aliansi 4d slot login

Sistem pemburuku yang ganas

Inovasi Pengolahan Sampah, Desa Pecatu Raih Program Desa BRILian 2022******

Daya tarik wisata dan budaya membuat Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali terus berkibar dalam deret teratas pelesir terbaik di Pulau Dewata.

Desa Pecatu ramai dikunjungi wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Di desa sisi selatan Pulau Dewata ini berdiri Pura Uluwatu, yang menampilkan tarian kecak yang mendunia.

Garis pantai yang indah membuat desa berhunikan 8.333 jiwa ini terus berputar roda perekonomiannya.

Dari sampah tersebut, sejak 2018 Desa Pecatu mengaktifkan BUMDes untuk fokus pengelolaan sampah.

"Jadi sampah yang kami olah kami putarkan lagi untuk pengembangan desa," ujar Karyana.

BUMDes Catu Kwero Sedana Pecatu membentuk unit usaha pengelolaan sampah hasil rumah tangga, restaurant maupun akomodasi penginapan yang ada di Desa Pecatu. Salah satu inovasi ini yang kemudian menasbihkan Desa Pecatu menjadi satu di antara 15 pemenang Program Desa BRILian 2022.

Desa BRILian merupakan program pemberdayaan desa oleh BRI yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa. Melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi, Program Desa BRILian dapat mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals (SDG's).

Pengelolaan sampah berbasis desa (tanpa ada sampah desa di buang keluar desa) dengan salah satu produknya berupa Cocopeat untuk media tanam dan residunya untuk bahan pertunjukan kecak. Kemudian Desa Pecatu juga mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kreatif, seperti kerajinan, produk olahan rumah tangga, dan sebagainya.

Pupuk kompos dan cocopeat yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik pada unit usaha pengelolaan sampah terbukti mampu menyuburkan tanah yang dapat dimanfatkan oleh petani atau kelompok petani (subak abian) untuk bertani dan berkebun.

Adapun produk pertanian yang dihasilkan adalah terong, cabai, kacang Panjang, ketimun dan sayuran lainnya, serta produk ketahanan pangan berupa jagung, ubi kayu dan kacang tanah.

Sementara itu, produk perkebunan yang dihasilkan adalah buah-buahan seperti jeruk, pisang, kelengkeng, srikaya dan lainnya. Hasil perkebunan sementara ini masih dipasarkan pada lingkup lokal Desa Pecatu.

"Hasil pengolahan sampah menjadi kompos paling dibutuhkan pertanian di Pecatu," ujarnya.

Inovasi Telunjuk Sakti

Desa Pecatu memiliki inovasi berupa program 'Telunjuk Sakti' yang memberikan kemudahan pengurusan administratif kependudukan selesai di desa. Karyana menjelaskan, telunjuk sakti ini salah satunya memberikan kemudahan kepada pasangan untuk menikah.

"Jadi setelah menikah, saat itu pula mereka mendapat akta perkawinan, perubahan status KTP, hingga Kartu Keluarga," ujar dia.

BUMDes Catu Kwero Sedana Pecatu juga mengembangkan unit usaha lainnya yaitu di bidang perdagangan yang mulai beroperasi sejak Maret 2022. Unit usaha tersebut kini telah berkembang menjadi Distributor Kebutuhan Pokok Rumah Tangga, Vila, Hotel, Restaurant, serta warung yang berada di kawasan Desa Pecatu.

Unit usaha perdagangan BUMDesa Catu Kwero Sedana Pecatu ke depan ditargetkan mampu meningkatkan target pasar berbagai produk kerajinan tangan penduduk Pecatu.

"Saat ini sedang naik daun cinderamata berupa gelang 'good luck' serta aneka produk usaha kreatif lainnya," tutup Karyana.

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

Minyakita Langka di Berbagai Daerah Tembus Rp20 Ribu, Konsumen Teriak******

Produk minyak goreng kemasan, Minyakita, yang diluncurkan pemerintah pada tahun lalu mendadak langka di berbagai daerah. Hal ini membuat harganya tembus sampai Rp20 ribu per liter.

