sensasi777

Jangkar Loli yang Berubah

Gibran Janji Prioritaskan Beasiswa untuk Anak Buruh******

SIDOARJO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan akan memprioritaskan beasiswa untuk anak buruh. Hal itu disampaikan saat menghadiri Hari Ulang Tahun Ke-51 Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan HUT Ke-8 Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Minggu (28/1/2024).

“Ada beberapa poin yang berkaitan dengan keluarga besar serikat pekerja di antaranya masalah upah, masalah keselamatan kerja kaum perempuan, masalah anak anak pekerja kalau bisa S1 semuanya,” katanya.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Sebut Pekerjaan Ini Belum Bisa Digantikan Teknologi

Ia mengatakan, kartu Indonesia pintar (KIP) akan diprioritaskan untuk anak-anak serikat pekerja di tengah pembangunan yang masif.

“Industrialisasi ini kami ingin pekerja buruh ikut maju, masalah upah pesangon keselamatan kerja pendidikan anak atensi khusus,” ucapnya.

Selain itu, program kartu Indonesia Sehat (KIP) akan terus dilakukan dengan review ulang serta ter-upgrade supaya tepat sasaran tidak ada lagi tersisihkan tidak dapat bantuan pilih kasih.

“Kepada para buruh selamat ulang tahun sehat semuanya yang penting rukun sehat semuanya,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini dirinya menitipkan salam dari Prabowo semoga sehat semuanya. “Terima kasih dan rela berpanas-panas-an siang ini,” katanya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan serikat pekerja membantu perekonomian Jatim.

“Serikat pekerja makmur sejahtera, tertib. Selamat hari jadi SPSI bersatu bangun negeri,” ucapnya.

Ketua Umum Gasper, Fauzi, mengatakan dirinya bekerja siang malam untuk mengumpulkan masa di kantong-kantong buruh di Jatim mulai dari Pacitan demi terselenggara-nya kegiatan ini.

Peri dan Setan Daqin

Sebanyak 13 Pendaki yang Hilang di Gunung Pangrango Berhasil Ditemukan Basarnas******

BOGOR — Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) menemukan 13 pendaki dalam kondisi selamat, yang sebelumnya dilaporkan hilang dan tersesat di Gunung Pangrango, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/1/2024).

Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari dalam keterangannya, Senin, mengatakan tim Basarnas bergerak sejak dini hari untuk menemukan para pendaki.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

“Semua penyintas sudah ditemukan di Blok Pasir Pogoe, Cibedug, Kabupaten Bogor,” ujar Desiana, dilansir Antara.

Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Jakarta tiba di lokasi dan langsung berkoordinasi dengan unsur yang sudah di lokasi pada pukul 01.15 WIB.

Ia menceritakan tim SAR gabungan melakukan pencarian ke arah curug dengan menyusuri jalan setapak, namun nihil hingga pukul 05.00 WIB.

Kemudian operasi pencarian terbagi menjadi tiga kawasan pencarian, dengan pendakian via jalur Cibeduk ke arah puncak Pangrango, pendakian via jalur Salabintana ke arah puncak Pangrango, dan pendakian via jalur Cibodas ke arah puncak Pangrango, hingga akhirnya para pendaki ditemukan dalam kondisi baik.

Sejumlah unsur pencarian dan pertolongan dilibatkan yakni Tim Rescue SAR Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, pemadam kebakaran (damkar) Kabupaten Bogor Sektor Ciawi, Polsek Ciawi, Ranger Taman Nasional Gunung Pangrango, Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Bogor, dan unsur masyarakat sekitar.

Pencarian menggunakan rescue car, alat mountaineering, dan peralatan jungle rescue.

Setan Panah

Gegara Sebut Pertanyaan Gibran Receh, Mahfud MD Dilaporkan Awaslu ke Bawaslu******

JAKARTA — Advokat Pengawas Pemilu (Awaslu) melaporkan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD ke Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu soal dugaan penghinaan kepada Gibran Rakabuming Raka. 

Ketua Awaslu, Muhammad Mualimin mengatakan pelaporan ini berangkat dari lontaran kata yang diduga menghina dari Mahfud MD terhadap lawannya di debat Cawapres pada (21/1/2024). 

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Apa yang disampaikan Mahfud termasuk kata kata gila, ngawur, recehan, pertanyaan tidak ada gunanya itu mengarah ke penghinaan paslon lain. Untuk itulah kami laporkan ke Bawaslu supaya Bawaslu menindak Mahfud,” kata Mualimin di Bawaslu, Kamis (25/1/2024), dilansir Bisnis.com. 

Kemudian, Mualimin mengatakan dasar pelaporan ini adalah Pasal 72 ayat 1 huruf c PKPU 20 Tahun 2023 Juncto Pasal 280 ayat 1 huruf c dan Pasal 521 UU No.7/2017 tentang Pemilu. 

Singkatnya, aturan tersebut melarang peserta kampanye untuk menghina peserta lainnya. “Itu ada ancaman pidananya 2 tahun dan denda Rp24 juta,” tambahnya. 

