permainan slot yang lagi gacor

jackpot gacor 266Jutaan kata 599477Orang-orang telah membaca serialisasi

《permainan slot yang lagi gacor》

Soal putusan praperadilan Eddy Hiariej, KPK: Itu koreksi formil******

Jakarta (ANTARA) - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej adalah bentuk koreksi formil.

"Ingin kami sampaikan bahwa praperadilan itu satu bentuk koreksi formil, ya," kata Nawawi saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu.

Nawawi mengatakan KPK masih akan merapatkan putusan praperadilan tersebut bersama tim Biro Hukum yang mewakili KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta jajaran Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi, khususnya satgas yang menangani perkara tersebut.

"Kita akan lihat aspek formil mana yang dianggap keliru," ucap Nawawi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK akan mempelajari putusan praperadilan Eddy Hiariej lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Namun demikian KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan ini lebih dahulu,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, KPK dalam menetapkan Eddy sebagai tersangka telah mematuhi prinsip adanya dua alat bukti. Ia juga menyebut putusan praperadilan adalah menyangkut sisi formil, bukan materi pokok perkara Eddy.

"Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya," kata Ali.

Baca juga: Menkumham respons putusan PN Jaksel terkait Eddy Hiariej

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas mantan Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.

Baca juga: KPK sebut Wamenkumham Eddy tersangka kasus dugaan suap

Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy Hiariej merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kementerian Hukum dan HAM.

Selain Eddy Hiariej, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej
Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel
Baca juga: Eddy Hiariej ajukan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Permintaan dompet tenun Badui diminati konsumen hingga tembus Bali******

Lebak (ANTARA) - Permintaan kerajinan dompet tenun Badui di Kabupaten Lebak, Banten diminati konsumen hingga menembus Provinsi Bali, karena memiliki keunikan dari warna dan motif khas adat setempat. "Kita cukup terbantu memasarkan produk dompet tenun khas Badui melalui media sosial," kata Yahya (55) seorang pelaku UMKM kerajinan dompet tenun di Kampung Bangkalok Kabupaten Lebak, Minggu. Produksi dompet tenun Badui itu menggunakan bahan baku tenun khas masyarakat adat setempat, sehingga diminati konsumen. Permintaan konsumen, selain Jakarta dan daerah lainnya di Jawa Barat juga menembus Provinsi Bali. Selama ini, dirinya memasarkan dompet tersebut melalui media sosial. Pemasaran melalui media sosial itu cukup membantu untuk menghasilkan omzet pendapatan dan menggulirkan perekonomian masyarakat. Selain itu juga produksi dompet tenun Badui dipasarkan di kawasan wisatawan seba budaya Badui. Harga dompet tenun Badui dijual rata-rata Rp480 ribu per lusin atau 12 unit dompet. "Kami bisa menjual 50 lusin per pekan dengan pendapatan Rp24 juta," katanya. Jali (60) seorang pedagang dompet tenun Badui mengatakan banyak konsumen membeli dompet tenun Badui dari wisatawan seba budaya Badui di kawasan pemukiman tanah hak Ulayat Adat. Keunggulan dompet tenun itu, selain motif warnanya cukup indah dan bagus juga bahannya sangat lembut dan tidak kasar. "Konsumen lebih nyaman membawa dompet tenun itu," katanya. Sementara itu, Sekertaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lebak, Imam Suangsa mengatakan pemerintah daerah hingga kini memfasilitasi untuk mempromosikan perajin dompet tenun Badui karena dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Selain itu juga pihaknya menargetkan semua pelaku UMKM wajib masuk ekosistem digital. Kelebihan ekosistem digital itu, karena pemasarannya bisa menembus pasar domestik dan mancanegara.

Baca juga: Produksi dompet di Lebak Banten menumbuhkan ekonomi pedesaan

Baca juga: Perajin kerai di Lebak mampu atasi pengangguran dan kemiskinan  
  "Kami meyakini dengan masuk ekosistem digital itu dipastikan UMKM tumbuh dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat juga mampu mengatasi kemiskinan," kata Imam. Berdasarkan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Lebak yang menerima bantuan dari pemerintah tercatat ada 117.269 unit usaha dan sebagian besar bergerak di bidang perdagangan dan kerajinan bambu, dompet, kain batik, serta aneka makanan kuliner. “Kami mendorong ke depan semua pelaku UMKM dapat memanfaatkan platform daring secara online karena sangat membantu omzet pendapatan," katanya menjelaskan.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Berpolitik sehat untuk mewujudkan ekonomi inklusif di Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Keengganan seseorang untuk terjun ke dunia politik kerap kali disebabkan citra berpolitik yang cenderung hanya ingin berkuasa.

Padahal terlibat dalam berbagai aktivitas politik secara positif justru akan membuat seseorang memiliki peluang yang lebih besar untuk membuat perubahan dan berkontribusi lebih banyak kepada bangsa ini.

Salah seorang sahabat Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan bahwa kezaliman akan terus berlanjut, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik.

Maka kemudian sangat ideal apabila dunia politik, khususnya di Indonesia, ini dipenuhi oleh orang-orang baik dengan cara-cara yang santun dan beretika hingga pada akhirnya mewujudkan ekonomi inklusif dan masyarakat yang madani.

Dunia politik Indonesia kini semakin dinamis dengan semakin antusiasnya anak-anak muda untuk terjun ke dalamnya.

