slot gacor olympus 2023

label138 slot 203Jutaan kata 237684Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor olympus 2023》

Bawaslu tegaskan PSU untuk memastikan kemurnian hak pilih******

Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lain

Banda Aceh (ANTARA) - Bawaslu RI menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilu sebagai upaya untuk memastikan kemurnian suara atau hak pilih, bukan sesuatu hal yang dianggap tidak baik.

"Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lain," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Lolly Suhenty saat melakukan kunjungan kerja serta rapat bersama Panwaslih Aceh dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara serta hal teknis lainnya di Aceh.

Dirinya menyampaikan, untuk Aceh, terdapat 35 rekomendasi dari Panwaslih Aceh yang berpotensi PSU, dan sejauh ini sudah ada keputusan serta jadwal pemungutan 16 TPS se Aceh. Lainnya sedang berproses di KIP Aceh.

Ia menjelaskan, masyarakat masih banyak yang belum memahami terkait PSU, sehingga dinilai memperburuk citra daerah, menimbulkan kerusuhan atau merugikan hak pilih warga.

"PSU mekanisme untuk memastikan kemurnian suara yang dihasilkan dari proses Pemilu kita," ujarnya.

Karena itu, dirinya meminta Panwaslih Aceh untuk memastikan pelaksanaan PSU tidak mengalami gangguan, hambatan atau kesalahan. Mengingat proses pemungutan ulang hanya bisa dilakukan sekali saja.

"PSU tidak boleh terjadi dua kali, hanya satu kali, maka kita memastikan tidak terjadi kesalahan sekecil apapun dalam proses PSU ini," katanya.

Dirinya menambahkan, berdasarkan hasil temuan pengawas, dilakukan PSU tersebut karena adanya masyarakat yang memilih lebih dari satu kali, dan memilih di luar tempatnya terdaftar sebagai pemilih.

"Temuan paling banyak adalah yang memilih lebih dari satu kali, bukan dpt setempat. Rata-rata proses ini menjadikannya PSU," demikian Loly Suhenty.

Baca juga: KPU bakal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 780 TPS PSU

Baca juga: 1.728 personel dikerahkan untuk amankan demo di depan KPU dan Bawaslu
 

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

AHY sempat minta doa restu Prabowo sebelum dilantik jadi menteri******

Jakarta (ANTARA) - Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sempat meminta doa restu kepada calon presiden Prabowo Subianto sebelum dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Dengan Pak Prabowo tadi malam saya tentu melaporkan kepada beliau, termasuk juga meminta doa restu, blessing, karena bagaimana pun beliau adalah capres yang kami usung, juga pemimpin dari koalisi Indonesia Maju lima tahun ke depan," kata AHY, sapaan Agus Harimurti Yudhoyono, saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

AHY menjelaskan bahwa pada Selasa (20/2) malam, ia melaporkan kepada Prabowo tentang jabatan Menteri ATR/Kepala BPN yang diamanahkan Presiden Jokowi kepada dirinya.

Baca juga: AHY: SBY berpesan agar Demokrat sukseskan pemerintahan Jokowi

Prabowo yang juga Menteri Pertahanan mengucapkan selamat dan mendukung agar AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat berperan di pemerintahan.

Prabowo dan AHY juga sempat membahas peran Partai Demokrat dalam formasi pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Namun, AHY mengatakan bahwa keduanya belum membahas secara spesifik mengenai susunan maupun formasi kabinet.

"Sejak awal mendorong agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan dan tentunya lima tahun ke depan, tetapi tidak secara spesifik atau belum membahas secara spesifik apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan dalam susunan atau formasi tertentu. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya," kata AHY.

Baca juga: AHY: Perjuangan bisa direalisasikan jika Demokrat gabung pemerintahan

Presiden Joko Widodo melantik AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang pada saat bersamaan dilantik sebagai Menko Polhukam.

Pelantikan Hadi Tjahjanto dan AHY itu dilakukan secara bersamaan sesuai Keputusan Presiden Nomor 34 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, tanggal 20 Februari 2024.

Usai pelantikan, AHY dan Prabowo terlihat saling memberi hormat, berdasarkan tayangan video yang diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi lantik Hadi sebagai menko polhukam dan AHY jadi menteri ATR
Baca juga: AHY siap tuntaskan "pekerjaan rumah" Kementerian ATR/BPN
Baca juga: Jokowi targetkan tiga hal untuk AHY setelah dilantik Menteri ATR

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu******

Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.

Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bocoran admin agus、adamodal ilegal、daftar slot tergacor

Terkait：situs slot yang sering kasih jackpot、bonusqq、slot177 online、rtp probet88、klikwin88、slot899、rajawali 88 slot、cara belanja offline kredivo、cara meminjam uang di lazada、slot qris gacor

---

---

bab terbaru：voucher lazada pengguna baru 2022（2024-06-30）

Perbarui waktu：2024-06-30