uku terdaftar ojk

Mengkolonisasi Pesawat Alien

Pengusaha Prediksi Duit Rp23,85 T Berputar Saat Libur Natal******

Kamar Dagang Indonesia (KADIN) memperkirakan perputaran uang selama libur Natal dan tahun baru (Nataru) meningkat hingga Rp23,85 triliun.

Angka ini didasarkan pada data Kementerian Perhubungan yang menyebutkan potensi pergerakan warga sebesar 16,34 persen dari jumlah penduduk. Artinya, terdapat sekitar 44,7 juta orang yang akan bepergian.

"Jumlah perputaran uang selama libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan mencapai Rp23,85 triliun dengan asumsi jumlah penduduk yang mudik sekitar 44,7 juta atau setara dengan 11.925.000 keluarga," kata Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang melalui keterangan tertulis, Kamis (22/12).

"Libur Natal dan Tahun baru tahun ini berpotensi menggairahkan ekonomi di daerah, khususnya daerah yang mayoritas merayakan Natal dan daerah tujuan wisata di berbagai pelosok tanah air," ucapnya.

Perputaran uang dalam jumlah besar itu akan mampu mendongkrak konsumsi rumah tangga di berbagai daerah. Dampaknya akan dirasakan pada pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal IV 2022 hingga 5,01 persen. Meskipun, angka ini lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang mencapai 5,72 persen.

"Namun akan mampu membawa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 mencapai di kisaran 5-5,3 persen, sesuai yang diharapkan pemerintah," jelasnya.

Sarman mengungkapkan jika setiap keluarga yang bepergian mengeluarkan rata-rata Rp2 juta, maka perputaran uang melebihi angka Rp23 triliun. Menurutnya, meski angka rata-rata yang diambil di bawah Rp2 juta, namun jumlah itu akan menggairahkan para pelaku usaha UMKM di daerah.

Ia memaparkan uang tersebut akan berputar sejak bepergian dari rumah seperti pembelian tiket angkutan umum atau BBM yang memakai kendaraan pribadi. Kemudian akan berputar di warung dan restoran selama perjalanan pergi-pulang, penginapan di hotel, serta belanja di lokasi wisata. Tak berhenti di situ, wisatawan akan membeli oleh oleh khas daerah dan kebutuhan perayaan Natal dan tahun baru bersama keluarga.

"Perputaran uang tersebut akan didominasi di daerah Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur,Jawa Barat, Jabodetabek, Yogyakarta. Sebagian lagi di luar Jawa seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua, sebagian Kalimantan dan Bali," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Pengusaha Was******

Asosiasi Pengusaha Bauksitdan Bijih Besi Indonesia (APB3I) khawatir puluhan juta ton produksi bauksit tidak terserap oleh industri jika ekspor dilarang.

Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I Ronald Sulistianto mengungkapkan 2 smelter yang beroperasi saat ini hanya mampu menyerap 12 juta ton bauksit untuk proses pengolahan dalam satu tahun.

Padahal, rata-rata tiap perusahaan memiliki rencana kerja dan acuan belanja (RKAB) produksi hingga 2 juta ton bauksit tiap tahun. Artinya, produksi bauksit dari 28 perusahaan setidaknya 56 juta ton.

Konsekuensinya, sekitar 44 juta ton tidak bisa diolah di dalam negeri.

"Dari produksi total per tahun, hanya bisa diserap 12 juta dari 2 smelter yang ada. Sehingga masih ada sisa bauksit yang tidak bisa dijual atau tidak bisa diapa-apakan setelah diproduksi," kata Ronald.

Menurutnya, saat ini sangat sulit untuk perusahaan bauksit memiliki smelter masing-masing. Salah satunya, karena tidak mudah mendapat kepercayaan dari investor.

Selain itu, pengusaha smelter sulit mendapat pendanaan dari bank dalam negeri. Ia mengaku selama ini pengajuan pendanaan kepada himpunan bank milik negara (Himbara) selalu ditolak.

"Bank kita aja yang tahu persis di dalam rumah kita sendiri gimana, kendala kita apa, nggak mau (investasi untuk smelter), apalagi kita meyakinkan bank asing," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat kebijakan larangan ekspor nikel terhadap ekonomi domestik sejak diberlakukan Januari 2020.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Tao yang fana

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Bloomberg Diklaim Ingin Akuisisi Wall Street Journal & Washington Post******

Michael Bloomberg, pemilik Bloomberg LP, diklaim ingin mengakuisisi Wall Street Journaldari Murdoch's News Corp, atau Washington Postdari Amazon.com milik Jeff Bezos

Demikian dikutip dari situs berita Axios, Jumat (23/12).

