slotbangjago

cara belanja akulaku tanpa dp 58Jutaan kata 154985Orang-orang telah membaca serialisasi

《slotbangjago》

KPK perpanjang penahanan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) selama 40 hari untuk kepentingan penyidikan dan melengkapi alat bukti.

"Lama penahanan tersebut sampai dengan 16 Februari 2024 di Rutan KPK dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan penyidikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ali mengatakan perpanjangan masa penahanan tersebut juga dilakukan untuk para tersangka yang ditahan bersama AGK yakni, Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Untuk diketahui, konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang
yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Muhaimin Syarif saksi kasus korupsi AbdulGhani Kasuba
Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba
Baca juga: KPK geledah rumah Muhaimin Syarif di Tangerang

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah alokasikan 2,3 juta formasi ASN untuk "fresh graduate"******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah mengalokasikan 2,3 juta formasi bagi freah graduate atau lulusan baru dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.

"Tahun ini pemerintah juga memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia merincikan bahwa instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri atas 207.247 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 221.936 bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Sementara formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga Kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis.

Kemudian, alokasi untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi. Formasi Instansi daerah lebih besar daripada di instansi pusat karena komposisi ASN memang lebih banyak di daerah.

“Talenta-talenta inilah yang menjadi fondasi utama dan pilar terpenting dalam mewujudkan SDM unggul untuk menyambut Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Adapun pada tahun ini, formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.822 formasi. Alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendarmabaktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa.

Anas menambahkan pemerintah juga memiliki komitmen dan kebijakan konkrit dalam menuntaskan tenaga non-ASN termasuk eks Tenaga Honorer Kategori II. Hal ini juga merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

"Salah satunya dengan kebijakan konkrit penetapan formasi untuk PPPK yang mencapai 1,6 juta pada tahun ini, yang tentunya ini memberi ruang bagi tenaga non-ASN untuk menjadi PPPK,” jelas Anas.

Ia menjelaskan terkait talenta dosen, guru, dan tenaga kesehatan, pemerintah menekankan bahwa penataan yang dilakukan bukan hanya soal jumlah, tapi juga persebaran. Pemerintah akan berusaha mewujudkan pemerataan ke seluruh penjuru tanah air.

Visi besar Indonesia-Sentris yang telah pemerintah jalankan bukan hanya soal pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga pembangunan SDM agar daerah-daerah terutama di luar Jawa juga mendapatkan talenta unggul di bidang pendidikan dan kesehatan.

“ASN saat ini dan masa depan harus bisa mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas pemerintah, dan pemerataan kualitas pelayanan publik di seluruh tanah air termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh ASN dan tenaga non-ASN, termasuk eks tenaga honorer yang semuanya terus berkolaborasi dan bekerja keras dalam melayani publik, mendidik anak-anak bangsa, dan menyehatkan warga masyarakat dengan penuh pengabdian.

Seleksi CASN, lanjut Anas, juga fokus untuk menciptakan SDM yang adaptif terhadap teknologi demi kemajuan Indonesia. Sehingga tahun ini juga disiapkan rekrutmen talenta digital untuk memastikan transformasi pelayanan publik berbasis digital yang sedang dikerjakan pemerintah bisa berjalan dengan baik, dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Anas menuturkan pemerintah juga menyiapkan rekrutmen ASN untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mereka nantinya akan menjadi pendorong lahirnya kota dunia baru dengan paradigma kerja baru sebagai smart city yang agile, melayani sepenuh hati, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Dia memastikan sistem rekrutmen ASN juga terus diperbaiki untuk memastikan birokrasi diisi oleh talenta yang unggul. Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan computer assisted test (CAT) secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis online, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition) sehingga semua potensi kecurangan bisa ditekan. Nilai seleksi juga secara real time bisa langsung diakses publik, termasuk live score-nya yang juga disiarkan melalui YouTube.

“Sehingga tidak ada lagi titip-titipan, tidak ada intervensi siapa pun, serta tidak ada pengaruh orang dalam. Kelulusan ditentukan oleh kemampuan dari pelamar sendiri. Ini memastikan pemberian kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara,” pungkas Anas.

Baca juga: Presiden undang talenta muda hebat RI daftar Calon ASN

Baca juga: Kemendikbudristek dorong pemda tambah formasi guru PPPK 2023

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Indonesia memberangkatkan 241 ribu orang untuk berhaji pada 2024******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia bisa memberangkatkan 241 ribu orang untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci pada 2024 Masehi/1445 Hijriah berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Arab Saudi.

Menurut siaran pers Kementerian Agama di Jakarta, Selasa, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah telah menandatangani kesepakatan mengenai urusan haji tahun 1445 Hijriah, yang mencakup kuota jamaah haji untuk Indonesia. 

"Kita menyepakati beberapa hal dengan pihak Arab Saudi. Salah satunya, jumlah jamaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan sebanyak 241 ribu orang," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Jeddah, Arab Saudi, Senin (8/1).

Ia menyampaikan bahwa kuota jamaah haji tersebut meliputi 221 ribu kuota haji normal dan 20 ribu kuota haji tambahan yang telah disetujui oleh Raja Arab Saudi.

"Jumlah kuota ini terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia," katanya.

Menurut data Kementerian Agama, Indonesia pada 2019 mendapat kuota memberangkatkan 231 ribu orang untuk berhaji.

Setelah menghentikan pemberangkatan jamaah haji karena pandemi COVID-19 pada 2020 dan 2021, Indonesia hanya mendapat kuota memberangkatkan 100.051 orang untuk berhaji pada 2022 karena masih ada pembatasan yang diterapkan untuk mengendalikan penularan COVID-19.

Pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2023, Indonesia mendapat kuota memberangkatkan 229 ribu orang ke Tanah Suci.

Menteri Agama menyampaikan bahwa kesepakatan urusan haji atau ta'limatul hajj dengan Pemerintah Arab Saudi juga mencakup peningkatan pelayanan bagi jamaah haji Indonesia.

"Alhamdulillah beberapa permintaan kita untuk pelayanan haji yang lebih baik telah disanggupi oleh Pemerintah Arab Saudi," katanya.

Ia mencontohkan, dalam penempatan jamaah di Mina, Indonesia bisa menentukan posisi tenda jamaah lebih dekat dengan jamarat selama pelaksanaan kontrak dilakukan lebih cepat.

Pemerintah Arab Saudi juga memberikan kebebasan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memilih penyedia layanan bagi jamaah pada puncak pelaksanaan ibadah haji.

"Ini inovasi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi," kata Yaqut.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al-Rabiah menyampaikan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

"Kami sangat berbahagia dan merasa tersanjung dapat menjadi pelayan jamaah haji dari seluruh dunia, terutama jamaah haji Indonesia. Kami juga selalu terbuka untuk berdiskusi demi perbaikan-perbaikan layanan bagi para dhuyufurrahman," ujar Tawfiq.

Baca juga:
Seleksi petugas haji tingkat pusat dimulai 11 Januari 2024
Pelunasan biaya haji dibuka mulai 9 Januari 2024

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pepe4d、trex jp paus、vip bet slot

Terkait：kuybet、voucher grab hari ini、21 togel、lazada bisa pinjam uang、pasarbaris、tribun855、situs slot gacor siang ini、kapan jam gacor slot pragmatic、erek2 tawon、cara pinjam uang di neobank

---

---

bab terbaru：situs slot terpercaya hari ini（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08