spabet

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

PLN: Pelanggan dengan Tagihan Rp41,8 Juta Sepakat Skema Angsuran******

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kebon Jeruk buka suara soal warga mendapat tagihan listrik susulan dengan nominal Rp41.826.297 yang viral di media sosial.

Manager PLN UP3 Kebon Jeruk Elpis J. Sinambela mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan lanjutan pada Jumat siang (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan PLN yang diterima CNN Indonesia, pelanggan telah memahami duduk perkara dan bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 41 juta dengan skema angsuran.

Elpis menjelaskan PLN melakukan pemeriksaan pada aset PLN, salah satunya adalah kWh meter, dalam rangka mengamankan pelanggan dari bahaya kelistrikan.

"Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim P2TL yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan meteran listrik yang menjadi kewenangan PLN," ujarnya.

PLN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mempengaruhi kWh meter ataupun menggunakan listrik secara ilegal, karena dapat membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

"PLN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile apabila terjadi permasalahan pada kWh meter," ujarnya.

Kronologi awal masalah

Sebelumnya, akun X @brosalind mengaku rumahnya didatangi PLN. Saat itu petugas mengecek meteran listriknya.

Petugas, kata dia, mengganti meteran tersebut dengan yang baru karena meteran yang sebelumnya sudah berumur tua.

"Setelah dicek ternyata mesin meteran listrik yg lama adalah keluaran tahun 1992. Kemudian meteran listrik lama ini di simpan dan dijadikan barang bukti," kata dia.

"Setelah dilakukan uji pengecekan, ditemukan error/penyimpangan -29.15%. Dan ada baret di disk meterannya. Ya iya dong, sudah dari taun 1992. Bahkan dari saya belum lahir 🙂 Kemudian dijatuhkan kesimpulan melanggar peraturan golongan 2 dan sudah ada perhitungannya," lanjutnya.

Dia mengaku sudah minta keringanan, tetapi PLN hanya memberi DP 13juta / 31persen dari total tagihan denda.

"Dan sisanya dicicil satu tahun. Ya dari dulu @pln_123 ga ngecek meteran rumah atau gimana, kok baru dicek sekarang dan dengan gampang menjatuhkan denda sebesar 41,8jt," kata dia.

[Gambas:Twitter]

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

Rugi Rp27 T, Citigroup PHK 20 Ribu Pekerja hingga 2026******

Citigroup akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 ribu pegawainya imbas rugi US,8 miliar atau sekitar Rp27,96 triliun (asumsi kurs Rp15.533 per dolar AS).

Bank raksasa asal AS itu harus memangkas sekitar 8 persen dari total karyawannya mulai 2024 hingga 2026. Saat ini, Citigroup punya sekitar 239 ribu pegawai.

"Kuartal keempat (2023) jelas mengecewakan. Kami tahu bahwa 2024 adalah tahun yang kritis," ungkap CEO Citigroup Jane Fraser, dikutip dari Reuters, Sabtu (13/1).

Biaya itu mencakup beban reorganisasi perusahaan, cadangan terkait devaluasi mata uang dan ketidakstabilan di Argentina dan Rusia, serta pembayaran US,7 miliar untuk mengisi kembali dana asuransi simpanan pemerintah.

Berdasarkan memo dari Fraser, sebagian besar penyederhanaan struktur perusahaan akan rampung pada kuartal I 2024. Ini diperkirakan menghilangkan 5.000 peran pekerja yang bersifat manajerial dengan penghematan US miliar.

Sementara itu, Chief Financial Officer Citigroup Mark Mason menekankan PHK massal ini tidak akan berdampak pada perkiraan pertumbuhan pendapatan perusahaan.

"Setiap kali sebuah industri atau perusahaan melakukan pengurangan (PHK), hal ini akan berdampak buruk terhadap moral," ucap Mason.

Secara total, bank pemberi kredit ini diperkirakan akan melaporkan biaya reorganisasi sebesar US0 juta hingga US miliar. Ini mencakup pesangon karyawan dan pengeluaran terkait lainnya.

[Gambas:Video CNN]

gerbang emosional

Alibaba Didenda Rp2,17 T Buntut Praktik Monopoli******

E-commerceasal China JD.com memenangkan gugatan terhadap Alibaba atas praktik monopoli.

Dengan begitu, Alibaba pun harus membayar denda sebesar 1 miliar yuan atau sekitar Rp2,17 triliun (asumsi kurs Rp2.173 per yuan).

Pengadilan Tinggi Rakyat Beijing memutuskan bahwa Alibaba Group Holding Limited bersama dengan Zhejiang Tmall Network Co dan Zhejiang Tmall Technology Co telah menyalahgunakan dominasi pasar dan melakukan monopoli.

"Keputusan ini bukan hanya keputusan yang adil atas perlawanan JD terhadap monopoli 'pilih satu dari dua', namun juga momen penting dalam menegakkan keadilan pasar dan ketertiban persaingan melalui supremasi hukum," ungkap JD, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/12).

Pihak Alibaba sendiri mengaku telah mendengar putusan tersebut. Mereka menghormati keputusan pengadilan.

Kecurangan dagang Alibaba bukan yang pertama kali. Perusahaan itu juga pernah didenda US,75 miliar atau sekitar Rp42,32 triliun pada 2021 karena monopoli.

