kredivo dana tunai 503Jutaan kata 708442Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot top win》
Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir******Yogyakarta, CNN Indonesia--
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyebut kasus tanahyang menerpa artis Nirina Zubir akan segera menemui titik terang.
Raja Juli yang juga Sekjen PSI mengatakan pihaknya akan mengundang Nirina ke dalam sebuah forum pertemuan daring untuk membahas perkembangan masalah yang menerpa selebritas tersebut.
"Saya kira minggu ini saya juga ada zoom meeting dengan beliau, sebagai Wamen ATR/BPN saya kumpulkan dirjen terkait, saya kumpulkan kanwil kakantah (kepala kantor pertanahan), insya Allah akan dapat titik terang," kata Raja Juli ditemui di salah satu mall, Sleman, DIY, Minggu (14/1).
Lihat Juga :Nirina Zubir Mundur Dukung Paslon Pilpres 2024, Singgung Mafia Tanah |
Di satu sisi, kata Raja Juli, dari pihak Nirina ternyata juga baru mengajukan pembatalan sertifikat tanah pada Oktober 2023, setelah putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Agustus tahun lalu.
"Jadi bukan lambat (penanganan) dalam pengertian kita tidak mau eksekusi ya. Tapi ada proses, termasuk mbak Nirinanya sendiri proses pembatalannya juga baru kalau enggak salah 17 Oktober," jelas Raja Juli.
Setelah pembatalan sertifikat itu, lanjut Raja Juli, masih ada pula tahap pendalaman oleh kanwil kakantah setempat.
"Setelah ada keputusan pengadilan sesegera mungkin mestinya mbak Nirina dan saudara-saudaranya mengajukan pembatalan sertifikat, nah pembatalan itu juga tertunda. Saya cek baru 17 Oktober. Oktober November Desember ya sekitar dua bulan ini sedang berproses, insya allah ada titik terang," pungkasnya.
Nirina Zubir ramai diperbincangkan usai menyatakan mundur mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menyatakan batal mendukung karena belum ada yang berkomitmen selesaikan mafia tanah.
Pernyataan tersebut diungkap Nirina melalui unggahan di Instagram pada Kamis (11/1) malam. Ia turut menyoroti masalah mafia tanah yang ia hadapi belum memiliki jalan keluar.
"Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024," tulis Nirina.
"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada. Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini," lanjutnya.
Nirina pun menantang komitmen ketiga paslon Pilpres 2024 terkait masalah mafia tanah seperti yang dihadapi oleh aktris tersebut.
Lihat Juga :Nirina Zubir Tantang Ketiga Paslon Pilpres 2024 Soal Mafia Tanah |
"Hayo...sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini...Anda mau masyarakat percaya kan? Silahkan bapak-bapak... @aniesbaswedan , @cakiminow, @prabowo , @gibran_rakabuming, @ganjar_pranowo , @mohmahfudmd" katanya.
Nirina berurusan dengan kasus mafia tanah karena ia dan keluarganya menjadi korban dengan nilai kerugian hingga Rp17 miliar.
Polisi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Riri Khasmita mantan asisten rumah tangga (ART), Endrianto yang merupakan suami Riri.
Kemudian, tiga tersangka lainnya adalah Faridah, Ina Rosainaz dan Erwin Riduan yang berprofesi sebagai Notaris PPAT.
Polisi kemudian menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Moch Syaf Alatas (MAS), Ahmad Efrilliatio Ordiba (AEO) serta Cito (C). Selain itu, ada satu orang sebagai DPO yakni Ray Alexander Putra (RAP).
(kum/wis)Psikolog tekankan pentingnya komunikasi orang tua******Jakarta (ANTARA) - Psikolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Novi Poespita Candra menekankan pentingnya komunikasi dan dialog yang intens antara orang tua dengan putra-putrinya untuk mencegah terjadinya kekerasan atau perundungan (bullying) yang marak terjadi akhir-akhir ini.
“Salah satu cara termudah untuk mencegah kekerasan atau perilaku yang kurang elok sekarang ini adalah dialog. Komunikasi antara anak dan orang tua itu penting sekali,” kata Novi kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Novi menjelaskan, kekerasan yang terjadi pada anak usia remaja atau usia sekolah terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya rasa kemanusiaan.
