gacor 89 slot 574Jutaan kata 165684Orang-orang telah membaca serialisasi
《vespa188》
Melihat Nasib Karyawan Hotel Sultan di Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo******
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menjawab teka teki soal nasib karyawan Hotel Sultan di tengah konflik antara negara dengan Pontjo Sutowo.
Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan terkait nasib karyawan Hotel Sultan ke depannya bisa dibicarakan dengan baik.
Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) katanya, sudah punya pengalaman mengatasi permasalahan karyawan sebagaimana terjadi pada Hotel Sultan.
Ia mengatakan sampai dengan saat ini hak karyawan sejatinya masih menjadi tanggung jawab Indobuildco.
"Nasib karyawan tentunya ini adalah hal-hal teknis. Apakah langsung masuk GBK atau seperti apa, ini bisa kita bicarakan dengan baik untuk masalah ini," kata Rakhmadi, Rabu (4/10).
"Kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik, bersama PPKGBK tentu kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka juga," tambahnya.
Sengketa antara negara denganPontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin PPKGBK memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.
Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.
Lihat Juga :Heran Erick Thohir Digugat Karena Dituduh Palsukan Lapkeu Telkom |
"Hari ini kita lakukan prosesi pengosongan, tapi dengan cara yang sangat persuasif. Dari kami memasang spanduk, kemudian plang pengumuman bahwa lahan di blok 15 ini yang sekarang ada Hotel Sultan ini adalah termasuk dalam HPL Nomor 1/Gelora yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, PPKGBK," kata Setya.
Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.
"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.
Ia menyebut salah satu tujuan pemasangan spanduk adalah agar publik menjadi paham. Selain itu juga memberikan informasi kepada pihak-pihak tak berkepentingan untuk tidak ikut campur dalam persoalan ini. Terlebih, ada konsekuensi hukum yang bisa diterima jika terbukti melanggar aturan.
Sementara itu, Chandra Hamzah yang juga selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan. Sebab, hak guna bangunan (HGB) yang mereka miliki sudah habis.
Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.
Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.
"Kemudian karyawan nanti bisa kita bicarakan, penghuni hotel yang ada bisa kita bicarakan, mungkin ada yang menginap sehari, dua hari, bisa kita bicarakan," ucap Chandra.
"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," lanjutnya.
[Gambas:Video CNN]
Erick Thohir Ancam Penimbun Beras: Wasit Saja Tertangkap******
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengancam para penimbun beras.
Ancaman ia tebar saat melakukan peninjauan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (4/10).
Erick mengatakan untuk melakukan penindakan hukum itu, pemerintah sudah punya Satgas Pangan. Mereka bisa melakukan tindakan hukum demi mengatasi masalah stabilisasi harga dan pasokan beras, termasuk yang diakibatkan oleh keberadaan penimbun.
Direktur Utama Perum Bulo Budi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya memang menemukan masalah terkait beras. Menurutnya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berkualitas premium ditemukan beberapa kali diganti karungnya dengan beras merek lain.
Beras itu kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi.
"(Harga) enggak akan turun-turun karena jualnya begitu, untungnya sebesar-besarnya," katanya.
Buwas menjelaskan untuk mengatasi tersebut, Satgas Pangan akan mengecek beras di ritel. Apabila ditemukan beras dengan merek lain tetapi identik dengan beras Bulog maka berarti terjadi penyalahgunaan.
Pihak yang memalsukan beras tersebut kemudian akan ditindak oleh polisi.
"Itu pidana. Kalau pidana tergantung polisi, pidana apa ini. Kalau penipuan bisa, nanti UU Konsumen kena juga dia. Artinya penegakan hukum adalah kewenangan polisi," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Pendiri Kripto FTX Akui Lakukan Penipuan Bersama Sam Bankman******
Gary Wang, salah satu pendiri FTX, mengaku melakukan penipuan bersama Sam Bankman-Fried, mantan bos bursa pertukaran kripto tersebut.
Wang mengklaim penipuan itu atas arahan Bankman-Fried.
Melansir CNN Business, Kamis (6/10), pengakuan itu Wang sampaikan dalam persidangan kasus penipuan yang melibatkan Bankman-Fried.
Wang memberikan penjelasan yang sesuai dengan klaim pemerintah dan menguatkan laporan media tentang berbagai keuntungan khusus yang diciptakan FTX dan kemudian disembunyikan untuk Alameda Research.
