slot88 paling gacor

cnnslot 45Jutaan kata 34725Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot88 paling gacor》

KBRI Vientiane: Persiapan Pemilu di Laos sudah maksimal******

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane menyatakan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Laos telah berjalan maksimal, termasuk penyiapan tempat pemungutan suara (TPS) 92 orang pemilih pada 10 Februari.

Persiapannya telah dilakukan sejak lama mulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT, hingga pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) baru-baru ini, kata Fungsi Pensosbud KBRI Vientiane Aik Retno Utari.

Kepada ANTARA yang menghubunginya dari Jakarta, Jumat, Aik mengatakan 
pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yakni Kotak Suara Keliling (KSK), melalui pos, dan TPS.

Metode KSK menyasar para pekerja migran Indonesia (PMI) yang banyak bekerja di pertambangan di negara itu, katanya.

Pemungutan suara dengan metode KSK itu sudah mulai dilakukan di dua tempat di dekat area pertambangan sedangkan metode pos menyasar warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di daerah terpencil di Laos, kata Aik.

"Untuk pos sudah dilaksanakan sejak Januari. Surat-surat suara sudah dikirimkan ke daerah-daerah," katanya.

Adapun pemungutan suara langsung di TPS akan dilakukan di KBRI Vientiane pada 10 Februari, katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Aik mengatakan bahwa surat-surat suara yang telah dikirimkan via pos kepada para pemilih akan dikirim kembali ke KPPSLN setelah dicoblos. Surat-surat suara tersebut kemudian disimpan dan akan dibuka pada saat penghitungan suara pada 14 Februari bersamaan dengan penghitungan suara dari KSK dan TPS.

"Penghitungan suara akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari, dan untuk pos sampai 15 Februari," kata Aik.

Di Laos terdapat 273 orang WNI. Sebanyak 177 orang di antaranya masuk daftar pemilih tetap.  Dari jumlah itu, 92 orang di antaranya akan memberikan suaranya di TPS, sedangkan sisanya mengikuti pemilu dengan metode pos dan KSK.

Baca juga: PPLN Washington DC: 258 surat suara pos sudah diterima per 7 Feb
Baca juga: PPLN Bandar Seri Begawan deklarasikan pemilu damai

Pewarta: Katriana
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

Menko PMK bantah presiden politisasi bansos******

Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah bahwa Presiden Joko Widodo memolitisasi bantuan sosial (bansos), karena sejak dulu presiden suka membagi-bagikan bantuan pada awal tahun. "Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemensos bantu keluarga anak pengidap penyakit genetik thalasemia Muhadjir mengatakan presiden selalu mengawali tahun anggaran dengan merencanakan berbagai macam bantuan, salah satunya bansos, kepada masyarakat. Presiden akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek penyaluran. Distribusi bantuan harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. "Itu sebagai bentuk menandai bahwa sekarang bansos sudah mulai bergulir, sekaligus beliau akan mengecek apakah semuanya sudah disiapkan kalau masih ada kekurangan di bagian mana, dan seterusnya. Dan itu sudah sejak dulu juga begitu," katanya. Muhadjir bercerita saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dirinya kerap mendampingi Jokowi membagi-bagikan kartu Indonesia pintar (KIP) pada awal tahun.

Baca juga: KPK rekomendasikan bansos dilsalurkan via transfer "Memastikan bahwa KIP itu telah siap untuk didistribusikan, disampaikan, di-deliverkepada mereka yang berhak," kata dia. Disinggung mengenai Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut mendampingi presiden saat membagikan bansos, menurut dia, mantan Wali Kota Surabaya tersebut memiliki urusan-urusan lain yang mesti dijalankan seperti program PENA. "Bu Risma, kan, juga punya program dan Presiden memang tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi ketika beliau turun ke lokasi," kata dia.
Baca juga: Dinsos Tangerang: Bansos sudah tersalurkan ke 2.866 penerima

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024******

Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot gacor hari ini gampang menang、agen 95 slot、website resmi akulaku

Terkait：slot yang lagi gacor saat ini、prediksi prediksi togel sgp hari ini、aplikasi belanja yang bisa kredit、gacor 88 login、pinjol resmi ojk、erek2 70、gambar situs slot、kekayaan kakek zeus、slot deposit via dana 10 ribu、link slot malam ini

---

---

bab terbaru：gagal bayar di kredivo（2024-07-06）

Perbarui waktu：2024-07-06