6,87 miliar, meningkat 8,05 persen dari 2021.

- Ekspor Italia untuk 2021 adalah US1,25 miliar, meningkat 23,78 persen dari 2020.

- Ekspor Italia untuk 2020 adalah US8,47 miliar, turun 12,14 persen dari 2019.

- Ekspor Italia untuk 2019 adalah US5,62 miliar, turun 3,09 persen dari 2018.

[Gambas:Video CNN]

Total ekspor Italia tercatat US,7 miliar pada Agustus 2023, dibandingkan dengan US,2 miliar di bulan sebelumnya. Data mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar US,7 miliar pada Maret 2023.

Dalam laporan terakhir, total ekspor Italia tumbuh 2,5 persen dari tahun ke tahun (year on year) pada Agustus 2023.

Di sisi lain, pemerintah Italia juga telah menunjukkan keraguannya terhadap pakta tersebut, meski menjadi bagian dari BRI. Pihaknya telah berulang kali mengambil sejumlah langkah untuk memveto beberapa usulan pengambilalihan atau membatasi pengaruh perusahaan-perusahaan China, terhadap perusahaan-perusahaan Italia.

Pada Juni, kabinet Meloni membatasi pengaruh pemegang saham China, Sinochem, terhadap pembuat ban Italia Pirelli. Pihaknya menggunakan aturan 'golden power' yang dirancang untuk melindungi aset-aset strategis.

Program BRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.

Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur. Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.

Sistem yang akan diperbaiki

LRT Jabodebek Dapat Subsidi Nyaris Rp120 M******

LRT Jabodebek mendapatkansubsididalam bentuk dana Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp119,79 miliar atau nyaris Rp120 miliar.

Kucuran dana ini secara simbolis ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal dan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo.

"Khusus untuk LRT Jabodebek saja, kami menganggarkan dana kewajiban pelayanan publik (PSO) sebesar Rp119.793.951.000 (hampir Rp120 miliar) pada 2023," kata Risal dalam keterangan resmi, Kamis (7/12).

Sementara itu, Dirut KAI Didiek mengatakan pihaknya berkomitmen melaksanakan penugasan PSO tersebut dengan sebaik mungkin. Ia menegaskan KAI siap menjalankan amanah dari Kemenhub sesuai kontrak.

Lalu, bos KAI itu memastikan pihaknya bakal meningkatkan pelayanan sarana, fasilitas, dan pelayanan lain. Didiek menyebut upaya ini dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi bersama stakeholder terkait.

"KAI akan terus mendukung pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan menghadirkan transportasi umum yang saling terintegrasi sehingga masyarakat dapat bertransportasi menggunakan angkutan massal dengan nyaman," tutur Didiek.

[Gambas:Video CNN]