vip 168 slot

Ksatria Penjaga Santo

Lebih dari 100 Karyawan Tencent Kena PHK Gegara Suap******

Raksasa teknologi China, Tencent, memecat lebih dari seratus karyawan karena melanggar kebijakan perusahaan. Beberapa karyawan bahkan dilaporkan ke polisi dan dinyatakan bersalah atas penyuapandanpenggelapan dana.

Pada November lalu, Tencent mencatatkan penurunan pendapatan kuartalan secara berturut turut dan ditemukan lebih dari 100 karyawan bersalah karena melanggar kebijakan anti-penipuan.

"Menanggapi masalah korupsi dan penipuan di dalam perusahaan, Departemen Investigasi Anti-Penipuan Tencent terus memperkuat penumpasan dan menyelidiki serta menangani serangkaian pelanggaran dengan masalah umum," kata pihak perusahaan, dikutip AFP, Selasa (17/1).

Beberapa yang dipecat dan dituduh melakukan korupsi adalah bagian dari grup konsultasi proyek perusahaan, yang mengawasi konten raksasa dari berita hingga olahraga dan film. Kelompok ini juga menjangkau bisnis Tencent lainnya, termasuk komputasi awan danfintech.

CEO Tencent Pony Ma mengatakan dalam rapat staf internal bulan lalu bahwa tingkat korupsi di perusahaan itu mengejutkan. Salah satu karyawan dinyatakan bersalah karena menerima suap dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.

Di sisi lain, Tencent sangat terpukul oleh tindakan keras regulasi terhadap video gim oleh pemerintah Beijing, yang meminta ratusan perusahaan berjanji untuk menghapus konten yang dianggap berbahaya secara politik, dan membatasi pemain di bawah umur untuk memenuhi tuntutan pemerintah.

Namun, perusahaan telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, dengan naiknya harga sahamnya hampir dua kali lipat di Hong Kong sejak berada di titik terendah pada 28 Oktober lalu.

Tencent juga diberikan lisensi pertamanya pada bulan lalu untuk video gim selama 18 bulan, lisensi ini mengakhiri masa paceklik keuntungan produsen gim top dunia tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Memasuki jalan iblis

Ini Proyek Bandara yang Ditolak Megawati Sampai Ngamuk******

Ketua Umum PDIPMegawati Soekarnoputri menolak keras proyek pembangunan BandaraInternasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng, Bali. Bahkan, Mega sampai ngamuk dan marah-marah mengetahui rencana tersebut.

Presiden ke-5 RI itu menyebut pembangunan bandara tersebut tidak strategis. Menurutnya, proyek bandara baru di Pulau Dewata itu hanya buang-buang duit.

"Waktu (rencana mau) dibangun lagi (bandara) di Buleleng. Kan saya bilang keluarga besar saya di sana. Mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya. Saya panggil Pak Koster (Gubernur Bali) enak saja, aku bilang, hanya untuk menghubungkan pariwisata, enggak gitu," kata Megawati dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin (16/1).

Ia mempertanyakan apa yang salah dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga harus dibangun bandara baru di Bali. Mega menilai sebaiknya dibuat runway alias landasan pacu tambahan di Ngurah Rai ketimbang membuat bandara baru di Pulau Dewata.

"Coba, pertanyaannya sekarang kalau ada di Buleleng, dengan pandemi kemarin sampai sekarang ini ndak mabuk itu. Siapa yang mau naik dari sana. Coba pikirin," tanya Mega.

Megawati menilai keberadaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat ini sudah cukup. Terlebih sudah ada Bandara Internasional Juanda di Surabaya dan Bandara Internasional Banyuwangi.

Bahkan, Mega mengklaim amukannya sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Mega lantas menitipkan pesan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa dirinya menolak keras proyek bandara tersebut.

"Akhirnya Bapak Jokowi itu dengar, enggak tahu (dengar) dari mana. Saya bilang sama Pram (Pramono Anung), Pram tolong banget ini atas nama warga Bali. Aku bilang jangan hanya mikirin diri sendiri, Pulau Bali ini saumprat, tahu enggak. Penduduknya hanya berapa, terus yang mau didatangi ke sini hanya investor doang," ungkapnya.

Pemerintah sejatinya telah menghapus proyek Bandara Internasional Bali Utara dari Program Strategis Nasional (PSN) pada pertengahan 2022.

Meski begitu, Gubernur Bali Wayan Koster membantah rencana pembatalan proyek. Ia malah menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara akan tetap dilanjutkan.

