buku mimpi online

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

Cerita Zulhas RI Susah Ekspor Ikan ke Jepang: Panjangnya Saja Diukur******

Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasan mengungkap ketimpangan aturan ekspor imporantara Indonesia dan negara-negara di berbagai belahan dunia. 

Karena ketimpangan itu, barang ekspor Indonesia sempat kesulitan masuk ke negara lain. Sebaliknya, barang impor dari negara lain malah secara gampang masuk ke Indonesia.

"Karena (ini) kita keluar (ekspor) susah. Ini yang ke Jepang mengirim pisang saja susah. Sudah 10 tahun enggak boleh-boleh. Kirim mangga susah betul, ukurannya harus begini, sama juga melarang," beber Zulhas di The Manohara Hotel, Sleman, DIY, Senin (6/11).

Karena masalah itu, Zulhas menuturkan Kemendag mengembalikan pengawasan barang impor yang semula dilakukan di luar kawasan pabean (post-border) ke pabean (border).

Langkah ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan arus deras produk impor.

"Barang dari luar itu sekarang kita perketat masuknya. Kemarin gampang, dari luar masuk langsung ke toko-toko. Kaos, mainan, obat-obatan, bedak, vitamin, pakaian, segala macam," kata Zulhas.

Dengan kembali berlakunya pengawasan di kawasan pabean, maka barang-barang impor harus mengurus Persetujuan Impor (PI) di Kementerian Perdagangan.

Zulhas menekankan pentingnya pengawasan barang impor ini demi melindungi produk-produk dalam negeri agar tak kalah bersaing atau bahkan layu sebelum berkembang. Pengetatan ini ditegakkan supaya produk-produk negara lain tidak lagi mendominasi pusat grosir seperti di Tanah Abang atau Mangga Dua.

Zulhas melanjutkan, pemerintah juga menetapkan positive listuntuk barang impor yang dapat diimpor langsung lewat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce.

Jenis barang impor yang diperbolehkan untuk dijual melalui e-commerceadalah buku, film, perangkat lunak atau software, dan musik dengan harga di bawah US0.

Selain keempat komoditas tadi, komoditas lainnya hanya dapat diimpor langsung melalui PMSE apabila harganya melebihi US0.

"Enggak bisa cuma setengah dollar, US langsung, peniti, sandal langsung (impor), obat-obat nggak bisa lagi, harus US0," tegasnya.

"Lain (di luar 4 komoditas) enggak boleh, akhirnya banyak sekarang e-commerceyang tidak jualan impor lagi. Dia akan jualan barang-barang dari UMKM," kata Zulhas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperketat arus masuk barang impor dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

[Gambas:Video CNN]

Untuk memastikan kelancaran implementasi di lapangan, revisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 akan berlaku tiga bulan setelah diterbitkan.

"Kita minta K/L (kementerian/lembaga) terkait harus menyelesaikan aturannya dalam waktu dua minggu ini, sementara untuk proses transisinya diberikan waktu tiga bulan. Supaya memudahkan di lapangan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

Dalam revisi Permendag 25/2022, pengaturan tata niaga diubah dari post border menjadi border untuk delapan komoditas yakni tas, elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan anak, alas kaki, dan pakaian jadi.

Selain mengubah aturan tata niaga impor, revisi Permendag Nomor 25/2022 juga dilakukan dengan melakukan relaksasi terhadap aturan barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk 10 kelompok barang, dengan pengecualian barang larangan dan pembatasan (lartas), serta tidak diperlukan Surat Keterangan Perwakilan RI di Luar Negeri.

Cerita Aneh dari Azeroth

Investasi Makin Menggeliat, Berikut Penerima Penghargaan ALI 2023******

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023 kepada instansi pemerintah dari kategori Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atas kinerja serta inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Penghargaan ALI 2023 diberikan oleh Wakil Presiden, K.H. Ma'ruf Amin, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/11). Apresiasi tersebut diberikan dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Indonesia.

Pada kategori kementerian/lembaga (K/L), Kementerian Perhubungan meraih peringkat pertama, diikuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di peringkat kedua, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan di peringkat ketiga.

Pada kategori pemerintah kota, Surakarta meraih peringkat pertama, diikuti oleh Surabaya di peringkat kedua, serta Manado di peringkat ketiga.

Terakhir, di kategori khusus kawasan timur Indonesia, penghargaan diperoleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Merauke, dan Kota Ambon.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam laporannya menyatakan bahwa pihaknya menyelenggarakan kegiatan ALI setiap tahunnya sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Menurutnya, capaian realisasi investasi dari target yang selalu berkembang setiap tahunnya itu juga merupakan atas kerja keras para kepala daerah yang didelegasikan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Mencapai target realisasi 2023 itu bukan pekerjaan gampang. Spesial untuk DPMPTSP saya ucapkan terima kasih dan I love you. PTSP sebagai instrumen dan garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan investasi yang maksimal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11).

