lgdbet trik

slotoslot 670Jutaan kata 322337Orang-orang telah membaca serialisasi

《lgdbet trik》

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Lihat Juga : Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Lihat Juga : PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Lihat Juga : Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara?

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Lihat Juga : Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut

(agt/agt)

Kaukus Muda Betawi dukung Ketua DPRD DKI maju Pilkada DKI 2024******

Prasetio memang layak

Jakarta (ANTARA) - Kaukus Muda Betawi mendukung Ketua DPRD DKI dua periode 2014-2024 Prasetio Edi Marsudi untuk maju dalam Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) DKI 2024. 

"Prasetio memang layak karena sudah berpengalaman lantaran Ketua DPRD DKI dua periode, pastinya paham Jakarta," kata pengurus Kaukus Muda Betawi Usni Hasanudin kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Usni menjelaskan, saat politikus PDI Perjuangan itu menjadi Ketua DPRD DKI, Jakarta memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Revisi ini bertujuan untuk melarang penggunaan ondel-ondel sebagai alat mengamen.

Baca juga: Pengamat komunikasi politik: Ridwan Kamil berpotensi jadi Bacagub DKI

Kini, Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) DKI Jakarta memberlakukan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pemilik penyewaan ondel-ondel untuk ngamen di Ibu Kota.

Sanksi tipiring ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Lalu, Usni juga menjagokan dua putra Betawi yakni anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Dailami Firdaus dan Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) KH Lutfi Hakim.

Menurut dia, sudah lama Jakarta tidak dipimpin tokoh Betawi lantaran terakhir kali adalah Gubernur Jakarta periode 2007-2012 Fauzi Bowo atau akrab disapa Foke.

Baca juga: Heru anggap wajar muncul nama-nama yang akan bersaing di pilkada DKI

"Nah, Pilgub Jakarta 2024 harusnya kembali menjadi momentum untuk tokoh Betawi," jelas Kepala Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini.

Menurut Usni, Dailami dan Lutfi Hakim layak dijagokan lantaran terbukti konsisten dan berkomitmen memajukan kebudayaan Betawi.

Sebagai contoh, lanjut dia, dalam rekam jejak Dailami selama menjadi anggota DPD RI asal Jakarta dan Lutfi Hakim selama menjabat Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR).

"Sebagai orang Betawi, kami akan konsolidasi usulan ini, Betawi memiliki potensi besar ketika terkonsolidasi dengan baik," ujarnya.

Baca juga: KAHMI Jakarta Selatan dukung Ketua DPRD DKI maju di Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak digelar pada 27 November 2024.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Pelni Medan imbau penumpang tidak beli tiket dari media sosial******

Medan (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) cabang Medan mengimbau penumpang supaya tidak membeli tiket kapal dari media sosial demi menghindari penipuan terutama selama masa Lebaran 2024.

"Jangan membeli tiket dari media sosial karena hampir bisa dipastikan itu penipuan," ujar Kepala cabang PT Pelni Medan Biwa Abi Laksana di Medan, Senin.

Biwa mengatakan, Pelni tidak pernah menjual tiket kapal di media sosial, apalagi bertransaksi dari sana.

Dia pun menganjurkan masyarakat untuk membeli tiket Pelni dari wadah resmi yaitu aplikasi Pelni Mobile, laman Pelni, agen perjalanan mitra Pelni dan di toko-toko retail modern.

Kemudian, Biwa juga mengingat para penumpang untuk memesan tiket dari jauh hari terutama untuk keberangkatan pada periode Lebaran 2024.

Pelni memperkirakan masa puncak libur (peak season) Lebaran 2024 pada H-15 sampai H+15. Lebaran diprediksi jatuh pada 11 atau 12 April 2024.

"Kemudian, untuk penumpang, jangan lupa membawa KTP, paspor, Kartu Identitas Anak (KIA) supaya kami dapat memastikan identitas penumpang yang berangkat sesuai," tutur Biwa.

Dia menambahkan, selama masa Lebaran 2024, Pelni Medan memberlakukan beberapa aturan khusus untuk mengantisipasi penumpukan penumpang di Pelabuhan Belawan, salah satunya soal pencetakan "boarding pass".

Pada masa Lebaran 2024, Biwa menjelaskan, "boarding pass" dapat dicetak 24 jam sebelum keberangkatan. Normalnya, hal itu baru dapat dilakukan lima jam sebelum berangkat.

"'Boarding pass' itu dapat dicetak di Pelabuhan Belawan atau di Kantor Pelni Medan," kata Biwa.

Pelni Medan memperkirakan ada sekitar 40 ribu penumpang yang naik dan turun di Pelabuhan Belawan pada periode Lebaran 2024.


Baca juga: Kemenhub sediakan angkutan mudik kapal gratis 4.415 tiket


 

Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara dapat uang dari sosmed、erek erek motor terbakar、kredit hp tanpa syarat

Terkait：labubet、cara belanja pakai kredivo、slot138 akun demo、kenzo123、slot online 2023、evo gaming slot、gacor slot terbaru、pinjaman online angsuran bulanan、colok toto、of olympus demo

---

---

bab terbaru：voucher klik indomaret 2022（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12