cara pinjam uang online 592Jutaan kata 812391Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek erek bulan》
KAI Respons Temuan Polisi Anjlok Argo Semeru Akibat Erosi Rel******Jakarta, CNN Indonesia--
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAImerespons temuan Mabes Polri terkait penyebab anjloknya Kereta Api (KA) Argo Semeru relasi Surabaya-Jakarta karena masalah bantalan rel akibat erosi.
VP Public Relations PT KAI Joni Martinus mengatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Penyebab kecelakaan KA sesuai dengan statement Pak Dirut KAI, bahwa masih dalam pemeriksaan dan menunggu hasil investigasi dari KNKT, Direktorat Jenderal Keselamatan Kemenhub dan KAI," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (19/10).
"Jarak hanya beberapa menit dan di sini situasinya (lintasan) lengkung ya jadi pada waktu kecepatan kira-kira 78 kilometer per jam, masinis Argo Wilis sudah melakukan pengereman maksimal," kata Didiek di lokasi, Rabu (18/10).
"Namun dengan kecepatan 78 itu jarak sekitar 500 sampai 600 ini tidak bisa dihindari. Ini masinis sudah melakukan langkah penyelamatan yang optimal untuk menjaga agar kejadian tidak lebih parah," sambungnya.
Didiek memastikan kedua KA dalam kondisi baik sebelum berangkat dari stasiun masing-masing.
PT KAI bersama KNKT berencana meminta keterangan lebih lanjut dari masinis KA Argo Wilis dan Argo Semeru demi menggali penyebab insiden ini. Pemeriksaan meliputi pola komunikasi antar masinis dan pusat pengendalian (pusdal).
"Masinis komunikasi dengan pusdal, antara masinis tidak ada komunikasi maka untuk itu nanti akan kita teliti prosesnya dengan bantuan KNKT dan direktur keselamatan," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******Jakarta, CNN Indonesia--
Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.
Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.
"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.
Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.
Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.
Lihat Juga :Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol |
"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.
Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.
Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.
Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.
Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.
Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.
"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.
Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.
Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Satgas Tata Lahan dan Investasi Bisa Beri Rekomendasi Cabut Hak Tanah******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah tugas kepada Satuan Tugas (satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, termasuk memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan Hak AtasTanah(HAT).
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang diteken Jokowi pada 16 Oktober.
Dalam pasal 2 disebut satgas tersebut memiliki delapan tugas.Pertama, memetakan pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan sebagai akibat dari perubahan/pencabutan Perizinan Berusaha dan izin konsesi di kawasan hutan.
Ketiga,memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan HAT.
Keempat,menetapkan kebijakan pemanfaatan atas lahan yang perizinannya diubah/dicabut.
Kelima,melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat.
Keenam,memberikan fasilitasi dan kemudahan Perizinan Berusaha bagi BUM Desa/BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, usaha kecil dan menengah di daerah, serta Koperasi untuk mendapatkan peruntukan lahan.
Ketujuh,memberikan kesempatan kepada Pelaku Usaha baru untuk mendapatkan peruntukan lahan.
Kedelapan, melakukan koordinasi dan sinergi dalam pemanfaatan lahan dan penataan investasi bagi kesejahteraan rakyat.
Sebelumnya, dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi bisa merekomendasikan kepada Kementerian Investasi atau kepala BKPM untuk melakukan pencabutan izin usaha pertambangan.
[Gambas:Video CNN]
Label:cara menghadapi pinjol、cara jitu menang slot higgs domino、briobola
Terkait:shio buku mimpi、situs slot paling gacor di dunia、sevenslot777、harga google play card indomaret、batikslot138、game slot yang gampang menang、mpo11、rtp calon4d、erek 1000 mimpi、musang123
bab terbaru:judi indonesia terpercaya(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
《erek erek bulan》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,hoki4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek erek bulan》bab terbaru。