10 pinjol resmi ojk

Kegilaan energi

MK Respons Gugatan Anwar Usman******

Dengan menunjuk penasihat hukum, hakim konstitusi berharap perkara di PTUN bisa diputus dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas.

“Sebagaimana prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UU No. 48/2009,” pungkas Enny.

Seperti diketahui, isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo akhirnya terungkap ke publik. Dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan pada November 2023 itu, Anwar Usman ingin agar kedudukannya sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN. MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman. Gugatan tersebut dilayangkan usai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “MK Respons Gugatan Anwar Usman yang Ingin Tetap Jadi Ketua” 

Meng Po punya janji

OIKN: Pembangunan IKN Sesuai Target, Total Investasi Mencapai Rp47,5 Triliun******

JAKARTA-Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyampaikan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga akhir Januari 2024. Bambang mengatakan bahwa pembangunan IKN telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Sampai akhir Januari 2024, pembangunan IKN telah mencapai 71,47% dari target yang ditetapkan pada tahap 1, angka ini juga melebihi target. Ini membuktikan komitmen kami untuk terus bekerja mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang layak huni dan dicintai atau liveable and loveable city,” kata Bambang dalam konferensi pers pada Selasa (30/1/2024) di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Promosi Turut Kuatkan IHSG, BRI Sabet 2 Penghargaan Best Stock Awards 2024

Bambang menjelaskan pembangunan IKN tahap 1 terdiri dari empat groundbreaking1 hingga 4 yang telah dilaksanakan pada September, November, Desember 2023, dan Januari 2024. Delapan sektor utama yang dibangun termasuk hotel, hunian, ritel dan logistik, perkantoran, pendidikan, kesehatan, energi dan transportasi, serta area hijau.

Menurut Bambang total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap 1 mencapai Rp47,5 triliun, dengan porsi investasi swasta mencapai Rp35,9 triliun. Lebih lanjut, saat ini sudah ada sekitar 350 letter of intent yang diterima oleh OIKN dan tengah dikaji. Proses yang mendetail dilakukan untuk dapat memberikan kerja sama yang saling menguntungkan, terutama bagi pembangunan IKN.

Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) juga terus memberikan progres yang baik. Pembangunan Istana Presiden dan Lapangan Upacara telah mencapai 54,7%. Area Sumbu Kebangsaan Fase 1 juga sudah mencapai 96,41% sementara Bendungan Sepaku Semoi sudah 100%.

Bambang mengatakan penyelesaian berbagai sarana dan prasarana ini sesuai dengan target untuk mengukir sejarah baru, yaitu merayakan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Tidak hanya itu, pembangunan IKN juga menunjukkan dampak positif bagi area sekitar sehingga saat ini, pembangunan menjangkau area-area di luar KIPP.

Bambang menambahkan IKN dibangun dengan perencanaan yang matang berdasarkan kajian, studi, dan juga diskusi dengan berbagai ahli di bidang-bidangnya. Hal ini ditujukan agar masyarakat yang tinggal di IKN merasa betah dan nyaman karena IKN adalah liveable and lovable city.

Rumah Teknologi yang ada di IKN akan menjadi wadah untuk melakukan proof of conceptdan pengunjung dapat melihat secara langsung berbagai teknologi yang akan diterapkan di IKN.

“Kami ingin IKN punya ekosistem yang lengkap, tidak hanya fasilitas publik atau kantor pemerintah, tapi juga tempat untuk UMKM, tempat hangout, tempat stand-up comedy, atau tempat olahraga. Ini yang ingin kami ciptakan agar kota ini tidak hanya layak huni tapi juga dicintai,” ujar Bambang Susantono pada Selasa (30/1/2024).

Sebagai kota-kota pertama di Indonesia dengan perangkat keberlanjutan yang komprehensif, komitmen OIKN dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan juga penting, terutama untuk memberikan international confidencedan juga pembangunan yang berdampak positif.

“Dari 252.000 hektare luas IKN itu yang jadi bangunan atau yang dibangun hanya 25%. [Sebanyak] 65% nanti akan menjadi area hutan kembali,” jelas Bambang.