Adapun, barang bukti yang dibawa Awaslu untuk melaporkan Mahfud MD yaitu barang bukti link video dan beberapa tautan berita yang telah di-print saat debat cawapres tersebut. 

Dia juga menegaskan bahwa pelaporan ini murni dari pihaknya selaku masyarakat dan tidak terafiliasi paslon manapun termasuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. 

“Jadi apa yang kami lakukan ini murni kerja kerja mandiri, idealis dan aspirasi kami sebagai warga negara dalam mengawal pemilu,” pungkasnya. 

Sebagai informasi, Mahfud Md dalam debat kedua Cawapres di Pilpres 2024 mengatakan bahwa pertanyaan yang dilontarkan oleh cawapres Gibran Rakabuming Raka adalah pertanyaan receh sehingga tidak perlu dijawab. 

“Saya juga ingin mencari jawabannya, ngawur juga. Ngarang-ngarang tidak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Kalau akademis itu, gampangnya kalau bertanya yang gitu-gitu recehan,” jelasnya, ketika kembali menanggapi tanggapan dari Gibran. 

Menimbang hal tersebut, Mahfud menilai bahwa pertanyaan yang diberikan oleh Gibran tidak layak dijawab olehnya. 

“Oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan ini. Tidak ada jawabannya, terima kasih,” terangnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Mahfud MD Dilaporkan ke Bawaslu Gara-gara Pertanyaan Receh Gibran”

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

Anies Minta Pakar Hukum Kaji Pernyataan Presiden Soal Netralitas******

SOLO —Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, meminta para ahli hukum tata negara (HTN/TN) memverifikasi dan mengkaji pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan kepala negara boleh berkampanye serta memihak pada pemilihan umum (pemilu).

“Saya minta ahli hukum tata negara untuk memverifikasi apakah itu (pernyataan) sesuai dengan ketentuan hukum yang ada,” katanya di Padang, Kamis (25/1/2024) sebagaimana dilansir Antara.

Promosi BRI Kembali Buka BRILiaN Future Leader Program General dan IT

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan hal tersebut saat melakukan kampanye akbar di kawasan GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatra Barat.

Menurut Anies, ketika seseorang disumpah untuk mengemban suatu jabatan, maka pada saat itu juga harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu ketika presiden, menteri, gubernur dan wali kota atau bupati menjabat, maka harus bertindak sesuai ketentuan hukum pula.

“Jadi, ketika kemarin bapak presiden menyampaikan, saya minta pakar hukum tata negara untuk memverifikasinya,” kata dia.

Rektor kedua di Universitas Paramadina tersebut berpandangan kajian atau verifikasi diperlukan untuk menghindari persepsi setuju atau tidak mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo.

“Ini bukan persoalan benar atau salah. Tapi ini sesuai aturan hukum atau tidak,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Tujuh kehidupan pagoda

Penerimaan Mahasiswa Baru, UIN Walisongo Sediakan 5.370 Kuota******

SEMARANG –Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang membuka jalur penerimaan mahasiswa baru pada 2024. Sebanyak 5.370 kuota dibuka untuk lima jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).

Jalur yang dibuka PMB UIN Walisongo dibagi 342 kuota jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), 612 kuota Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), 1.002 kuota Seleksi Prestasi Akademik Nasional – Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri –(SPAN-PTKIN), 1801 kuota Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) dan 1613 kuota ujian mandiri dan jalur prestasi.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Koordinator Humas UIN Walisongo, Astri Amanati Budiningtyas menyampaikan saat ini yang sudah dibuka jalur penerimaan baru adalah SNBP dan SPAN, Jumat (26/1/2024).

“UIN Walisongo menyediakan 342 kuota untuk Jalur SNBP dan 612 kuota SNBT. Program studi yang bisa dipilih untuk jalur SNBP dan SNBT adalah Manajemen, Ilmu Politik, Sosiologi, Gizi, Psikologi, Biologi, Fisika, Kimia, Matematika, Teknik Lingkungan, Teknologi Informasi dan Ilmu Hukum,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi terdiri atas Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam(A), Komunikasi dan Penyiaran Islam(A), Manajemen Dakwah(A) menyediakan 160 kuota yang dibagi 40 kuota jalur SPAN-PTKIN, 72 kuota UM PTKIN dan 48 Jalur Mandiri. Program studi Manajemen Haji dan Umrah (B) dan Pengembangan Masyarakat Islam (A) menyediakan 30 kuota jalur SPAN-PTKIN, 54 kuota jalur UM PTKIN dan 36 kuota jalur mandiri.

Dijelaskan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas Program Studi Akuntansi Syariah (Unggul) dan Ekonomi Syariah(Ekonomi Islam) (A) menyediakan 200 kuota terbagi 50 kuota jalur SPAN-PTKIN, 90 kuota UM PTKIN dan 60 Jalur Mandiri.Program studi Manajemen menyediakan 160 kuota yang terbagi 40 Kuota jalur SNBP, 72 kuota jalur SNBT dan 48 jalur mandiri. Program studi Perbankan Syariah menyediakan 160 kuota terbagi 40 kuota jalur SPAN-PTKIN, 72 kuota UM PTKIN dan 48 jalur mandiri.

