slot terbaru gacor 2022

Memikirkan Tibet

Wapres Ma'ruf Buka Suara soal Beda Data BLT El Nino Risma******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi polemik beda data penerima bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebesar Rp400 ribu.

Perbedaan data ini diungkap Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mempertanyakan data 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut data penerima BLT El Nino diambil dari Kemensos.

"Saya kira memang kita kebetulan kemarin kita membahas mengenai bantuan beras, itu di samping yang sudah terdaftar, mungkin kita lakukan lagi yang memang belum ya ikut di-cross checklagi. Mungkin pak menko perekonomian (bisa bantu menjelaskan)," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).

Airlangga menyebut pemerintah akan menggunakan data baru untuk bantuan sosial beras 10 kg.

"Di tahun depan kita sudah menggunakan data yang baru (bansos beras). Ini data registrasi sosial ekonomi (regsosek) yang terus di-update. Sehingga dengan demikian tentu data ini sifatnya dinamis," ujar Airlangga.

"Apalagi tadi kita bicara mengenai desil 1, 2, 3, dan 4 yang tentu ini harus terus di-updateuntuk memberikan bantuan agar tepat sasaran," sambungnya.

Usai penjelasan Airlangga tersebut, Wapres Ma'ruf menegaskan pemerintah akan terus menyesuaikan data calon penerima bansos.

Soal anggaran dan calon penerima yang berpotensi bertambah, Ma'ruf tidak menjawab dengan tegas. Ia hanya mengatakan semuanya akan terus disesuaikan.

"Saya kira akan disesuaikan ya, kan anggarannya maupun juga penyediaan pembagian berasnya mungkin disesuaikan," tutup Ma'ruf.

Sebelumnya, Mensos Risma curhat dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI.

Risma mengaku heran muncul data 18,8 juta KPM yang disebut Menkeu Sri Mulyani sebagai penerima BLT El Nino. Padahal, menurutnya ada juga data 21 juta KPM.

"Kemarin memang keputusannya, saya tidak tahu angka 18,8 juta (KPM) itu dari mana," ujar Risma dalam raker tersebut di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

"Kami lagi mengajukan anggaran, kalau yang penerima program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), kemudian yang doubletumpang tindih totalnya itu 21 juta ratus ribu sekian KPM. Nah, sisanya lagi coba kita sampaikan," imbuhnya.

Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani selalu menegaskan data 18,8 juta KPM itu diambil dari Kementerian Sosial. Wanita yang akrab disapa Ani itu merinci pihaknya akan menambahkan anggaran Rp7,52 triliun agar Kemensos bisa mengeksekusi program ini.

Pada rencana awal, BLT El Nino dibagi dua termin pada November 2023 dan Desember 2023 dengan besaran Rp200 ribu per bulan untuk setiap KPM.

Namun, kini pemerintah akan merapel BLT El Nino tersebut dalam sekali transfer Rp400 ribu. Uang tersebut akan dibagikan ketika urusan administrasi anggarannya selesai.

Cara menarik bintang dengan login di awal

Buruh soal Diminta Prabowo Tak Tuntut UMP Naik: Tahu Kontrakan Mahal?******

Buruh menanggapi pernyataan bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto yang meminta mereka tidak banyak menuntut kenaikan upahkepadapengusaha, terutama jika perusahaan sedang 'buntung'.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan Prabowo tak tahu realita kehidupan yang dihadapi buruh. Ia mengatakan kebutuhan hidup tak hanya bagi buruh, semakin hari semakin mahal. 

Untuk biaya pendidikan anak saja misalnya, meski pemerintah selalu gembar soal pendidikan murah, sampai saat ini kenyataannya masih mahal. Tak hanya sekolah, biaya untuk tinggal juga tiap tahun naik.

Selain kebutuhan hidup yang makin mahal, Ristadi mengatakan selama ini banyak pengusaha yang tidak mau terbuka soal kondisi keuangan perusahaan kepada buruh.

Sehingga, ia menilai wajar jika buruh kemudian menuntut kenaikan upah sesuai tingkat kebutuhan hidup pekerja.

"Salah pengusaha juga tertutup soal ini dengan pekerja buruh karena dianggap urusan dapur yang pekerja tidak boleh tahu. Jadi saat untung pengusaha enggak mau cerita, baru saat merugi cerita, akhirnya pekerja enggak percaya," katanya.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat juga menyayangkan pernyataan Prabowo tersebut. Namun ia mengaku tidak heran karena Prabowo merupakan pengusaha.