"Yang membatalkan siapa? Siapa bilang batal? Itu soal waktu," ujar Koster usai meninjau pembangunan Pelabuhan Sanur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Denpasar Selatan, Bali pada (27/7) tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Ahli Nujum yang Menakjubkan

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.

Permaisuri Qianlong

Mayoritas Kripto Hijau, Bitcoin Terbang ke US.839******

Harga mayoritasaset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar menghijau pada perdaganganJumat (13/1) ini. Sebagian kecil melemah tipis di bawah 1 persen.

Mengutip coinmarketcap, Bitcoin melesat 3,4 persen. Kini harganya tembus US.839 per koin, melanjutkan tren kenaikan pada perdagangan sebelumnya. Dalam sepekan, Si Raja Koin ini sudah naik 12 persen.

Koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua, Ethereum, naik tipis 0,67 persen ke harga US.410 per koin.

Cardano bertengger di harga USBuruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut. 

Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja. 

Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran. 

Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.

"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.

Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.

Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.

Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).

Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.

"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.

"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.

Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

[Gambas:Video CNN]

XRP yang pada perdagangan lalu melonjak tajam, kini hanya mampu merangkak 0,08 persen ke harga USErick Thohir Blacklist Peserta Rekrutmen BUMN Jika Terbukti Curang******

Menteri Badan Usaha Milik NegaraErick Thohir mengancam bakal mem-blacklistpeserta seleksi calon pegawai BUMNyang terbukti melakukan kecurangan.

Ia memastikan akan menindak tegas segala bentuk praktik kecurangan yang terjadi dalam proses Rekrutmen BersamaBUMN(RBB). Sebab, ia menerima laporan ada peserta yang terindikasi menyewa joki dalam ujian praktik perekrutan pegawai BUMN tersebut.

"Jika terbukti tindakan itu melanggar hukum, maka jangan segan melaporkannya ke penegak hukum. Jika terbukti bersalah, yang bersangkutan akan kami blacklist di BUMN," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/1).

Erick berharap para peserta ujian rekrutmen, yang umumnya generasi muda, menanamkan sikap jujur dan amanah sejak awal. Praktik curang adalah benih sikap buruk yang tidak sejalan dengan nilai agama dan budaya, serta juga merusak pembangunan karakter bangsa.

"Kita menghadapi tantangan global yang membutuhkan generasi muda yang mau bekerja keras, serta dipandu etika kejujuran sebagai dasar sikap profesionalisme. Mereka yang curang sudah gagal di tahap paling awal," jelas Erick.

Sementara, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata membenarkan memang telah menerima laporan aktivitas perjokian dalam sebuah grup aplikasi pesan singkat berkedok bimbingan belajar.

"Berdasarkan penyelidikan, kami mengidentifikasi 39 nama yang tergabung dalam grup tersebut, otomatis seluruhnya gugur, dan bukan hanya digugurkan, namun juga kami blacklist agar ke depannya tidak dapat mengikuti seluruh program lainnya yang dilakukan Kementerian BUMN dan BUMN," ujar Tedi.

Ia menyampaikan dari awal rekrutmen bersama telah dilengkapi sistem pengawasan yang dapat mendeteksi aktivitas kecurangan yang dilakukan peserta saat mengerjakan tes RBB secara daring.

Karena itu, senada dengan Erick, ia berharap para peserta bisa mengikuti proses rekrutmen bersama ini dengan jujur.

"Selain kasus perjokian yang sedang ramai diperbincangkan, kami juga menekankan bahwa sejak awal sistem dapat mendeteksi kecurangan secara otomatis ketika peserta sedang mengerjakan tes. Semisal di layar ada dua orang, melakukan tangkapan layar, menggunakan multi-tab, hingga gerak-gerik mencurigakan semuanya terdeteksi oleh sistem," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : Harga Tiket Pesawat Turun, Jakarta-Bali Jadi Rp600 Ribuan

Polygon beranjak ke harga US<句子>,91 setelah menguat 2,05 persen dalam perdagangan 24 jam terakhir, serta melesat 16 persen dalam sepekan.

Tiga koin stabil yakni Tether, USD Coin dan Binance USD masih betah di harga US per koin. Pergerakannya trio US ini naik-turun tipis di bawah 1 persen.

Dogecoin juga merosot 0,5 persen ke harga US<句子>,08 per koin. Namun dalam sepekan, Si Koin Memeini naik 12 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

<句子>

Puncak seni bela diri

<句子>