mposun

catatan pembunuhan bardik

Harga Popok di Rafah Melonjak Jadi Rp861 Ribu Imbas Agresi Israel******

Harga popok di Rafah, Jalur Gazabagian selatan, melonjak hingga 200 shekel atau US, setara Rp861.676 (kurs Rp15.666 per dolar AS).

Lonjakan terjadi imbas penurunan pasokan di tengah serangan Israel ke kota itu.

Keterbatasan stok membuat bengkel jahit yang semula memproduksi gaun pengantin beralih menjadi membuat popok.

"Jika bank dibuka, Anda perlu mendapatkan pinjaman untuk membeli Pampers," imbuhnya sambil berdiri di bengkel sementara deretan perempuan menggunakan mesin jahit untuk memproduksi popok.

Abu Gharara mengatakan imbas masalah itu, masyarakat di Rafah bahkan harus menggunakan pakaian pelindung daur ulang yang berasal dari masa pandemi covid-19 sebagai bahan pembuatan popok.

Bagi para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda, kelangkaan popok telah memperburuk perjuangan sehari-hari untuk menjaga bayi dan balita tetap bersih dan kering.

"Kita tidak hanya berbicara tentang popok untuk bayi, tapi juga untuk lansia dan penyandang disabilitas," ujarnya.

Salah satu ibu pengungsi, Inas Al-Masry, yang memiliki sepasang anak kembar serta seorang anak perempuan tertua yang semuanya membutuhkan popok, menggunakan celana pendek kecil yang dibuat dari plastik transparan untuk melindungi salah satu anak bayinya. Celana pendek plastik itu terlihat tampak terlalu ketat hingga membuat anaknya menangis.

Ia mengatakan tidak mampu membeli popok dengan harga 180 hingga 190 shekel per paket. Ia hanya mampu membeli satu paket dalam seminggu.

"Setelah minggu itu, bagaimana saya bisa mendapatkan paket lainnya?," katanya.

"Bahkan dengan penutup yang saya kenakan pada bayi, saya harus menggantinya keesokan harinya. Mereka semua butuh pakaian, tapi pakaian tidak tersedia, selimut tidak tersedia untuk anak-anak. Kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Kami bahkan tidak punya kasur, kami dibuang ke tenda di jalan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Transformasi Naga yang Dipanggil

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

superstar terbatas

Indonesia Akan Produksi Massal Baterai Kendaraan Listrik Mulai April******

Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut Indonesia siap memproduksi massal baterai kendaraan listrikmulai April 2024 nanti.

Kesiapan disampaikan oleh Staf Khusus Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tina Talisa. Ia mengatakan produksi masal itu akan dilakukan PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power yang berbasis di Karawang, Jawa Barat.

Ia mengatakan produksi massal ini merupakan sejarah baru dan menunjukkan bahwa komitmen hilirisasi yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun belakangan ini bukan hanya wacana.

Ia berharap produksi massal ini bisa berjalan dengan lancar.

Sementara itu Direktur PT HLI Green Power Hong Woo Pyoung mengatakan untuk mendukung kelancaran ini, pihaknya sudah mempersiapkan rencana produksi sejak September 2023.

Persiapan salah satunya dilakukan dengan melatih para teknisi yang terlibat dalam produksi tersebut.

"Kami telah menyiapkan segala sesuatu sejak September 2023 lalu. Kami siap untuk melakukan produksi secara massal di April 2024 ini. Para engineer dari Indonesia pun telah kami latih selama setahun dan masih akan terus kami berikan pelatihan. Mereka sangat pintar, rajin, dan kompeten. Kami sangat bangga pada para engineer dari Indonesia," ucap Hong Woo Pyoung.

[Gambas:Video CNN]

Tiongkok Kuno

Jelang Ramadan, Bulog Sebut Ada Tambahan 300 Ribu Ton Impor Beras******

Perum Bulog menyebutkan ada tambahan kontrak impor sebanyak 300 ribu tonberasdari Thailand dan Pakistan guna memperkuat stok pangan nasional terutama menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Sudah ada penambahan kontrak 300 ribu ton beras lagi dari Thailand dan Pakistan untuk penguatan stok Bulog," kata Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, Minggu (3/3).

Bayu menyampaikan 300 ribu ton beras tersebut masih dalam perjalanan menuju ke Indonesia dan akan menambah kekuatan stok di gudang Bulog yang saat ini mencapai 1,3 juta ton.

Menurut dia, penambahan kontrak impor tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat stok Bulog, yang merupakan garda terdepan dalam menjaga stabilitas pasokan beras di Indonesia.

Bayu juga menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan impor beras dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dalam negeri.

Sebagai satu-satunya operator impor beras di Indonesia, Bulog menjalankan proses impor secara bertahap dan terukur, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti masa panen dan ketersediaan beras lokal.

Meskipun melakukan impor, Bulog tetap mengutamakan penyerapan beras dalam negeri jika produksi lokal meningkat. Sebagai bagian dari tugasnya dalam menjaga cadangan pangan pemerintah, Bulog memastikan bahwa impor yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil dan tidak mengganggu stabilitas harga.

Bayu juga menegaskan bahwa Bulog tunduk pada pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap langkah operasionalnya. Hal ini menunjukkan komitmen Bulog untuk menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel demi kepentingan publik.

"Langkah-langkah impor beras yang diambil oleh Bulog juga diarahkan untuk menjaga kepastian pemenuhan cadangan pangan pemerintah," ucap Bayu.

Dengan demikian, tambah Bayu, Bulog berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memberikan jaminan pasokan beras yang cukup bagi masyarakat Indonesia.

Lihat Juga : Badan Pangan Bongkar Alasan Risma Tak Ada Tiap Jokowi Bagikan Beras

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

Tiket Kereta Tambahan Lebaran Masih Tersedia 450 Ribu Kursi******

PT Kereta Api Indonesia(Persero) menyebut, tiket kereta api(KA) jarak jauh tambahan untuk arus mudik 2024masih tersedia. Dari 844.741 kursi yang ditambah, masih tersisa sekitar 450 ribu kursi lagi.

Berdasarkan data KAI per Senin (11/3), tiket KA tambahan baru dipesan sebanyak 390 ribu kursi. Artinya, masih tersisa lebih dari setengahnya.

Lihat Juga : Kemenhub Ingin Revitalisasi Stasiun Cirebon yang Berdiri Sejak 1912

Ixfan mengatakan, tiket ini tersedia khusus untuk keberangkatan di luar tanggal favorit arus mudik dan balik.

Lihat Juga : KAI Buka Pemesanan Tiket 24 KA Tambahan Lebaran Tahap Kedua

"[Tiket tersedia] di luar tanggal-tanggal favorit yang menjadi pilihan pengguna jasa transportasi kereta api," ujar Ixfan.

Tiket tersedia pada 31 Maret-3 April 2024 untuk keberangkatan arus mudik. Sementara pada arus balik, tiket tersedia untuk 12-21 April 2024.

Pada masa angkutan Lebaran nanti, rata-rata per harinya akan ada 70 perjalanan KA. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 KA berangkat dari Stasiun Gambar dan 35 KA berangkat dari Stasiun Pasar Senen.

Raksasa datang ke dunia

Pemkab Mojokerto buka layanan kesehatan korban banjir******

Dalam memberikan pelayanan kesehatan juga disiagakan dokter spesialis anak, lantaran ada beberapa anak yang mengalami gangguan kesehatan pascabencana banjir.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024