hokibet88

Angin datang dari hati

Erick Thohir Buka Suara soal Uji Coba LRT Jabodebek untuk Umum Ditunda******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait penundaan uji coba LRT Jabodebek bagi masyarakat umum.

Ia menyebut saat ini PT Siemens Mobility Indonesia selaku pengembang sistem persinyalan LRT dengan konsultan asal Inggris yang diajak kerja sama oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang mengecek kesiapan moda transportasi tersebut.

Kemenhub bekerja sama dengan dua perusahaan konsultan asal Inggris yaitu The Crossrail International dan PT Mott Macdonald Indonesia, untuk memastikan kesiapan operasional LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Erick menjelaskan Siemens sebenarnya sudah memiliki sistem perkeretaapian yang canggih. Namun, konsultan Inggris tetap ingin melakukan pemeriksaan.

"Dengan sistem yang dipakai Siemens ini bagus dan sudah tidak perlu dipertanyakan, di mana-mana pakai Siemens kok. Tapi konsultan dari Inggris pengen cek sekali lagi, ya enggak apa-apa. Enggak ada yang diumpetin kok," katanya.

Uji coba LRT Jabodebek disetop pada 17 Juli 2023 lantaran ada masalah pada sistem piranti lunak.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan permasalahan sistem software tersebut ditemui saat rapat evaluasi penyelenggaraan uji coba pada 15 Juli lalu.

Ia menambahkan setelah keseluruhan pembaharuan software selesai, nantinya dilakukan trial runterlebih dahulu sebelum dibuka kembali untuk umum.

[Gambas:Video CNN]

Onmyoji hebat tingkat dewa

Selain Aguan, Bahlil Sebut Sukanto Tanoto Juga Ikut Garap IKN******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut Agung Sedayu Group yang didirikan Sugianto Kusuma alias Aguan menjadi pemimpin konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Selain Aguan, Bahlil juga menyebut nama Miliarder Sukanto Tanoto bakal masuk di proyek IKN. Bahlil meyakinkan banyak investor akan masuk ke mega proyek ibu kota baru Indonesia tersebut.

"Ada Agung Sedayu kemudian Sukanto Tanoto juga akan masuk, banyak lah banyak," katanya di sela-sela acara ASEAN Economic Ministers (AEM) di Semarang, Sabtu (19/8) seperti dikutip dari detikfinance.

"Saya kan janji ke kalian kan September mereka akan membangun, groundbreaking untuk membangun hotel, akan membangun taman-taman, akan bangun tempat pertemuan, olah raga, cafe-cafe," ujarnya.

Selain itu di IKN juga akan dibangun stasiun-stasiun untuk moda transportasi. Menurut Bahlil, masuknya Aguan cs ke IKN sekaligus menepis isu bahwa tidak ada investor yang masuk ke IKN. Adapun groundbreaking direncanakan dimulai pada September.

"Ini sekaligus menepis isu bahwa tidak ada investor yang masuk ke IKN," tegasnya.

Adapun groundbreaking di September adalah atas perintah Presiden Jokowi. Bahlil dan Kementerian Investasi/BKPM siap mengawal langsung jalannya investasi Aguan cs.

Sayangnya Bahlil masih enggan merinci berapa besaran investasi tersebut. Ia juga belum mau membuka investor swasta lain yang akan masuk ke IKN.

[Gambas:Video CNN]

Bumi ini agak jahat

Satgas UUCK Gelar Workshop di Medan, Permudah Pelaku UMK Urus NIB******

Dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di Indonesia, Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (Satgas UUCK) mengadakan workshopbertajuk 'Kemudahan Perizinan Berusaha. di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Acara yang dihadiri oleh lebih dari 200 orang ini menjadi momen penting untuk memperkenalkan manfaat dari Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua III Satgas UUCK, Raden Pardede, menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, mempercepat pengurusan izin, mengurangi birokrasi, serta memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

NIB bukan hanya sekadar identitas usaha, tetapi juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan untuk kegiatan ekspor impor.

"Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah identitas bagi pelaku usaha yang wajib dimiliki," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/7).

Perubahan ini memberikan kemudahan signifikan bagi para pelaku usaha. Sebelumnya, mereka harus mengurus berbagai dokumen perizinan, seperti SIUP dan SKU, namun dengan adanya NIB, semua proses tersebut dapat disederhanakan dalam satu dokumen.

"Misalnya, saat mengajukan pembiayaan atau pinjaman ke bank, NIB sudah menjadi syarat yang cukup. Bank hanya akan menanyakan NIB tersebut," imbuh dia.

