uji4d

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

Zulhas Klaim Kendalikan Harga Minyak Goreng, Giliran Beras dan Kedelai******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengklaim berhasil mengendalikan harga minyak gorengdalam dua pekan setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

Padahal, ia sendiri tak pernah bercita-cita sebagai Mendag. Meski ia mengaku sudah terbiasa berdagang sejak usia 6 tahun di kampung halamannya, mulai dari es mambo sampai telur dan cengkeh.

Bahkan, Zulhas mengklaim mampu menghasilkan uang sekitar Rp1 miliar per bulan dari berdagang dan berbisnis saat usianya masih 19 tahun.

Karena keberhasilan itu, Zulhas mengaku mendapatkan beban atau tanggung jawab baru dari Jokowi. Kini, ia diperintahkan untuk mengontrol harga beras dan kedelai yang tengah melonjak.

"Pak Presiden itu kalau kita sukses, ditambah tugas lagi. Saya ditugaskan kendalikan (harga) beras sama kedelai. Kedelai sekarang Rp14 ribu per kg, nanti Januari (2023) mudah-mudahan sudah bisa Rp10 ribu-Rp11 ribu per kg harganya. Ada caranya, nggak usah diceritain di sini. Caranya rumit, tapi tahu hasilnya saja," jelas Zulhas.

Selesai memberikan sambutan di acara tersebut, Zulhas menjelaskan kepada awak media soal kepastian impor beras. Ia menegaskan pembelian beras dari luar negeri sudah dilakukan demi memenuhi kebutuhan cadangan beras Bulog.

Sebelumnya, ada rancu data beras antara Kementan dan Bulog. Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan beberapa waktu lalu stok cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini hanya 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton.

Oleh karena itu, Zulhas menekankan bahwa beras adalah makanan pokok yang penting. Dengan begitu, Kemendag menegaskan persediaan beras Bulog tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton.

"Jadi sekarang kita beli, tapi tetap di luar barangnya. Belinya sudah, tapi impornya belum. Sekarang kita masih kasih kesempatan (Kementan dan Bulog), kalau nggak salah itu 6 hari untuk nambah stok. Kalau nggak ada, ya kita nggak bisa main-main. Harus beli, harus bisa masuk agar stoknya cukup," katanya kepada awak media di The Westin Hotel Jakarta.

Zulhas juga mengungkapkan perkembangan bagaimana langkah yang sudah dilakukan Kemendag untuk menaklukkan harga kedelai.

Ia menegaskan sudah ada rapat dan Jokowi memerintahkan Bulog mengimpor 350 ribu ton kedelai dari Amerika Serikat (AS).

"Masuknya kira-kira 45 hari, dari AS, mungkin akhir Desember 2022. Nanti belinya kira-kira Rp11 ribu per kg, jualnya antara Rp10 ribu. Kalau beli Rp12 ribu, jualnya Rp11 ribu. Jadi jualnya antara Rp10 ribu-Rp11 ribu per kg, sehingga nanti harga tempe tahu akan terjaga," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

gadis perunggu di sebelah

Pengusaha Siap Patuhi Putusan MA Jika Kalah Gugatan UMP 2023******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku siap mematuhi putusan Mahkamah Agung(MA) soal perdebatan penetapan upah minimum2023.

"Kita akan taati keputusan MA," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Sebelumnya, kelompok pengusaha yang dimotori Apindo menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke MA.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto buka suara apakah opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal dipilih pengusaha jika kalah gugatan di MA.

Anne menegaskan PHK sepanjang 2022 ini dilakukan berbagai sektor karena turunnya daya beli akibat krisis 2023 yang sudah terasa di tahun ini. Menurutnya, industri manufaktur sudah melakukan produksi di kuartal ketiga dan keempat 2022 untuk pemenuhan penjualan di 2023.

"Untuk UMK dan UMP 2023, Permenaker 18/2022 sedang uji materi di MA. Masing-masing daerah akan diajukan ke pemda setempat apabila (kenaikan upah) tidak sama dengan PP 36/2021 yang menjadi dasar proyeksi kenaikan upah 2023," jelasnya.

Menurutnya, kehadiran Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai dasar kenaikan upah minimum 2023 melebihi yang ada di PP Nomor 36 Tahun 2021. Hal itu dipandang Anne sebagai tantangan ganda untuk pengusaha.