Baca juga: Cegah perundungan orang tua diminta awasi dan perhatikan perilaku anak
Selain itu, anak-anak yang melakukan kekerasan biasanya kurang memiliki rasa empati dan menghargai orang lain (respek) sehingga mereka berisiko untuk bertindak merugikan orang lain.
Menurut dia, sikap respek ini perlu diajarkan pada anak-anak sejak usia dini.
Di sisi lain, orang tua juga diharapkan untuk mendidik anak bersikap terbuka pada hal-hal yang mereka alami dalam kehidupannya.
Anak-anak yang mengalami perundungan memerlukan seseorang yang tepat untuk mendengar cerita, mencarikan solusi, serta mengembalikan kepercayaan dirinya.
“Pendidikan emosi dan sosial penting diajarkan bersama dengan pola komunikasi yang terbuka di rumah maupun di sekolah,” ujarnya.
Baca juga: Marak perundungan, KPPPA soroti belum diterapkannya Sekolah Ramah Anak
Lebih lanjut Novi menyampaikan bahwa pada era digital saat ini menyebabkan anak-anak banyak menghabiskan waktu untuk beraktivitas menggunakan gawai.
Hal tersebut membuat waktu berinteraksi antara orang tua dan anak-anaknya semakin berkurang, sehingga banyak hal yang orang tua tidak ketahui tentang anak-anaknya.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar orang tua terus memperkuat komunikasi dan dialog dengan putra-putrinya dengan membatasi penggunaan gawai sehari-hari.
Dengan demikian, anak-anak dapat menumbuhkan kepercayaan dan tempat untuk berbagi cerita dalam kehidupannya.
“Kita ajarkan untuk mengurangi dan mengatur penggunaan gawai dan memperbanyak dialog. Agar tercipta trust connections antara anak dan orang tua ya harus sering dialog,” katanya.
Baca juga: Kowani: Cegah perundungan kekerasan sekecil apapun jangan diabaikan
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers******Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas tidak membungkam kebebasan pers.
"Perpres ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Perpres ini bahkan tidak mengatur konten seperti apa yang disebut jurnalisme berkualitas itu, itu perusahaan pers nanti yang mendefinisikan. Ditambah nanti juga ada Dewan Pers. jadi tidak ada sama sekali misalnya kontennya ini boleh, konten itu tidak boleh, itu sama sekali tidak ada," kata Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.
Nezar menegaskan bahwa regulasi yang kerap disebut Perpres Publisher Rights itu murni mengatur hubungan kerja sama bisnis antara perusahaan pers dengan perusahaan platform digital.
Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights
Selain itu, Perpres ini hadir untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Hal ini merupakan respons terhadap keresahan yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun, di mana media arus utama mengalami ketimpangan signifikan akibat transformasi digital dan perubahan model bisnis.
"Sehingga Perpres ini dibutuhkan agar ada satu bingkai regulasi di mana penerbit bisa duduk dengan perusahaan platform digital untuk membahas sama-sama tentang katakanlah deal bisnis yang saling menguntungkan," kata Nezar.
Nezar menambahkan bahwa Perpres Publisher Rights memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan regulasi serupa di negara lain.
Menurut dia, fokus utama aturan Publisher Rights di Indonesia pada jurnalisme berkualitas, berbeda dengan Australia dan Kanada yang lebih menitikberatkan pada aspek bisnis.
Baca juga: Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"
"Perpres ini menggabungkan dua elemen penting, yakni peningkatan kompetensi dan keterampilan jurnalis, serta penerapan etika jurnalisme yang kuat dalam setiap produk berita," kata dia.
Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.
Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.
Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.
Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.
Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.
Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Label:kode alam belut、slot paling terpercaya、miyaqq
Terkait:omi777、slot paling gampang menang、situs slot wcb100 terbaru、dapetin uang cepat、game slot hadiah terbesar、profil kredivo、pinjaman cepat cair dan mudah、slot terbaru gampang menang、paling gacor、buku mimpi buaya
bab terbaru:cara jadi merchant kredivo(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《slot top win》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bandar slot88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot top win》bab terbaru。