Bahlil melanjutkan, Penilaian ALI 2023 mengacu pada implementasi sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko di K/L dan pemerintah daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi (UU CK).

Hasil penilaian kinerja ini selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian dana insentif kepada pemerintah daerah dan insentif anggaran kepada K/L.

Sejak bulan Maret sampai dengan Oktober 2023, rangkaian proses penilaian ALI 2023 ini telah dilakukan dengan melibatkan 18 K/L dan 38 pemerintah provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Penilaian telah dilaksanakan oleh tim independen yang melibatkan K/L dan organisasi pelaku usaha terkait yang terdiri atas Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Di samping itu, juga ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sekretariat Kabinet, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Investasi/BKPM, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi instansi pemerintah lainnya untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam memberikan pelayanan investasi yang berkualitas. Dengan demikian, investasi di Indonesia dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Wuzong

LPEM UI: Peluang RI Jadi Negara Berpendapatan Tinggi di 2045 Kecil******

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 sulit tercapai.

Dalam sebuah publikasi terbaru LPEM UI berjudul'White Paper- Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029', mereka mengungkap alasan Indonesia sulit naik kelas menjadi negara maju.

Menurut LPEM UI, peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti menjadi titik kritis perenungan sejarah bangsa ini.

LPEM UI menggunakan the rule of 72untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Ini adalah rumus cepat dan populer untuk mengestimasi jumlah tahun yang diperlukan untuk menggandakan uang dari investasi pada tingkat pengembalian tahunan tertentu.

"Dengan asumsi batas bawah upper income country(UIC) sama dengan 2023 sebesar US.846 dengan pertumbuhan gross national income(GNI) per kapita 5 persen per tahun atau setara pertumbuhan ekonomi 6 persen, maka Indonesia akan menjadi UIC pada 2044," tulis riset tersebut, dikutip Kamis (9/11).

"Semakin berkembang perekonomian maka pertumbuhan ekonomi 5 persen-7 persen sangat sulit dicapai, dengan skenario pertumbuhan yang berbeda-beda tiap periode (5 persen, 4 persen, dan 3 persen) maka Indonesia tidak akan mencapai UIC di 2045," lanjut LPEM UI.

Kemudian, aspek kemiskinan. Ini masih menjadi persoalan mendasar Indonesia, di mana angka kemiskinan tahun ini menyentuh 9,36 persen atau tak turun signifikan dari 11,25 persen di 2014.

LPEM UI khawatir obsesi berlebihan pemerintah terhadap mimpi Indonesia menjadi negara kaya di 2045 bakal mengubah orientasi kebijakan yang ada. Alokasi sumber daya dikhawatirkan hanya dipakai untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata melalui investasi besar-besaran di sektor padat modal.

Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mengurangi kemiskinan. Terlebih, jika mesin pertumbuhan dimotori sektor-sektor yang kurang melibatkan rakyat miskin.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti di Halmahera Tengah tempat hilirisasi nikel tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan secara masif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada 2019-2022 sebesar 75,61 persen per tahun, tetapi angka kemiskinan pada periode yang sama hanya turun 2,12 persen poin dari 14,12 persen di 2019 menjadi 12 persen di 2022," jelasnya.

LPEM UI lantas membandingkan kondisi sosial ekonomi Indonesia dengan beberapa negara yang juga ingin berpenghasilan tinggi, seperti China, Brasil, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan.

Kondisi Indonesia pada 2022 dengan pendapatan per kapita US.580 disebut setara Korea Selatan pada 1988, Malaysia 2004, Brasil 2006, serta China dan Thailand di 2010.

Dalam kurun waktu 18 tahun, Malaysia belum mampu keluar dari middle income trapdengan penghasilan US.780. Sedangkan Thailand selama 12 tahun juga belum mampu menggandakan pendapatannya.

Malaysia kemudian berambisi menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2020, tetapi bergeser target ke 2030 karena adanya pergantian kepemimpinan. Hanya China yang dianggap mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dalam kurun waktu 13 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Apakah Indonesia mampu mengikuti jejak China atau Malaysia? Kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonomi negara-negara lain ketika memiliki pendapatan per kapita yang sama dengan Indonesia," jelasnya.

Mereka merinci pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di level 12 persen, China 10,6 persen, Malaysia 6,8 persen, dan Thailand 7,5 persen. Capaian tersebut jauh di atas Indonesia yang hanya berkisar 5 persen.

Di lain sisi, kemajuan ekonomi negara-negara tersebut, kecuali Brasil, ditopang sektor manufaktur yang kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 28 persen di Korea Selatan. Lalu, 3 persen di Malaysia dan 32 persen di China.

"Berdasarkan perbandingan antara kondisi Indonesia dan kondisi negara lain, peluang Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045 sangat kecil karena beberapa kondisi dasar pendorong kemajuan ekonomi belum dimiliki oleh Indonesia saat ini," terang LPEM UI.