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik memiliki dua program studi yaitu Ilmu politik dan Sosiologi. Masing masing prodi menyediakan 120 kuota yang terbagi menjadi 30 kuota jalur SNBP, 54 kuota Jalur SNBT dan 36 kuota jalur mandiri. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan memiliki enam program studi.

Program studi Pendidikan Bahasa Arab dan Pendidikan Bahasa Inggris masing masing menyerdiakan 180 kuota yang terbagi 45 kuota jalur SPAN-PTKIN, 81 kuota UM PTKIN dan 54 Jalur Mandiri. Program studi Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, masing masing menyediakan 160 kuota yang terbagi 40 kuota jalur SPAN-PTKIN, 72 kuota UM PTKIN dan 48 jalur mandiri.

Kuota paling banyak disediakan pada program studi Pendidikan Agama Islam yang terdiri ata 63 kuota jalur SPAN-PTKIN, 112 kuota UM PTKIN dan 75 jalur mandiri. Pendidikan Islam Anak Usia Dini menyediakan 120 kuota yang terbagi 30 kuota jalur SPAN-PTKIN, 54 kuota UM PTKIN dan 36 jalur mandiri.

Fakultas Psikologi dan Kesehatan memiliki dua program studi yaitu Gizi dan Psikologi. Prodi Gizi menyediakan 120 kuota yang terbagi 30 kuota jalur SNBP, 54 kuota jalur SNBT dan 36 jalur mandiri. Program Studi Psikologi menyediakan 160 kuota terbagi 40 kuota jalur SNBP, 72 kuota jalur SNBT dan 48 jalur mandiri.

Fakultas Sains dan Teknologi memiiki sepuluh program studi. Program Studi Biologi dan Matematika membuka 105 kuota dengan rincian 26 Kuota jalur SNBP, 47 kuota jalur SNBT dan 32 jalur mandiri.

Fisika, Kimia dan Teknik Lingkungan menyediakan 70 kuota dengan rincian 18 Kuota jalur SNBP, 31 kuota jalur SNBT dan 21 jalur mandiri. Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika menyediakan 140 kuota terbagi 35 kuota jalur SPAN-PTKIN, 63 kuota UM PTKIN dan 42 jalur mandiri.

Pendidikan Fisika 70 kuota terbagi 18 kuota jalur SPAN-PTKIN, 31 kuota UM PTKIN dan 21 Jalur Mandiri. Pendidikan Kimia terdiri 105 kuota terdiri 26 kuota jalur SPAN-PTKIN, 47 kuota UM PTKIN dan 32 Jalur Mandiri. Teknologi Informasi membuka 105 kuota terdiri dari 26 kuota SNBP, 47 kuota SNBT dan 32 jalur mandiri.

Fakultas Syariah dan Hukum memiliki lima program studi. Program studi Hukum ekonomi syariah, Hukum Keluarga Islam masing masing membuka160 kuota yang terdiri dari 40 kuota SPAN-PTKIN, 72 kuota UM PTKIN dan 48 jalur mandiri.

Hukum Pidana Islam menyediakan 140 kuota terdiri dari 35 kuota SPAN-PTKIN, 63 kuota UM PTKIN dan 42 jalur mandiri. Program studi Falak menyediakan 120 kuota terdiri dari 30 kuota SPAN PTKIN,54 kuota UM-PTKIN dan 36 jalur mandiri. Program studi Ilmu Falak menyediakan 160 kuota dengan perincian 40 jalur SNBP, 72 kuota SNBT dan 48 jalur Mandiri.

Fakultas Ushuludin dan Humaniora memiliki lima program studi, Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Prodi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam dan Prodi Tasawuf dan Psikoterapi masing masing menyediakan 120 kuota terdiri dari 30 kuota SPAN-PTKIN, 54 UM-PTKIN dan 36 jalur mandiri. Prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir menyediakan 200 kuota terdiri dari 50 kuota jalur SPAN-PTKIN, 90 kuota jalur UM-PTKIN dan 60 kuota jalur umum. Studi Agama menyediakan 80 kuota terdiri atas 20 kuota jalur SPAN-PTKIN, 36 jalur UM-PTKIN dan 24 jalur mandiri.

mata evolusi

Moeldoko Bela Jokowi, Presiden Boleh Kampanye sesuai Undang******

MALANG — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa  presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Seusai melaksanakan salat Jumat (26/1/2024), di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak-hak politik juga melekat padanya.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

“Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu,” kata Moeldoko, dilansir Antara.

Moeldoko menjelaskan, bahwa hak politik seperti turut serta dalam melaksanakan kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja,  tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara Lainnya.

Aturan terkait diperbolehkan  presiden mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye, selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

“Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu,” katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

“Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu,” katanya..

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1/2024), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.