Pengurusannya pun semakin mudah dan cepat melalui aplikasi OSS Indonesia yang dapat diakses secara daring melalui oss.go.id atau Google Play Store.

Untuk membantu peserta workshopmemahami proses pengurusan NIB, tim dari Kementerian Investasi/BKPM memberikan bimbingan langsung kepada para peserta, termasuk perempuan pesisir dan nelayan tradisional.

Proses pembuatan NIB hanya memerlukan e-KTP dan aplikasi OSS Indonesia, dan dalam waktu 15-20 menit, mereka sudah bisa memiliki NIB tanpa dikenakan biaya.

Meskipun sudah diterbitkan sebanyak 4.730.445 juta NIB sejak pemberlakuan UU Cipta Kerja pada tahun 2020, jumlah tersebut masih jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah total UMKM di Indonesia, yang mencapai sekitar 64,19 juta menurut data Kementerian Koperasi dan UKM.

Oleh karena itu, pemerintah terus menggenjot sosialisasi NIB dan bekerja sama dengan Satgas UUCK untuk mengadakan kegiatan serupa di berbagai wilayah Indonesia.

Workshopdi Medan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong para pelaku UMK untuk mengurus legalitas usaha mereka sesuai dengan implementasi UU Cipta Kerja.

Diharapkan dengan kemudahan dalam perizinan berusaha melalui NIB, sektor UMK di Indonesia akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara.

Hukum pacaran

Ombudsman Proses 275 Laporan Semester I 2023, Mayoritas Sengketa Tanah******

Ombudsman RI memproses 275 laporan pada tahap resolusi dan monitoring sepanjang semester I 2023.

Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Dominikus Dalu mengatakan dari 275 laporan, mayoritas terkait masalah pertanahan sebanyak 23 persen. Kemudian terkait kepegawaian 22 persen dan desa 10 persen.

Untuk masalah pertanahan, Dominikus mengatakan laporan berasal dari seluruh daerah Indonesia. Salah satu laporan terkait sengketa antara masyarakat yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Sumatra Utara.

Terkait masalah kepegawaian, laporannya terkait hak-hak pegawai negari sipil (PNS) yang tidak terpenuhi. Sedangkan laporan terkait desa misalnya menyangkut perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai prosedur.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring merupakan bagian ketiga atau terakhir dari tahapan penanganan laporan masyarakat.

Dalam laporan tersebut ditemukan maladministrasi dan diberikan tindakan korektif dalam laporan hasil pemeriksaan, yang disampaikan kepada instansi terlapor serta pihak terkait.

"Penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring yaitu mediasi atau konsiliasi serta fasilitasi pihak terkait, dan/atau menerbitkan rekomendasi, yang didahului dengan permintaan keterangan kepada para pihak dan stakeholder yang diperlukan untuk penyusunan rekomendasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

Astra Dukung Percepatan Pendidikan di Daerah Serambi IKN Nusantara******

Astra, melalui Yayasan Pendidikan Astra-Michael D. Ruslim (YPA-MDR), menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah untuk mempercepat kemajuan sekolah di daerah serambi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kolaborasi ini mengusung program berbasis 4 pilar, yaitu karakter, akademis, seni budaya, dan kecakapan hidup, serta menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Astra, YPA-MDR, dan pemerintah daerah berlangsung dalam sebuah seremoni yang dihadiri oleh Direktur SMK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Wardani Sugiyanto, Kepala Bidang SMK Provinsi Kalimantan Timur M. Kurniawan, serta Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara H. Tohar.

Turut hadir pula Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat H. Alimuddin, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat H. Alimuddin, Direktur Astra Gita Tiffani Boer, Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah, dan Ketua Pengurus YPA-MDR Gunawan Salim, beserta jajaran.

Di sisi lain, Gita menyampaikan kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur pendidikan, menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai, serta meningkatkan kompetensi para guru dan staf pendidikan melalui pelatihan dan pengembangan profesional.

"YPA-MDR mendukung pengembangan sekolah-sekolah di jenjang SD, SMP dan SMK dalam menghasilkan sumber daya manusia berkualitas di berbagai wilayah di Indonesia," imbuh dia.

Selain itu, Astra juga berkomitmen memberikan bantuan peralatan pendidikan dan mengadakan program-program yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Saat ini, YPA-MDR mendukung 11 Sekolah Dasar, 2 Sekolah Menengah Pertama, dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan di kawasan IKN Nusantara.