Master Paviliun Jingtian

Catatan Kritis Ganjar soal Mimpi Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia******

Bakal calon presiden Ganjar Pranowoberkomentar soal gagasan Indonesia menjadi poros maritim duniayang pernah disampaikanJokowi saat akan menjadi presiden pada 2014 lalu.

"(Poros) maritim 10 tahun enggak berubah, ya enggak niat. Mau pakai alasan apalagi? Masih land base, continental base," kata Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).

Ganjar menyebut pemerintah seharusnya membuat fasilitas mumpuni di laut jika memang ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Ia heran mengapa tidak ada puskesmas terapung hingga transportasi laut yang jelas.

"Kenapa kita tidak melibatkan para peneliti dan aktivis, mereka yang cukup ideologis untuk membangun kekuatan laut kita? Saya nemu kok orang-orang Indonesia yang hebat, saya panggil dan juga melamar, kita seriuskan yuk. Ini saya sudah ketemu kok beberapa orang," bebernya.

"Contoh, rumput laut, secara teknis saya dikasih tahu, 'Mas Ganjar, cukup 15 meter pantainya kita bisa budi daya'. Anda hitung berapa (potensi keuntungan). Saya minta staf saya hitung, dihitung oh gede minta ampun, tapi kenapa kita tidak melakukan? Tidak niat," tegas Ganjar.

Ia menilai pihak-pihak yang berkepentingan selama ini lebih memilih mencari jalan mudah. Ketika sistem pemerintahannya tak jalan, Ganjar menyebut kritik akan muncul.

"Desain menciptakan konglomerasi itu dulu kan harapannya menjadi lokomotif yang akan menarik gerbong. Tapi, akhirnya putus lokomotifnya, jalan sendiri kemudian tidak terjadi. Ya sudah, ini sudah terjadi. Maka perbaikan yang mesti kita lakukan hari ini adalah yuk kita kembalikan dan orientasinya kita pindahkan," tutupnya.

Poros maritim dunia merupakan cita-cita Presiden Joko Widodo. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut ini sudah diagendakan sejak periode pertama Jokowi.

Kendati, Muhadjir mengakui upaya ini memang belum maksimal. Ia juga menyayangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak ada penekanan tentang ketahanan laut Indonesia.

"Ini sebetulnya program prioritas Pak Presiden (Jokowi) sejak periode pertama beliau, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Menurut saya, belum optimal kesungguhan kita dan belum maksimal pencapaiannya. Perlu kerja keras menjadikan Indonesia poros maritim," ujarnya dalam Seminar Nasional Transformasi Peradaban Bahari Menuju Indonesia Emas 2045 di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

"Justru Presiden Xi Jinping berkali-kali menyebut pentingnya Indonesia menjadi poros maritim terkait jalur sutra China. Karena sebetulnya posisi Indonesia sebagai negara maritim sudah diperhitungkan sejak dulu kala," sambung Muhadjir.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Belanja di Transmart Sekarang Pakai Allo PayLater, Bayarnya Bisa Nanti******

Allo Paylater dari Allo Bank memberikan kemudahan berupa fasilitas belanja sekarang bayarnya nanti di Transmart. 

Dengan metode pembayaran ini, pelanggan setia Transmart bisa bertransaksi di awal kemudian melunasinya di kemudian hari.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Hari Ini, Diskon Berlaku di Semua Toko!

Apalagi hari ini, Minggu (5/11) lagi ada Transmart Full Day Sale yang ngasih diskon 50 persen plus diskon 20 persen bagi pengguna Allo Prime dari Allo Bank maupun kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Pesta diskon ini berlangsung selama seharian mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart.

Allo PayLater ini bisa langsung dipakai hari ini juga untuk dana talangan belanja di Transmart Full Day Sale di seluruh gerai se-Indonesia.

Selain mudah, cepat, pakai Allo PayLater juga bikin hemat karena ada diskon tambahan 20 persen untuk pembayaran setiap transaksi. Selamat berbelanja!

Novel Dongfang Yan Su Xian'er

Kemnaker Bocorkan Tiga Komponen Baru Perhitungan Upah Buruh******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membocorkan rumus baru perhitungan upahminimum provinsi (UMP) 2024. Ada tiga komponen yang dipertimbangkan menjadi dasar perhitungan upah buruh.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya sedang mengebut revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ia berjanji Kemnaker akan segera merilisnya dalam waktu dekat, sehingga seluruh pihak diminta bersabar.

"Beberapa hal yang diatur dalam revisi PP tersebut, antara lain terkait dengan upah minimum dan peran dewan pengupahan daerah," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com,Selasa (7/11).

Revisi PP Pengupahan memang ditunggu para buruh dan pengusaha. Terlebih, batas pengumuman UMP 2024 sudah mepet.

Pada pasal 29 ayat 1 PP Nomor 36 Tahun 2021 ditegaskan bahwa pemerintah harus mengumumkan UMP paling lambat pada 21 November di tahun berjalan.

"Dalam hal 21 November jatuh pada Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 hari sebelum Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi," tulis Pasal 29 ayat (2) beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]