"Tentu saja double challenge dari dalam dan luar negeri ini perlu diwaspadai dengan mengencangkan ikat pinggang untuk tetap bertahan dan berjalan di 2023. Setiap subsektor dan tiap sektor berbeda. Pemerintah perlu hadir, suportif di industri padat karya supaya ekonomi berkelanjutan di 2023," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah menyatakan sikap mendukung langkah Apindo untuk uji materi Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 di MA.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, UMP sebetulnya tidak bisa diberikan sama kepada semua pengusaha yang memiliki sektor industri yang berbeda. Misalnya, di Kadin ada pelaku usaha yang besar, menengah, dan mikro yang kekuatannya tidak sama meski berada di satu wilayah.

Meski demikian, Rasyid menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

Yutian

Kadin Sebut UMP Berlebihan 'Ancam' Iklim Investasi dan Picu PHK******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi iklim investasi, serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih besar pada tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengungkapkan kenaikan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha yang akan menanggung beban atas kebijakan pemerintah.

"Kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang netapin pemerintah, yang bayar siapa? Pemerintah? Tidak, kita yang bayar. Jadi yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita sendiri, makanya kita sangat sayangkan," terang Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Sebab, pelaku usaha yang belum seutuhnya pulih dipaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar gaji, sehingga cashflow (arus kas) bisa kembali terganggu dan investasi yang direncanakan jadi batal.

Selain itu, gelombang PHK lebih besar bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, bisa lebih besar dari tahun ini.

"Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha juga bisa membuat relokasi pabrik ke upah lebih murah makin banyak.

Apalagi dalam satu provinsi, UMK bisa berbeda jauh. Misalnya, Tangerang, Bekasi, dan Garut serta Banten upahnya jauh berbeda padahal sama-sama di Jawa Barat.

"Jadi, kita sangat berharap supaya angka dari pada kenaikan UMP ini betul-betul memang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Menperin Sebut ada 12 Sub Sektor Industri Terkontraksi******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengungkapkan sebanyak 12 sub sektor industri terkontraksi per November 2022.

Hasil survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan dari 23 sub sektor industri hanya ada 11 yang kinerjanya baik alias ekspansif.

"Ini tidak untuk publik, saya punya data mana saja (kinerja sub sektor industri). 11 sub sektor ekspansif dan 12 yang relatif tertekan, kontraksi, saya punya data," ujarnya saat acara peluncuran IKI di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (30/11).

Agus mengatakan data itu akan dijadikan sebagai rujukan untuk mendalami apa yang tengah terjadi di industri. Ia pun meminta seluruh jajaran Kemenperin untuk mulai memberi perhatian pada sub sektor yang mengalami kontraksi.

Meski demikian, Agus membocorkan sub sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi per November 2022 yakni subsektor alat transportasi dengan indeks IKI mencapai level 66.

"Alat transportasi satu yang saya kasih bocoran indeks IKI-nya itu 66. Termasuk tinggi," ujarnya.

Agus pun menyebut kontribusi kesebelas sub sektor industri yang ekspansif mencapai 71 persen pada PDB RI. Sedangkan, kontribusi dari sub sektor yang terkontraksi mencapai 29 persen.

Adapun secara keseluruhan IKI dari 23 sub sektor industri pada November 2022 mencapai level 50,89. Menurut Agus, capaian itu terbilang ekspansif. Pasalnya, angka di atas 50 mengindikasikan kinerja industri cukup baik.

Ia menjelaskan IKI juga digunakan untuk mendiagnosa permasalahan di industri serta untuk mencari jalan penyelesaiannya. Agus menyebut saat ini ada tiga variabel penilaian dalam IKI, yakni pesanan, ketersediaan produk, dan produksi.

Penilaian dalam IKI juga mencakup 23 sub sektor industri dan melibatkan 2.000 responden yang berasal dari pelaku industri.

Agus mengatakan data-data dari IKI ke depannya akan dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam membuat kebijakan di Kemenperin.

"Informasi yang akurat kami anggap bisa meminimalkan risiko ketidakakuratan pengambilan kebijakan kami," kata Agus.

IKI merupakan indikator derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian. IKI juga adalah gambaran kondisi industri pengolahan dan prospek kondisi bisnis enam bulan ke depan di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah perangkat lunak antivirus

Zulhas Klaim Stok Pangan Nataru Aman, Tapi Mohon Maaf Harga Naik******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan stok pangandalam negeri untuk menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru) aman. Namun, sejumlah harga pangannaik.

"Memang kita keliling terus. Kemarin ada harga naik itu dua, cabai dan bawang, yang lain masih stabil. Stok cukup untuk Nataru, tidak masalah. Persediaannya cukup, lebih malah," kata Zulhas kepada wartawan di The Westin Hotel Jakarta, Selasa (29/11).

