slot gacor tanpa to

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

BEI Kerek Batas ARB Saham Jadi 15 Persen Mulai 5 Juni******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menaikkan batas Auto RejectionBawah(ARB) tahap 1 dari 7 persen menjadi 15 persen untuk setiap rentang harga saham mulai 5 Juni 2023.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengungkapkan penyesuaian batasan ARB di sistem perdagangan bursa ini merupakan tahapan lanjutan proses normalisasi perdagangan usai pandemi covid-19.

"Penyesuaian batasan ARB ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara batas atas dan batas bawah dalam pergerakan harga saham, sehingga diharapkan dapat membantu terciptanya perdagangan yang teratur, wajar dan efisien," ujar Irvan dalam keterangan yang dikutip Antara,Selasa (30/5).

Selanjutnya, Irvan menyampaikan penyesuaian ARB tahap 2 dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 4 September 2023.

Dalam penyesuaian itu, bursa akan menerapkan Auto Rejection(AR) simetris. Artinya, batas ARB akan sama dengan batas ARA pada setiap rentang harga saham yaitu sebesar 35 persen untuk saham dengan rentang harga Rp50 sampai Rp200, sebesar 25 persen untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200 sampai Rp5.000, serta 20 persen untuk saham dengan harga di atas Rp5.000.

"Dengan diterapkannya kebijakan normalisasi perdagangan di bursa, BEI berharap Pasar Modal Indonesia dapat terus bertumbuh dan memberikan kepercayaan yang lebih kepada investor untuk terus berinvestasi," ujar Irvan.

Ia berharap normalisasi jam perdagangan dan penyesuaian batasan ARB bisa memberikan sinyal positif kepada para investor, bahwa kondisi perekonomian dan iklim investasi di Indonesia semakin membaik.

Hal ini bisa memberikan kesempatan yang lebih bagi investor untuk bertransaksi dan meningkatkan likuiditas saham di BEI.

"Investor dan pelaku pasar diharapkan untuk memperhatikan perubahan ini dan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan tanggal efektif yang ditetapkan. Mengetahui dan memahami batasan ARB dan ARA menjadi penting dalam membantu proses pengambilan keputusan investasi yang tepat dalam perdagangan saham," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

hubungan pasien

Menteri KKP Jawab Isu Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut demi Singapura******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono buka-bukaan soal kebijakan Jokowi mengizinkan ekspor pasir lautlagi. Termasuk untuk ekspor ke Singapura.

Ia mengatakan ekspor pasir laut ke Singapura memang bisa saja. Tapi syaratnya, ekspor dilakukan dalam bentuk pasir laut sedimentasi.

Ekspor juga bisa dilakukan kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

"Setelah terbentuk tim silahkan dikaji di mana sedimentasi di Indonesia jumlahnya berapa baru boleh dieksploitasi. Mengambilnya juga tidak boleh sembarangan, harus dengan teknik dan teknologi khusus," katanya kepada wartawan Rabu (31/5).

Setelah proses eksploitasi dilakukan, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura. 

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP nya lebih tinggi," katanya.

Ia menambahkan PNBP tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan sektor kelautan.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecantikan Yan Xiaoyun

Pemkot Setujui Operasional Terminal Petikemas Jayapura Seminggu Penuh******

Pemerintah Kota Jayapura mendukung langkah Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan waktu operasional pelabuhan 24 jam 7 hari di Terminal Petikemas Jayapura (TPK Jayapura). Penyesuaian waktu operasional penuh selama seminggu ini untuk kelancaran arus logistik di wilayah Indonesia Timur.

Dukungan waktu operasional tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Perhubungan Kota Jayapura nomor: 550/324 tanggal 25 Mei 2023 perihal persetujuan pelaksanaan kegiatan 24 jam/7hari di Pelabuhan Jayapura.

Dalam surat tersebut, Pemkot Jayapura menyesuaikan waktu kerja di pelabuhan pada hari minggu yang sebelumnya dimulai pukul 13:00 WIT menjadi pukul 08:00 WIT.

"Pemerintah Kota Jayapura c.q. Dinas Perhubungan Kota Jayapura menyetujui pelaksanaan operasional bongkar muat pada hari minggu yang selama ini dimulai pukul 13:00 WIT dimajukan menjadi pukul 08:00 WIT," demikian kutipan surat Dinas Perhubungan Kota Jayapura yang ditandatangani oleh Plt. Dinas Perhubungan Nikanor Andit.

Sementara itu, menindaklanjuti penetapan tersebut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura menerbitkan surat edaran nomor:UM.006/6/16/KSOP.JRA/2023 tentang pelaksanaan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal 24 jam/7 hari di Pelabuhan Jayapura.