Adapun 10% untuk area produksi pangan. Penghutanan kembali (reforestasi) telah dilakukan di IKN yang juga turut didukung oleh komunitas-komunitas yang ingin terlibat dalam Green Movement: Sabuk Hijau Nusantara.

IKN juga telah meluncurkan Nusantara Net Zero Strategy 2045 di COP-28 di Dubai, dan akan meluncurkan Nusantara Nature Positive Plan (Rencana Induk Keanekaragaman Hayati) yang selaras dengan Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. OIKN juga membentuk Komite ESG untuk memandu pembangunan IKN agar terus sejalan dengan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola internasional.

Selain itu, pembangunan IKN juga telah mendapat dukungan dari dunia internasional. Dukungan ini termasuk dukungan dari 13 badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan dukungan pembangunan IKN sesuai bidang keahlian masing-masing, seperti UN HABITAT, UNDP, UNICEF, UNESCAP, dan UN Woman.

Bambang berharap pembangunan IKN dapat terus berjalan lancar dan sesuai target yang telah ditetapkan. Ia juga berharap, pembangunan IKN dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Dan nantinya bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, mendorong pemerataan ekonomi untuk mencapai Indonesia emas pada 2045,” beber Bambang.

Istri saya adalah seorang kepala suku

Dalam 3 Bulan, 4 Harimau Mati di Medan Zoo, DPRD Minta Pemkot Serius Berbenah******

MEDAN — Anggota Komisi III DPRD Kota Medan Bukhari meminta pemerintah kota serius membenahi Kebun Binatang Medan atau Medan Zoo, seusai kematian empat ekor harimau dalam tiga bulan terakhir.

“Kami meminta kepada Pemkot Medan untuk lebih serius memperhatikan Medan Zoo yang sekarang ini kondisi semakin memprihatinkan,” ucap Bukhari di Medan, Selasa (30/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo

Ia mengaku malu sebagai warga Kota Medan dengan salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki APBD Kota Medan sebesar Rp8,02 triliun lebih tahun ini, namun salah satu BUMD yakni PUD Pembangunan sebagai pengelola Medan Zoo dengan satwa yang tersisa sekitar 115 ekor di lahan seluas 10 hektare dari total 30 hektare, belum mampu.

Tercatat empat ekor harimau mati di Medan Zoo, masing-masing dua ekor harimau sumatra bernama Erha pada 3 November 2023 dan Nurhaliza pada 31 Desember 2023.

Kemudian dua ekor harimau benggala atas nama Avatar pada 3 Desember 2023, dan Wesa berusia sekitar 19 tahun pada 22 Januari 2024.

“APBD cukup besar, tidak mampu mengelola Medan Zoo sebagai salah satu objek wisata di Kota Medan yang seharusnya bisa menjadi kebanggaan kita,” ungkap dia.

Untuk itu, ia mengimbau Pemkot Medan agar lebih serius lagi menangani masalah ini, dan pihaknya mewanti-wanti jangan sampai Kebun Binatang Medan ditutup.

“Kota sebesar ini, tak punya kebun binatang. Saya pikir Pemkot Medan harus melibatkan berbagai banyak pihak mencari solusi. Kami Komisi III siap membantu mencarikan solusi atas permasalahan tersebut,” kata Bukhari.

Wali Kota Medan Bobby Nasution masih merahasiakan waktu efektif penutupan “Medan Zoo” yang merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia berdiri sejak 1952.

“Iya, mau ditutup. (Waktunya) rahasia. Yang pasti Medan Zoo ini bukan kita bicara baru-baru, justru sudah dilihat dari beberapa tahun lalu, mulai jadi wali kota di sini,” tutur Bobby.

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

Megawati Restui Mahfud Md Mundur dari Kabinet******

SOLO —Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, sudah merestui calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, untuk melepaskan jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Restu Megawati itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Menurutnya, mundurnya Mahfud sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah dari dulu disetujui oleh Megawati.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

“Sudah lama diberikan restu,” ungkap Hasto di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto menambahkan, Mahfud Md sudah bertemu Megawati pada Senin (29/1/2024) sore. Hasto mengungkapkan, pertemuan antara dua elite politik itu berlangsung sebelum Mahfud menemui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, pada Senin (29/1/2024) malam.