Menurut Zulhas, musim hujan cukup mengganggu proses produksi cabai dan bawang. Pada saat bersamaan, kebutuhan dua bahan pangan tersebut tetap tinggi, sehingga terjadi kenaikan harga.

Berdasarkan data yang dikantonginya, cabai kini dihargai Rp40 ribu- Rp50 ribu per kg. Sedangkan bawang seharga Rp20 ribu hingga Rp30 ribu per kg.

"Nah, dua lagi (kenaikan harga) itu beras sama kedelai. Oleh karena itu, beras dari Bulog sudah menjamin harganya plus minus Rp9.000 per kg. Kalau (harga) beras Bulog dijamin tidak ada perubahan. Minyak goreng itu yang minyak curah atau Minyakita tidak ada perubahan, tetap harganya. Memang yang brand yang ada perubahan turun naik, tapi stok cukup," tegasnya.

Zulhas juga menyinggung soal harga telur ayam yang diklaim stabil. Namun, melansir hargapangan.id, Senin (28/11), rata-rata harga telur ayam ras segar terpantau naik sejak 18 November hingga 25 November 2022.

Rata-rata harga telur ayam pada 18 November dijual Rp31.100 per kg. Kemudian, harga itu naik menjadi Rp31.250 per kg pada 23 November. Hingga 25 November, harga telur ayam berada di level Rp31.250 per kg.

Dari semua provinsi, terpantau harga telur ayam ras segar termahal ada di Papua sebesar Rp40.100 per kg. Kemudian, harga telur ayam di Maluku sebesar Rp39 ribu per kg.

Sementara di DKI Jakarta, harga telur ayam terpantau rata-rata sebesar Rp28.850 per kg.

Tak hanya telur ayam, rata-rata harga nasional daging ayam ras segar juga naik dalam sepekan terakhir. Rata-rata daging ayam ras segar dibanderol Rp41.700 per kg pada Senin (28/11).

Harga daging ayam tertinggi ada di Nusa Tenggara Timur Rp47.350 per kg. Untuk harga terendah ada di Gorontalo Rp24.850 per kg. Sedangkan di Jakarta dan sekitarnya, harga daging ayam mencapai Rp35.650 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Samsara

Kadin Dukung Apindo Gugat Pemerintah Soal UMP 2023******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait gugatan atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pengusaha mengikuti mekanisme atau kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah, namun butuh juga butuh kepastian hukum.

"Kalau kita melihat ada dualisme dari regulasi. Dualisme ini berbahaya membuat ketidakpastian hukum. Di sisi inilah waktu teman asosiasi datang dan bilang ada uji materiil kami mendukung karena kami melihatnya dari hukum, karena ada ketidakpastian dari sisi investor dan pelaku industri," ujarnya dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Jadi sebetulnya kaitan dengan UMP, suara industri macam-macam. Di sisi ini perlu adanya solusi. Industri tidak bisa disamakan. Ada industri, ada juga padat karya. Di sisi ini kita nggak sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Rasyid kembali menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

"Jadi untuk UMP lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada. Saya menghormati proses yang ada. Saya tidak mau menyentuh hal tersebut, kalau berbicara cawe-cawe. Jadi kami harus menghargai proses tersebut. Saya setuju melihatnya kepastian hukum karena ada dualisme tadi," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah tak pernah mengajak pengusaha membahas mengenai UMP 2023 yang ditetapkan berdasarkan Permenaker 18/2022 tersebut. Sehingga, ia melihat wajar saja Apindo melakukan gugatan.

Pasalnya, kata Sarman, kenaikan UMP yang ditetapkan tidak berdasarkan kemampuan pelaku usaha yang saat ini masih banyak belum pulih seutuhnya.

"Tiba-tiba keluar Permenaker 18/2022, bagi kami sangat aneh. Itu tidak melalui proses perundingan, ini kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja, jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang menetapkan pemerintah yang bayar siapa? pemerintah? Kita yang bayar," kata Sarman.

"Jadi kita yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita dalam hal ini, makanya kita sangat sayangkan. Jadi kalau Kadin sama Apindo melakukan gugatan ya sah-sah saja supaya kita punya kepastian hukum," imbuhnya.

Sama seperti tahun sebelumnya, Sarman optimis gugatan yang diajukan pengusaha ke MA bakal menang. Karenanya, diharapkan UMP 2023 bisa kembali diformulasikan berdasarkan PP 36/2021.

"Feeling saya nggak mungkin kalah (gugatan). Feeling saya ya, karena bagaimanapun juga PP itu lebih tinggi dari Permenaker," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]