Karena itu, dengan penyesuaian waktu kerja, menurut Slamet, bongkar muat dapat diselesaikan lebih cepat dan kapal dapat langsung berlayar menuju tujuan selanjutnya.

"Selama ini ada waktu untuk menunggu kurang lebih 8-9 jam dimana kegiatan bongkar muat benar-benar terhenti pada hari minggu, biasanya kegiatan berhenti minggu dini hari pada pukul 04:00 WIT dan baru mulai lagi pukul 13:00 WIT," terang Slamet.

Slamet menambahkan seluruh asosiasi dan pengguna jasa di pelabuhan mendukung langkah penyesuaian waktu operasional di pelabuhan. Bahkan, pemerintah kota juga mengapresiasi kinerja pelabuhan yang semakin meningkat.

Slamet menyebut kinerja bongkar muat pada 2021 berkisar 26 boks setiap jam (B/S/H), kini berkisar rata-rata 32 boks setiap jam. Salah satu kapal yang dikelola pelayaran SPIL bahkan menyelesaikan bongkar muat peti kemas sebanyak 650 boks dalam waktu kurang lebih 11 jam.

"Kinerja operasional sudah semakin baik, kapal SPIL rata-rata 5 kali kedatangan di TPK Jayapura dengan rata-rata muatan 600-800 boks," tambahnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Indonesian National Shipowners' Association atau INSA Jayapura itu berharap iklim kerja dan kolaborasi yang sudah berjalan dengan baik di lingkungan Pelabuhan Jayapura dapat terus berlangsung dengan baik. Dengan demikian dapat berdampak pada kegiatan operasional yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas di Jayapura dan sekitarnya.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengapresiasi keputusan pemerintah Kota dalam mendukungan langkah penyesuaian jam kerja di TPK Jayapura.

Menurutnya hal tersebut adalah wujud kolaborasi dan koordinasi yang baik antar pihak untuk kebermanfatan bersama. Pihaknya akan menjaga amanah tersebut dengan terus melakukan transformasi untuk meningkatkan kinerja operasional dan pelayanan TPK Jayapura.

"Kami meyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak khususnya Pemerintah Kota Jayapura dan KSOP Kelas II Jayapura yang telah mendukung penyesuaian waktu kerja di TPK Jayapura," pungkasnya.

Invasi Tao

Menteri KKP Jawab Isu Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut demi Singapura******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono buka-bukaan soal kebijakan Jokowi mengizinkan ekspor pasir lautlagi. Termasuk untuk ekspor ke Singapura.

Ia mengatakan ekspor pasir laut ke Singapura memang bisa saja. Tapi syaratnya, ekspor dilakukan dalam bentuk pasir laut sedimentasi.

Ekspor juga bisa dilakukan kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

"Setelah terbentuk tim silahkan dikaji di mana sedimentasi di Indonesia jumlahnya berapa baru boleh dieksploitasi. Mengambilnya juga tidak boleh sembarangan, harus dengan teknik dan teknologi khusus," katanya kepada wartawan Rabu (31/5).

Setelah proses eksploitasi dilakukan, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura. 

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP nya lebih tinggi," katanya.

Ia menambahkan PNBP tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan sektor kelautan.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

Kemendag Sebut Pembayaran Selisih Utang Tunggu Audit BPK******

Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan selisih utang minyak gorengakan dibayarkan usai hasil audit BPK dan BPKP keluar. 

Isy mengatakan pihaknya sedang bertemu dengan dua lembaga tersebut untuk membahas selisih klaim utang minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan hasil verifikasi pada hari ini.

Pertemuan hari ini hanya dihadiri oleh tim teknis yang akan melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh BPKP. Selanjutnya BPKP akan mereview mulai dari kebijakan, pelaksanaan survei, hingga metode verifikasi yg dilakukan oleh Sucofindo. "Saya enggak mau berspekulasi dulu sebelum ada hasilnya ya. Kita tunggu hasilnya dulu ya," kata Isy.

Hasil verifikasi PT Sucofindo selaku surveyor yang ditunjuk Kemendag sebelumnya menunjukkan utang pemerintah terhadap pelaku usaha minyak goreng sebesar Rp474 miliar. Namun, tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar.

"Kita sedang meminta review oleh auditor negara pemerintah. Hari ini sebenarnya ada pertemuan dengan BPKP mereview hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Sucofindo," kata Isy di Gedung DPR, Selasa (6/6).

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minyak goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Zaman Hebat Senjata Ajaib

KKP Bentuk Tim Tentukan Ekspor Pasir Laut, Ajak Walhi******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir lautsedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak,"  katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5).

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

Ia menambahkan PNBP tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan sektor kelautan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]