Mirah mengatakan pernyataan Prabowo tersebut tidak bisa dilakukan di setiap perusahaan. Pasalnya tidak semua perusahaan buntung, ada juga yang untung besar.

Jika sebuah perusahaan memang merugi, kata Mirah, buruh pasti bisa memahami dan tidak meminta kenaikan upah yang tinggi.

"Tapi kan kita bicara keseluruhan, bicara kenaikan upah itu bicara makro. Ada banyak perusahaan untung bagus, itu harus berbagi secara adii terkait upahnya. Artinya buruh minta kenaikan upah secara berkeadilan," kata Mirah.

Ia mengatakan seharusnya Prabowo tidak menyamaratakan seluruh perusahaan. Prabowo seharusnya menyampaikan dengan lebih bijak bahwa ketika perusahaan sedang rugi maka pengusaha dan buruh bisa duduk bersama untuk membahas upah.

"Ketika perusahaan untung maka Pak Prabowo harusnya menyampaikan di publik, berikanlah upah buruh secara berkeadilan. Jangan pengusaha rakus. Harusnya gitu Pak Prabowo menyampaikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Prabowo meminta kepada para buruh untuk tidak banyak menuntut kenaikan upah kepada pengusaha, terutama jika perusahaan tempat mereka bekerja sedang 'buntung'.
Permintaan ia sampaikan saat Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Rabu (8/11). Prabowo mengatakan ada beberapa alasan kenapa ia meminta itu semua.

Pertama, itu semua bisa mencekik pengusaha.

"Jangan kau tuntut pengusaha (naikkan UMP), kalau tidak untung. Jangan mencoba mencekik pengusaha, kalau pengusaha ditekan dia bisa pindah ke negara lain," katanya.

Kedua, banyaknya program pemerintah yang sudah mensejahterakan rakyat, terutama kaum buruh. Ia menyebut saat ini sudah ada program layanan kesehatan murah dan gratis yang disediakan pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga sudah menggelontorkan banyak subsidi untuk meringankan beban hidup rakyat, termasuk kaum buruh.

Prabowo mengatakan kalau terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 mendatang, ia akan berupaya menambah program prorakyat miskin dan buruh sehingga mereka bisa makin sejahtera.

"Kita bicara ke pemimpin buruh, kesehatan tidak bayar, subsidi listrik BBM, sekolah tidak bayar, kita akan kasih makan siang gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100 persen," imbuh dia.

Pahlawan seni bela diri yang hebat

Luhut Sebut AS Bebaskan US0 Juta Dana Pertamina di Venezuela******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Amerika Serikat (AS) membebaskan dana milik PT Pertamina sebesar US0 Juta yang tertahan di Venezuela

Hal ini Luhut sampaikan usai bertemu dengan Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim, John Kerry, yang sedang menjenguknya di Singapura.

"Kita sebelumnya mengalami kendala karena permasalahan antara Amerika dan Venezuela, yang menyebabkan dana Pertamina tertahan selama hampir 3-4 tahun, dan Amerika telah membantu menyelesaikan hal tersebut," kata Luhut dalam keterangan resminya, Sabtu (11/11).

Luhut mengatakan bantuan ini menandakan hubungan baik dan kepercayaan yang kuat antara Indonesia dan Amerika. Upaya ini juga diharapkan membuka jalan untuk kerja sama lebih lanjut di masa depan.

"Investasi Pertamina di Venezuela yang selama ini di bawah ikatan embargo sedang dijajaki bisa dimaksimalkan atau tidak," tambahnya.

 Diketahui Venezuela adalah salah satu negara yang memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia dengan potensi mencapai angka yang sangat menjanjikan.

Lihat Juga : Universitas Pertamina Siapkan SDM Unggul untuk Transisi Energi

Potensi carbon capture storage

Tak hanya itu, Luhut turut membahas potensi besar Indonesia dalam pemanfaatan carbon capture storagedi depleted reservoirdan saline aquifer. Pemanfaatan tersebut ditaksirnya memiliki potensi hingga 400 giga ton dan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi emisi di sektor migas dan sektor lainnya.

