cara pinjam uang di neo

Dewa pejuang pertanian

Kementerian PUPR Mulai Siapkan Lahan Relokasi di Cianjur******

Kementerian PUPR mulai menyiapkan lahan (land clearing) dan pembangunan rumah bagi warga yang akan direlokasi pascagempa di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (3/12).

"Kami menugaskan PT Brantas Abipraya untuk segera bekerja, lokasinya di Cilaku sekitar 2,5 hektare (ha) dan Mande sekitar 30 ha," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan resmi, Minggu (4/12).

"Saat ini sedang dikerjakan empat unit dari 200 unit Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan struktur tahan gempa. Besok jumlah tenaga kerja yang dikerahkan akan mencapai 100 orang untuk percepatan," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan resmi.

Basuki menyebutkan stok yang tersedia saat ini sekitar 2400 unit RISHA. Pihaknya akan memasang seluruhnya di Cianjur dengan target tuntas sebelum Lebaran 2023.

Ia menuturkan warga yang akan direlokasi ini semua tinggal di zona sabuk merah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap gempa dan gerakan tanah/longsor. "Sangat berbahaya jika tetap tinggal di zona merah," imbuh Basuki.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menerjunkan tim khusus guna melakukan survei dan mendata jumlah rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Pendataan memanfaatkan inovasi teknologi informasi aplikasi Rumah Terdampak Bencana (Rutena).

"Seperti pengalaman sebelumnya pasca gempa Lombok 2018, saya juga akan mengirimkan para calon PNS muda Kementerian PUPR untuk bekerja membantu survey pendataan dan pembangunan hunian tetap berikut infrastruktur pendukungnya," kata Basuki.

Dalam proses pendataan ini, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR juga melibatkan BNPB, Badan Geologi, BMKG, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cianjur, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS, relawan, serta mahasiswa yang direkrut.

Tim tersebut mendata serta melakukan verifikasi rumah dengan menggunakan aplikasi Rutena. Dengan demikian, bisa diperoleh data jumlah yang perlu mendapat bantuan serta yang perlu direlokasi ke tempat yang aman.

Selain pembangunan rumah untuk relokasi warga terdampak gempa, Kementerian PUPR juga akan merehabilitasi beberapa bangunan publik, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang rusak berat.

"Di antaranya Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, SMP Negeri 1 Cugenang dan SMP 1 Cariu, tiga Masjid besar di Cugenang, dan perumahan Komando Distrik Militer (Kodim) Cianjur. Sedangkan untuk rehabilitasi jalan ditargetkan terbuka semua pada Januari 2023," terang Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Setan paling kuat, Tang Seng

UMP Yogya Naik 7,65 Persen Jadi Rp1,9 Juta******

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) menetapkan Upah MinimumProvinsi (UMP) di daerah itu naik 7,65 persen menjadi Rp1.981.782,39 pada 2023 mendatang.

Pengumuman UMP 2023 ini disampaikan oleh Plh Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Umum Beny Suharsono, di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (28/11).

"Ditetapkan UMP DIY adalah sebesar Rp1.981.782,39 atau naik 7,65 persen. atau sebesar Rp140.866,86," kata Beny.

Kenaikan UMP juga dilakukan dengan mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dari BPS.

"Kemudian ada koefisien-koefisien yang menjadi pertimbangan kami semua," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi menambahkan dalam menentukan kenaikan UMP DIY pada 2023, pihaknya juga berpedoman pada aturan pemerintah pusat.

"Dalam hal ini perhitungannya kami melaksanakan arahan dari pemerintah pusat, yaitu menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta mempertimbangkan perluasan kesempatan kerja dan tingkat produktivitas," katanya.

Aria menegaskan UMP 2023 ini menjadi acuan atau batas minimal untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY.

"Sehingga yang berlaku adalah UMK yang akan ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada 7 Desember," pungkasnya.

Kenaikan UMP 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. Kenaikan UMP 2023 dibatasi maksimal 10 persen.

Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Rumus kenaikannya adalah upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi ditambah (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu, yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan upah minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," tulis Permenaker 18/2022.

Novel Qin Feng dan Lin Xue

Profil Iwan Takwin, Dirut Baru Jakpro Pilihan Heru Budi******

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi HartonomengangkatIwan Takwin sebagai direktur utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menggantikan Widi Amanasto.

Penunjukan Iwan tersebut dilakukan setelah pencopotan jajaran direktur Jakpro di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat empat direktur perusahaan lainnya.