Padahal, produk minyak goreng yang diinisiasi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut harusnya hanya dijual seharga Rp14 ribu per liter, sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Kelangkaan terpantau di sejumlah pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Pasar Pa'baeng-baeng, Jalan Sultan Alauddin misalnya, harga Minyakita dijual beragam dan di atas HET mulai dari Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

Salah satu pedagang, Darwis menuturkan bahwa sudah lebih seminggu ini tokonya tak menyediakan minyak goreng dengan harga eceran Rp14 ribu per liter. Namun, untuk minyak kemasan lainnya, stoknya masih melimpah dengan harga yang lama.

"Minyak curah langka sudah seminggu, Minyakita lebih satu minggu. Minyakita ecerannya Rp20 ribu, refillRp18 ribu. Minyak curah sisa satu botol 1 setengah liter itu Rp25 ribu. Bimoli masih tetap Rp25.000," kata Darwis, Sabtu (28/1).

Pedagang lainnya Aan mengaku hanya mendapatkan satu karton Minyakita yang berisi 12 liter dari distributor selama satu pekan terakhir. Padahal sebelumnya, dirinya mendapatkan pasokan Minyakita sebanyak dua kali lipat dari saat ini.

"Karena ada pembatasan. Biasa ambil dua jerigen, sekarang satu jerigen. Kalau Minyakita juga dibatasi, ambil di distributor minimal 1 dus isi 12 liter langsung habis satu hari. Harga jualnya Rp 16 ribu hingga Rp 17 ribu," ungkapnya.

Sedangkan pedagang lainnya, Roslina mengaku memiliki stok Minyakita dan minyak curah. Namun, menurut dia stok minyak goreng yang dimilikinya tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Pasalnya, pasokan dari distributor terhenti sejak seminggu lalu.

"Sudah tidak mencukupi, karena terakhir masuk minggu kemarin. Harusnya minggu ini ada, tapi menunggu beberapa hari tidak ada masuk dari distributor," kata Roslina.

Roslina menyebutkan Minyakita dijual seharga Rp18 ribu per liter di kiosnya. Sementara minyak goreng refilldijual seharga Rp16 ribu per liter.

Konsumen menjerit

Ilustrasi. Banyak konsumen yang mengeluhkan kelangkaan dan naiknya harga Minyakita di pasaran. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Tak hanya di Makassar, kenaikan harga Minyakita juga terjadi di berbagai pasar di Jakarta. Misalnya di Pasar Pulogadung, Jakarta Timur.

Seorang pembeli, Awlia (27) mengaku kecewa dengan pemerintah lantaran kocek yang harus dikeluarkan untuk membeli Minyakita saat ini lebih besar dari biasanya.

"Saya kecewa banget sama pemerintah. Sekarang dapat Rp15 ribu aja sudah untung. Kadang harus beli Rp16 ribu atau Rp17 ribu, kadang malah seliter," ujar Awlia di Pasar Pulogadung, Jakarta Timur,

Ia berharap stok dan harga Minyakita dapat kembali aman dan stabil.

Lihat Juga : Langka, Minyakita di Makassar Tembus Rp20 Ribu Per Liter

Sementara itu, pembeli lain, Lena (55) menyoroti harga Minyakita yang naik dan susahnya mendapatkan ketersediaan stok di pasaran.

"Minyak itu harganya naik, enggak sesuai sama di kemasannya Rp14 ribu. Sudah naik harganya, susah juga stoknya," ujar Lena.

Akibatnya, Lena sering kehabisan stok minyak di pasaran. Hal ini membuatnya terpaksa beralih ke minyak curah.

Dia meminta agar pemerintah segera menyediakan stok sehingga tak menyusahkan masyarakat kecil. Apalagi, tujuan awal diluncurkannya Minyakita adalah untuk menekan harga minyak goreng kemasan yang sempat melonjak dan hilang di pasaran.

Penjinak Jenius

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Oga Emas dari dunia lain

Buwas Buka Suara soal Sebab Mentan Tak Ikut Rapat Beras dengan Jokowi******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengungkapkan alasan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak hadir dalam rapat terbatas mengenai persediaan beras bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini.