Luhut berharap bisa berdiskusi lebih lanjut dan meminta John Kerry menghubungi Penasihat Senior Gedung Putih untuk bidang energi dan investasi, Amos Hochstein guna membahas kerja sama di bidang critical minerals.

"Inisiatif ini dapat menghasilkan dana miliaran dolar yang akan sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia, serta membantu memacu perkembangan teknologi negara kita, sejalan dengan komitmen kita terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan," ujar dia yang dikenal sebagai 'tangan kanan' Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

Telepon PM Singapura

Tak hanya John Kerry, Luhut menerima telepon dari Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.

Lee Hsien Loong, lanjut dia, membuka peluang kerja sama di bidang kesehatan antara Singapura dan Indonesia, termasuk rencana pembangunan ekosistem kesehatan di Bali yang serupa dengan Singapura.

Menindaklanjuti hal tersebut, dia mengatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo rencananya akan bertemu dengan Menteri Kesehatan Singapura, Ong Ye Kung.

"Di Bali, kita punya RSUP Sanglah. Tugas kita adalah melatih SDM dan manajemennya. Ini membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 tahun, jadi kita harus segera memulainya. Kerja sama dengan Singapura dalam membangun ekosistem kesehatan yang berkualitas akan sangat bermanfaat," kata dia.

Lihat Juga : Ponakan Luhut dan JK Resmi Gabung di TKN Prabowo-Gibran

Anda menyebut ini jari emas

Serbu Diskon Transmart Full Day Besok Yuk, Cuma Satu Hari Lho******

Jangan lewatkan Transmart Full Day Sale besok, Minggu (18/11) yang kasih diskon gede-gedean cuma satu hari dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Transmart kasih diskon 50 persen untuk beragam produk pilihan dan ada juga diskon tambahan lagi 20 persen untuk pengguna Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah. Yuk, serbu diskonnya!

Lihat Juga : Belanja Sekarang di Transmart, Bayar Belakangan Pakai Allo Paylater

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar dan daging ayam, kebutuhan rumah tangga, furnitur, pakaian anak hingga dewasa, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Jangan sampai ketinggalan Transmart Full Day Sale yang berlangsung hanya satu hari.

Kunjungi Transmart terdekat di kotamu besok ya dan serbu diskonnya dengan melakukan pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah!

Jungler hutan super di kota

Mahfud Ungkap Alasan Investor Bisa Kuasai Lahan IKN hingga 190 Tahun******

Calon wakil presiden nomor urut 3Mahfud MD mengungkap alasan pemerintah memberikan izin penggunaan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaradi Kalimantan Timur mencapai 190 tahun.

Mahfud mengatakan kebijakan ini ditetapkan demi mempermudah investasi ke tanah air, khususnya ke IKN. Ia pun menyinggung bahwa kebijakan tersebut sudah banyak dilakukan sejak zaman Presiden Suharto.

"HGU (hak guna usaha), HGB (hak guna bangunan), itu 190 tahun diberikan. Kalau dulu pernah 35 tahun, terus naik 90 tahun gitu zaman Pak Harto itu. Lalu untuk mempermudah investasi, pemerintah ini menawarkan atau sudah memberi peluang untuk 190 tahun," kata Mahfud dalam acara dialog Ganjar-Mahfud dengan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11).

Pasalnya, kebijakan tersebut bisa saja diberikan secara bertahap dan tak langsung 190 tahun.

Syarat khusus yang bisa diberikan misalnya penambahan keterlibatan tenaga kerja dan lain-lain, yang akan menguntungkan Tanah Air.

"Lahan itu tidak akan, tidak akan langsung dimiliki dengan sesukanya tentu saja oleh investor," sambung dia.

Mahfud menyebut kebijakan ini bisa direvisi atau diubah, tergantung dengan perkembangan kondisi riil yang ada.

"Karena itu merupakan pancingan atau insentif agar investor mau masuk lalu dibuatlah kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Itu tentu saja bisa bisa dievaluasi ulang, bisa dihitung ulang relevansinya dengan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Mahfud.

Berdasarkan salinan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Pasal 16 A mengatur soal hak atas tanah investor di IKN.

Untuk hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor mendapatkan hak kelolaan yang cukup panjang; mencapai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama,jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus keduadengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk HGB dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Berburu Hantu Maoshan

Pengusaha Minta Isu Upah Tak Dijadikan Dagangan Politik Jelang Pemilu******

Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.

"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).

Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.

Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.

Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]