Jaksa berpendapat bahwa FTX mengalihkan rekening pelanggan langsung ke rekening bank yang dikendalikan oleh Alameda yang secara resmi tidak terhubung ke FTX. Namun, kedua perusahaan memang sama-sama didirikan oleh Bankman-Fried.
Dengan melakukan hal tersebut, pemerintah AS mengatakan FTX menipu pelanggan tentang keberadaan dana mereka dan bagaimana dana tersebut digunakan.
Sementara itu, Wang mengatakan Alameda diizinkan untuk melakukan 'penarikan tanpa batas' dari pelanggan FTX.
Ketika ditanya oleh Asisten Jaksa AS Nicolas Roos apakah keuntungan tersebut pernah diungkapkan kepada pelanggan atau investor, Wang menjawab tidak pernah.
Sementara itu, Bankman-Fried merasa tidak bersalah terkait sejumlah tuduhan penipuan yang ditujukan kepadanya.
Bankman-Fried, yang pernah dipuji sebagai wajah publik industri kripto, didakwa atas dua tuduhan penipuan secara elektronik (wire fraud) dan enam tuduhan tuduhan terkait konspirasi atas perannya dalam apa yang disebut oleh seorang jaksa federal sebagai penipuan terbesar.
Selain untuk Alameda Research, ia dituding mencuri dana pelanggan FTX untuk kampanye politisi dari kedua partai untuk mempengaruhi kebijakan publik.
[Gambas:Video CNN]
Label:wilayah kredivo、situs judi slot dewa 99、king77
Terkait:to4d slot、prediksi togel new york mid、akun slot baru、pola gacor lucky neko、cara kredit tv di lazada、erek erek mimpi 2d、menang hoki slot、permainan slot yang lagi gacor、tafsir 2d bergambar、buku togel 77
bab terbaru:slot78(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Transmart menghadirkan Transmart Full Day Sale pada Minggu (8/10) dengan diskon besar-besaran, khususnya produk elektronik. Program ini berlangsung berlangsung mulai buka toko hingga pukul 22.00 WIB.
Diskon hingga 50% dan tambahan 20% bisa didapat pengguna Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.
Salah satu penawaran menarik adalah AC 1/2 PK dari berbagai merek. Produk itu ditawarkan dengan harga promo Rp 2.312.000 dari harga normal Rp 4.199.000.
Bagi yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, pun tidak perlu khawatir.
Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.
Segera merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale!
1. Diskon tambahan 20% hanya untuk menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah
2. Diskon tambahan 20% hanya berlaku di tanggal 8 Oktober 2023 mulai buka toko - 22.00 (waktu setempat) di seluruh toko Transmart
3. Khusus untuk elektronik maksimal pembelian 2 Pcs per kategori (TV, AC, Kulkas, Mesin Cuci, Audio (Tipe PAS Pro) Small Appliance tanpa pembatasan
4. Khusus untuk pembelian ayam maksimal 2 ekor dan daging 2 kg
5. Khusus untuk sepeda listrik maksimal pembelian 2 unit
6. Khusus untuk kosmetik dan fragrance berlaku diskon 10% regular dan tidak berlaku diskon di Body Shop & Sport Station
7. Diskon tidak berlaku untuk minyak goreng, susu bayi dan anak, mie instant, beras, terigu, telur, rokok, item kebutuhan rumah tangga di katalog dan Instore Promo, Minuman Berakohol, Parcel/Hampers, Gadget dan laptop, dan produk lainnya yang bertanda "Tidak Berlaku Diskon"
8. Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS, dan Trans Hello
9. Tidak dapat refund dan tidak berlaku pembelian partai besar (Pedagang)
(vws/vws)Shopee resmi menghentikan penjualan produk dari penjual asal luar negeri atau cross bordermulai Rabu (4/10).
Head of Public Policy Shopee Indonesia Radityo Triatmojo mengatakan langkah tersebut menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Kendati demikian, Radityo mengklaim produk yang dijual secara cross border di Shopee selama ini tidak bersaing dengan produk UMKM.
Saat ini, lanjut Radityo, transaksi cross borderdi Shopee tercatat kurang dari satu persen. Selain itu, mekanismecross borderyang dilakukan juga sudah sesuai dengan proses dalam peraturan perundangan yang berlaku seperti perpajakan.
Dengan ditutupnya skema cross border,Shopee berharap tidak mempengaruhi kegiatan ekspor produk Indonesia.