Meski demikian, dia membantah pertemuan itu khusus untuk membicarakan terkait wacana mundurnya Mahfud Md sebagai Menko Polhukam. Lagi pula, sambungnya, mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam juga sudah dibicarakan bersama calon presiden Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Hasto berpendapat Mahfud Md sudah menaikkan standar Menko Polhukam. Oleh sebab itu, dia tidak ingin pengganti Mahfud nantinya akan memanfaatkan posisi tersebut untuk keuntungan sektoral.

“Siapapun yang nanti akan menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam suatu spirit[semangat] yang sama untuk membela rakyat, untuk membela keadilan, jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru,” jelasnya.

Sebagai informasi, kabar Mahfud Md mundur sebagai Menko Polhukam semakin kencang seusai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bertemu dengan Pratikno pada Senin malam kemarin. Pada saat itu, Mahfud meminta dijadwalkan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Megawati Beri Restu Mahfud Md Lepaskan Jabatan Menko Polhukam”

Aku benar-benar iblis

Presiden Puji Mahfud Md Menko Polhukam Paling Lama Menjabat******

Pertemuan Mahfud bersama Jokowi berlangsung tertutup. Mahfud menyampaikan keterangan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Menurut Presiden, kata Mahfud, Menkopolhukam sebelum-sebelumnya yakni Tedjo Edhy Purdijatno menjabat tidak sampai satu tahun.

Menkopolhukam selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan hanya menjabat setahun empat bulan, lalu Wiranto menjabat sekitar tiga tahun enam bulan, sedangkan dirinya menjabat selama sekitar empat tahun enam bulan.

Mahfud menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan menteri karena perkembangan politik, yang mengharuskannya fokus kepada tugas lain.

“Karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain, sehingga saya mohon berhenti,” ujar Mahfud sebagaimana dilansir Antara.

Mahfud menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden secara langsung Kamis petang di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut dia, surat yang disampaikannya berisi tiga hal.

Pertama, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai menteri pada 23 Oktober 2019 dengan penuh hormat. Sehingga secara resmi ia juga dengan penuh hormat menyatakan surat untuk mohon mengundurkan diri.

Kedua, mengenai substansi isi surat permohonan berhenti, dan ketiga, Mahfud memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dapat dilaksanakan dengan baik selama menjadi menteri.

Suamiku adalah seekor rubah tua

Bawaslu Akhirnya Surati Presiden Jokowi, Diingatkan Soal Pelanggaran Pemilu******

JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa membina para menterinya sehingga tidak melanggar larangan yang diatur dalam Undang-undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku, pihaknya beri imbauan secara tertulis kepada Jokowi terkait potensi pelanggaran pemilu terutama oleh para pembantunya.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

“[Imbauan tertulis] untuk tidak melanggar ketentuan larangan dalam UU 7 Tahun 2017, sudah [dikirim],” ungkap Bagja kepada wartawan, dikutip Selasa (30/1/2024).

Dia mengakui seorang menteri boleh berkampanye namun ada batasannya seperti harus cuti terlebih dahulu atau tidak gunakan fasilitas negara.

Bagja mengatakan, surat tersebut sudah dikirim sejak pekan lalu. Namun, sambungnya, belum dapat dipastikan apakah surat tersebut dikirim pasca-pernyataan kontroversial Jokowi terkait seorang presiden dan menteri yang boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu pada pekan lalu.

“Nanti aku cek suratnya, tapi minggu kemarin sudah jalan. Bahkan sebelum minggu kemarin jangan-jangan,” tutup Bagja.

Sebagai informasi, belakangan pemerintah Jokowi mendapat sorotan sebab banyak menteri yang ikut berkampanye untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Jokowi sendiri mewajarkan keterlibatan menteri dalam kampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Dapat ‘Surat Cinta’ dari Bawaslu, Diingatkan Soal Pelanggaran Pemilu”