Dukungan ini meliputi pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah, termasuk ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, serta peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan siswa secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, YPA-MDR juga akan membina komite sekolah untuk mendukung percepatan keunggulan sekolah.

Guru Muda Garda Depan

Sebagai bagian dari program kolaborasi ini, Astra dan YPA-MDR meluncurkan program Guru Muda Garda Depan (GMGD) Angkatan IV, di Menara Astra, Jumat (14/7). Program Guru Muda Garda Depan bertujuan untuk membantu dan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah binaan Astra melalui pemberian keterampilan dan pengetahuan komprehensif bagi para guru.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang inspiratif dan mendorong inovasi di kalangan guru dan siswa. Sebanyak 26 sosok Guru Muda Garda Depan telah dipilih dan ditempatkan di dua wilayah, yaitu 15 guru muda di wilayah IKN Nusantara dan 11 guru muda di wilayah Manggarai Timur.

Menurut Gunawan, pihaknya sangat bersemangat dengan kerja sama tersebut dan melihatnya sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kawasan Serambi Ibu Kota Negara Nusantara.

"Kami percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memberikan dampak yang positif bagi generasi mendatang," katanya.

Mewakili Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar juga menyambut baik kerja sama ini dan menghargai peran Astra melalui YPA-MDR dalam mendukung pembangunan pendidikan di Kabupaten PPU.

"Kerja sama ini akan menjadi langkah penting dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan pendidikan di daerah ini," ucap dia.

Sebagai informasi, selama 14 tahun berdiri, YPA-MDR telah turut berkontribusi dalam memajukan pendidikan Indonesia di wilayah-wilayah terpencil. Dengan fokus pada pembinaan empat pilar, yaitu akademis, karakter, seni budaya, dan kecakapan hidup yang adaptif, inovatif, dan berdampak, YPA-MDR telah memberikan pembinaan kepada lebih dari 2.225 guru dan 30.491 siswa.

Program bantuan pendidikan YPA-MDR telah menyentuh 136 sekolah jenjang SD, SMP, dan SMK sebagai konsep Sekolah Eskalator. Program ini tersebar di 15 kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur.

Komitmen Astra melalui YPA-MDR dan pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan di Kawasan Ibu Kota Negara Nusantara memperlihatkan semangat nyata untuk menciptakan sekolah-sekolah berwawasan global, unggul, dan memiliki karakter. Program kolaborasi ini memberikan harapan baru bagi masa depan generasi Indonesia dengan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

Gadis biasa yang mencari keabadian

Bappebti Batal Rilis Bursa Sawit Juni Buntut Kasus Korupsi CPO******

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bursa minyak sawitmentah atau crude palm oil (CPO) batal rilis Juni 2023.

Target peluncuran di Juni merupakan arahan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Pembatalan dilakukan karena pihaknya hati-hati dalam meluncurkan bursa CPO. Kehati-hatian terutama dipicu kasus ekspor CPO yang sedang diproses Kejaksaan Agung.

Meski belum bisa menargetkan kapan bursa CPO akan diluncurkan, Didid berharap peraturan menteri perdagangan (permendag) terkait bursa CPO akan terbit Agustus ini.

Harapan disampaikan karena rancangan permendag itu telah selesai ditelaah oleh Biro Hukum Kementerian Perdagangan. Bappebti pun akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait bursa CPO.

Didid menjelaskan tujuan utama pembentukan bursa CPO adalah agar RI memiliki harga acuan CPO sendiri. Apalagi Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia.

Ia berharap keberadaan harga acuan tersebut dapat digunakan untuk menentukan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan bea keluar serta mengatur hingga harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Sehingga petani sawit juga nanti akan diuntungkan dengan harga yang wajar. Saya tidak mengatakan harganya pasti naik, tapi harga yang fair, harga yang wajar sesuai dengan pasar permintaan dan pembelian," kata Didid.

Di sisi lain, Didit membantah bursa CPO RI bertujuan untuk menjantuhkan bursa Malaysia. Menurutnya, RI dan Malaysia justru sedang memperjuangkan CPO di tengah UU Anti Deforestasi yang dikeluarkan Uni Eropa.

"Kita tidak dalam posisi ingin menjatuhkan bursa Malaysia. Kita ingin punya harga acuan tersendiri, itu saja," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Zulkifli Hasan mendorong Bappebti membentuk referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Salah satunya, minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Ia menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO RI jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Januari lalu.