Sebagai pengganti, pemegang saham mengangkat empat direktur Jakpro lainnya I Gede Adi Adnyana T, Adrian Rusmana, Solihin, dan Adi Santosa. Selain itu, Heru juga mengangkat Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris Perseroan.

Lantas siapakah Iwan Takwin?

Sebelum terpilih sebagai Direktur Utama, Iwan menjabat sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis JakPro sejak Agustus 2022. Ia pernah menempati posisi lainnya di Jakpro yakni Manajer Proyek pada 2016-2018 dan Direktur Proyek pada 2018-2022.

Iwan juga merupakan Direktur Proyek Jakarta International Stadium (JIS).

Mengutip laman akun LinkedIn, Selasa (29/11), Iwan juga pernah bekerja sebagai Chief Executive Officer di PT Jakarta Solusi Lestari pada November 2021-September 2022. Sementara dari sisi pendidikan, Iwan merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).

[Gambas:Video CNN]

Nian Jingui

Damri Siapkan 1,6 Juta Kursi Selama Libur Natal dan Tahun Baru******

Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin mengatakan pihaknya menjual 1.670.537 kursi atau tempat duduk untuk libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

"Jumlah pelanggan yang kami perkirakan minimum berjumlah 882.759 pelanggan. Tapi kami menyediakan tempat duduk sebanyak 1.670.537 seatyang tersedia untuk dijual selama Nataru," kata Setia saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR dikutip dari Antara,Rabu (14/12).

Setia berharap ketersediaan tempat duduk dengan jumlah di atas perkiraan pelanggan tersebut mampu mengakomodir lonjakan pelanggan selama Natal dan Tahun Baru.

Dalam hal ini jumlah perjalanan diperkirakan sebanyak 67.161 perjalanan selama masa Nataru, naik 134 persen dari perjalanan di tahun sebelumnya.

"Bus siap operasi juga naik menjadi 1.093 bus dari tahun sebelumnya 990 bus," ujar Setia.

Tak hanya soal armada, Damri juga mengetes kesehatan pramudi sebagai upaya melayani masyarakat secara maksimal, bekerja sama dengan Jasa Raharja.

"Kami juga telah melakukan integrasi antarmoda sebagai first mile dan last mile dengan Pelni, KAI, Pelindo, Angkasa Pura 2, Angkasa Pura 1 dan pada titik serta cabang tertentu kami juga melakukan koordinasi first mile seperti Jemput Antar Jemput Gratis(Abang Jemput) di Lampung dan beberapa tempat lainnya," kata Setia.

Jika dilihat selama Natal dan tahun baru, lanjut Setia, terdapat 155 trayek Damri di Jawa, 145 trayek di Sumatera, 62 trayek di Kalimantan, 75 trayek di Bali, 86 trayek di Sulawesi, dan 106 trayek di Papua.

"Papua biasanya walaupun ini angkutan perintis tapi pada masa Nataru, terutama Natal terjadi kenaikan pelanggan karena mayoritas mereka beragama Kristiani," pungkas Setia.

[Gambas:Video CNN]

Obat besar

Mengintip Pesangon Pekerja Korban PHK JD.ID******

E-commerce JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan. Mereka lantas berjanji memberikan hak-hak karyawan terdampak.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

Setya menuturkan JD.ID bakal terus memberikan dukungan kepada karyawan yang terkena PHK. Dukungan yang dimaksud antara lain dengan tetap memberikan asuransi,talent promoting, dan hak-hak lain.

Pemerintah telah menetapkan aturan terkait pesangon buruh atau pekerja yang terkena PHK. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam beleid tersebut, pesangon yang berhak diterima korban PHK dirinci melalui pasal 40 ayat (2). Berikut besaran pesangon berdasarkan aturan tersebut:

a. pekerja yang mengalami PHK dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, mendapatkan pesangon sebesar 1 bulan upah.
b. pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, mendapatkan pesangon 2 bulan upah.
c. pekerja dengan masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, mendapatkan pesangon 3 bulan upah.
d. pekerja dengan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, mendapatkan pesangon 4 bulan upah.
e. pekerja dengan masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, mendapatkan pesangon 5 bulan upah.
f. pekerja dengan masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, mendapatkan pesangon 6 bulan upah.
g. pekerja dengan masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, mendapatkan pesangon 7 bulan upah.
h. pekerja dengan masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, mendapatkan pesangon 8 bulan upah.
i. pekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih, mendapatkan pesangon 9 bulan upah.

[Gambas:Video CNN]