Sistem lotere paling kuat

Pengusaha Spa Gugat Aturan Pajak 40 Persen ke MK******

Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) menggugat aturanpajak hiburan 40 persen hingga 75 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua I ASPI Mohammad Asyhadi mengatakan Pasal yang diujikan adalah Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Jumat, 5 Januari 2024 (ASPI masukkan gugatan ke MK). Untuk sidang menunggu jadwal MK. JR (judicial review) itu dilakukan karena menurut pendapat kami UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945," kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/1).

Ia mengutip beberapa aturan yang menekankan bahwa spa memang berdiri sendiri, tidak seperti hiburan kelab malam antara lain UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, serta Peraturan Menparekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

ASPI mengaku dilibatkan dalam penyusunan aturan Kemenkes dan Kemenparekraf, tetapi tidak diajak saat pemerintah menyusun UU HKPD. Asyhadi juga menegaskan belum menemukan kajian akademik soal UU Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen, tanpa batas bawah.

ASPI menekankan sejak 2009 sudah berjuang untuk mengeluarkan spa dari kelompok hiburan seperti diskotek. Namun, tak berbuah hasil dan tetap dikelompokkan sebagai hiburan sejenis kelab malam di UU HKPD oleh Kemenkeu.

[Gambas:Video CNN]

Bajingan Hiburan China

Indeks Kepercayaan Industri ke Ekonomi Melambat ke 51,32 pada Desember******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan nilai indeks kepercayaan industri(IKI) pada Desember 2023 melambat 1,11 poin dibandingkan November 2023 yakni dari 52,43 ke 51,32.

Kendati demikian, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan IKI pada Desember masih cukup ekspansif.

IKI sendiri merupakan indikator derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian. IKI juga adalah gambaran kondisi industri pengolahan dan prospek kondisi bisnis enam bulan ke depan di Indonesia.

"Meski demikian nilai ini meningkat 0,42 poin dibandingkan nilai IKI Desember tahun lalu, tahun 2022. yakni sebesar 50,90," sambung dia.

Febri menjelaskan variabel pesanan baru dan produksi mengalami ekspansi pada Desember 2023 sebesar 53,44 dan 53,86. Sementara, lanjutnya, variabel persediaan produk masih kontraksi sebesar 42,21.

"Penurunan ekspansi pada variabel pesanan baru (terjadi) karena penurunan pesanan domestik dan luar negeri, beberapa responden juga menyatakan karena daya saing harga di dalam negeri," ucapnya,

Sementara penurunan ekspansi pada variabel produksi terjadi terutama karena turunnya pesanan. Faktor lain termasuk masih banyaknya stok produk, ketersediaan bahan baku dan faktor musiman.

Sedangkan kontraksi persediaan produk yang semakin dalam menandakan terjadinya peningkatan stok produk pada industri pengolahan.

Secara umum, Febri mengatakan bahwa kepercayaan industri di Desember 2023 masih sangat baik. Ia menyebut nilai IKI yang ekspansi pada Desember ini sejalan dengan persentase pelaku usaha yang menyatakan kondisi usahanya meningkat mencapai 31,8 persen dan stabil mencapai 46,8 persen.

Angka ini hampir sama dibandingkan bulan sebelumnya, yakni sebesar 31,9 persen dan 46,9 persen.

"Pelaku usaha yang menyatakan kondisi usahanya meningkat lebih tinggi dari yang menyatakan kondisi usahanya menurun sebesar 21,4 persen pada Desember 2023," ungkap Febri lebih lanjut.

Lebih lanjut, dari 23 subsektor industri, terdapat 15 subsektor yang mengalami ekspansi dengan sumbangan 86,3 persen produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas kuartal III 2023.

Sebanyak delapan subsektor sisanya tercatat mengalami kontraksi dengan menyumbang 13,7 persen PDB industri pengolahan nonmigas kuartal III 2023.

Lebih lanjut, tingkat optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usaha selama enam bulan ke depan masih tinggi, mencapai 62,4 persen.

Mayoritas responden yang menjawab optimistis menyampaikan keyakinannya akan kondisi pasar akan membaik dan kepercayaannya karena kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik.

Sebanyak 24,7 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama enam bulan mendatang. Angka ini menurun dari bulan sebelumnya sebesar 26,7 persen.

"Terakhir, presentasi pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha enam bulan ke depan sebesar 12,9 persen," lanjut Febri.

[Gambas:Video CNN]

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

Alibaba Didenda Rp2,17 T Buntut Praktik Monopoli******

E-commerceasal China JD.com memenangkan gugatan terhadap Alibaba atas praktik monopoli.

Dengan begitu, Alibaba pun harus membayar denda sebesar 1 miliar yuan atau sekitar Rp2,17 triliun (asumsi kurs Rp2.173 per yuan).

Pengadilan Tinggi Rakyat Beijing memutuskan bahwa Alibaba Group Holding Limited bersama dengan Zhejiang Tmall Network Co dan Zhejiang Tmall Technology Co telah menyalahgunakan dominasi pasar dan melakukan monopoli.

"Keputusan ini bukan hanya keputusan yang adil atas perlawanan JD terhadap monopoli 'pilih satu dari dua', namun juga momen penting dalam menegakkan keadilan pasar dan ketertiban persaingan melalui supremasi hukum," ungkap JD, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/12).

Pihak Alibaba sendiri mengaku telah mendengar putusan tersebut. Mereka menghormati keputusan pengadilan.

Kecurangan dagang Alibaba bukan yang pertama kali. Perusahaan itu juga pernah didenda US,75 miliar atau sekitar Rp42,32 triliun pada 2021 karena monopoli.