Sementara itu, mengutip dari Reuters, berdasarkan sumber kantor berita tersebut, sejauh ini Bloomberg belum menghubungi Rupert Murdoch untuk membahas kemungkinan pembelian Dow Jones dan surat kabar andalannya Wall Street Journal.

Lihat Juga : EDUKASI KEUANGANMelihat Jebakan yang Perlu Dipelototi Sebelum Membeli Produk Asuransi

Sebelumnya diberitakan upaya mengakuisisi surat kabar besar telah menarik minat Bloomberg sebelumnya, termasuk New York TimesdanFinancial Times.

Sumber Reutersmengatakan akuisisi bentuk apa pun diklaim akan memberi miliarder berusia 80 tahun itu properti media raksasa untuk memublikasikan agenda politiknya seperti menangani perubahan iklim, atau mempromosikan undang-undang senjata yang lebih ketat.

Hal itu pun diamini akademisi dari sekolah bisnis Universitas Columbia, Eli Noam.

"Akuisisi Bloomberg atas [Washington Post] belum tentu hanya keputusan bisnis. Mike B adalah seorang pembuat kebijakan/politik, walikota, kandidat presiden, dan akuisisi semacam itu akan memberikan alat untuk memengaruhi kebijakan publik Washington," kata Eli Noam, profesor emeritus di sekolah bisnis Universitas Columbia.

Bloomberg pernah menjadi wali kota tiga periode New York City. Dia juga pernah sempat ingin maju pemilihan Presiden 2020 dari Partai Demokrat.

Menurut perhitungan Forbes, Bloomberg adalah orang terkaya ke-12 di dunia, dengan perkiraan kekayaan bersih US,8 miliar.

Penggabungan dengan Wall Street JournalatauDow Jonesakan menciptakan raksasa data dan berita keuangan sehingga memperkuat cengkeraman Bloomberg pada industri sambil menarik pengawasan dari regulator antimonopoli.

Axios memberitakan bahwa Bloomberg melihat Dow Jones, juga penerbit Barron's dan MarketWatch, sebagai pilihan ideal. Namun, tak menutup kemungkinan Bloomberg akan pula membeli Washington Post seandainya Bezos tertarik untuk menjualnya.

Juru bicara Bloomberg L.P. menolak laporan tersebut dan menyebutnya sebagai spekulasi. "Tidak ada yang perlu dikomentari," katanya.

Sementara itu, Dow Jonestidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Michael Bloomberg dan Bezos juga tidak segera menanggapi permintaan komentar. Juru bicara Rupert Murdoch pun menolak untuk memberikan komentar.

Lihat Juga : Waspada Iklan Penipuan Berkedok Tawaran Upgrade Fitur BI FAST

Keluarga Pengharum Mayat

Harga Aset Kripto Menghijau Jelang Akhir Pekan******

Harga aset kripto kompak menghijau jelang akhir pekan ini, meskipun bitcoin masih tertahan di US ribuan.

Mengutip coinmarketcap.com, Jumat (23/12), bitcoin naik 0,15 persen dalam 24 jam namun turun 3,15 persen dalam sepekan.

Ethereum berada di level US.225 per keping, naik 0,89 persen dalam 24 jam namun turun 3,59 persen dalam sepekan.

BNB berada di level US8 per keping, naik 0,23 persen dalam semalam tapi lesu 5,42 persen dalam 7 hari terakhir. XRP berada di level US<句子>,349 per keping, naik 1,42 persen dalam 24 jam dan anjlok 7,63 persen dalam sepekan.

Dogecoin berada di level US<句子>,077 per kepingnya, melonjak 5,68 persen dalam semalam tapi lesu 9,86 persen dalam sepekan. Cardano berada di level US<句子>,26 per keping, terbang 2,88 persen dalam sehari tapi ambruk 13,17 persen dalam 7 hari terakhir.

Polygon berada di level US<句子>,804 per keping, naik 1,73 persen dalam 24 jam tapi turun drastis 9,27 persen dalam seminggu.

Saat ini kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]