Dalam rapat itu, Buwas hadir bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo.

Buwas kemudian menjelaskan rapat itu hanya membahas distribusi beras sehingga Syahrul Yasin Limpo yang mengurus bagian produksi tidak hadir.

Ia pun menjelaskan Jokowi hanya rapat bersama dirinya Zulkifli Hasan dan Arief Prasetyo karena mereka lah yang bertugas mengurus stabilitas ketersediaan dan harga beras.

"Iya (bertiga saja) karena yang mengurus stabilisasi kan saya, Pak Arief, Pak Mendag," ujarnya.

Buwas pun menegaskan rapat tersebut hanya membahas soal beras dan tidak membahas hal lain. Ia mengatakan dalam rapat itu Jokowi menugaskan agar beras Bulog segera didistribusikan. Selain itu, Jokowi juga disebut meminta agar cadangan beras petani (CBP) dipenuhi dengan mengutamakan dari produksi beras dalam negeri.

Di sisi lain, Buwas juga menanggapi kabar dirinya akan menjadi menteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo. Buwas mengatakan saat ini ia lebih memilih fokus menjalankan tugasnya sebagai dirut Bulog.

Kendati demikian, ia mengatakan sudah terbiasa jika diamanatkan tugas baru seperti saat dipilih sebagai Dirut Bulog.

"Kita sekarang apa yang jadi tugas, kita laksanakan dengan baik. Next kita mau diapain ya terserah, enggak ada masalah karena saya sudah terbiasa dengan itu," ujarnya.

"Dari dulu saya kalau diberikan amanah ya saya kerjakan," lanjutnya.

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet menguat beberapa pekan terakhir. Nama Syahrul masuk dalam daftar menteri yang diusulkan PDIP untuk dicopot.

[Gambas:Video CNN]

Pengubah kehidupan perkotaan

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Phillips Bakal PHK 6.000 Karyawan Imbas Rugi Rp26,1 T******

Perusahaan asal Belanda, Philips, bakal memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 6.000 karyawannya di seluruh dunia usai merugi 1.605 miliar euro atau setara Rp26,1 triliun pada tahun lalu.

Separuh dari PHK akan dilakukan Philips tahun ini, sedangkan sisanya baru akan terealisasi pada 2025. CEO Philips Roy Jakobs menyebut ada 10 ribu karyawan yang di-PHK dalam beberapa bulan terakhir alias perusahaan sudah memangkas 13 persen dari keseluruhan karyawannya di dunia.

"Apa yang kami hadirkan hari ini saya pikir adalah rencana terbaik untuk mengamankan masa depan Philips. Tantangan yang kami hadapi sangat berat dan kami mencoba mengatasinya secara serius," kata Jakobs, dikutip dari Reuters, Selasa (31/1).

Meski begitu, di kuartal keempat 2022 Philips tercatat kehilangan 105 juta euro. Dengan begitu, secara keseluruhan perusahaan mencatat rugi 1.605 miliar euro alias Rp26,1 triliun sepanjang tahun lalu.

Ini juga menjadi tantangan berat bagi Jakobs yang baru menjabat Oktober lalu. Terlebih, kepimpinan awal Jakobs dimulai dengan melakukan PHK terhadap 4.000 karyawannya.

Keputusan PHK tahun lalu terhadap 5 persen tenaga kerja Philips disebabkan karena penarikan ventilator dan peralatan medisnya dari pasaran. Perusahaan pun mencatat kerugian sekitar 30 miliar euro sejak insiden penarikan 5,5 juta ventilator dari pasaran pada Juni 2021 lalu.

Pendapatan yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, dan amortisasi (EBITA) Philips dalam tiga bulan terakhir pada 2022 mencapai 651 juta euro, hampir stabil dibandingkan 647 juta euro setahun sebelumnya.

Namun, rata-rata analis dalam jajak pendapat yang disusun oleh perusahaan memperkirakan akan turun menjadi 428 juta euro.

[Gambas:Video CNN]