"Selama ini,cross borderyang dilakukan Shopee Indonesia bertujuan agar produk lokal juga memiliki peluang yang sama dan kesempatan yang sama untuk bisa mengakses pasar ekspor secara langsung," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) resmi melarang penjualan produk cross border di bawah US0. Sedangkan pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak dikenakan batasan tersebut.
"Hanya untuk luar negeri saja, yang impor. (Pedagang dalam negeri) bebas berapa saja boleh," kata Zulkifli.
Ia juga melarangsocial commerceatau online shopberbasis medsos seperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.
"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).
Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.
Berikut rinciannya.
Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.
Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.
Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.
Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.
Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.
Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.
Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.
Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.
Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.
Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.
Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.
Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.
Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.
Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.
Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.
Lihat Juga :Kontak Terakhir SYL dengan Wamentan Sebelum Dikabarkan 'Hilang' |
Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.
Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.
"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.
Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.
Lihat Juga :ANALISIS3 Bahaya Mengintai Usai UU Izinkan Investor Kuasai Lahan IKN 190 Tahun |
Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.
Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.
Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.
YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.
Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.
Lihat Juga :UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun |
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo(SYL) hingga Kamis (5/10) pagi pukul 09.41 WIB belum juga ke kantor Kementerian Pertanianusai dikabarkan 'hilang' beberapa waktu lalu.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di kantor kementerian yang berlokasi di Ragunan, Jakarta Selatan itu, suasana sepi.
Sejak pukul 08.30 hingga 08.50 WIB, hanya terlihat pegawai yang lalu-lalang. Selain itu, ada juga pegawai yang datang mengendarai mobil hitam dan masuk ke Gedung A Kementan.
Seorang satpam kementerian yang dikonfirmasi wartawan mengatakan tidak tahu mengenai keberadaan bosnya.
"Tidak tahu, kita tidak dapat info," katanya tanpa mau menyebutkan nama.
Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa. Hal itu terjadi usai ia diisukan telah ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.
Informasi 'hilangnya' Syahrul itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi di Komplek Istana Negara, Selasa (3/10) kemarin.
Ia mengatakan belum tahu keberadaan Syahrul hingga Selasa lalu. Kontak terakhir yang dilakukannya dengan Syahrul Yasin Limpo adalah sebelum menteri dari Partai Nasdem itu berangkat ke Eropa beberapa waktu lalu.
Namun sehari setelah kabar itu, Syarul tiba di Tanah Air.
Pihak imigrasi Soekarno-Hatta mengatakan politikus NasDem itu tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Rabu (4/10) pukul 18.00 WIB dengan menggunakan pesawat Singapore Airlines (SQ 964).
"Proses pemeriksaan keimigrasian dilakukan pada pukul 18:41 WIB melalui konter WNI bernomor 1," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, Muhammad Tito Andrianto kata Tito dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (4/10).
Dari bandara Soetta, Syahrul langsung menuju markas DPP NasDem yang berada di Gondangdia, Jakarta Pusat.
Syahrul saat ini terseret kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Korupsi terkait masalah penempatan pegawai.
[Gambas:Video CNN]
KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.
Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.
Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.
Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD
(mrh/agt)Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.
"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).
Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.
Berikut rinciannya.
Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.
Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.
Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.
Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.
Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.
Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.
Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.
Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.
Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.
Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.
Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.
Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.
Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.
Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.
Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.
Lihat Juga :Kontak Terakhir SYL dengan Wamentan Sebelum Dikabarkan 'Hilang' |
Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.
Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.
"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.
Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.
Lihat Juga :ANALISIS3 Bahaya Mengintai Usai UU Izinkan Investor Kuasai Lahan IKN 190 Tahun |
Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.
Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.
Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.
YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.
Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.
Lihat Juga :UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun |
Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibagi menjadi empat berdasarkan pemiliknya. Ketentuan itu tertuang dalam revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Pada Pasal 15 A, tanah di IKN terdiri dari barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tanah milik masyarakat, dan tanah negara.
Dalam beleid itu, tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan
diberikan hak pakai.
Sementara itu, tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan Hak Atas Tanah (HAT) berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lahan yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
Selain itu, revisi UU IKN juga mengatur hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor. Dalam beleid itu, investor bisa mendapatkan hak kelolaan tanah sampai 190 tahun.
Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.
Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.
Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi uu tersebut.
[Gambas:Video CNN]
《vespa188》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,inter slot loginHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《vespa188》bab terbaru。