Hal ini ibarat pedang bermata dua, ketika politik menawarkan sebuah pengalaman dan banyak pelajaran yang berharga, namun di sisi lain politik menawarkan kenikmatan memiliki kewenangan dan kekuasaan.

Sehingga pada dasarnya bahwa berpolitik memerlukan kedewasaan dalam bersikap dan berpikir karena ada anggapan bahwa politik itu "kejam", tak mengenal teman, saudara, bahkan ibu kandung, karena teman sejati hanyalah kepentingan.

Karena itu, terjunnya anak-anak muda ke dunia politik menjadi ujian, sekaligus anugerah tersendiri bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Anak-anak muda berpolitik dituntut untuk lebih dalam dan lebih cepat memahami model-model perpolitikan, sehingga mampu mengejar sejawat atau seniornya agar bisa memperjuangkan konstituen dan lebih luas lagi rakyat.

Mereka harus benar-benar matang untuk memahami berpolitik yang inklusif dan bukan ekslusif karena model politik yang eksklusif dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas demokrasi, sehingga pada akhirnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai posisi penting pemerintahan dapat dihilangkan.

Sirojudin dalam analisisnya menilai Indonesia jangan sampai terjebak dalam sistem politik yang eksklusif, termasuk di dalamnya politik dinasti, karena ini tidak memberi ruang untuk kepercayaan dan kompetisi yang terbuka serta adil bagi semua warga negara.

Selain itu, Indonesia juga harus mampu menghindarkan diri dari praktik ekonomi ekstraktif yang dikelola oleh klien atau kroni politik.

Sebagai contoh, Presiden Jokowi menekankan pentingnya industrialisasi, kebijakan impor beras yang yang dilakukan untuk menutup kekurangan pasokan dalam jangka pendek. Pilihan kebijakan ini diharapkan tidak mendatangkan dampak ikutan yang merugikan.

Langkah atau kebijakan tersebut dapat terkawal dengan baik apabila kader-kader politikus dan birokrat dalam pemerintahan memiliki sikap negarawan dan integritas yang kuat.

Dengan demikian, output ekonomi Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri tidak semata berasal dari industri ekstraktif dengan para pemain yang terbatas, melainkan dari industri kreatif yang melibatkan sumber daya manusia secara masif.


Integritas politik

Direktur Negarawan Center Johan Silalahi, pada sebuah kesempatan mengatakan saat ini semakin mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi, misalnya terkait kecenderungan pada bukan semata kritik atas kinerja, melainkan lebih banyak pada anggapan praktik politik dinasti serta koalisinya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan berdemokrasi di Indonesia sejatinya semakin terbuka, sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

Masyarakat semakin memahami apa yang bisa menghambat masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia. Masyarakat juga menjadi kontrol bagi praktik-praktik berpolitik yang memunculkan risiko besar terhadap integritas politik dan keadilan sosial di Indonesia.

Bagi Johan, bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan pada awalnya dianggap untuk kepentingan persatuan bangsa, namun koalisi tersebut kini justru dipandang sebagai strategi untuk memperkuat kekuasaan politik.

Pada saat bersamaan masyarakat memiliki respons yang beragam atas hal tersebut, sesuai dengan pandangan politiknya masing-masing.

Merujuk pada pandangan mengenai negara gagal yang digambarkan oleh ekonom Daron Acemoglu dan ilmuwan politik James A. Robinson, Johan mengatakan bahwa demokrasi adalah indikator untuk menjadi negara maju, karena keterbukaan dalam negara demokrasi mencakup keterbukaan dalam bidang ekonomi.

Karena itu kontrol masyarakat sangat penting agar pemerintahan berjalan secara bersih, transparan, dan berintegritas sehingga tidak justru terjadi krisis politik yang bisa menjadi ancaman bagi kehidupan perekonomian.

Dalam pandangan mengenai negara gagal, semakin otoriter pemerintahan, maka akan semakin miskin dan suram masa depan negara itu.

Hal ini ditekankannya jangan sampai terjadi di Indonesia agar kehidupan bernegara, berdemokrasi, dan berekonomi tetap berjalan dengan baik.

Tahun politik ini merupakan momentum yang baik bagi masyarakat di Tanah Air untuk menggunakan hak politiknya, sehingga memiliki kontribusi nyata untuk bangsa ini.

Kontribusi itu, terutama dalam memilih calon pemimpin bangsa ini, sehingga kelak terpilih para pemimpin yang memiliki rekam jejak "governance" yang baik.

Sebab pilihan yang tepat akan menjamin masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia yang lebih cerah, masyarakat yang lebih inklusif dan semakin dewasa dalam berpolitik.

Semua menyadari bahwa kebijakan politik sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi, maka diperlukan keputusan politik untuk menentukan, misalnya kebijakan fiskal yang bijaksana, kebijakan moneter yang seimbang, kebijakan regulasi yang kondusif, dan kebijakan investasi yang menguntungkan, sehingga terdukung faktor-faktor penting yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dengan kebijakan politik yang tepat dan terintegrasi dari para pemimpin bangsa yang berintegritas tinggi, maka Indonesia akan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkat kesejahteraan masyarakatnya.

 

Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot yang lagi gacor pagi ini、wsktogel、angka jitu rajawali

Terkait：pokermania、kredit hp tanpa dp tanpa aplikasi、situs gacor terpercaya 2022、paito 3d california、cara pinjam ke pegadaian、trik pola zeus、daftar pinjol ilegal、indobet88、joker303、pola gacor 5 lion megaways

---

---

bab terbaru：link sering maxwin（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02